jitu slot 777

Meng Hailan Ye Chengjun

Jajan Hemat dengan Promo 'Nyemil No Labil' Transmart******

Mau ngemil tapi sering bingung pilihnya? Enggak perlu bingung, langsung aja datang ke Transmart dan pilih sendiri camilannya.

Soalnya, lagi ada promo 'Nyemil No Labil' di Transmart. Berbagai camilan mulai dari es krim, wafer, kripik, sampai minuman ringan diskon.

Lihat Juga : Belanja Online di Transmart 1 Jam Sampai Pakai Grabmart

Diskon juga berlaku untuk pembelian es krim Campina 350 ml sebesar 30 persen dan Aice Alpukat, Strawberry, Chocolate, Vanilla Sundae 800 ml diskon 35 persen.

Selain itu, masih ada banyak diskon untuk pembelian produk susu, minuman ringan, wafer, biskuit, sampai permen. Promonya berlaku dari 15-28 Februari 2023.

Jangan lupa bayarnya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega, soalnya ada diskon tambahan sebesar 10 persen. Kalau pakai kartu debit Bank Mega diskonnya 5 persen.

Yuk, tunggu apalagi? Langsung borong snack kesukaanmu pakai promo Nyemil No Labil di Transmart!

Hancurkan Tuhan

Transaksi Aset Kripto Anjlok Jadi Rp12 T di Januari 2023******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan jumlah transaksi kripto pada Januari 2023 sebesar Rp12 triliun, turun dibandingkan rata-rata transaksi bulanan pada 2022 yang mencapai Rp25 triliun.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan nilai transaksi kripto sepanjang 2022 sebesar Rp306,4 triliun. Angka tersebut menurun 64,3 persen dibandingkan dengan 2021 yang mencapai Rp858,76 triliun.

"Kita bandingkan 2022 yang terakhir-terakhir pun pergerakannya tidak beda jauh, 2022 paling tinggi di awal-awal. 2022 itu rata-rata transaksi bulanan Rp25 triliun, tapi dipengaruhi transaksi kuartal awal 2022 yang masih besar," ujar Tirta usai menghadiri acara Crypto Consumer Summit di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/2).

Menurutnya, hal ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto.

Bappebti sampai saat ini masih mempelajari penyebab dari turunnya transaksi kripto. Ia berharap Februari ini nilai aset kripto bisa hijau kembali meski tidak setinggi capaian periode 2021.

"Beberapa minggu ini beberapa mothers coinseperti Bitcoin, Solana mulai hijau. Harapannya kalau sudah mulai menarik seperti ini, investor mulai masuk. Kita wait and seeapakah transaksi Februari ini bisa naik lagi," kata Tirta.

"Kita tidak berharap transaksi ini harus kembali ke 2021, itu adalah posisi di mana semua investasi naik. Targetnya bisa di atas 2022," lanjutnya.

Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kejatuhan pasar kripto di Amerika, Bappebti telah memiliki regulasi untuk melindungi konsumen.

Seperti penerbitan UU PPSK. Melalui undang-undang ini nantinya akan ada sedikit pergeseran kewenangan, bahwa perdagangan fisik aset kripto yang semula ada di dalam pengawasan Bappebti atau Kementerian Perdagangan akan bergeser di bawah OJK. 

Pengalihan ini diharapkan dapat memberikan ruang peraturan dan manajemen risiko yang lebih baik, terutama terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

"Indonesia mulai bisa berhati-hati walaupun kita sudah menyampaikan bahwa kita meregulasi ini untuk mencegah hal-hal yang terjadi ini tidak seperti di Amerika, semoga tidak ada kejadian di Indonesia," kata Tirta.

[Gambas:Video CNN]

Sahabat di sebelah

AS Tuduh Pendiri Kripto Terra Gelapkan Dana Investor Miliaran Dolar******

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh pengembang kriptodari Korea SelatanDo Kwon dan perusahaannya Terraform Labs menipu investorsampai miliaran dolar.

Tuduhan itu diajukan dalam sidang di pengadilan Federal AS.

Tuduhan SEC di pengadilan federal tidak menyebutkan di mana Kwon tinggal. Namun, pada September tahun lalu, pengadilan Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang menyatakan Kwon tinggal di Singapura.

Menurut dugaan SEC, Kwon mengumpulkan miliaran dolar dari investor mulai April 2018 dengan menjual serangkaian aset digital yang saling terhubung, tetapi banyak di antaranya adalah sekuritas yang tidak terdaftar.

Selain itu, Terraform Labs dan Kwon dianggap menyesatkan investor tentang stabilitas UST dan klaim bahwa token kripto perusahaan akan meningkat nilainya.

"Kasus ini menunjukkan sejauh mana beberapa perusahaan kripto akan menghindari kepatuhan terhadap undang-undang sekuritas, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan komitmen pegawai negeri SEC yang berdedikasi," kata Ketua SEC Gary Gensler dalam sebuah pernyataan dilansir dari CNN, Kamis (16/2).

Menurut perusahaan analitik blockchain Elliptic, secara global investor di TerraUSD dan Luna kehilangan sekitar US miliar atau Rp630 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu).

Masalah dua kripto itu menyebabkan kegagalan beberapa perusahaan kripto besar, termasuk jaringan pemberi pinjaman kripto AS Celcius dan pengelola dana kripto yang berbasis di Singapura, Three Arrows Capital.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Kemendag Minta Orang Kaya Tak Beli Minyakita Agar Stok Tak Langka******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta masyarakat mampu tak membeli Minyakita. Pasalnya minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu lebih diperuntukkan untuk masyarakat menengah.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengatakan Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, minyak goreng tersebut diutamakan tersedia di pasar tradisional.

"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli (minyak goreng) premium, ya sudah jangan pindah dulu (ke Minyakita). Sebaiknya mereka nggak usah pindah kan mampu beli (minyak premium)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau (masyarakat) menengah ke atasnya banyak, walaupun (beli) 1-2 liter kan jadi banyak juga," ujarnya.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satu, program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Taikoo

17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku illegal fishing yang beroperasi di Selat Malaka. Dari 17 kapal itu, satu di antaranya adalah kapal ikanasing (KIA) berbendera Malaysia.

Sedangkan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan keberadaan kapal itu diketahui berdasar pada laporan nelayan dan hasil analisis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pusat Pengendalian KKP.

"Benar bahwa hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil mengamankan 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishingmerupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan," ungkap Adin lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Pada saat pemeriksaan, tiga orang Awak Buah Kapal (ABK) dan satu orang nakhoda diketahui merupakan warga negara Kamboja.

"Proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka," terang Adin.

Sementara, 16 KII yang ditangkap KPP adalah kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Adin menjelaskan 11 kapal di antaranya diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

"Tak hanya kapal ikan asing ilegal, kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan kini juga bisa terpantau melalui sistem kami," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan penertiban kapal itu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan sesuai aturan berlaku. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak nelayan lokal dan mencegah konflik horizontal antar nelayan.

Berikut daftar nama 17 kapal yang ditangkap itu:

1. KM. KHF (56.38 GT)
2. KM. AMAZIA (29 GT)
3. KM. INKA MINA 916 (30 GT)
4. KM. KELVIN I (30 GT)
5. KM. CAKALANG (40 GT)
6. KM. BARGES (60 GT)
7. KM. RATU -1 (5 GT)
8. KM. TANPA NAMA (28 GT)
9. KM. INKA MINA 928 (30 GT)
10. KM. INKA MINA 723 (32 GT)
11. KM. ARABIAH (16 GT)
12. KM. Tanpa Nama (volume tidak diketahui)
13. KM. KHARISMA-1 (28 GT)
14. KM. WAFA JAYA (26 GT)
15. KM. DUA PUTRI-B (30 GT)
16. KM. SUKA-1 (23 GT)

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]