super dana legal atau ilegal

Ayah anak itu menempel padaku

neraka slot88

Pengamat: "Crowdfunding" desa harus selaras dengan pembangunan SDM******

Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah mengatakan crowdfunding atau pendanaan dengan melibatkan masyarakat di desa harus dibarengi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa agar berjalan maksimal.

Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat antara para Cawapres pada Minggu (21/1).

"Crowdfunding itu apakah bisa menghalau keinginan warga desa untuk hijrah ke kota? bisa jadi iya, namun itu bisa tumbuh jika kapasitas warga desa meningkat," kata Tantan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Tantan mengemukakan kecakapan masyarakat dalam mengidentifikasi peluang dan potensi desa, rasa kemandirian dalam membuat keputusan terkait desa, serta kesadaran untuk membangun desa yang mereka tinggali harus menjadi perhatian untuk memaksimalkan kebijakan tersebut.   

"Ini adalah semua persoalan mengapa urbanisasi sulit untuk dicegah," ujarnya.  

Di sisi lain, Tantan menyebutkan kota selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi warga desa, karena memiliki lebih banyak peluang. Ia menilai kota selalu diposisikan secara head-to-head dihadirkan untuk menggoda warga desa untuk hijrah ke kota.  

"Akibatnya adalah desa dengan segala potensi yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, kekayaan bumi, alam, serta sumber daya yang ada di desa tidak bisa dikelola secara optimal, karena sumber daya desa yang profesional dan ahli lebih banyak yang hijrah ke kota," paparnya.  

Untuk itu, ia menyarankan agar kebijakan pemerintah harus lebih bisa membangun kapasitas SDM yang ada di desa, agar pemanfaatan sumber daya di desa dapat dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat yang tinggal di desa, merasa cukup untuk tetap tinggal di desa.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengutarakan pentingnya membangun rasa kepemilikan atau sense of belonging di kalangan warga desa, agar warganya tidak kabur ke kota dan membiarkan desa terbengkalai.

"Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia, kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi," ujarnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Muhaimin ajak capres dan cawapres untuk tobat ekologis

Baca juga: Ganjar-Mahfud siapkan 7 langkah ciptakan lingkungan berkelanjutan

Baca juga: TKN beberkan strategi Prabowo tingkatkan kesejahteran petani

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Warisan kekaisaran

link slot tanpa deposit

Istana bantah penunjukan ad interim Menlu karena isu menteri mundur******

Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah penunjukan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim berkaitan dengan isu mundurnya Retno Marsudi dari jajaran kabinet.

"Kan sudah jelas bahwa menteri-menteri yang disebutkan mengundurkan diri itu fokus bekerja, tetap bekerja, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki hari ini mendampingi Bapak Presiden, kemudian juga Bu Retno bekerja, Pak BKS (Budi Karya Sumadi) bekerja," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan bahwa penunjukan menteri ad interim merupakan mekanisme yang biasa diterapkan jika ada salah satu menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri ad interim saat Retno melakukan perjalanan dinas ke empat negara Afrika pada Agustus 2023 silam.

Ari menekankan bahwa saat menteri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, pejabat sementara yang menggantikan harus setara dengan menteri.

"Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya," kata Ari.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri rapat Dewan Keamanan PBB terkait situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.

Presiden Jokowi pun menunjuk Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menlu Retno berada di AS pada 21-22 Januari 2024.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

Menurut Ari, narasi bahwa sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ingin mengundurkan diri tidak terlihat dari fakta bahwa para menteri masih menjalankan tugasnya masing-masing.

"Apa yang disebutkan sebagai isu atau narasi mengundurkan diri tidak pernah terjadi, dan itu terlihat dari apa yang peristiwa-peristiwa yang saya kira sampai saat ini menteri semua bekerja untuk menunaikan tugasnya masing-masing," ujar Ari.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dao mendominasi dunia

sipslot88

PBSI: Evaluasi turnamen jelang Olimpiade terus dilakukan******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Tim Ad Hoc PBSI Armand Darmadji menyatakan evaluasi di sepanjang dua turnamen awal tahun ini, yang merupakan ajang penting untuk mengumpulkan poin menuju Olimpiade 2024 Paris, terus dilakukan.

“Pasti, kami selalu evaluasi. Dari tahun lalu kita sudah merapikan semua baik internal maupun atletnya. Kita sedang proses,” kata Armand saat ditemui di Istora Senayan Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Armand mengatakan pihaknya bersama kelompok kerja (pokja) PBSI untuk Olimpiade Paris juga terus melakukan peninjauan kembali (review) terkait hasil dua turnamen kemarin, yakni Malaysia Open dan India Open.

Seperti diketahui, pada dua turnamen pembuka tersebut, Indonesia tidak berhasil mengirim satu wakil pun di babak semifinal dan final.

Baca juga: Pelatih soroti performa ganda putra di dua turnamen pembuka 2024
 

Armand mengatakan, diperlukan adanya perbaikan yang menyeluruh demi bisa kembali tampil kompetitif dan memiliki banyak atlet yang lolos ke panggung Olimpiade.

“Tentu kita sadari kita perlu perbaikan. Memang yang disampaikan, kita dalam proses perbaikan. Kami tak berdiam,” kata Armand.

“Jadi kami ini dalam proses perbaikan dan tidak bisa langsung jadi. Perlu waktu untuk prosesnya agar bisa berjalan sampai Olimpiade,” ujarnya menambahkan.

Ia pun tak menampik bahwa fakta semua wakil Indonesia tidak bisa menembus babak empat besar di Malaysia dan India menjadi sebuah alarm tersendiri bagi federasi.

Armand menilai, ada faktor yang tidak diantisipasi dengan baik, seperti contohnya adalah kehadiran pemain-pemain muda yang mampu tampil kompetitif dan mengalahkan pemain-pemain unggulan.

Baca juga: Lilik Sudarwati soroti penguasaan keterampilan mental buat atlet
Baca juga: Pelatih nilai performa tunggal putra di BWF bekal menuju Olimpiade


“Kita melihat, kemarin Malaysia banyak pemain pemain baru yang tampil di final. Memang ini tak terprediksi. Jadi seluruh pemain peningkatannya luar biasa pesat,” kata Armand.

“Jadi kami tak hanya membuat pemain bukan hanya bermain biasa, tapi metode dan strategi lain yang akan kita buat untuk memperbaiki hal itu secara menyeluruh, pun dengan adanya tim psikologi,” imbuhnya.

Sementara itu, Jakarta akan menjadi tuan rumah turnamen BWF Super 500 Indonesia Masters 2024 pada 23-28 Januari ini.

Turnamen ini merupakan salah satu ajang kualifikasi menuju Olimpiade 2024 Paris, total 9.200 poin ranking, serta memperebutkan prize money dengan total mencapai 420 ribu dolar AS (Rp6,3 miliar).

Baca juga: PBSI bentuk Tim Ad Hoc untuk fokus perbaiki peringkat menuju Paris
Baca juga: Indonesia Masters 2024 bergulir pekan ini, hadirkan pemain top dunia
Baca juga: The Daddies masih termotivasi untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Perang Surga

bayar4d

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penurunan peti harta karun

pasar slot

Kejaksaan tangkap buron terpidana kasus korupsi BRI Surabaya******

Sidoarjo (ANTARA) - Tim Tangkap Buron Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap terpidana kasus korupsi BRI Surabaya bernama Ririn Sikinaningsih yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2023.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana di Surabaya, Kamis, menjelaskan terpidana Ririn ditangkap Tim Tabur Kejagung di wilayah Jakarta Timur pada Rabu (24/1) sekitar pukul 15.00 WIB.

Terpidana Ririn saat menjadi pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Petemon Surabaya bersekongkol dengan Fanny Triana, terpidana lain dalam berkas terpisah, mengajukan pinjaman di bank tempatnya bekerja sebesar Rp750 juta menggunakan dokumen palsu.

"Akibat perbuatan terpidana, BRI mengalami kerugian sebesar Rp617 juta," katanya.

Baca juga: BRI pastikan nasabah tidak dirugikan atas dugaan korupsi karyawati BRI

Putu Arya memaparkan terpidana Ririn ditangkap untuk menjalani pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 171/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2023 dengan amar putusan delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, terpidana Ririn juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp776 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta bendanya disita oleh kejaksaan untuk mengganti kerugian negara.

Baca juga: BRI serahkan penanganan kasus dugaan korupsi kepada Kejari Pangkep

Terpidana Ririn telah diburu sejak ditetapkan DPO pada pertengahan tahun 2023. "Berkat kerja sama antara Tim Tabur Kejagung dan jaksa eksekutor akhirnya pelarian terpidana dapat dihentikan," ujarnya.

Putu Arya menambahkan terpidana Ririn telah sampai di Surabaya hari ini dan untuk sementara diinapkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Besok akan kami bawa ke Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya di Porong, Sidoarjo," tambah Putu Arya Wibisana.

Baca juga: Kejari Jember tahan dua mantan karyawan BRI terkait penyimpangan KUR

Pewarta: Indra Setiawan/Hanif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

cara kerja di hp dapat uang

Kejaksaan tangkap buron terpidana kasus korupsi BRI Surabaya******

Sidoarjo (ANTARA) - Tim Tangkap Buron Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap terpidana kasus korupsi BRI Surabaya bernama Ririn Sikinaningsih yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2023.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana di Surabaya, Kamis, menjelaskan terpidana Ririn ditangkap Tim Tabur Kejagung di wilayah Jakarta Timur pada Rabu (24/1) sekitar pukul 15.00 WIB.

Terpidana Ririn saat menjadi pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Petemon Surabaya bersekongkol dengan Fanny Triana, terpidana lain dalam berkas terpisah, mengajukan pinjaman di bank tempatnya bekerja sebesar Rp750 juta menggunakan dokumen palsu.

"Akibat perbuatan terpidana, BRI mengalami kerugian sebesar Rp617 juta," katanya.

Baca juga: BRI pastikan nasabah tidak dirugikan atas dugaan korupsi karyawati BRI

Putu Arya memaparkan terpidana Ririn ditangkap untuk menjalani pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 171/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2023 dengan amar putusan delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, terpidana Ririn juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp776 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta bendanya disita oleh kejaksaan untuk mengganti kerugian negara.

Baca juga: BRI serahkan penanganan kasus dugaan korupsi kepada Kejari Pangkep

Terpidana Ririn telah diburu sejak ditetapkan DPO pada pertengahan tahun 2023. "Berkat kerja sama antara Tim Tabur Kejagung dan jaksa eksekutor akhirnya pelarian terpidana dapat dihentikan," ujarnya.

Putu Arya menambahkan terpidana Ririn telah sampai di Surabaya hari ini dan untuk sementara diinapkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Besok akan kami bawa ke Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya di Porong, Sidoarjo," tambah Putu Arya Wibisana.

Baca juga: Kejari Jember tahan dua mantan karyawan BRI terkait penyimpangan KUR

Pewarta: Indra Setiawan/Hanif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024