situs gacor online

Impian Hiburan Tiongkok

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Viral Koper Penumpang Jebol dan HP Hilang, Batik Air Beri Penjelasan******

Seorang penumpangBatik Air bernama Leni Sidabutar mengeluhkoper miliknya dijebol dan diacak-acak, bahkan handphone (HP) serta beberapa barang miliknya hilang. Video keluhan itu ia unggah di akun TikTok miliknya @deshki, danviral di media sosial.

Warga negara Amerika Serikat (AS) itu menyebut pihak maskapai menolak bertanggung jawab atas kejadian tersebut sehingga ia memutuskan menyewa pengacara untuk mengusut penjebolan dan kehilangan barang miliknya.

"Maksud saya gini, ini handphone harga Rp3 juta dia sewa pengacara, lho itu bukan masalah uang, tapi prinsip. Youharus hargai itu," katanya kepada pihak Batik Air.

"Saya beli lockitu yang hanya bisa dibuka pakai kunci oleh TSA (Transportation Security Administration). Saya beli lockitu. Tidak ada yang bisa membuka kecuali TSA. Artinya hanya orang dalam yang bisa membuka," ujarnya.

Usai viral video Leni, pihak Batik Air yang merupakan anak usaha Lion Air Group tersebut memberikan penjelasan. Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan pihaknya melakukan proses penyelidikan (investigasi) atas keluhan Leni.

Ia lantas membagikan kronologi kejadian versi Batik Air. Leni mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Singapura pada 11 April 2023 dengan menumpang Batik Air penerbangan nomor ID-7154. Lalu ia melaporkan kehilangan gembok koper ke Lost and Found Terminal 2F.

Lihat Juga : Pengelola Benarkan Penurunan Penjualan di Pasar Tanah Abang

Petugas bersama penumpang, kata Danang, melakukan pengecekan isi koper dan menurut pengakuan penumpang tidak ada barang yang hilang dari koper.

"Pukul 20.00 WIB, melalui pesan singkat (WhatsApp) tamu dimaksud menyampaikan kehilangan 1 handphone di dalam koper. Dalam hal ini, keluhan disampaikan setelah tamu meninggalkan bandar udara," ucap Danang melalui keterangan resmi, Selasa (18/4).

Selang dua hari, penumpang kembali melaporkan kehilangan HP. Kemudian pada 17 April, Leni juga melaporkan dua syalnya yang disimpan di koper turut raib.

"Maskapai penerbangan hanya bertanggungjawab atas barang bawaan selama periode pengangkutan dari awal penerbangan sampai dengan barang bawaan diserahkan kepada tamu di bandar udara tujuan atau diterima oleh pihak yang berwenang di bandar udara tujuan," kata Danang.

Ia menjelaskan setelah penumpang meninggalkan bandara dan menerima bagasinya, maka tanggung jawab Batik Air atas bagasi tersebut berakhir.

"Dengan demikian, keluhan tamu mengenai kehilangan atau kerusakan bagasi tercatat (keluhan bukan kategori barang berharga) yang disampaikan setelah tamu keluar bandar udara adalah tidak berlaku," imbuhnya.

Danang menegaskan ketentuan barang berharga harus disimpan di bagasi kabin dan tidak diletakkan di bagasi tercatat sudah tertulis pada tiket penerbangan dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011.

Menurut Permenhub tersebut, jenis dan kategori barang berharga untuk dimasukkan ke dalam bagasi kabin antara lain:

- Laptop, tablet dan bentuk komputer portable lainnya

- Kamera, peralatan fotografi dan lensa

- Perhiasan dan barang-barang berharga lainnya, seperti emas, berlian dan perak

- Dokumen penting, seperti paspor, tiket pesawat dan dokumen bisnis.

- Barang elektronik lainnya, seperti smartphone, iPod dan charger

- Obat-obatan atau suplemen yang diperlukan selama perjalanan

- Uang tunai, kartu kredit dan dokumen keuangan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Pemudik ke Sumatera Hampir Tembus 1 Juta Orang hingga H+1 Lebaran******

Sebanyak 970.210 orang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera selama periode 12-23 April atau H-10 hingga H+1 Lebaran 2023.

"Total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 970.210 orang," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin dalam keterangannya, Senin (23/4).

Dari keseluruhan angka itu, total kendaraan yang menyeberang sebanyak 224.039 unit atau naik dua persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 219.460 unit.

Selain itu, angka tersebut jika meningkat 28.078 orang jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Naik 3 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 942.132 orang," ujarnya.

Sementara, jumlah orang yang menyeberang dari Bakauheni ke Merak pada H-10 hingga H+1 Lebaran menunjukkan angka yang lebih kecil yakni hanya sekitar separuh dari jumlah orang menyeberang dari Jawa ke Sumatra.

"Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 464.104 orang," terang Shelvy.

[Gambas:Video CNN]

Keinginan Iblis

Bantah Tudingan Andre, Dirut Sebut 20 Persen Karyawan Sarinah Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah isu soal larangan berhijab bagi karyawan pusat perbelanjaan tersebut. Ia mengatakan hingga saat ini setidaknya 20 persen karyawan Sarinah yang memakai hijab.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Jadi sekali lagi untuk karyawan maupun manajemen di Sarinah tidak ada policyuntuk melarang ketentuan untuk menggunakan hijab. Jadi memang karyawan atau manajemen diberikan kebebasan mempunyai kepercayaan masing-masing menerapkan atribut keagamaan masing-masing," jelas Fetty di Sarinah, Senin (17/4).

"Saat ini (kami) terus mengklarifikasikan fakta yang ada di lapangan dan policyyang berlaku di Sarinah jadi masih dalam tahap itu.

Sebab itu, berubah-ubah (angkanya) setiap kali tergantung mereka kapan memakai kerudung. Artinya kalau sekarang kurang lebih 20 persen (pakai hijab)," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Fetty juga menyinggung soal rencana penambahan tenant di Sarinah. Ia mengatakan saat ini ada 2 hingga 3 tenant besar yang berencana masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut.

"Ini ada 2-3 tenant besar yang sedang fitting out dan sudah deal dan akan buka restoran di kuartal III 2023 . Kami harap dengan tambahan kafe dan restoran terus berikan banyak pilihan bagi masyarakat dan Sarinah jadi pilihan untuk shopping dan kuliner," katanya.

Ke depan, Fetty mengatakan pihaknya juga menyiapkan banyak program dan strategi lainnya. Tidak hanya fokus pada ritel, ia juga berencana mengembangkan di sektor properti dan bisnis digital.

[Gambas:Video CNN]

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Dirut Berdikari Minta Maaf Buntut Pistol Meletus di Bandara Hasanuddin******

Direktur UtamaPT Berdikari Harry Warganegara meminta maaf pistol miliknya meletus secara tidak sengaja di Bandara Sultan Hasanuddin, Senin (17/4) lalu.

"Saya memohon maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden di Bandara Sultan Hasanuddin Senin lalu," ujar Harry melalui keterangan resmi Berdikari, Kamis (20/4).

Ia menyadari insiden itu membuat sejumlah pihak tidak nyaman mulai dari pengunjung, petugas counter check in, hingga personel keamanan bandara setempat.

Harry mengaku tidak berada di lokasi counter penitipan senjata api. Namun, ia sangat menyesali terjadinya insiden tersebut dan bersyukur tidak ada korban.

Menurut Harry, senjata api tersebut dibawa dalam rangka rencana sesi kegiatan latihan menembak bersama di fasilitas tembak resmi di Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Harry berharap kejadian kecelakaan tersebut tidak terulang di lingkungan manapun juga dan menekankan pentingnya selalu menaati prosedur pembawaan senjata api sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, Kapolsek Bandara Sultan Hasanuddin Iptu Muh. Arsyad dan Kapolres Maros AKBP Awaluddin Amin memberikan keterangan bahwa pengecekan sebelum keberangkatan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Bandara Sultan Hasanuddin.

Dalam hal ini, senjata tidak melekat pada pemilik, melainkan disimpan dalam kotak khusus yang dilengkapi pengaman dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

[Gambas:Video CNN]

kehilangan masa remaja

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI