menang 303

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dewa segala alam

HUT Megawati, Jokowi Kirim Bunga******

JAKARTA —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengirim karangan bunga pada hari ulang tahun ke-77 Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Selasa (23/1/2024).

Karangan bunga yang berisi anggrek bulan berwarna ungu, mawar putih, lili dan baby breath tiba di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Ada pula ucapan singkat dari Presiden Jokowi di atas karangan bunga itu. “Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Dari: Presiden Joko Widodo,” tulis pesan di karangan bunga itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Megawati peringati hari kelahirannya ini secara sederhana. Menurutnya, Presiden RI ke-5 itu hanya menerima orang-orang terdekatnya saja.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Ibu Megawati diadakan secara sederhana, dan dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat beliau,” ujar Hasto dalam keterangannya, sebagaimana dilansir Antara.

Tak hanya itu, seluruh kader PDIP di berbagai daerah juga merayakan ulang tahun Megawati dengan kegiatan kebudayaan. Hasto mengatakan para kolega-nya akan membagikan tumpeng untuk masyarakat hingga melakukan penanaman pohon.

Lebih lanjut, Hasto pun mengingatkan peran Megawati dalam menjaga demokrasi Indonesia. Dia menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan tiga periode yang sempat digaungkan oleh orang-orang dekat Jokowi.

Hasto mengklaim, Megawati berani menolak permintaan perpanjangan masa jabatan itu meski membawa konsekuensi dalam ajang Pemilu 2024. Dia ingin ketokohan Megawati dalam menjaga amanat konstitusi harus dijadikan contoh.

“Dengan meneladani perjuangan beliau, maka berbagai intimidasi yang terjadi saat ini, justru menjadi pupuk semangat untuk semakin kokoh di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin,” tuturnya.

Strategi Suster Mayat

Puan Soroti Adab******

JAKARTA —Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani. mengaku miris melihat kurangnya adab dan sopan santun anak muda kepada yang lebih tua dalam Debat Cawapres 2024 yang diselenggarakan di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Hal itu disampaikan Puan saat bertemu dengan kader dan anggota sayap partai PDIP Sumenep di Islamic Center Bindara Saod Sumenep, Jawa Timur, Senin (22/1/2024).

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Etika dan perilaku sopan santun anak muda kepada yang lebih tua itu penting sekali sebagai orang Indonesia. Jangan semena-mena, adab ketimuran di Indonesia harus tetap dijaga,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara.

Cucu Bung Karno ini mengatakan, memang saat di tempat kerja status dapat dibedakan dengan jabatan dan level tanpa memandang usia. Namun, bila berbicara struktural, semua harus dihormati tanpa memandang yang tua dan muda.

“Tapi hubungan antara yang tua dan muda secara pribadi atau personal, itu harus dihargai. Kalau enggak seperti itu, bukan Indonesia lagi,” ujarnya.

Selain itu, Puan meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap semangat menghadapi Pemilu 2024 yang pelaksanaannya tinggal 22 hari lagi. Dia pun menyatakan PDIP akan tetap hebat meski ada isu mengenai loyalitas.

“Solid! Bukan solid partai lain ya. Boleh warna seragam sama-sama merah, tapi beda lah. Kita berjuang bertahun-tahun, mengalami menang-kalah,” ucap Puan.

Puan juga mengingatkan agar para kader tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan dinamika politik di lapangan. Termasuk apabila ada pihak lain yang mengeklaim keberhasilan pemerintahan saat ini berkat bantuan mereka.

“Di jalan banyak baliho yang mengeklaim ‘Partai anu adalah Jokowi’, apa iya? 10 tahun bersama kita saja enggak dianggap keluarga. Ini baru sebentar udah ngakupaling dekat,” tambahnya.

“Politik itu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi ya ojo ngono,etika itu ada,” sambung dia.

Menurut Puan, politik adalah soal pengabdian. Ia menilai rakyat yang akan menilai bagaimana sosok tokoh pemimpin dari sikap dan keputusannya.

“Berpolitik itu pengabdian. Bapak ibu ada yang maksatidak masuk PDIP? Tidak kan. Masuk sendiri, keluar juga sendiri. Jadi jangan takut, kita itu banyak tidak sendirian. Partai kita partai besar,” tutur Puan disambut teriakan semangat dari para kader.

“Kita bukan lebih hebat, tapi kita lebih banyak. Se-Indonesia itu kita paling banyak. Keluarga besar PDIP. ‘Mereka’ khawatir sama kita,” lanjut Puan.

Yutian

Ramai Dibahas, Presiden Jokowi Tak Mau Lagi Komentari Debat Capres******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau lagi memberikan penilaian atas hal-hal terkait debat calon presiden dan wakil presiden karena tidak ingin menimbulkan perdebatan publik.

“Saya enggak mau menilai lagi. (Kalau) Menilai-menilai, nanti jadi debat yang kedua lagi nanti,” kata Presiden usai menyaksikan penyerahan simbolis pesawat Super Hercules di Jakarta, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya tanggapannya atas penilaian sejumlah pihak bahwa putranya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres nomor urut 2 bertindak kurang sopan dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat memberikan masukan atau pandangan mengenai debat ketiga Pilpres 2024 untuk ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Presiden kala itu mencermati debat berlangsung dengan menyerang pribadi, bukan mengkritisi visi dan misi masing-masing capres.

Jokowi mengatakan masukan atau pandangan yang disampaikannya juga untuk introspeksi serta evaluasi semua pihak. Masukan Jokowi soal debat itu sempat ditanggapi sejumlah pihak.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres pada 21 Januari 2024.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sistem monster kekerasan paling kuat

Anies Minta Presiden Jokowi Tegas ke Menteri Tak Netral******

BOGOR–Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

Kemudian, lanjut Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.

“Rakyat ini menunggu. Hai, kita udahtahu nih, ini forbidden,tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden.Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain?Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan,” tegas Anies seperti dilansir Antara.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.

“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.

Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.

“Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Mahfud Md & Cak Imin Sebut Pemerintah Gagal Tekan Laju Kerusakan Hutan******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md, berpandangan pemerintah telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan selama 10 tahun belakangan.

Muhaimin Iskandar menilai sampai saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani kerusakan lingkungan.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

“Yang patut menjadi alat ukur adalah seluruh rencana mengurangi deforestasi berapa prestasi untuk melakukan penghijauan. Sampai saat ini tidak ada keseriusan. Menyediakan pangan justru tidak melibatkan petani dan masyarakat lokal, malah merusak. Ini soal keberpihakan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan ekologi, keadilan iklim, dan keadilan generasi. Semuanya tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan keseriusan. Kalau AMIN dipercaya, yang paling pokok adalah melaksakan konstitusi, berpihak kepada rakyat, bukan investor atau pengusaha,” katanya menjawab pertanyaan Mahfud Md pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Setuju dengan Muhaimin, Mahfud Md menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan dua putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan ekologi.

“Ke depan itu, menurut saya pemerintah perlu melakukan dua putusan MK yang saya ketok palunya. Pertama mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Kedua, definisi hutan adat harus dibedakan dengan hutan negara. Saat ini definisi yang sering dipakai justru menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungannya,” tandasnya.

“Setuju. Inti dari kemerdekaan ada dua. Pemerintah mengatur sistem tata kelola negara dan mengelola aset negara. Aset dibiarkan, liar. Petani gurem hanya punya tanah 0,5 hektyare sementara ada yang punya 500.000 hektare lebih. Pemaksaan PSN terhadap masyarakat yang tidak diajak bicara,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.