tidak bisa bayar pinjol legal

Berani, 2017

Utang Proyek Mandalika Tembus Rp4,6 T, InJourney Kesulitan Bayar******

Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

Luhut soal Kepastian Impor KRL Bekas: Paling Lambat Minggu Depan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Panjaitan mengungkapkan kepastian terkait impor KRL bekas akan diputuskan dalam rapat paling lambat pekan depan.

Rapat itu akan dihadiri oleh pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah memberikan audit dan rekomendasi terkait rencana impor tersebut.

"(Rapat) saya harapkan pekan ini, paling lambat minggu depan," ujar Luhut usai menghadiri TikTok Southeast Asia Impact Forum, Jakarta, Kamis (15/6).

"Saya belum rapat. Saya berpegang pada hasil audit. Tidak boleh pakai perasaan. Perasaan tuh kalau jatuh cinta saja. Kalau bicara ini harus kita audit. Dari audit itu kita tahu apa yang harus kita lakukan," ujarnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT KAI (Persero) bakal mengimpor 12 trainset KRL bekas tahun ini. Namun, izin impor sedang diajukan ke Kemenko Marves.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan impor ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap pemenuhan KRL dalam negeri.

Tahap kedua untuk pemenuhan KRL dalam negeri yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan melakukan rekondisi kereta api listrik yang masih bisa digunakan pada 2024.

Lalu tahap ketiga adalah PT Industri Kereta Api (INKA) akan memproduksi fasilitas kereta api listrik secara penuh pada 2025. Untuk itu, INKA akan diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

KCIC Gandeng UI Kaji Harga Tiket Kereta Cepat******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan saat ini pihaknya masih mengkaji besaran harga tiket kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) yang ditargetkan beroperasi secara komersial Oktober mendatang.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menuturkan kajian tersebut dilakukan pihaknya dengan menggandeng Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (POLAR) Universitas Indonesia (UI).

"Memang saat ini soal tarif belum kami publikasikan dan masih dalam tahap pembahasan dengan semua pihak," ucap Emir di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).

Pada masa tersebut masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial bahkan gratis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km per jam ini.

Ia menyebut masa pengenalan operasional KCJB tersebut direncanakan akan diterapkan sampai September 2023. Sementara, operasi secara komersial ditargetkan pada Oktober.

"Iya (Oktober), sudah sesuai dengan ketentuan dan pembayaran tarif yang berlaku," ucapnya.

Lebih lanjut, Emir menuturkan selama proses uji coba Agustus-September pihaknya juga tengah menggodok skema agar masyarakat bisa naik secara gratis.

Namun, belum berani berjanji uji coba itu benar-benar gratis untuk masyarakat. Sebab, pihaknya juga masih menunggu hasil kajian dari skema pembelian tiket.

"Gratis, tidak nol tapi, ada transaksi yang harus dilakukan sehingga ada proses booking tiket, harga nya berapa akan diumumkan lebih lanjut," jelas Emir.

Ia mengatakan selama uji coba pada Agustus masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA pengumpan (feeder) menuju Stasiun Bandung.

Durasi perjalanan KA feeder ke Stasiun Bandung sekitar 18 menit. Adapun tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Artinya, penumpang tidak perlu membayar tiket lagi.

"Feederkami sudah punya keretanya jadi rangkaian keretanya sudah disiapkan oleh KAI yang nantinya jadwalnya akan disesuaikan dengan kereta cepat," ucap Emir.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Daftar Empat Stasiun yang Dilewati Kereta Cepat Jakarta Bandung******

Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti mengatakan ada empat stasiun yang akan dilewati oleh Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dari Jakarta sampai Kabupaten Bandung. 

Empat stasiun tersebut yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang (Karawang), Stasiun Padalarang (Kabupaten Bandung Barat), dan Stasiun Tegalluar (Kabupaten Bandung).

Emir mengatakan saat ini pembangunan empat stasiun tersebut terus dikebut, di mana untuk Stasiun Halim dan Stasiun Tegalluar masing-masing sudah mencapai 93 persen. 

Emir mengatakan bagi penumpang dari Jakarta yang ingin menuju Kota Bandung, bisa berhenti di Stasiun Padalarang. Dari situ, penumpang bisa melanjutkan perjalanan ke Stasiun Bandung menggunakan kereta api (KA) feeder (pengumpan).

Adapun tarif untuk KA feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Dengan begitu, penumpang tidak perlu membayar lagi.

"Feeder kami sudah punya keretanya jadi rangkaian keretanya sudah disiapkan oleh KAI yang nanti jadwalnya akan disesuaikan dengan kereta cepat," ucap Emir.

Dalam kesempatan lain, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testing dan commissioning KCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.

Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km per jam.

Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan.

Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km per jam, 300 km per jam, 350 km per jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam.

Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.

"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," ucapnya.

Adapun KCIC menargetkan proyek ini bisa beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, dan uji coba untuk penumpang pada 18 Agustus. 

Sebelumnya, KCJB dilanda masalah baru. Mengutip Reuters, Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak rencana PT KCIC memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. Sebaliknya, Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

Curiga IKN Sepi Peminat di Balik Ide Luhut Pakai Mandor Asing******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menyebut bakal melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggunaan mandor asingalias bule dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saya lapor ke Presiden (Jokowi), pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ungkap Luhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Luhut mengaku penunjukan mandor bule adalah bagian dari manuvernya usai diamanahkan Jokowi sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Lihat Juga : Menteri KKP Minta Anggaran Rp7,62 T di 2024

"Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Ia kecewa berat dengan sikap pemerintah tersebut. Menurutnya, Jokowi kudumemprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang mendatangkan bule dengan alasan menjaga kualitas pembangunan IKN.

Rizal menyoroti kondisi penduduk Indonesia saat ini masih sangat membutuhkan pekerjaan. Ia mengultimatum pemerintah untuk mengevaluasi penunjukan mandor asing tersebut, terlebih tidak ada dampak signifikan untuk mengundang investor.

Lanjut ke halaman sebelah...

Mandor lokal dinilai tak kalah berkualitas dibanding TKA

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Kontribusi Pelindo Petikemas untuk Negara: Setor Kewajiban Rp1,36 T******

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberi kontribusi kepada negara melalui setoran kewajiban sepanjang tahun 2022 sebesar Rp1,36 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari Rp1,17 triliun setoran pajak, Rp5,4 miliar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Rp179,6 miliar berupa konsesi.

"Kontribusi kepada negara sebesar Rp1,36 triliun merupakan jumlah keseluruhan (konsolidasi) antara PT Pelindo Terminal Petikemas dengan entitas anak perusahaan yang ada di bawah pengelolaan perseroan," kata Corporate Secretary SPTP Widyaswendra dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6).

Jumlah setoran terbesar selanjutnya berasal dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 sebesar Rp277,3 miliiar. Kemudian kontribusi pajak terbesar ketiga berasal dari pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp179 miliar.

"Selain PPN, PPh pasal 25 dan PPh pasal 21 masih terdapat beberapa pajak lainnya yang juga disetorkan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas, sehingga jumlah keseluruhan dari setoran pajak sepanjang tahun 2022 sebesar Rp1,17 triliun," terang Widyaswendra.

Sebagai informasi, dilansir dari laman Kementerian Keuangan RI, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (3/1) lalu, mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun.

Realisasi ini tumbuh 30,6 persen, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi.

Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114 persen dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,4 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun.

Adapun realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6 persen berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3 persen jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3 persen.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Setelah targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3 persen target, tumbuh 18 persen.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai komponen pendapatan negara juga membukukkan catatan positif. Realisasi PNBP tahun 2022 menunjukkan Rp588,3 triliun atau 122,2 persen dari target Perpres 98/2022, tumbuh 28,3 persen dari tahun lalu yang juga sudah melonjak naik di level Rp458,5 triliun.

"Jadi kita lihat, memang kinerja penerimaan negara pajak, bea dan cukai, dan PNBP sungguh luar biasa dua tahun berturut-turut. Pada saat ekonomi pulih, kita juga memulihkan seluruh penerimaan negara," ujar Sri Mulyani.