qq589 982Jutaan kata 981680Orang-orang telah membaca serialisasi
《voucher wetv vip》
Wali Kota Makassar Pastikan Stok beras Aman hingga Akhir Tahun******
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan ketersediaan pasokan beras di wilayah itu masih aman hingga Desember 2023, sehingga masyarakat setempat tak perlu panik.
"Stoknya cukup sampai Desember. Jadi jangan ada panic buying. Pemkot Makassar, Bulog, Pemprov, Forkopimda bahu-membahu mengawal ini," kata pria yang juga akrab disapa Danny Pomanto, Selasa (13/9).
Danny mengungkapkan bahwa cadangan beras yang ada di kantor Bulog Cabang Makassar kurang lebih ada 5 ribu ton. Sehingga kondisi beras saat ini masih stabil, meski musim kemarau yang cukup panjang terjadi.
"Jangan khawatir, stok cukup. Jangan panik karena kalau panik bisa menimbulkan harga yang tinggi dan inflasi yang tinggi," tuturnya.
Gerakan pengadaan cadangan beras kepada 42 ribu kepala keluarga (KK), diyakini mampu menekan inflasi di Kota Makassar. Apalagi seiring dengan dampak El-Nino sehingga harga dan stok pangan dapat ikut terganggu.
Pemimpin Bulog Cabang Makassar Karmilah Hasmin Maruntah mengatakan jika stok beras di Makassar masih cukup aman hingga akhir 2023.
"Aman sampai akhir tahun 2023 dan akan terus kami lakukan suplai barang khususnya beras awal tahun, karena kita melihat dampak El-Nino ini pasti akan berkelanjutan sampai dengan awal 2024," kata Karmilah.
Tentunya, kata Karmilah pihaknya terus berkoordinasi dan saling support antar kota dan provinsi sehingga ketahanan pangan tercipta di Makassar.
[Gambas:Video CNN]
Tak Hanya Wilmar, KPPU Akan Panggil Perusahaan Lain soal Harga Beras******
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut tengah menginvestigasi penyebab kenaikan harga beras, termasuk memanggil sejumlah perusahaan salah satunya PT Wilmar Padi Indonesia.
"Habis ini (pemanggilan Wilmar), KPPU akan panggil lagi pelaku usaha lain. Ya, masih akan ada lagi (selain Wilmar yang dipanggil). Nanti kita panggil yang lain, kita olah dulu datanya," jelas Ketua KPPU M Afif Hasbullah di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Afif menjelaskan pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta konfirmasi terkait kondisi di lapangan. KPPU menanyakan bagaimana Wilmar menyerap gabah dari petani hingga lokasi operasi.
"Kemudian terkait hitung-hitungan pembentukan harga dari si pelaku usaha tersebut seperti apa. Apa yang kemudian menjadi dasar dia membeli beras atau gabah dari petani sekian kemudian menjual sekian. Kami hari ini masih menggali dari pelaku usaha tersebut," ujarnya.
Dalam raker tersebut, Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS Amin AK mendesak KPPU terlibat untuk memecahkan teka-teki harga beras yang naik tinggi di tanah air. Menurutnya, tidak wajar harga beras meroket di tengah status Indonesia sebagai negara agraris.
Lihat Juga :![]() |
Ia pun menyinggung soal silang pendapat dua kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Amin mengatakan Kementan selalu sesumbar produksi beras Indonesia memadai, sedangkan Kemendag sebaliknya dan mendesak impor.
"Kita memang enggak punya basis data rujukan bersama yang valid dan disepakati. Dalam kondisi seperti ini dan kita enggak tahu mau sampai kapan, maka muncul potensi spekulan-spekulan besar. Ada perusahaan-perusahaan besar menumpang di kondisi seperti ini dan mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya," wanti-wanti Amin.
[Gambas:Video CNN]
Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.
Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.
Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.
Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".
Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.
Lihat Juga :Komisi XI DPR Setujui Anggaran Kenaikan Gaji PNS Kemenkeu hingga BPS |
"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.
Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.
Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.
Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.
Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.
"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.
Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.
Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara menggunakan voucher grab、slot ayam toto、mpo288
Terkait:cara dapat uang melalui hp、pola mahjong ways、situs judi online luar negeri terpercaya、slotsultan、daftar slot terbaru 2022、bwo99、pinjaman kredivo 30 hari、pasti maxwin x5000、situs game slot resmi、dunia play slot
bab terbaru:erigo4d(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menuding banyak provokator yang memicu pecahnya konflik di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.
Rudi mengatakan lahan untuk menggarap Rempang Eco City ada 17.600 hektare, di mana 10.028 hutan lindung dan 7.572 hektare lainnya akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pabrik Xinyi Group.
Investasi tersebut untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.
"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi prokontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," sambung Rudi.
Pada akhirnya, Rudi mengatakan 700 kartu keluarga (KK) di atas tanah 2.000 hektare tersebut ikut terprovokasi. Itulah yang membuat demo pecah belakangan ini.
Lihat Juga :Bahlil soal Proyek Rempang Eco City di Tengah Konflik: Ya Harus Jalan |
Padahal, Rudi menyebut BP Batam sudah menaksir harga rumah warga terdampak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp10 juta-Rp100 juta. Pada akhirnya, rumah baru untuk warga relokasi dipatok senilai Rp120 juta.
Akan tetapi, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.
"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.
Ia pun membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.
Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.
"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
Lagi cari-cari TV baru ya? Beli di Transmart aja! Soalnya, ada promo Transmart Full Day Sale September Ceria.
Berbagai jenis TV dari aneka merek, mulai dari LG, Panasonic, Polytron, Samsung, sampai Sharp, semua didiskon besar.
Lihat Juga :![]() |
Nah, enggak kalah gede kan diskonnya? Makanya, langsung aja merapat ke gerai Transmart terdekat dan buru diskonnya.
Soalnya, Transmart Full Day Sale September Ceria cuma berlangsung satu hari aja pada Selasa (12/9). Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Oh iya, jangan lupa juga untuk bayar transaksi belanjanya pakai Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah ya untuk dapatin diskonnya.
Siap-siap punya TV baru deh kalau ada promo Transmart Full Day Sale September Ceria begini. Yuk, segera ke gerai Transmart terdekat ya sebelum kehabisan!
![]() |
Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.
Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).
Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.
Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.
Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.
Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.
Lihat Juga :Link, Cara, Syarat Daftar Ikut Uji Coba Kereta Cepat Mulai Sabtu Ini |
PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.
"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.
[Gambas:Video CNN]
TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.
Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.
"Memisahkan media sosial dan e-commerceke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).
Mendag Zulkifli Hasan menyebut ia rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Kendati, Zulhas tidak bisa memastikan kapan revisi beleid tersebut rampung. Ia hanya menegaskan revisi dari Kemendag sudah selesai, tinggal menunggu proses harmonisasi.
"Saya nanti akan rapat di Kemensetneg jam setengah empat (15.30 WIB), membahas termasuk revisi Permendag 50 (Tahun 2020), juga apakah kita larang saja ya atau gimana ya, ini akan dibahas nanti. Ini lagi dibahas (rencana pencabutan izin TikTok Shop)," ujarnya di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).
Lihat Juga :Mengenal Single Salary, Sistem Gaji Baru yang Akan Diterapkan Bagi PNS |
Ia mengatakan banyak sekali keluhan masuk soal serbuan barang murah asing di tanah air. Zulhas menyebut tidak hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak kuat meladeni banjir barang murah tersebut, melainkan industri kecantikan hingga fesyen.
Zulhas lalu merinci empat poin utama yang direvisi dalam Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tersebut. Pertama,adanya positive listberisi barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Zulhas menekankan barang impor yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak bakal masuk positive list.
Kedua,perizinan. Ia menyebut tidak boleh media sosial merangkap menjadi e-commercedengan satu izin.
"Izinnya enggak boleh satu. Dia media sosial jadi social commerce, itu mati dong yang lain. Ini diatur," tegasnya.
Ketiga,Zulhas menyinggung soal standar barang impor. Ia menekankan produk dari luar negeri juga kudu berstandar khusus, tidak boleh bebas masuk begitu saja. Begitu pula dengan asal-usul barang tersebut.
Keempat,nilai minimal belanja barang impor sebesar US0 alias Rp1,5 juta. Ini diberlakukan agar tidak mematikan produk-produk lokal.
[Gambas:Video CNN]
Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.
Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).
Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.
Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.
Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.
Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.
Lihat Juga :Link, Cara, Syarat Daftar Ikut Uji Coba Kereta Cepat Mulai Sabtu Ini |
PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.
"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) selesai paling lambat semester I 2024. Ia meminta jajarannya memperhatikan pembangunan setiap PSN agar tidak mangkrak.
"Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak," kata Jokowi dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (13/9).
Dalam delapan tahun terakhir, sebanyak 161 PSN yang rampung dengan menyerap 11 juta tenaga kerja.
Menurutnya, penyelesaian secara fisik mungkin tidak akan terkejar dalam waktu satu tahun ini. Namun, setidaknya memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masalah pengadaan tanah, perizinan dan financing.
Wahyu yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menekankan jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka siapapun pemimpinnya nanti, proyek pembangunan akan tetap berjalan.
Beberapa proyek PSN yang belum tersentuh tersebut adalah MRT Fase II, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera tahap II, Tol Bocimi yang sampai Sukabumi, hingga Tol Getaci.
Lihat Juga :Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Libatkan 852 Pekerja China |
Lantas bisakah keinginan Jokowi agar seluruh PSN rampung tahun depan terwujud?
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi target Jokowi tersebut tidak akan tercapai. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari perkiraannya tersebut.
Pertama,pembangunan di setiap PSN mempunyai kendala dan masalah yang berbeda-beda. Bukan hanya kendala dalam membangun infrastruktur fisiknya, tetapi juga ekosistem yang akan memanfaatkan proyek tersebut.
Kedua,PSN yang dibangun masih terkendala masalah status dan kepemilikan tanah.
Lihat Juga :Jokowi Ungkap Kereta Semi Cepat JKT - SBY Masih Studi, Bisa Tak Lanjut |
"Hal ini menjadi persoalan serius. Bahkan mempengaruhi ketertarikan investor untuk melakukan kerjasama," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).
Masalah lahan juga menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun. Misalnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mengalami cost overrun US,2 miliar di mana salah satu penyebabnya adalah biaya pembebasan lahan.
Alasan ketiga, konsentrasi pemerintah dinilai mulai terpecah menjelang tahun politik. Pemerintah, kata Rizal, tidak lagi optimal merealisasikan fiskal dan target-target pembangunan termasuk PSN, tetapi berfokus pada orientasi partai politiknya.
Di sisi lain, Rizal menilai jika pembangunan PSN dikebut agar rampung tahun depan maka bisa berisiko gagal. Alih-alih tercapai sesuai yang ditargetkan, PSN tersebut malah bisa akan keluar dari tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lihat Juga :Jadwal Lengkap Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Pendaftaran 17 September |
Apalagi, kata Rizal, PSN tidak hanya infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus menyiapkan ekosistem, regulasi, kebijakan dengan daerah hingga petunjuk teknis pelaksanaan.
"Semua itu butuh proses yang matang dan memakan cukup waktu. Baik sinkronisasi maupun konsolidasi vertikal (pusat ke daerah), pun horizontal (antar-daerah)," kata Rizal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pernyataan Jokowi agar PSN rampung paling lambat tahun depan ditujukan untuk proyek yang sudah dimulai pembangunannya.
Namun, PSN yang belum tersentuh sama sekali, Piter menilai tidak mungkin selesai tahun depan. "Saya kira definisi 'selesai' terlebih dulu harus disamakan. Misal IKN, bukan IKN-nya selesai saya kira. Yang dimaksud pak presiden mungkin adalah bagian tertentunya saja," kata Piter.
Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bertujuan agar para menterinya terpacu untuk menyelesaikan PSN tepat waktu.
"Tapi kalaupun belum selesai, masih ada waktu hingga akhir 2024," kata Piter.
[Gambas:Video CNN]
(fby/sfr)
《voucher wetv vip》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,singa legal atau ilegalHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher wetv vip》bab terbaru。