2d tafsir mimpi

Pemain untuk Semua

slot online airbet88

Alasan Citilink******

Jakarta, CNN Indonesia--

Isu Koper AirWheelpenumpang dilarang masuk ke kabin pesawatviral di media sosial baik X maupun TikTok belakangan ini.

Penumpang yang membawa koper AirWheel mengaku terkejut dengan larangan itu.

Mereka juga mempertanyakan adanya larangan tersebut. Pasalnya, sebelumnya mereka bisa terbang dan membawa koper AirWheel ke kabin.

Smart luggage atau koper Airwheel merupakan jenis koper yang bisa dikendarai, karena dilengkapi dengan pegangan, roda, dan mesin yang memakai baterai litium.

Tujuannya, agar penumpang tidak lelah karena bisa duduk di atas koper sambil mengendarainya.

Lihat Juga : Isi Lengkap Curhat Ahok soal Miris Kerja di BUMN

Lalu apa alasan mereka melarang koper AirWheel masuk ke kabin?

Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia dan Citilink melarang penumpang membawa koper AirWheel masuk ke kabin pesawat demi alasan keamanan bersama.

Pasalnya, koper Airwheel merupakan jenis koper smart bermesin yang memakai baterai lithium. Semua jenis baterai lithium tidak bisa dibongkar pasang tak diizinkan masuk kabin karena bisa mengganggu penerbangan.

Berdasarkan situs resmi Garuda Indonesia, terdapat beberapa benda yang dilarang dibawa ke dalam kabin pesawat, karena alasan keselamatan dan keamanan.

"Kendaraan kecil yang menggunakan baterai lithium seperti airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway,balance wheel, dan lain-lain tidak diperbolehkan dibawa dalam kabin pesawat semua penerbangan Garuda Indonesia, baik sebagai bagasi kabin maupun bagasi terdaftar," bunyi informasi di laman resmi Garuda Indonesia.

Begitu juga dengan Citilink, di situs resminya disebutkan dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam membawa smart luggage atau Airwheel ke kabin pesawat.

Pertama, smart luggageatau Airwheel dengan Non - baterai non-removablelithium, tidak diizinkan untuk masuk ke kabin ataupun bagasi tercatat.

Ketentuan kedua, alat-alat elektronik baterai removable lithiumdiizinkan, namun lewat ketentuan yang berlaku dari PED dan IATA.

Selain itu, sejak 2013 lalu Federal Aviation Administration (FAA) telah melarang baterai lithium cadangan di bagasi terdaftar untuk disimpan di unit kargo pesawat. Sebagian besarsmart luggageatau koper AirWheel menggunakan tenaga baterai lithium-ion, dinilai berbahaya karena berpotensi terjadi kebakaran, sehingga tidak diperbolehkan.

Aturan-aturan ini tentu saja telah melalui pertimbangan lebih dulu oleh maskapai penerbangan sehingga harus dipatuhi demi keamanan dan keselamatan seluruh penumpang di pesawat.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Kaisar Dewa Abadi

manggtoto

Kalang Kabut Tercekik Lonjakan Harga Beras Buntut Amukan El Nino******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kenaikan harga panganmenjadi perhatian pemerintah di tengah ancaman El Nino tahun ini. Salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah beras.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), pada Januari 2023, beras kualitas bawah I dibanderol Rp11.500 per kg, beras kualitas bawah II Rp11.200 per kg, dan beras kualitas super I Rp14 ribu per kg.

Harga beras perlahan naik hingga menyentuh Rp12.000 per kg untuk beras kualitas bawah I pada April 2023. Sementara beras kualitas medium I naik ke Rp13.450 per kg, dan beras kualitas super I naik ke Rp14.800 per kg.

Harga beras kembali naik pada Juni. Beras kualitas medium I naik ke Rp12.100 per kg, beras kualitas medium I Rp13.600 per kg, dan beras kualitas super I Rp14.900 per kg.

Harga beras terus naik hingga menyentuh Rp13.300 per kg untuk kualitas bawah I pada Oktober 2023. Sedangkan beras kualitas medium I Rp14.450 per kg, dan beras kualitas super I Rp15.800 per kg.

Per 27 Desember, harga beras naik ke Rp14.650 per kg untuk kualitas bawah I. Sementara beras kualitas medium I naik ke Rp14.700 per kg, dan beras kualitas super I naik Rp16 ribu per kg.

Harga beras disebut-sebut naik karena fenomena El Nino. Pasalnya beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang dan hampir 90 persen dari tanaman intensif air diproduksi di Asia, di mana pola cuaca El Nino biasanya menurunkan curah hujan.

Lihat Juga : Salip UEA, Kini Indonesia Ranking 3 Dunia SGIE yang Disinggung Gibran

Dampak El Nino disebut tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tapi hampir seluruh negara produsen.

Kenaikan harga beras akibat El Nino pun menjadi perhatian oleh Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, ia berulang kali mengungkapkan kekhawatiran akan kenaikan harga beras.

"Kita di 7 provinsi kena Super El Nino, produksi (beras) turun. Inilah yang harus semuanya waspada dan tidak menganggap situasi ini biasa-biasa saja. Saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen year to date (ytd) atau 2,5 persen month to date (mtd), hati-hati," tutur Jokowi kepada ratusan penjabat kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Produksi dalam negeri yang tak memadai membuat Indonesia harus mengimpor beras. Namun impor tak semudah itu dilakukan karena sejumlah negara produsen beras mengamankan cadangannya untuk rakyatnya masing-masing.

Lihat Juga : Bea Cukai Telusuri Asal iPad Murah Jualan Baim Wong

Apalagi penyetopan ekspor beras juga dilakukan oleh India yang menyumbang lebih dari 40 persen ekspor beras dunia.

Alhasil pemerintah harus melobi berbagai negara untuk mendapatkan beras.

"Saya sudah bicara (dengan PM India Narendra Modi), tidak berani melepas. Lalu, Vietnam, Kamboja, dan Thailand yang biasanya menyodor-nyodorkan juga sama. Bisa (impor), tetapi sangat terbatas," curhat Jokowi.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) awalnya menugaskan Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Jumlah itu disepakati dalam rapat internal dengan Jokowi pada Maret lalu.

Pada September lalu, mantan Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebut 2 juta ton beras impor tersebut telah rampung masuk ke Indonesia. Beras tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar.

Namun, pemerintah memberikan tambahan kuota penugasan impor sebanyak 1,5 juta ton bagi Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan 1,5 juta ton beras impor tambahan akan masuk pada pertengahan Januari 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Pistol Tuhan menangis darah

aplikasi slot gacor hari ini

Batik Kota Mojokerto tampil di Indonesia Fashion Week 2024******

Kota Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Jawa Timur berkolaborasi dengan desainer APIKMEN menampilkan batik daerah itu dalam kegiatan Indonesia Fashion Week (IFW) 2024, setelah sebelumnya tampil di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023.

"Dengan mengikuti event IFW 2024, diharapkan batik Kota Mojokerto semakin dikenal tidak hanya di kancah nasional, tetapi juga internasional, sehingga perajin batik Kota Mojokerto semakin dapat bertumbuh, berkembang, dan berdampak," kata Penjabat Wali Kota Mojokerto M Ali Kuncoro di Mojokerto, Kamis (27/3).

Dengan mengangkat tema"The Magnificent Of Majapahit"koleksi yang ditampilkan menonjolkan semangat eksplorasi budaya, keagungan, serta kejayaan Kerajaan Majapahit dalam setiap motif dan desain batik yang diperagakan di atas panggung IFW.

Sosok yang akrab disapa Mas Pj ini, menilai kehadiran batik Kota Mojokerto pada ajang IFW dapat mengangkat budaya Majapahit, sehingga pada akhirnya bisa mempromosikan pariwisata daerah itu.

Terlebih, kata dia, IFW 2024 juga diselenggarakan di Jakarta sebagai barometer industri fesyen Tanah Air.

"Fesyen ini merupakan satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang perlu terus dikembangkan, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus berperan aktif dalam pelestarian budaya Majapahit melalui kerajinan batik," ucapnya.

Baca juga: Dirjen IKMA resmikan sentra IKM batik Kota Mojokerto

Batik Kota Mojokerto yang ditampilkan di IFW 2024 seluruh prosesnya dilakukan 30 pembatik lokal dan dibuat di Sentra IKM Kota Mojokerto dengan menggunakan pewarna alam yang ramah lingkungan.

Kota Mojokerto salah satu daerah penghasil kerajinan batik di Jawa Timur sejak tahun 1930-an. Perajin batik Kota Mojokerto sebagian besar mengadopsi desain motif yang terinspirasi peninggalan Kerajaan Majapahit dan alam sekitar.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto Ani Wijaya mengatakan pada 2023 batik Kota Mojokerto mulai berkembang motif kontemporer dengan warna alam.

"Sampai dengan saat ini total perajin batik di Kota Mojokerto mencapai 30 perajin dan telah mendaftarkan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) ratusan motif batik, baik yang tradisional maupun kontemporer," ucapnya.

Beberapa motif yang terkenal di antaranya Surya Majapahit, Sulur, Sekar Jagat, Buah Mojo, dan Menara Tribuana Tungga Dewi.

Teknik yang digunakan terdiri dari Batik Tulis, Batik Cap, maupun kombinasi antara Batik Tulis dan Batik Cap, dengan teknik pewarnaan yang difokuskan untuk selalu menggunakan pewarnaan alami.

Baca juga: Kemenperin dorong regenerasi perajin batik 
Baca juga: Sandiaga: "Mojo Batik Festival" layak jadi kegiatan nasional
Baca juga: Pemkot Mojokerto latih duta batik komunikasi publik dukung wisata

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Dewa perang ini

cara dapat uang 100 ribu

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

 Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata  dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini,  korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

slot tergacor sedunia

Polda Metro Jaya beberkan alasan menghentikan kasus Aiman Witjaksono******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya ​​​​​membeberkan alasan  menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian terkait netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2024 oleh Aiman Witjaksono.

Penghentian penyidikan kasus tersebut menurut Kabid Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks. "Otomatis sangkaan dan dakwaan akan gugur karena Pasal 14 dan 15 Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis. Ade Ary juga menegaskan penghentian kasus ini tidak bernuansa politis menyusul Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah rampung sehingga kasus dihentikan. "Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik," katanya. Polda Metro Jaya secara resmi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

Baca juga: IPW apresiasi Polda Metro Jaya karena hentikan kasus Aiman Witjaksono "Tadi malam (Rabu, 27 Maret 2024), kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yg berkaitan dengan saudara Aiman ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan alasan demi hukum," kata salah satu penasehat hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa saat ditemui di Jakarta, Kamis. Finsensius menambahkan pihaknya sangat bersyukur atas keputusan Polda Metro Jaya dan mengapresiasi atas penghentian kasus tersebut. "Kami bersyukur bahwa kasus Aiman dihentikan demi hukum, memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Aiman ini bukan merupakan tindak pidana," katanya. Ia juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu layak diapresiasi karena sama-sama memiliki satu pemikiran terhadap kasus Aiman bahwa demi hukum harus dihentikan prosesnya. MK RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Polda Metro hentikan penyidikan kasus ujaran Aiman "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan saat sidang pleno yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (21/3). MK berpendapat, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mengandung sifat ambiguitas. Menurut MK, sulit menentukan ukuran atau parameter kebenaran suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ukuran atau parameter yang tidak jelas dalam mengeluarkan pendapat atau pemikiran, justru dapat membatasi hak setiap orang untuk berpikir. Selain itu, hal ini juga dinilai mahkamah dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong,” kata hakim konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Pasca-95

cara dapat uang dollar di android

Polda Metro Jaya beberkan alasan menghentikan kasus Aiman Witjaksono******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya ​​​​​membeberkan alasan  menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian terkait netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2024 oleh Aiman Witjaksono.

Penghentian penyidikan kasus tersebut menurut Kabid Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks. "Otomatis sangkaan dan dakwaan akan gugur karena Pasal 14 dan 15 Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis. Ade Ary juga menegaskan penghentian kasus ini tidak bernuansa politis menyusul Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah rampung sehingga kasus dihentikan. "Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik," katanya. Polda Metro Jaya secara resmi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

Baca juga: IPW apresiasi Polda Metro Jaya karena hentikan kasus Aiman Witjaksono "Tadi malam (Rabu, 27 Maret 2024), kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yg berkaitan dengan saudara Aiman ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan alasan demi hukum," kata salah satu penasehat hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa saat ditemui di Jakarta, Kamis. Finsensius menambahkan pihaknya sangat bersyukur atas keputusan Polda Metro Jaya dan mengapresiasi atas penghentian kasus tersebut. "Kami bersyukur bahwa kasus Aiman dihentikan demi hukum, memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Aiman ini bukan merupakan tindak pidana," katanya. Ia juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu layak diapresiasi karena sama-sama memiliki satu pemikiran terhadap kasus Aiman bahwa demi hukum harus dihentikan prosesnya. MK RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Polda Metro hentikan penyidikan kasus ujaran Aiman "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan saat sidang pleno yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (21/3). MK berpendapat, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mengandung sifat ambiguitas. Menurut MK, sulit menentukan ukuran atau parameter kebenaran suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ukuran atau parameter yang tidak jelas dalam mengeluarkan pendapat atau pemikiran, justru dapat membatasi hak setiap orang untuk berpikir. Selain itu, hal ini juga dinilai mahkamah dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong,” kata hakim konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024