jumpaslot

Dewa Perang Abadi

Lomba Tari di Trans Park Juanda, Berhadiah Uang******

Trans Park Mall Juanda Bekasi menggelar Lomba Tari Kreasi Nusantara dengan kategori grup yang akan diselenggarakan pada Sabtu (22/7) pukul 13.00 WIB.

Tentunya ada sejumlah hadiah yang dapat dibawa pulang oleh para juara. Berikut rincian hadiah untuk para juara Lomba Tari Kreasi Nusantara di Trans Park Mall Juanda Bekasi.

1. Juara I akan mendapat uang senilai Rp1 juta dan voucher Rp1 juta.
2. Juara II akan mendapat uang senilai Rp750 ribu dan voucher Rp750 ribu.
3. Juara III akan mendapat uang senilai Rp500 ribu dan voucher Rp500 ribu.
4. Juara Harapan I, II, dan III akan mendapat piala dan sertifikat.

Untuk mendapatkan informasi pendaftaran Lomba Tari Kreasi Nusantara, dapat menghubungi nomor kontak 0838-0657-6657.

Kompetisi menyanyi ini dapat diikuti oleh anak berusia 4-7 tahun untuk kategori A dan usia 8-14 tahun untuk kategori B dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50 ribu per peserta.

Tentunya ada hadiah untuk juara I, II, III, dan harapan I, II, serta III dari masing-masing kategori. Informasi pendaftaran dapat menghubungi nomor kontak 0819-3625-2062.

Tak ketinggalan, ada juga Kids Coloring Competition di Transmart Yasmin Bogor pada Sabtu (22/7) pukul 10.00 WIB.

Lomba mewarnai ini dapat diikuti oleh anak berusia 4-5 tahun untuk kategori A dan usia 6-7 tahun untuk kategori B. Panitia juga menyiapkan hadiah untuk juara di masing-masing kategori.

Informasi pendaftaran dapat menghubungi nomor kontak 0812-8175-7216 atau 0878-7525-4197.

Nah, seru banget kan acaranya. Selain bisa mengikuti berbagai lomba, Anda juga bisa sambil berburu diskon di Transmart Full Day Sale di hari yang sama, lho.

Transmart kembali menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale pada Sabtu (22/7) sejak toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai se-Indonesia.

Di Transmart Full Day Sale, aneka produk kebutuhan rumah tangga, daging ayam, elektronik, sampai sepeda listrik akan diskon mencapai 50 persen.

Diskonnya pun masih bisa bertambah sebesar 20 persen jika pengunjung melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega serta Bank Mega Syariah.

Yuk, jangan sampai kelewatan kegiatan seru dan diskonnya besok, ya!

jalan menuju keabadian

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Satu kehidupan

Perusahaan Terkait Gita Wirjawan Digugat PKPU Imbas Honor Rp76,6 M******

PT Tatamulia Nusantara Indah melayangkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Narendra Interpacific Indonesia selaku pengembangHotel Shangri-La Resort & Spa, The Maj Nusa Dua, Balike Pengadilan Niaga Surabaya.

Perusahaan yang digugat tersebut terkait mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. PT Narendra Interpacific Indonesia merupakan tempat atau perusahaan di mana Gita menjadi komisaris. 

Ia tercatat menjadi saksi dalam perjanjian kerja sama antara Tata Mulia dengan Narendra dalam pengembangan Hotel Shangri-La Resort & Spa. Begitu juga dengan Hotel Shangri-La Resort & Spa, The Maj Nusa Dua. 

Kuasa hukum Tatamulia Nusantara Frank Alexander Hutapea mengatakan gugatan PKPU dilayangkan karena hingga saat ini Narendra belum membayarkan honor kontraktor Rp76,664 miliar yang harusnya menjadi hak kliennya. 

Ia menambahkan sidang pertama gugatan telah dilangsungkan pada 14 Juli 2023 lalu.

"Klien kami dan masih menunggu jawaban Debitur," ujar Frank melalui keterangan resmi, Kamis (20/7).

Frank menuturkan pihak Narendra sudah menunggak utang honor kontraktor sejak 31 Desember 2018. Namun, hingga saat ini tidak ada pelunasan yang dilakukan serta selalu menghindar ketika diajak bertemu.

"Mohon dicek apa benar untuk sewa tanah lapangan golf di mana ada Hotel Shangri-La tersebut juga masih menunggak kepada ITDC sebagai pemilik tanah?," ucap Frank.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Gita Wirjawan. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Game ini menyerang dunia lain

6 BUMN Punya Tingkat Patuh Lapor LHKPN di Bawah 60 Persen******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 6 badan usaha milik negara (BUMN) memiliki tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di bawah 60 persen.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan dari 6 perusahaan pelat merah itu, ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua, PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga, PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7) lalu.

Pahala menegaskan 35.055 pejabat wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan LHKPN itu.

Erick sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari KPK soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujar Erick seperti dikutip Detikpada Rabu kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Transmart Full Day Sale Ada Lagi 22 Juli, Obral Diskon Gede******

Transmart kembali menggelar pesta diskon gede-gedean untuk aneka produknya bertajuk Full Day Sale! Setelah sukses digelar beberapa waktu lalu, Transmart Full Day Sale kembali hadir pekan ini.

Transmart Full Day Sale ini bakal dilaksanakan pada Sabtu (22/7) dan digelar secara serentak selama satu hari penuh di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Shopping Race Ramaikan Transmart Full Day Sale, Pembeli Girang

Selain diskon dari setiap produk, pengunjung bisa mendapat diskon tambahan 20 persen lagi untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank. Setiap transaksi hanya dapat menggunakan satu metode pembayaran.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di sejumlah gerai Transmart.

Jika Anda belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Yuk, siap-siap serbu Transmart Full Day Sale besok. Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank untuk menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menariknya!