erek udang

info pinjaman online 483Jutaan kata 772064Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek udang》

UI wisuda 4.507 lulusan siap dedikasikan ilmu atasi masalah global******

UI terus berupaya memantapkan diri sebagai advokator yang mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan dan tantangan bangsa serta global,

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan upacara wiisuda tahun akademik semester Gasal 2023/2024 selama dua hari (Jum’at-Sabtu, 1-2 Maret) di Balairung, Kampus UI Depok dengan meluluskan 4.507 wisudawan yang siap mendedikasikan ilmunya atasi permasalahan global.

Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., dalam pidatonya, Sabtu menyampaikan, pada Upacara Wisuda Program Sarjana dan Vokasi kemarin, sebanyak 13 lulusan program Diploma, 1.732 lulusan program sarjana, 200 lulusan program kelas internasional, dan sebanyak 87 lulusan dari ekstensi.

Pada saat menyampaikan pidatonya, Prof. Ari menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, UI telah membukukan berbagai pencapaian baik di bidang akademik, maupun non-akademik.

QS World University Ranking menempatkan UI pada peringkat 237 di dunia, dari posisi sebelumnya di peringkat 290. Kabar baik datang juga dari Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2023 yang menempatkan UI pada urutan pertama di tanah air, nomor 5 di Asia, atau posisi ke-20 di dunia.

UI terus berupaya memantapkan diri sebagai advokator yang mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan dan tantangan bangsa serta global, ujar Prof. Ari.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa UI terus berupaya menghadirkan lingkungan kampus sehat yang diimplementasikan dalam berbagai program dan kebijakan yang mendukung kelestarian alam, seperti konservasi air, konservasi hutan, penghematan energi, dan pengurangan emisi karbon.

Di akhir pidatonya, Prof. Ari mengajak para wisudawan untuk terus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berkarya menghasilkan inovasi-inovasi yang mampu menjawab permasalahan bangsa dan global.

Seusai pidato rektor, Arrizqy Nadya Khairunnisa Yulianto wisudawan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), mewakili rekan-rekannya menyampaikan pidato dan ucapan terima kasih. Sejalan dengan semangat yang diusung pada Dies Natalis ke-74 UI Sinambung Membangun Indonesia Lestari menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menyuarakan dan menanggapi isu-isu keberlanjutan.

Di tengah rangkaian acara dilakukan penyerahan secara simbolik Program Penghimpunan Dana Abadi Universitas Indonesia. Dana ini merupakan kontribusi dari wisudawan selaku alumni baru kepada UI senilai Rp1.467.700.000.

Dana tersebut diperoleh melalui penyisihan biaya wisuda yang dibayarkan setiap wisudawan. Nantinya, dana ini akan digunakan untuk usaha memajukan almamater UI termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa UI yang membutuhkan.
Baca juga: Mahasiswa UI pamerkan karya inovasi di ajang ARCH:ID
Baca juga: UI-Grab adakan penelitian keamanan soal ojek daring
Baca juga: UI ciptakan platform Si-Cuhal untuk pantau curah hujan

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：stars77 slot demo、situs web gacor、cara bayar kredivo lewat tokopedia

Terkait：pinjaman online bunga ringan、pinjaman online e wallet、limit di akulaku、mpometa88、777 slot online、slot mudah menang besar、71 togel、pinjol ojk tenor 12 bulan、erek54、bonus 100 bebas ip

---

---

bab terbaru：situs terbaru hari ini（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01