arti mimpi lengkap dari a sampai z

Terlahir untuk menjadi raja

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Tidak ada tulang terminal

El Nino, Pemerintah Izinkan Pengecer Jual Gula Pasir Rp16 Ribu per Kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan relaksasi harga gulakonsumsi di tingkat konsumen menjadi Rp16 ribu per kilogram (kg) dan Rp17 ribu per kg khusus di Maluku, Papua, dan wilayah Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Pedalaman (3TP).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan relaksasi harga gula pasir di tingkat konsumen dilakukan demi menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Pasalnya, produksi dalam negeri menurun karena fenomena El Nino. Sementara harga internasional juga melonjak sehingga mahal untuk impor.

Ketut menjelaskan produksi gula diprediksi turun akibat El Ninodari estimasi awal 2,6 juta ton menjadi 2,3 juta ton.

Sementara realisasi impor gula kristal mentah (GKM) baru sebesar 180 ribu ton atau 22,61 persen dan gula kristal putih (GKP) sebesar 126.941 ton atau 58,82 persen.

Realisasi impor yang masih minim, kata Ketut, disebabkan beberapa perusahaan yang memiliki kuota impor GKM belum merealisasikannya. Hal ini lantaran tingginya harga gula internasional sehingga tidak menjangkau untuk penjualan sesuai harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen.

"Jadi selain optimalisasi penyerapan dalam negeri dan percepatan importasi, diusulkan adanya fleksibilitas harga penjualan di tingkat konsumen. Ke depan pelaku usaha ritel bisa menjual gula konsumsi dengan harga 16 ribu rupiah per kilogram," pungkas Ketut.

HAP gula diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023. Dalam aturan itu HAP gula konsumsi di tingkat produsen dipatok Rp12.500 per kg. Sementara HAP di konsumen Rp14.500 per kg. Khusus wilayah timur dan daerah 3TP sebesar Rp15.500 per kg.

Laksamana Gadis Siru

Pemerintah Bakal Bangun Industri Gula Rp3 T di Papua******

Pemerintah bakal membangun industri gulalengkap dengan perkebunan tebuseluas 2 juta hektare (ha) di Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai bertemu dengan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kementan, Selasa (7/11).

Amran mengatakan untuk tahap awal, sebuah pabrik gula akan dibangun di atas lahan seluas 200 ribu ha.

Amran menuturkan pabrik gula cocok dibangun di Papua karena agro dan iklim yang sangat cocok untuk tanaman tebu. Selain itu, Papua juga memiliki lahan yang luas dan strategis.

Meski demikian, ia tidak merinci kapan waktu pastinya pabrik tersebut dibangun. Amran juga tak merinci berapa jumlah pabrik yang akan dibangun.

Amran hanya mengatakan nilai investasi dari pabrik tersebut diperkirakan Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun per pabriknya.

Ia juga memperkirakan setiap pabrik kelak dapat menghasilkan produksi gula 8.000 hingga 12 ribu ton per hari (TCD).

Amran menyebut lahan di Papua itu adalah di kawasan milik ID Food. Ia juga mengklaim sudah ada pihak swasta yang tertarik berinvestasi.

"Kemudian nanti diundang swasta siapa yang berminat kita verifikasi. Kalau swasta syaratnya simple, punya uang, bangun. Sudah ada yang mendaftar," ujarnya.

Pembangunan industri gula ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama dengan Brasil. Negara tersebut, kata Amran, akan memfasilitasi pembangunan 30 unit pabrik gula dan tebu di Indonesia dalam bentuk investasi teknologi.

Selain itu, Brasil juga bakal mendatangkan para ahli untuk membantu.

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Penyaluran BLT El Nino Akan Dirapel Rp400 Ribu******

Pemerintah akan merapel penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp400 ribu ke dalam satu kali transfer.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keputusan ini diambil karena administrasi anggaran Rp7,52 triliun yang digelontorkan untuk program tersebut belum rampung hingga saat ini.

Ia mengungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai eksekutor program ini baru mengirim surat padanya. Karena itu, supaya cepat proses pencairan akan digabung jadi satu.

"Bu Risma yang tadi sampaikan kepada saya bahwa suratnya sudah disampaikan dan proses penganggarannya segera bisa diselesaikan minggu ini. Untuk BLT itu anggarannya Rp7,52 triliun, kita bayarkan sekaligus. Kita akan transfer begitu daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)-nya sudah selesai bulan ini," sambung Ani.

Mulanya, BLT El Nino akan diberikan dalam dua termin pada November 2023 dan Desember 2023. Pemerintah berniat memberikan uang tunai Rp200 ribu per bulan.

Ani menegaskan BLT El Nino digelontorkan demi memperkuat daya beli beli masyarakat yang melemah imbas kenaikan harga bahan pokok akibat kemarau panjang yang terjadi belakangan ini.

Harapannya, hadirnya bantuan uang tunai bisa menjaga konsumsi masyarakat Indonesia stabil di level 5 persen atau bahkan lebih.

Ia menjelaskan program ini dipimpin langsung Kementerian Sosial karena Risma Cs sudah memegang data calon penerima BLT. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengumpulkan data baru.

Di lain sisi, Ani menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun ke 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy) di kuartal III 2023. Menurutnya, kehadiran paket bantuan ekonomi termasuk BLT makin penting demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2023.

[Gambas:Video CNN]

Sang Bendahara Negara menyebut kehadiran BLT El Nino hingga bantuan sosial beras 10 kg pada Desember 2023 setidaknya bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara setahun terjaga di 5,04 persen.

"Paket kebijakan ini kami berharap tentu akan memberikan dorongan kepada perekonomian kita. Kalau kuartal IV baseline-nya 5,06 persen, outlook dari proyeksi kita dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa melemah ke 4,81 persen (pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV)," tuturnya.

"Karena kalau tidak, dengan sekarang kuartal III 4,94 persen dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan turun ke 4,99 persen," tutup Ani.

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ikut bersuara soal sengketa kepemilikan Hotel Sultanyang terjadi antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo yang kini belum juga  berakhir.

JK menyebut dalam urusan sengketa tersebut, pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

JK menilai saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya,  belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Tian Feng Qi Tan

Anies Sindir Klub Pengusaha di Proyek Potensial: Orangnya Itu******

Bakal calon presiden Koalisi Indonesia untuk PerubahanAnies Baswedan menyindir ada klub pengusaha yang muncul saat ada potensi proyek investasi asing, tetapi orangnya itu-itu saja.

Anies sepakat bahwa pengusaha Indonesia harus dilibatkan dalam setiap investasi asing yang masuk ke Tanah Air. Sayang, menurutnya para pengusaha lokal yang mendapat kesempatan hanya terpusat di klub tertentu.

"Karena kalau ada opportunity(investasi asing), yang diundang adalah klub sama, itu-itu terus. If your not in the club, your not invited. Menurut saya klubnya harus diperluas," bebernya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Namun, Anies menekankan calon investor asing tak suka dengan kejutan atau tambahan deal di ujung kesepakatan.

"Yang mereka tidak mau itu 'yes, yes, yes', tapi di ujung mau tambahan dan syarat ini. Tapi kalau dari awal, 'kami ingindomestic player after 2-3 decade will be at part at you, we need your helpuntuk lakukan itu," ungkapnya.

Di lain sisi, Anies menegaskan pengusaha lokal harus bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ia juga mau para pengusaha Indonesia menjadi tamu mempesona di negeri orang, meski harapan ini lebih sulit dicapai ketimbang menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Ketika sampai investasi, harus bisa memaksakan mitra lokal menjadi bagian aktivitas di Indonesia. Ketika dikerjakan, jangan dilakukan tanpa studi komparasi karena ada potensi kompetisi tinggi dengan tetangga kita. Jadi, harus komparasi dengan negara lain sehingga policykita tidak terkesan proteksionistik atau menjadi tidak menarik bagi dunia global," tandas Anies.

[Gambas:Video CNN]