petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

google slot gacor

link slot hong kong 134Jutaan kata 878555Orang-orang telah membaca serialisasi

《google slot gacor》

Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam******

Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto (kanan) menyampaikan keterangan pers sebelum acara pelantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),”
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menilai sosok Hadi Tjahjanto merupakan pilihan tepat untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Berdasarkan pengalaman Wiranto ketika menjabat Menko Polhukam pada 2016-2019, ia banyak bekerja sama dengan Hadi yang kala itu merupakan Panglima TNI, dalam mengatasi berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat menghambat pembangunan nasional.

“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),” kata Wiranto sebelum acara pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Sebagai Ketua Wantimpres, Wiranto mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar segera mengisi posisi-posisi strategis di kabinet, mengingat Indonesia sedang menghadapi proses perpindahan kekuasaan setelah Pemilu 2024.

Salah satu jabatan strategis yang menurut dia perlu segera diisi adalah Menko Polhukam, pasca mundurnya Mohammad Mahfud Md dari kabinet terkait pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pilpres lalu.

Setelah Mahfud mundur, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam sambil menunggu penetapan Menko Polhukam definitif.

“Setelah Pak Mahfud mundur kemudian Pak Tito menjabat sementara, tentunya tidak bisa sementara seterusnya, (jabatan Menko Polhukam) perlu segera diisi. Dan saya sangat bersyukur ternyata Pak Presiden telah memutuskan untuk mengisi jabatan Menko Polhukam itu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang tentunya pilihan yang sangat tepat,” tutur Wiranto.

Dia meyakini Hadi akan mampu membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan, termasuk untuk menghadapi gugatan kecurangan dalam pemilu.

“Ya (kecurangan) itu masih dugaan to, masih asumsi to, tetapi mungkin menjadi kenyataan. Dan saya kira Pak Hadi Tjahjanto sudah punya pengalaman cara-cara seperti itu karena beberapa tahun yang lalu kita menghadapi hal yang sama. Percayalah beliau bisa menghadapi itu semua dengan baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Menko Polhukam serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pemungutan suara ulang di Bukittinggi minim pemilih******

Pemungutan suara ulang di Bukittinggi minim pemilih
Petugas KPPS melakukan perhitungan suara ulang (PSU) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi menetapkan dua TPS di Kelurahan Belakang Balok Bukittinggi harus melakukan pemilihan ulang suara karena terjadinya kesalahan pada pemberian surat suara Pemilu 2024, Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Altas Maulana/aa.
Bukittinggi,- (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024, namun dihadiri sebagian kecil pemilih yang terdaftar. "Pemungutan suara ulang yang digelar di dua TPS di Kelurahan Belakang Balok Bukittinggi, memang ada penurunan kehadiran pemilih dibanding pemilihan awal, apalagi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ratusan kini hanya dihadiri puluhan pemilih," kata Ketua KPU Bukittinggi, Satria Putra di Bukittinggi, Sabtu. Ia mengatakan, PSU diselenggarakan di TPS 01 dan TPS 03 karena kesalahan pemberian surat suara ke pemilih sebelumnya. Untuk TPS 01 dengan 264 DPT dan di TPS 03 sebanyak 232 pemilih. "Namun di PSU ini di TPS 01 hanya dihadiri 71 pemilih dan TPS 03 dihadiri 81 pemilih. Di hari pemilihan 14 Februari lalu TPS 01 dihadiri 198 dan TPS 03 sebanyak 164 orang. Memang terjadi penurunan," katanya. Menurut dia, PSU di TPS 01 dilakukan untuk DPR RI dan di TOS 03 untuk pemilihan calon presiden-wakil presiden. "Semua berjalan aman dan lancar, seluruh DPT sebelumnya telah dipanggil ulang untuk memberikan hak politiknya meski tidak semua hadir kembali ke TPS," ujarnya.

Baca juga: KPU Bukittinggi ingatkan coblos dua kali pada Pemilu dipidana 18 bulan
Baca juga: Satu TPS lakukan pemungutan suara ulang pilpres Ia menegaskan hal yang mendasari dilaksanakan PSU di dua TPS tersebut karena adanya rekomendasi dari Bawaslu dan ada satu pemilih yang mendapatkan dua surat suara. Pada TPS 01 ada satu pemilih yang mendapatkan dua surat suara untuk pemilihan anggota DPR-RI. Kemudian di TPS tiga ada satu pemilih yang mendapatkan dua surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Inilah yang menyebabkan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan," katanya. Dalam PSU tersebut, hasil pencoblosan untuk calon presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 66 suara. Untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka mendapat 13 suara dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih dua suara.  

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:voucher razer gold

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
buku tafsir mimpi 2d lengkap
kredivo ilegal
kopi4d
link slot hari ini
kredit barang online
erek 77
ggbola88
vipslot77
dewijoker
Daftar isi semua bab
Bab 1 asia138
Bab 2 situs slot terbaru dan tergacor
Bab 3 buku mimpi 3 angka abjad
Bab 4 simpan pinjam online
Bab 5 dewa888
Bab 6 rumahmpo
Bab 7 slot home
Bab 8 slot lagi gacor
Bab 9 akun resmi slot gacor
Bab 10 mpo700
Bab 11 slot rupiah 88
Bab 12 dunia slot 77
Bab 13 93 togel
Bab 14 1 win slot
Bab 15 buku mimpi 2d togel
Bab 16 game slot
Bab 17 cara mendaftar thw global
Bab 18 slot gacor cashback 100
Bab 19 link slot pulsa 3
Bab 20 tembus slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5776bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Pemrograman Tiandao

sultanplay77
Kebiasaan buruk bisa menyebabkan energi cepat terkuras
Ilustrasi - Orang kelelahan saat bekerja. (Pexels)
Jakarta (ANTARA) - Kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari seperti makan terlalu banyak, telat makan, dan terlalu sedikit bergerak dapat menyebabkan energi cepat terkuras.

Sebagaimana dikutip oleh Huffpost, Dokter Mary Valvano dari BetterNowMD mengatakan bahwa waktu makan bisa mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menggunakannya sebagai energi.

"Sel-sel dalam tubuh kita melakukan metabolisme makanan secara berbeda berdasarkan waktu. Makan makanan yang sama pada pukul 08.00 versus pukul 18.00 bisa berpengaruh pada kemampuan tubuh menggunakannya untuk energi," katanya.

Terlambat makan, utamanya makan pada waktu larut makan, menurut dia, bisa mengganggu kadar gula darah dan kemampuan untuk memperoleh energi secara optimal dari makanan pada hari berikutnya.

Ia mengatakan bahwa makan dalam porsi besar pada malam hari juga dapat mengacaukan ritme sirkadian alami tubuh, mengganggu tidur, dan membuat tubuh tidak bisa menikmati istirahat berkualitas.

Baca juga: Dokter: Tidur cukup dan berkualitas penting untuk kesehatan

Baca juga: Hindari "rebahan" demi cegah kanker pankreas pada usia muda

Dokter penyakit dalam bersertifikat di Parsley Health, Ruvini Wijetilaka, mengatakan bahwa energi akan terkuras kalau tidak cukup tidur malam.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan tidur malam selama tujuh jam.

Selain mengonsumsi makanan tinggi gula dan banyak makanan olahan, menjalani gaya hidup yang tidak banyak bergerak juga dapat menurunkan energi.

Menurut Danielle Kelvas, seorang dokter di Chattanooga, Tennessee, sebaiknya mengusahakan untuk setidaknya 30 menit berolahraga dengan intensitas sedang setiap hari seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang untuk memperbaiki tingkat energi.

"Olahraga teratur bisa membantu memperbaiki tingkat energi dengan meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak dan otot," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, diet kaya gizi dari bahan-bahan segar bisa membantu mempertahankan tingkat energi sepanjang hari.

"Makan beragam buah, sayur, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Hindari terlalu banyak gula dan makanan olahan karena dapat menyebabkan penurunan energi," katanya.

Kelvas juga menyarankan latihan teknik manajemen stres seperti meditasi atau yoga untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi.

Baca juga: Pola hidup sehat bantu cegah penyakit kardiometabolik pada anak

Baca juga: Penelitian ungkap tidur cukup bikin panjang umur

Baca juga: Kekuatan olahraga 22 menit bagi mereka yang kebanyakan duduk

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Bela Diri Melahap Surga

cara pengajuan kredit di akulaku
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Arsip Foto - Pengunjung melintas di belakang pajangan contoh koran digital dalam Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Kiamat memupuk kegilaan

lipoqq
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Tianqi

04 di erek erek
AHY sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi menteri
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sempat meminta doa restu kepada calon presiden Prabowo Subianto sebelum dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Dengan Pak Prabowo tadi malam saya tentu melaporkan kepada beliau, termasuk juga meminta doa restu, blessing, karena bagaimana pun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan," kata AHY, sapaan Agus Harimurti Yudhoyono, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

AHY menjelaskan bahwa pada Selasa (20/2) malam, ia melaporkan kepada Prabowo tentang jabatan Menteri ATR/Kepala BPN yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada dirinya.

Baca juga: AHY: SBY berpesan agar Demokrat sukseskan pemerintahan Jokowi

Prabowo yang juga Menteri Pertahanan mengucapkan selamat dan mendukung agar AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat berperan di pemerintahan.

Prabowo dan AHY juga sempat membahas peran Partai Demokrat dalam formasi pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Namun, AHY mengatakan bahwa keduanya belum membahas secara spesifik mengenai susunan maupun formasi kabinet.

"Sejak awal mendorong agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan, tetapi tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya," kata AHY.

Baca juga: AHY: Perjuangan bisa direalisasikan jika Demokrat gabung pemerintahan

Presiden Joko Widodo melantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang pada saat bersamaan dilantik sebagai Menko Polhukam.

Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.

Usai pelantikan, AHY dan Prabowo terlihat saling memberi hormat, berdasarkan tayangan video yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR
Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN
Baca juga: Jokowi targetkan tiga hal untuk AHY setelah dilantik Menteri ATR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Superstar Seni Bela Diri

uang388
15 tewas dalam serangan di gereja Katolik di Burkina Faso
Ilustrasi senjata api. (ANTARA/H0-Pixabay.com)
Kigali, Rwanda (ANTARA) - Sedikitnya 15 orang tewas pada Minggu (25/2) dalam serangan diduga oleh kelompok teroris pada sebuah gereja Katolik di Burkina Faso utara, menurut keterangan seorang uskup.

Monsinyur Laurent Dabire, uskup dari keuskupan kota Dori, yang berjarak 45 km ke selatan dari lokasi serangan mengungkapkan bahwa serangan terjadi saat umat Katolik sedang berkumpul pada misa hari Minggu di gereja di desa Essakane yang berlokasi di kawasan Sahel dari negara Afrika Barat itu.

“Dengan iman dan keyakinan, kami tunjukkan kepada Anda bahwa umat Katolik menjadi sasaran serangan teroris di mana jumlah korban sementara adalah 15 umat tewas, termasuk 12 di tempat dan dua orang luka-luka,” ujarnya.

"Dalam keadaan yang menyakitkan ini, kami mengundang anda untuk mendoakan jiwa-jiwa mereka yang tewas, untuk menyembuhkan mereka yang terluka dan memberi penghiburan bagi mereka yang berduka," lanjutnya.

Pendeta itu juga mendoakan agar “mereka yang terus menabur kematian dan kehancuran di negara itu agar bertobat.”

Burkina Faso telah memerangi pemberontakan yang menyebar dari negara tetangga Mali selama satu dekade terakhir, terkait dengan kelompok teroris al-Qaeda dan Daesh/ISIS.

Baca juga: 3 negara kawasan Sahel di Afrika Barat keluar dari blok ECOWAS
Baca juga: Burkina Faso berencana perkuat kerja sama militer dengan Rusia
Baca juga: Sekitar 60 warga sipil tewas dalam serangan di Burkina Faso

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Anjing kimia di dunia lain

petatot
Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu
Petugas membantu warga adat Suku Talang Mamak usai melakukan pencoblosan pada Pemilu 2024 di TPS 004 kawasan restorasi Alam Bukit Tigapuluh, Semerantihan, Tebo, Jambi, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.

Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.

Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.

"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo

Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024