apk limit kredit

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

mpometa88

Memetik makna dari nestapa bencana******

Jakarta (ANTARA) - Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menerjang berbagai daerah, merenggut nyawa, harta benda, dan mengantarkan duka di wajah anak negeri.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 350 kejadian bencana alam hidro-meteorologi yang melanda Indonesia sejak akhir Januari hingga pekan pertama Maret 2024.

Selama periode itu total ada satu juta lebih jiwa terpaksa mengungsi dan 42 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana alam itu.

Kerusakan menerpa lebih dari 13.232 unit rumah, 243 unit fasilitas, terdiri dari satuan pendidikan, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor pemerintahan, 30 unit jembatan, hingga 28 ribu hektare sawah petani gagal panen.

Sungguh sebuah peristiwa yang memerihkan, tapi ini lah kenyataannya. Bangsa ini masih perlu banyak belajar peka menghadapi fenomena alam, sehingga dampak kerusakan itu bisa diminimalisir melalui serangkaian strategi dan kesadaran yang penuh.

Saatnya berbenah

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan rentetan bencana ini sejati nya adalah muara dari cuaca ekstrem akibat aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di Selatan Pulau Jawa bagian Barat, – adanya aktivitas Madden Jullian Oscilliation (MJO).

Fenomena itu memicu hujan sekaligus meningkatkan potensi bencana sebagian besar wilayah Indonesia dari bagian timur – barat, sebagaimana yang dilaporkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Tapi bukan berarti tidak ada peringatan dini sebelumnya. Abdul menyerukan, BNPB telah secara masif menginformasikan kondisi cuaca dan iklim per harinya yang diterbitkan BMKG itu supaya masyarakat bisa terhindar dari bahaya dampak yang ditimbulkan.

Hanya saja, diakui kalau sikap keteledoran masyarakat dan lambannya respons pengambil keputusan menjadi kendala yang justru kerap memperparah dampak kejadian bencana di daerah.

Indikasi itu dimulai dari banjir yang melanda Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah, pada 5 Februari 2024.

Banjir merusak 26.998 hektare sawah hingga petani di Demak dan Kudus mengalami gagal panen, 4 ribu rumah terendam dan memaksa sebanyak 71 ribu orang dievakuasi ke tempat pengungsian, hingga lebih tiga pekan lamanya.

Sebagai bahan evaluasi, dampak bencana itu semestinya bisa dicegah jika saja rehabilitasi - perawatan tanggul-tanggul pembatas di Sungai Wulan diselesaikan tepat waktu.

Jebolnya tanggul dan sumbatan aliran air akibat tata kota yang tumpang tindih menyasar kawasan bantaran turut berkontribusi mengapa banjir meluas ketika diterpa hujan intensitas lebat kala itu.

Apa yang terjadi di "Kota Santri" itu lain halnya dengan bencana tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo-Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang menjadi contoh paling kentara mengenai abainya manusia.

Tanah longsor tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga meruntuhkan segmen tebing dengan struktur tanah yang labil pada 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT.

Beberapa hari sebelum terjadi tanah longsor telah diinformasikan akan ada peningkatan hujan deras, masyarakat diimbau untuk waspada dan menghindari kawasan perbukitan.

Namun informasi yang didapatkan BNPB, saat kejadian tanah longsor justru banyak warga yang berkerumun di lokasi kejadian.

Nahas bagi warga itu, beberapa di antara mereka tidak menyadari bahwa eskalasi longsoran meluas, sehingga dengan cepat datang langsung menggulung.

Alhasil, material longsor dari sisi bukit menghantam 15 unit motor dan 2 unit mobil. Sebanyak 24 orang terdampak atas peristiwa itu, 19 orang di antaranya berhasil menyelamatkan diri meski mengalami luka-luka.

Tapi tidak untuk lima orang lainnya, mereka dinyatakan meninggal dunia. Bahkan dari lima orang yang meninggal dunia baru satu jasad yang berhasil ditemukan, selebihnya masih tertimbun di bawah material tanah sedalam 100 meter itu hingga saat ini.

Demikian pula terjadi saat bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, 21 Februari 2024.

Dalam waktu kurang dari 10 menit angin berkecepatan 63 kilometer per jam itu merusak 503 unit rumah, 13 pabrik dan fasilitas umum di “Bumi Parahyangan”.

Kala itu, warga tidak segera menyelamatkan diri, sebagian justru merekam kejadian itu. Sehingga menambah catatan jadi sebanyak 1.466 orang terdampak, dan 33 orang di antaranya menjadi korban luka-luka, setelah terkena serpihan material yang digulung oleh pusaran angin setinggi lebih dari 10 meter itu.


​​​​Penguatan peran pemda

Pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang paling memahami karakteristik sosial-ekologis wilayahnya, memiliki peran penting dalam merumuskan strategi mitigasi dan penanggulangan bencana yang tepat.

Strategi itu, termasuk bagaimana menangani sikap masyarakat yang acapkali tak mengindahkan peringatan, seperti apa yang terjadi dalam peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Peran vital pemda itu makin diperkuat dengan data historis yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan adalah daerah yang langganan mengalami bencana itu.

Jika di telisik 10 tahun ke belakang, bahkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, menjadi empat provinsi terbanyak yang mengalami dampak cuaca ekstrem berujung bencana serupa.

Terhitung sejak periode 2014-2023 tercacat 2.361 peristiwa kebencanaan melanda Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat 2.245 peristiwa, Jawa Timur 1.320 peristiwa, Sulawesi Selatan 651 peristiwa. Jumlah korban jiwa terdampak terbesar mencapai 15.141 orang, sebanyak 9.052 rumah warga rusak.

"Ketika sudah mengetahui kejadian bencana masa lalu, mestinya pemda tahu bagaimana mitigasi bencana yang lebih tepat di masa depan, dan pusat memastikan dukungan," kata Abdul.

Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan demi keselamatan masyarakat dari dampak bencana alam di daerah.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan mengatakan bahwa semua bisa di mulai dari hal sederhana yakni menggiatkan pemberian literasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan bencana.

Belajar dari pengalaman ini agaknya pemberian literasi seputar kebencanaan bukan hanya melalui kecanggihan teknologi digital, tapi perlu kembali ada interaksi sosialisasi tatap muka.

Walaupun sederhana, tapi upaya ini porsinya penting untuk dilakukan, sehingga masyarakat bisa benar-benar memahami potensi atau ancaman yang ada.

Pemerintah pusat melalui BNPB siap memfasilitasi dukungan manakala pemda kesulitan finansial untuk melakukan simulasi, edukasi di sekolah, dan kampanye publik yang dapat menjadi langkah awal membangun budaya siaga bencana itu.

Dana bantuan siap pakai, masing-masing senilai Rp150 juta, Rp200 juta, hingga Rp300 juta akan digelontorkan untuk mempercepat penanggulangan dampak bencana, seperti yang sudah dilaksanakan dua bulan terakhir ini.

Kemudian naik pada level yang serius; upaya mitigasi meliputi pembangunan sistem drainase memadai di daerah perkotaan, penerapan tata ruang, hingga mempertahankan ruang terbuka hijau dan pepohonan di daerah perbukitan terjal untuk mencegah erosi tanah dan longsor.

Bahkan penyediaan hunian layak dan aman dari terpaan banjir, tanah longsor, gempa, puting beliung sudah sepatutnya diseriuskan, demi keselamatan publik.

Berat memang, tapi seberapa pun besar uang yang siap dikeluarkan untuk penanganan tidak akan pernah cukup menggantikan kenestapaan keluarga yang kehilangan anak, sanak saudara, harta benda, dan mata pencaharian.

Dari itu mari bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih siaga bencana, karena pada intinya bencana alam adalah kenyataan yang mesti dihadapi bersama.

Mencegah kerusakan akan selalu lebih baik dari pada memperbaiki, caranya dengan menjaga alam tetap lestari maka alam akan menjaga kita.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

link slot x500

BP Batam sebut anggaran pembangunan jalan layang Sei Ladi Rp132 miliar******

Insya Allah, kita kan sudah mulai dari awal tahun 2024, akhir tahun selesai kami targetkan

Batam, Kepri (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, menyebutkan anggaran pembangunan jalan layang (fly over) Sei Ladi mencapai Rp132 miliar.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi usai acara Groundbreaking Pengeboran Pondasi Pertama Proyek Fly Over Sei Ladi di Batam, Kepri, Senin, mengatakan anggaran tersebut berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun anggaran 2023/2024.

"Ini pakai PNBP, tahun anggaran 2024 ini harus selesai. Panjang jembatan 120 meter," ujarnya.

Rudi menyampaikan pembangunan jalan layang di kawasan Sei Ladi menjadi salah satu upaya mengurai kemacetan di titik tersebut.

Selain itu, pembangunan jalan layang juga menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi semakin banyak di Kota Batam.

"Maka, seluruh yang menjadi kebutuhan investasi kami akan menyiapkan, salah satunya adalah jalan layang ini, karena kawasan industri di Kota Batam sudah tersebar di mana-mana, ada di Sagulung, Muka Kuning, dan Nongsa dan lainnya," ujar dia.

Menurutnya, infrastruktur jalan menjadi akses utama guna memangkas biaya logistik terhadap barang yang diekspor dari Batam melalui pintu keluar Pelabuhan Batu Ampar dan Bandara Hang Nadim.

"Kami terus berkomitmen untuk menyiapkan seluruh infrastruktur untuk kelancaran lalu lintas," kata Rudi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Flyover Sei Ladi Boy Zasmita mengatakan proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024.

Sementara, untuk titik awal jalan layang dari Perumahan San Dona dan berakhir di Rumah Duka Marga Tionghoa Batam.

"Insya Allah, kita kan sudah mulai dari awal tahun 2024, akhir tahun selesai kami targetkan," ujar Boy.

Ia menyampaikan panjang jembatan jalan layang Sei Ladi sekitar 120 meter dengan pendekat jembatan di kedua ujungnya masing-masing sekitar 60 meter.

Adapun lebar jalan layang ini memiliki lebar 10,5 meter dengan 3 lajur.

"Jalan layang ini khusus untuk jalur kendaraan dari arah Sekupang menuju ke arah Batam Center," kata Boy.

Baca juga: BP: pengembangan infrastruktur mudahkan akses bisnis di Batam
Baca juga: Pembangunan infrastruktur dorong peningkatan ekonomi di Batam
Baca juga: Realisasi proyek Rempang Eco City dipercepat, utamakan hak warga

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

semua slot

Rupiah awal pekan melemah di tengah naiknya PMI manufaktur AS******

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada awal pekan dibuka melemah di tengah naiknya Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Amerika Serikat (AS) Februari 2024. Pada awal perdagangan Senin pagi, rupiah dibuka turun dua poin atau 0,01 persen menjadi Rp15.706 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.704 per dolar AS. "PMI Manufaktur pada Februari 2024 naik menjadi 52,2 dari 51,5," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede pada ANTARA di Jakarta, Senin. PMI manufaktur yang naik menandakan menguatnya kinerja sektor manufaktur Amerika Serikat. Sementara, imbal hasil atau yield US Treasury (UST) turun sebesar 7 basis poin (bps) menjadi 4,18 persen. Investor terus mencermati berbagai indikator ekonomi AS untuk menilai waktu penurunan suku bunga kebijakan oleh bank sentral AS atau The Fed. Di sisi lain, inflasi Indonesia pada Februari 2024 tercatat 0,37 persen month on month (mom), naik dari sebelumnya 0,04 persen mom. Secara tahunan inflasi naik menjadi 2,75 persen year on year (yoy) dari 2,57 persen yoy. Menurut Josua, peningkatan inflasi terutama didorong oleh harga bahan pangan, terutama beras, cabai merah, dan telur. Inflasi yang lebih tinggi meningkatkan ekspektasi bahwa Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan BI-Rate lebih lama untuk memitigasi risiko inflasi. Ekspektasi tersebut memberikan penguatan terhadap rupiah. Pekan lalu, rupiah terdepresiasi karena ketidakpastian di Tiongkok dan waktu penurunan suku bunga kebijakan The Fed. Rupiah melemah 0,67 persen week to week (wtw). Josia memproyeksikan rupiah hari ini akan berada di kisaran Rp15.650 per dolar AS sampai dengan Rp15.750 per dolar AS.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Tanda Naga di Langit Berbintang

slot deposit 5rb dana

Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan******

saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta semua kepala daerah baik gubernur dan bupati hingga wali kota se-Indonesia agar melakukan tiga hal dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) tentunya kami berharap dukungan dan kerja sama seluruh kepala daerah pemerintah provinsi, kabupaten/kota secara aktif dan terus menerus melaksanakan tiga hal,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Arief menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

“Gerakan pangan murah, saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah. Di sini ada Bulog, ID Food, asosiasi, mohon nanti teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stok di daerah semua cukup dan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ucap Arief.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.
 

Arif menuturkan pemantauan pasar penting dilakukan agar memastikan beras dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp10.900.

“Kemudian tim dari pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga tentunya akan mensupportdan memonitor semua evaluasi ke daerah sehingga nanti masyarakat bisa menjangkau harga dan beribadah (puasa) dengan nyaman,” tutur Arief.

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrit tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi
Baca juga: Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya
Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang menghormati

slot gacor jepang

Kemarin, P2G soal makan siang gratis hingga konservasi bunga raflesia******

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Tanah Air di sepanjang Minggu (3/3). Di antaranya, P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan hingga BRIN kaji upaya konservasi bunga Rafflesia di luar kawasan lindung Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca. 1. P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Iman menjelaskan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Selengkapnya baca di sini

Baca juga: P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan 2. Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia Pagi itu, Pulau Lombok mengawali hari dengan suasana pagi yang teramat sejuk setelah semalam penuh diguyur hujan deras untuk pertama kalinya pada bulan Februari. Dengan cuaca yang demikian, wajar bila warga lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam rumah ketimbang menghadapi jalanan yang penuh genangan air dan lumpur. Namun begitu, tidak demikian dengan para warga yang tinggal di sekitar Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Selengkapnya baca di sini

Baca juga: Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia 3. Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu. "Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3). Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas. Selengkapnya baca di sini

Baca juga: Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu 4. Kemenkes: Pandemi COVID-19 momen belajar untuk hadapi virus X Kementerian Kesehatan menyatakan pandemi COVID-19 lalu menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur kesehatan agar negara lebih siap menghadapi pandemi-pandemi lain di masa depan. "Virus COVID-19 masih bermutasi, dan WHO sudah mengingatkan ada virus X yang belum diketahui tetapi dapat menyebabkan pandemi. Artinya, kita harus bersiap-siap," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan di Jakarta, Minggu. Nadia memberikan respons tersebut terkait 3 tahun peringatan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Diketahui, kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Terdapat dua pasien, yaitu seorang perempuan berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun.

Selengkapnya baca di sini

Baca juga: Kemenkes: Pandemi COVID-19 momen belajar untuk hadapi virus X 5. BRIN kaji upaya konservasi bunga Rafflesia di luar kawasan lindung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meneliti keragaman genetik bunga Rafflesia patma yang berasal dari lima lokasi yang berada di luar kawasan lindung. Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Yayan Wahyu Kusuma mengatakan Rafflesia patma sebagai kerabat dekat Rafflesia arnoldii merupakan salah satu tumbuhan dilindungi karena keberadaannya di alam sudah langka dan terancam kepunahan. "Sejak 2004, kami telah berhasil meneliti dan menumbuhkan Rafflesia patma beserta tanaman inangnya. Tumbuhan endemik asal Pangandaran itu setidaknya telah mekar lebih dari 16 kali di Kebun Raya Bogor," kata Yayan dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Selengkapnya baca di sini

 Baca juga: BRIN kaji upaya konservasi bunga Rafflesia di luar kawasan lindung

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

apakah aku tuhan

vava4d

Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan******

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024