kuy138 rtp

ovabet 403Jutaan kata 353704Orang-orang telah membaca serialisasi

《kuy138 rtp》

Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta******

Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo sarapan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di rumah makan Gudeg Yu Djum Wijilan, Yogyakarta, Minggu pagi.

Jokowi bersama AHY dengan bersepeda tiba di rumah makan sekitar pukul 07.00 WIB. Keduanya kemudian duduk semeja menyantap gudeg. Usai menyantap gudeg, mereka menyapa warga yang telah menunggu di depan rumah makan sembari membagikan kaus berwarna hitam.

Baca juga: AHY sebut Yogyakarta kota perjuangan sekaligus kota pertahanan

Jokowi yang mengenakan kaus hitam lengan panjang bersama AHY berkaus biru kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda.

"Baru kali ini Gudeg Yu Djum Wijilan ini dikunjungi Bapak Presiden dan Bapak AHY pastinya kami senang sekali bisa melayani beliau. Apalagi beliau presiden dan Pak AHY juga anak (mantan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Manajer Operasional Gudeg Yu Djum, Wijilan Adit Fajar, saat ditemui usai kunjungan Jokowi.

Baca juga: ICMI puji sikap tegas Presiden Jokowi yang konsisten bela Palestina

Menurut dia, kedua tamu istimewa bersama rombongan menyantap hidangan dengan varian menu yang sama yakni nasi gudeg dipadu krecek, paha, serta telur ayam. "Total (memesan) 50 porsi," ujar dia.

Sehari sebelum dikunjungi, dia pun tidak menyangka bakal kedatangan Jokowi bersama AHY.

Baca juga: AHY: Generasi muda harus tetap tertarik terhadap isu terkini

Ia mengaku hanya diminta tim untuk menyiapkan delapan meja, tanpa ada permintaan khusus untuk membatasi rumah makan untuk pengunjung lain. "Kemarin mintanya enggak usah di-'clear' semua, yang penting disediakan delapan meja cuma gitu saja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：angka jitu lilin、danaindonesia21_bot、situs slot terhoki

Terkait：love slot、superwd、trik main slot pragmatic、erek2 20、livedrawcina、link slot resmi、cara main slot pakai dana、gagal transaksi kredivo、kredit barang elektronik online、jiwaku88

---

---

bab terbaru：paito macau（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03