rgo303

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Pengamat Berharap Petisi Akademisi Soal Pemilu 2024 Direspons Tegas******

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.

Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.

Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya

“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.

Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Prabowo Minta Maaf ke Ganjar dan Anies saat Debat, Hasto Sebut Salah Alamat******

Dia merincikan, pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu pembentuk Tim Mawar dan setelahnya. Hasto meyakini, permintaan maaf itu yang ditunggu-tunggu masyarakat dari Prabowo.

Politisi asal Yogyakarta ini menekankan, permasalahan tidak akan terhapuskan sebelum ada permintaan maaf ataupun proses yang semestinya. Sementara itu, lanjutnya, dalam ajang debat situasi berbeda.

“Di dalam debat, ya kita saling memaafkan karena tujuannya untuk menyampaikan gagasan yang terbaik. Tapi persoalan terkait dengan HAM, itu hal yang fundamental,” katanya.

Hasto meminta Prabowo hanya menambah permintaan maafnya. Apalagi, menurutnya, Prabowo masih punya rekam jejak masa lalu yang mengganjal.

Tak hanya itu, dia juga merasa Prabowo perlu berkomitmen ihwal dugaan ada aparatur negara yang gunakan fasilitas negara untuk berkampanye hingga adanya politik intimidasi.

Hasto meyakini, persoalan itu kini juga lebih penting daripada minta maaf ke Ganjar dan Anies.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Nilai Minta Maaf Prabowo Salah Alamat, Seharusnya Bukan ke Ganjar dan Anies”

Pacar hantuku

MPPS Soroti Anak Putus Sekolah, Minta Disdik Solo Berikan Aksi Nyata******

Dia membandingkan jumlah APS dan ATS pada 2010 juga tinggi mencapai 284 anak. Dia mengatakan saat itu masalah tersebut diatasi dengan aksi konkret berupa Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

Dia menceritakan keresahan Wali Kota pada saat itu sejalan dengan MPPS, kemudian dibentuk tim untuk menyiapkan program tersebut. Dia mengatakan upaya yang dilakukan saat itu jangan sampai ada anak di Solo tidak sekolah karena masalah biaya.

Pardoyo mencontohkan pada waktu itu ada anak usia sekolah menjadi tukang kipas satai di Jagalan, kemudian diberikan program BPMKS. Dia mengatakan berkat BPMKS akhirnya anak itu lulus SMPN 21 dengan meraih peringkat 10 besar di sekolahnya.

“Bagaimana dengan sekarang? Mengapa angka APS atau ATS masih tinggi? Gerakan Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter, layak diapresiasi, tapi yang ditunggu adalah aksi nyata yg diharapkan dapat langsung dirasakan masyarakat Kota Solo,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan upaya untuk mengurangi APS dan ATS terus dilakukan. Terbaru Disdik Solo meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter)untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.

“Penanganan ATS/APS kita jalan terus. Dari kemarin kita mendapatkan total 251 sekarang sudah berkurang menjadi 114. Saya mengawasi secara langsung,” kata dia dalam acara Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) di Hotel Harris, Kamis (1/2/2024).

Pihaknya sudah mendata dan melakukan pendampingan intensif bagi anak yang enggan sekolah. Dian mengatakan sudah ada petugas yang memberikan pendampingan intens dan membujuk anak untuk kembali ke sekolah atau diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Dan ini kalau masih usia sekolah tidak bayar, gratis untuk melanjutkan ke jenjang SD atau SMP. Lalu ini sudah menyebarkan surat permohonan kepada kelurahan bahwa kita punya Satuan Pendidikan Non Formal, jadi kami sudah informasikan,” kata dia.

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Presiden Jokowi Ngaku Sudah Lama Suka PSI******

Dia juga menyebut PSI sebagai partai yang berani bersuara lantang, misalnya saat berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Juga berani bersuara. Yang saya senang utamanya yang kemarin, yang di DPRD suaranya kencang, berani memberi kritikan-kritikan untuk memberikan masukan,” jelasnya seperti dilansir Antara.

Presiden meyakini dengan semangat seperti itu, PSI mampu masuk ke parlemen di DPR Senayan pada Pemilu 2024.

“Saya kira itu sangat baik dan saya percaya kalau semangatnya seperti ini kok bisa masuk ya, bisa masuk ke Senayan,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menyampaikan dirinya memenuhi undangan di kawasan Braga untuk menghabiskan malam minggu.

Saat ditanya apakah pertemuan itu sekaligus untuk ikut berkampanye, Jokowi kembali menjawab bahwa dirinya hanya menghadiri undangan.

“Enggak tahu, saya diundang, saya diundang, saya datang minum teh,” katanya.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024), di antaranya meresmikan Terminal Leuwipanjang, membagikan sertifikat tanah hingga berdialog dengan nasabah Program Mekaar.

Alice di Alam Impian

Universitas Pignatelli Triputra Gelar Lokakarya Pengembangan Kurikulum OBE******

Dalam lokakarya tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga berkesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan sesama akademisi. Materi-materi yang disampaikan oleh  Joseph Stanislaus Harjanto Prabowo, memberikan pandangan mendalam tentang konsep OBE dan implementasinya, serta cara efektif untuk menetapkan dan mengukur KPI Dosen.

Dosen dan staf akademik Universitas Pignatelli Triputra diharapkan dapat mengaplikasikan pemahaman yang didapat dalam pengembangan kurikulum yang responsif dan pencapaian KPI yang optimal. Lokakarya tersebut menjadi tonggak penting dalam meningkatkan standar pendidikan di universitas dan memberikan dampak positif bagi perkembangan karir dosen.

Universitas Pignatelli Triputra berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sejenis guna memberikan dukungan dan sarana bagi pengembangan akademik yang berkelanjutan di lingkungan kampus.

Keberhasilan lokakarya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia global.

Penjinak Jenius

Mahfud Md Sebut Ada Konflik Kepentingan Selama jadi Menteri & Cawapres******

Walaupun demikian, Mahfud menegaskan secara aturan menjalani peran ganda sebagai pejabat publik dan peserta pemilu diperbolehkan oleh undang-undang. Selama menjalani peran ganda tersebut dia yakin tidak melanggar aturan.

Pasalnya, tak lama setelah dia dideklarasikan sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud dua hari setelahnya langsung mengingatkan kembali jajarannya harus netral.

“Kepada saudara pun waktu itu saya katakan, mungkin ada di antara saudara yang senang dengan saya, tetapi (kalian) tidak boleh ikut-ikutan memberi dukungan, berkampanye, memakai kaos, saya sudah bilang jangan, karena anda ASN,” kata Mahfud di hadapan pegawai dan pejabat Kemenko Polhukam.

Sikap yang sama, menurut Mahfud, juga harus dipraktikkan saat pegawai-pegawainya mendukung pasangan calon lain. Mahfud mengingatkan dukungan itu jangan sampai ditunjukkan selama mereka berdinas dan masih menyandang status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Saya minta jangan satu pun yang ikut gerakan politik, dan alhamdulilah sampai sekarang (pegawai Kemenko Polhukam) netral,” kata dia.

Tidak hanya soal konflik kepentingan, Mahfud juga menyinggung alasannya mundur karena sibuknya jadwal kampanye yang mengharuskan dia semakin sering membuat surat cuti.

“Saya masa tiap pekan bikin surat cuti, ndakenak. Tiap pekan untuk kampanye. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat, misalnya ajudan,” kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud dalam apel terakhirnya bersama pegawai Kemenko Polhukam pun berterima kasih karena mereka mampu berlaku netral dan menjaga sikap tersebut selama Mahfud menjalani peran ganda sebagai menteri dan cawapres.

“Dengan mereka (pejabat Kemenko Polhukam), saya terus bekerja dan mereka sangat profesional, tidak ikut-ikutan di dalam urusan politik. Saya tahu di berbagai lini itu sudah ada intel (agen intelijen) pasti, dan mereka tahu bahwa di sini semuanya netral sehingga tidak ada sorotan atau intervensi di sini,” kata Mahfud Md.

Dia pun berharap sikap yang sama tetap dijaga oleh jajaran pegawai dan pejabat Kemenko Polhukam. “Kemenko Polhukam Alhamdulilah netral, tidak ada cawe-cawe dalam urusan politik. Ini pertahankan!” kata Mahfud.

Terakhir, Mahfud kembali berpesan kepada para pejabat Kemenko Polhukam untuk tetap profesional dalam bekerja.

“Bekerjalah baik-baik. Tidak usah mendukung saya, profesional saja. Saya tahu banyak yang merasa terikat hatinya karena dulu bersama saya lalu sekarang di suatu tempat. Lalu saya bilang, kalau saya ke sana Anda tidak usah menemui, karena Anda pejabat pemerintah, aparat, sedangkan saya datang sebagai politikus dan cawapres sehingga saya bilang, tidak usah ketemu saya. Bekerja saja secara baik-baik. Jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya,” kata Mahfud Md.

Mahfud pada Kamis sore menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menkopolhukam kepada Presiden RI Joko Widodo. Alasan dia mundur, salah satunya karena Mahfud saat ini maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.