link gacor parah

Kaisar Suci yang Bangga

pinjol lewat e wallet

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

dunia fantasi yang hilang

gasslot

Anggota DPR minta BMKG umumkan prediksi cuaca Lebaran secara detail******

BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar mengumumkan prediksi cuaca, terutama cuaca saat Lebaran 2024 yang detail kepada masyarakat. "BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas," kata Sudewo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kakorlantas Polri, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas, terkait Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Lebih lanjut dia mencontohkan prediksi cuaca yang tidak detail dari BMKG terjadi pada tahun 2023. Saat itu, kata dia, terjadi badai di Pelabuhan Merak, Banten. "Saya ambil contoh seperti di Pelabuhan Merak tahun 2023, tiba-tiba di situ ada badai besar, tenda sampai terbang, kayaknya tidak diprediksikan," kata Sudewo.

Baca juga: BMKG: Waspada peningkatan petir & puting beliung pada peralihan musim Berikutnya Sudewo juga mengingatkan BMKG agar memastikan informasi mengenai prediksi cuaca dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Informasi juga tidak mengena, misalnya banyak petani yang tidak bisa panen karena prediksinya meleset. Dia tanam, tidak ada hujan. Mereka tidak tahu informasi," ucapnya. Hal tersebut disampaikan Sudewo menanggapi paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam rapat tersebut.

Sebelumnya Dwikorita menyampaikan pihaknya memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda wilayah Indonesia secara umum pada periode mudik Lebaran 2024 pada 3 hingga 9 April 2024.

Baca juga: BMKG siap terapkan modifikasi cuaca, amankan arus mudik Lebaran "Secara umum pada periode 3–9 April 2024 wilayah Indonesia secara umum mengalami curah hujan dalam kategori ringan hingga sedang," kata Dwikorita. Meskipun hujan yang diprediksi turun itu berintensitas sedang, Dwikorita mengingatkan kemunculan genangan dan banjir tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. "Meski hujan intensitas sedang, itu pun dapat memunculkan permasalahan banjir ataupun genangan, karena kondisi alamnya atau di situ juga ada pertemuan sungai yang mengakibatkan lebih sensitif mengalami banjir, meskipun tidak hujan lebat," katanya.
 Berikutnya pada periode 10–16 April BMKG memprediksi kondisi cuaca di wilayah Indonesia secara umum akan cerah hingga berawan. Lalu sekitar tanggal 17 hingga 23 April 2024 hujan berintensitas ringan dan sedang diprediksi melanda Indonesia.

Baca juga: BMKG prediksi hujan intensitas ringan hingga sedang saat mudik Lebaran
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Pesawat Monster

kode alam udang

Anggota DPR minta BMKG umumkan prediksi cuaca Lebaran secara detail******

BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar mengumumkan prediksi cuaca, terutama cuaca saat Lebaran 2024 yang detail kepada masyarakat. "BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas," kata Sudewo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kakorlantas Polri, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas, terkait Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Lebih lanjut dia mencontohkan prediksi cuaca yang tidak detail dari BMKG terjadi pada tahun 2023. Saat itu, kata dia, terjadi badai di Pelabuhan Merak, Banten. "Saya ambil contoh seperti di Pelabuhan Merak tahun 2023, tiba-tiba di situ ada badai besar, tenda sampai terbang, kayaknya tidak diprediksikan," kata Sudewo.

Baca juga: BMKG: Waspada peningkatan petir & puting beliung pada peralihan musim Berikutnya Sudewo juga mengingatkan BMKG agar memastikan informasi mengenai prediksi cuaca dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Informasi juga tidak mengena, misalnya banyak petani yang tidak bisa panen karena prediksinya meleset. Dia tanam, tidak ada hujan. Mereka tidak tahu informasi," ucapnya. Hal tersebut disampaikan Sudewo menanggapi paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam rapat tersebut.

Sebelumnya Dwikorita menyampaikan pihaknya memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda wilayah Indonesia secara umum pada periode mudik Lebaran 2024 pada 3 hingga 9 April 2024.

Baca juga: BMKG siap terapkan modifikasi cuaca, amankan arus mudik Lebaran "Secara umum pada periode 3–9 April 2024 wilayah Indonesia secara umum mengalami curah hujan dalam kategori ringan hingga sedang," kata Dwikorita. Meskipun hujan yang diprediksi turun itu berintensitas sedang, Dwikorita mengingatkan kemunculan genangan dan banjir tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. "Meski hujan intensitas sedang, itu pun dapat memunculkan permasalahan banjir ataupun genangan, karena kondisi alamnya atau di situ juga ada pertemuan sungai yang mengakibatkan lebih sensitif mengalami banjir, meskipun tidak hujan lebat," katanya.
 Berikutnya pada periode 10–16 April BMKG memprediksi kondisi cuaca di wilayah Indonesia secara umum akan cerah hingga berawan. Lalu sekitar tanggal 17 hingga 23 April 2024 hujan berintensitas ringan dan sedang diprediksi melanda Indonesia.

Baca juga: BMKG prediksi hujan intensitas ringan hingga sedang saat mudik Lebaran
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Era seni bela diri super

trik bermain slot fafa

Bos Badan Pangan Wanti******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo mengingatkan bahwa Indonesia bisa masuk ke fasekrisis berasyang kedua kalinya.

Menurutnya, hal itu bisa terjadi jika masa tanam pada Maret-April menghasilkan beras di bawah 2,5 juta ton.

"Fase krisis kedua ini tergantung tanam Maret dan April. Masih tanam di atas 1 juta hektar, maka bulan 7 kita tetap masih punya beras di atas 2,5 juta ton," kata Arief seperti dikutip dari Detik Finance, Senin (4/3).

Oleh karena itu, Arief mengatakan pemerintah harus bersiaga dengan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman. Ia menilai hal itu bisa dilakukan dengan menyerap hasil panen Maret-April apabila telah melampaui kebutuhan dalam negeri.

"Maka pemerintah sudah bersiap dengan CBP-nya karena Juli hingga akhir tahun, awal tahun menjadi masa pemerintah melakukan intervensi. Caranya dengan panen, serap, panen, serap," jelasnya.

Harga beras sendiri belakangan meroket. Tak hanya itu, stoknya pun mulai langka di ritel modern.

Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memproyeksi kelangkaan dan mahalnya harga beras berlangsung setidaknya sampai akhir Maret 2024.

Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan hal itu terjadi karena panen di Maret pun tidak terlalu besar dan cenderung di bawah normal.

"Kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).

Ia mengatakan panen pada Maret diperkirakan hanya mampu menghasilkan beras 3,5 juta ton. Padahal, normalnya panen bisa menghasilkan lebih dari 5 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Raja Seni Bela Diri

kaisar328

OJK: Total investor aset kripto di Indonesia terbesar ketujuh di dunia******

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia, dengan total mencapai 19,18 juta investor per Februari 2024.

"Saat ini Indonesia berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Hasan menuturkan jumlah investor dan transaksi aset kripto domestik dalam tren meningkat.Per Februari 2024, jumlah total investor aset kripto adalah 19,18 juta investor atau mengalami peningkatan 351 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara per Januari 2024, ia mengatakan jumlah investor aset kripto di Tanah Air tercatat sebanyak 18,83 juta investor.

Lebih lanjut ia menuturkan nilai transaksi aset kripto per Februari 2024 mencapai Rp33,69 triliun, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan capaian pada Januari 2024 yang tercatat sebesar Rp 21,57 triliun.

Dengan demikian, total akumulasi nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun 2024 tercatat senilai Rp55,26 triliun.

Jenis aset kripto yang banyak ditransaksikan berdasarkan nilai transaksi pada perdagangan fisik aset kripto selama Februari 2024, yaitu Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan Render Token (RNDR).

Baca juga: Pelaku industri nilai aturan baru kripto tunjukkan langkah positif OJK

Baca juga: Bappebti imbau investor kripto tetap hati-hati jelang Halving Bitcoin

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

gacor slot 777

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.

(skt/sfr)