petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot resmi terpercaya gacor

99onlinesport 93Jutaan kata 150155Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot resmi terpercaya gacor》

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan 340 ribu hektare Prabowo Subianto dalam debat calon presiden Minggu (7/1) malam dengan data yang diungkap Jokowi.
Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan 340 ribu hektare Prabowo Subianto dalam debat calon presiden Minggu (7/1) malam dengan data yang diungkap Jokowi. ( REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Lihat Juga :
Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]



(agt/agt)

Kemenperin gandeng Kemendikbudristek gelar Business Matching P3DN 2024******

Kemenperin gandeng Kemendikbudristek gelar Business Matching P3DN 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko SA Cahyanto (ANTARA/HO-Kemenperin)
Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN....
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menggelar Business Matching program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 2024, dengan menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai mitra pertemuan antara pemerintah dengan pelaku industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto di Jakarta, Jumat, mengatakan acara yang akan diselenggarakan di Bali, 4-7 Maret 2024, tersebut diharapkan dapat mendorong serapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap programnya.

"Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN, terutama yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN,” ujarnya.

Baca juga: Kemenperin: Program OVOP bantu IKM tembus pasar duniaEko mengatakan selama tiga tahun pihaknya konsisten menjadi pionir dalam pelaksanaan Business Matching untuk mendorong naiknya komitmen penggunaan TKDN.

Untuk pelaksanaan di 2024, Business Matching produk domestik ini dikemas dalam konsep one stop event yang menghadirkan lima kegiatan utama, yaitu Desk Business Matching, Penganugerahan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pameran Produk Dalam Negeri, Talkshow Akselerasi Sertifikasi TKDN, serta Pojok Konsultasi.

Menurutnya Desk Business Matching merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan rangkaian acara tersebut.

Ia mengatakan dalam kegiatan itu akan dipaparkan data kebutuhan produk dalam negeri kepada produsen yang telah tercatat dalam database Kemenperin.

Nantinya perkembangan hasil Desk Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dapat diakses melalui http://bm2024.kemenperin.go.id.

Baca juga: Menperin minta interkoneksi data perencanaan belanja produk domestik

Sementara itu ia mengatakan, peserta Business Matching Belanja PDN 2024 ditargetkan mencapai 5.000 peserta, yang terdiri atas perwakilan 85 Kementerian/Lembaga, 552 Pemerintah Daerah, dan perwakilan dari 23 BUMN.

Acara ini juga diikuti produsen dalam negeri yang terdiri dari lebih 200 perusahaan yang tergabung dalam 177 asosiasi industri, media massa, serta kepala instansi dan kepala daerah pada saat penutupan dan penyerahan penghargaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik******

Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik
Suasana acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” di Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya insentif pajak dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif dalam negeri, khususnya terkait kendaraan listrik.

“Insentif pajak merupakan langkah penting untuk mendorong Indonesia menjadi yang terdepan dalam revolusi kendaraan listrik,” ujar Rachmat dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” di Jakarta, Jumat.

Dengan mendorong para produsen mobil EV dunia untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia, kata Rachmat, Indonesia tidak hanya menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun juga membuka jalan bagi pengembangan ekosistem otomotif yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

“Tahun ini akan menjadi tahun yang istimewa untuk perkembangan ekosistem EV dalam negeri karena kita akan mendapatkan banyak opsi kendaraan EV yang tentunya akan menjadikan kendaraan EV menjadi jauh lebih terjangkau untuk khalayak luas,” ujar Rachmat.

Pada akhir 2023, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.79 Tahun 2023 yang mengatur pemberian insentif.

Adapun insentif yang diberikan, di antaranya insentif keringanan pajak bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pengurangan pajak daerah untuk KBLBB.

Insentif ini berlaku untuk impor mobil dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) dan mobil yang diimpor dalam keadaan terurai lengkap (completely knocked down/CKD) dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di bawah 40 persen.

Perpres ini juga mengatur penyesuaian ketentuan TKDN KBLBB roda dua/tiga dan roda empat atau lebih, salah satunya adalah pergeseran ketentuan TKDN 60 persen dari tahun 2024 ke 2027.

Produsen EV dapat menikmati paket insentif impor dan PPnBM tersebut hingga akhir 2025. Selanjutnya, produsen wajib memenuhi ketentuan produksi EV di dalam negeri atau “utang produksi” hingga akhir 2027, sesuai dengan ketentuan TKDN yang berlaku.

“Paket insentif ini hadir sebagai win-win solutionbagi Indonesia dan para investor atau produsen EV dunia,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Iwan Suryana yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Di satu sisi, ujar Iwan melanjutkan, masyarakat Indonesia dapat menikmati lebih banyak opsi EV yang berkualitas dunia dengan harga yang kompetitif.

Di sisi lain, para produsen dapat membangun fasilitas manufaktur di Indonesia sambil menguji coba produk EV mereka dan membangun pangsa pasar EV di Tanah Air.

Untuk memastikan pelaksanaan insentif dapat segera berjalan dengan lancar, pemerintah juga telah mengeluarkan seperangkat peraturan Menteri (Permen) seperti Permen investasi No.6 Tahun 2023, Permen Perindustrian No. 29 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9 Tahun 2024 dan PMK No. 10 Tahun 2024.


Baca juga: Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi

Baca juga: Moeldoko minta mitra Kartu Prakerja ada pelatihan kendaraan listrik

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:buku erek2

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
trik bermain gaple
pinjol cair besar
aplikasi cicilan tanpa dp
naga138 rtp
slot sering kasih maxwin
bo slot online terpercaya
qq303
dwv138
mpo505
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs tergacor di dunia
Bab 2 game slot tergacor
Bab 3 liga228
Bab 4 cihuy88
Bab 5 pinjam uang
Bab 6 buku tafsir 1000 mimpi
Bab 7 alilabola
Bab 8 voucher gosend desember 2022
Bab 9 demo asialive88
Bab 10 no limit city maxwin
Bab 11 link slot vietnam gacor
Bab 12 slot gacor akun demo
Bab 13 pinjol danamu
Bab 14 km 88 slot
Bab 15 voucher kereta api
Bab 16 voucher kfc gratis
Bab 17 link slot tanpa deposit
Bab 18 bunga telat kredivo
Bab 19 admin jarwo slot
Bab 20 pinjaman btpn jenius online
Klik untuk melihattersembunyi di tengah836bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

keyakinan abadi

rupiah kilat
Kemenkop UKM mengungkap kemeriahan pemilu 2019 tak dinikmati pelaku UMKM. Omzet UMKM turun 40-90 persen dibanding Pemilu 2029.
Kemenkop UKM mengungkap kemeriahan pemilu 2019 tak dinikmati pelaku UMKM. Omzet UMKM turun 40-90 persen dibanding Pemilu 2029. (Foto: CNN Indonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).

Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.

Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

Lihat Juga :
Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.

Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.

Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.

"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.

Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.

Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Tentara Pembebasan Alien

cara daftar easycash
Jubir TKN Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan menggratiskan PPh UMKM selama tiga tahun bila menang pilpres.
Jubir TKN Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan menggratiskan PPh UMKM selama tiga tahun bila menang pilpres. ( REUTERS/WILLY KURNIAWAN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan insentif pajakbagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya jika memenangi Pilpres 2024.

Insentif berbentuk gratis atau pembebasan pajak penghasilan (PPn) dalam kurun waktu tiga tahun pertama usaha baru pelaku UMKM.

"Untuk UMKM, kami akan memberikan insentif perpajakan, yaitu tiga tahun bebas pajak, supaya UMKM yang baru ini bisa mengatur dan mengelola dulu siklus keuangannya (cash flow) dulu, setelah itu baru dikenakan pajak," kata Puteri dalam diskusi "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda" di Fanta Headquarters atau Fanta HQ, Jakarta, Kamis (4/1) seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Puteri mengatakan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara agar penerimaan negara bisa lebih optimal.

"Kami akan menyiapkan Badan Penerimaan Negara juga, supaya menteri keuangan bisa fokus pada pembiayaan dan juga pengelolaan APBN. Sementara untuk penerimaan negara nanti, kepala badan penerimaan negara ini akan berkoordinasi langsung dengan presiden," ujar Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edy Slamet Irianto menyebut transformasi perpajakan di Indonesia belum berhasil mendongkrak rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga di atas 10 persen.

Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, menurut Edy, rasio pajak akan meningkat karena dinilai mampu lebih efektif dalam pengelolaannya.

"Karena kebutuhan anggaran makin lama makin besar dan kami perlu melakukan akselerasi pembangunan. Maka, penerima negara itu perlu dikelola oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang setara dengan kementerian lain, supaya ada efektivitas dalam hal kinerjanya dengan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain," kata Edy.

[Gambas:Video CNN]



(Antara/agt)

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

nasional slot
Moeldoko tanggapi isu kelanjutan program kartu prakerja untuk 2025
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) ketika melakukan kuliah umum di kampus USU, Medan, Sumatera Utara, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Prisca Triferna
Kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Medan (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sekitar akhir Maret 2024.

"Pada rapat berikutnya pada akhir Maret 2024, rapat yang lebih detail lagi dengan memikirkan janji-janji Presiden terpilih akan dimasukkan," ujar Moeldoko menjawab pertanyaan terkait kelanjutan program kartu prakerja ketika ditemui media usai kuliah umum di kampus Universitas Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Dia mengatakan sebelumnya dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo telah mulai memikirkan proyeksi RAPBN 2025. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan harapan pada tahun ini akan disiapkan sebaik-baiknya agar siapapun yang terpilih sudah tidak lagi bergerak dari titik nol.

Untuk memastikan hal tersebut, katanya, akan dilakukan konsultasi program mana saja yang akan menjadi prioritas dan tidak membebani APBN, mencegah defisit anggaran.

Baca juga: Moeldoko: Prakerja pendekatan hadapi tren kebutuhan industri
Baca juga: Prakerja adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

"Itu akan menjadi ruang diskusi sebelum menempatkan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," jelas Moeldoko, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Cipta Kerja.

Pengumuman pemenang Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut aturan paling lambat dilaksanakan pada 20 Maret 2024. Pelantikan untuk Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024, setelah sebelumnya pada 1 Oktober 2024 akan dilantik anggota DPR dan DPD terpilih.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang yang ditandai dengan pembukaan gelombang penerimaan ke-63 sejak 23 Februari lalu.

Masing-masing peserta Prakerja dalam skema normal saat ini akan merasakan nilai manfaat Rp4,2 juta per orang, dibagi Rp3,5 juta untuk dana pelatihan, Rp600 ribu insentif dan Rp100 ribu setelah mengisi survei.

Baca juga: Moeldoko minta alumni Prakerja manfaatkan kompetensi yang didapat
Baca juga: Airlangga sebut Program Prakerja 2024 sasar pelatihan sektor digital

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jalan spiritual yang kekal

mesin slot 138
Kementerian ESDM tanggapi keputusan Pertamina tak naikkan harga BBM
Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memberikan keterangan di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Di situ sudah jelas aturan mainnya, untuk naik turun segala macam ada di wilayahnya badan usaha untuk menyesuaikan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi keputusan PT Pertamina (Persero) yang kembali tidak menaikkan harga harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Maret 2024.

"Kalau dari kita kan jelas aturannya di situ lapor saja ke sini. Sepanjang dia masih dalam koridornya dan itu wilayahnya kan ada di badan usaha BBM. Kami tidak ada intervensi apa-apa," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan bahwa keputusan soal harga BBM nonsubsidi merupakan kebijakan dari badan usaha masing-masing.

"Di situ sudah jelas aturan mainnya, untuk naik turun segala macam ada di wilayahnya badan usaha untuk menyesuaikan," ujar dia.

Untuk diketahui, harga BBM nonsubsidi Maret 2024 tidak ada perubahan atau masih sama dengan harga pada Februari 2024.

"Untuk sementara, harga BBM nonsubsidi 1 Maret 2024 tidak ada perubahan, jadi masih sama dengan harga sebelumnya atau harga di bulan Februari (2024)," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting dalam keterangannya pada Jumat.

Namun, Irto mengatakan Pertamina Patra Niaga tetap meninjau ulang untuk harga BBM non-subsidi dengan melihat tren harga minyak mentah, harga publikasi Mean of Platts Singapore(MOPS), dan juga kurs.

"Bila tidak adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi, sementara MOPS dan kurs naik, tentunya akan mengkoreksi potensi revenueperusahaan," ujar Irto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan BBM hingga bulan Juni 2024.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi," kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin (26/2).

Hal itu, kata Airlangga, menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.

"Itu akan membutuhkan additionalanggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4-2,8 jadi realistis," ujarnya.

Adapun, harga BBM Pertamina per 1 Maret 2024 untuk wilayah Jawa, yakni Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.950 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, Pertamina Dex Rp15.100 per liter, dan Pertamax Green Rp13.900 per liter.


Baca juga: Patra Logistik salurkan BBM Satu Harga ke wilayah 3T Krayan Kaltara
Baca juga: Keputusan tak naikkan harga BBM tergantung daya tahan badan usaha
Baca juga: Pengamat nilai ada dua faktor Pertamina tak naikkan harga BBM

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

angka jitu hari ini hk
Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik
Suasana acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” di Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya insentif pajak dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif dalam negeri, khususnya terkait kendaraan listrik.

“Insentif pajak merupakan langkah penting untuk mendorong Indonesia menjadi yang terdepan dalam revolusi kendaraan listrik,” ujar Rachmat dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” di Jakarta, Jumat.

Dengan mendorong para produsen mobil EV dunia untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia, kata Rachmat, Indonesia tidak hanya menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun juga membuka jalan bagi pengembangan ekosistem otomotif yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

“Tahun ini akan menjadi tahun yang istimewa untuk perkembangan ekosistem EV dalam negeri karena kita akan mendapatkan banyak opsi kendaraan EV yang tentunya akan menjadikan kendaraan EV menjadi jauh lebih terjangkau untuk khalayak luas,” ujar Rachmat.

Pada akhir 2023, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.79 Tahun 2023 yang mengatur pemberian insentif.

Adapun insentif yang diberikan, di antaranya insentif keringanan pajak bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pengurangan pajak daerah untuk KBLBB.

Insentif ini berlaku untuk impor mobil dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) dan mobil yang diimpor dalam keadaan terurai lengkap (completely knocked down/CKD) dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di bawah 40 persen.

Perpres ini juga mengatur penyesuaian ketentuan TKDN KBLBB roda dua/tiga dan roda empat atau lebih, salah satunya adalah pergeseran ketentuan TKDN 60 persen dari tahun 2024 ke 2027.

Produsen EV dapat menikmati paket insentif impor dan PPnBM tersebut hingga akhir 2025. Selanjutnya, produsen wajib memenuhi ketentuan produksi EV di dalam negeri atau “utang produksi” hingga akhir 2027, sesuai dengan ketentuan TKDN yang berlaku.

“Paket insentif ini hadir sebagai win-win solutionbagi Indonesia dan para investor atau produsen EV dunia,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Iwan Suryana yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Di satu sisi, ujar Iwan melanjutkan, masyarakat Indonesia dapat menikmati lebih banyak opsi EV yang berkualitas dunia dengan harga yang kompetitif.

Di sisi lain, para produsen dapat membangun fasilitas manufaktur di Indonesia sambil menguji coba produk EV mereka dan membangun pangsa pasar EV di Tanah Air.

Untuk memastikan pelaksanaan insentif dapat segera berjalan dengan lancar, pemerintah juga telah mengeluarkan seperangkat peraturan Menteri (Permen) seperti Permen investasi No.6 Tahun 2023, Permen Perindustrian No. 29 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9 Tahun 2024 dan PMK No. 10 Tahun 2024.


Baca juga: Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi

Baca juga: Moeldoko minta mitra Kartu Prakerja ada pelatihan kendaraan listrik

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Infinity dimulai dengan horor

tafsir mimpi 2d erek erek togel
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji bakal mengembalikan Bekraf sebagai lembaga pemerintah non-kementerian jika terpilih pada Pilpres 2024.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji bakal mengembalikan Bekraf sebagai lembaga pemerintah non-kementerian jika terpilih pada Pilpres 2024. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji bakal mengembalikan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi lembaga pemerintah non-kementerian jika dirinya terpilih pada Pilpres 2024.

Keputusan itu diambil Ganjar setelah mendengar aspirasi dari para pelaku ekonomi kreatif yang meminta agar Bekraf kembali hadir seperti dulu.

"Ini juga masukan dari banyak pihak agar dihidupkan kembali badan ekonomi kreatif. Saya kira kalau itu menjadi sebuah masukan, dan menurut para pelaku itu penting, yakita hidupkan lagi," kata Ganjar di Wisma Serbaguna Gelora, Jakarta, Senin (8/1) malam.

Ia menilai, Bekraf dapat menjadi lembaga untuk merespons kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, Ganjar yakin Bekraf dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dicontohkan tadi, ada mahasiswa tadi yang kuliah di Korea Selatan, dia menunjukkan bahwa ini bisa menghasilkan kekuatan ekonomi yang dahsyat dan saya juga sangat percaya itu karena saya bertemu dengan semua pelakunya," ujar dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja I melahirkan Bekraf sebagai lembaga pemerintah non-kementerian melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Taun 2015.

Namun, Bekraf dilebur kembali dalam Kemenparekraf di era Kabinet Indonesia Maju yang terbentuk tahun 2019 lalu.

(mab/asr)

[Gambas:Video CNN]