petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

5unsur4

slot paling mantap 20Jutaan kata 269599Orang-orang telah membaca serialisasi

《5unsur4》

Imigrasi Sotta tunda keberangkatan 613 PMI nonprosedural******

Imigrasi Sotta tunda keberangkatan 613 PMI nonprosedural
Ilustrasi petugas keamanan bandara saat memeriksa identitas para pekerja migran Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. ANTARA/Azmi Samsul Maarif
Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang menunda keberangkatan 613 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang akan bekerja ke Luar Negeri.

Dari ratusan PMI nonprosedural itu, dicegah keberangkatannya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak periode Januari sampai dengan Maret 2024.

"Total PMI nonprosedural yang berhasil kami tunda keberangkatannya selama 2 bulan terakhir lebih dari 600 orang," ujar Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Soekarno Hatta, Bambang Tri Cahyono, di Tangerang, Senin.

Berdasarkan data tempat pemeriksaan imigrasi sepanjang 2024, kata dia, terdapat keberangkatan sebanyak 613 PMI nonprosedural ke berbagai negara. Adapun rinciannya, pada bulan Januari 330 orang, Februari 254 orang, dan pada tanggal 1—3 Maret sebanyak 29 orang.

"Ada dua PMI yang akan berangkat ke Kamboja tanpa prosedural pada hari Minggu (3/3) pukul 10.00 WIB," katanya.

Bambang mengatakan bahwa penundaan keberangkatan terhadap dua warga negara Indonesia karena ada dugaan mereka merupakan pekerja migran nonprosedural di Terminal 2 Keberangkatan International Soekarno-Hatta.

"Kedua WNI ini akan bekerja ke Kamboja," ucapnya.

Ia menyebutkan dua WNI yang semuanya pria itu berinisial MAH (27)dan A (25) akan berangkat menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ474 tujuan Phnom Phen pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Bidang Dokumen dan Perjalanan selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Tempat Pemeriksa Imigrasi Soekarno-Hatta Ryo Achdar menjelaskan bahwa petugas TPI Soekarno-Hatta kemudian melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap kedua pria tersebut.

"Dari hasil wawancara, diketahui bahwa keduanya akan bekerja di Kamboja," katanya.

Dari kedua PMI berinisial MAH dan A ini, lanjut dia, diketahui tidak memiliki dokumen pendukung lengkap terkait dengan pekerjaannya, bahkan belum melapor ke BP2MI.

Setelah berkoordinasi dengan BP2MI, pihaknya menunda keberangkatan dan serah terima paspor serta dua orang tersebut kepada pihak BP2MI.

"Mereka mau bekerja di Kamboja, tetapi secara nonprosedural," kata dia.

Baca juga: Empat WNA pengguna paspor palsu diamankan Imigrasi Soetta
Baca juga: Ditjen Imigrasi tangkap DPO pelaku KDRT saat berada di Guangzhou

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menhub tekankan kolaborasi demi keselamatan di perlintasan sebidang******

Menhub tekankan kolaborasi demi keselamatan di perlintasan sebidang
Menhub Budi Karya Sumadi memberi sambutan saat "focus group discussion" (FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api (KA).

"Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas," kata Menhub melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Menhub saat membuka focus group discussion(FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin.

Menhub menjelaskan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Ia memberi contoh bahwa Kemenhub memasang rambu-rambu lalu lintas di perlintasan sebidang dan melakukan perawatan permukaan perlintasan pada ruang manfaat jalan kereta api.

Kemudian, Kementerian PUPR membangununderpassatau flyoverpada perlintasan jalan nasional. Sejalan dengan itu, Pemda juga dapat melakukan intervensi yang sama pada jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sesuai kewenangannya.

"Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan, mengingat sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan daerah. Hal ini berbanding lurus dengan rasio panjang jalan di Indonesia, di mana 90,82 persen status jalan di Indonesia merupakan jalan provinsi, kabupaten, dan kota," ucap Menhub.

Ia pun mengapresiasi FGD yang diselenggarakan oleh BKT bersama para pemangku kepentingan terkait tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang.

Sementara itu, Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan FGD tersebut mengambil tema "Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) Dalam Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan Pada Perlintasan Sebidang melalui Penguatan Peran Pemerintah Daerah".

Pelaksanaan FGD bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi, permasalahan, dan penanganan perlintasan sebidang di tanah air.

"Pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan gambaran terkait program kerja dan rencana aksi dari beberapa kementerian dan lembaga perihal penanganan di perlintasan sebidang," ujar Robby.

Dalam kesempatan itu, turut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang "Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan".

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dan Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum.

Baca juga: Menhub harap kehadiran Biskita Trans Bekasi optimalkan angkutan massal

Baca juga: Menhub pastikan distribusi logistik berjalan lancar selama Ramadhan

Baca juga: Menhub sebut progres pembangunan Bandara IKN sesuai rencana

Baca juga: Menhub apresiasi pengembangan pesawat N219 dan Vela Alpha oleh PT DI
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot 100 di awal

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
joss777
situs slot terbaru
bangsatogel
logikaqq
bonus new member 200
gacor 8800
gajian123 situs slot
jon4d togel
genting138
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjol legal ojk 2022 cepat cair
Bab 2 bo gacor slot
Bab 3 pinjol ojk cepat cair
Bab 4 slot resmi dunia
Bab 5 link ratu slot
Bab 6 asik slot
Bab 7 pinjam 100 ribu
Bab 8 situs slot gampang menang
Bab 9 555 slot
Bab 10 logo kakek zeus
Bab 11 link slot terpercaya di indonesia
Bab 12 bunga cicilan kredivo
Bab 13 voucher megaxus
Bab 14 cara dapat uang langsung masuk rekening
Bab 15 slot online cepat menang
Bab 16 studiobet78
Bab 17 voucher tri 10 ribu
Bab 18 cara dapat uang 10 juta dengan cepat
Bab 19 bola gacor slot
Bab 20 jam gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6668bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Kiamat Pembunuh

agen asia 88 slot
Dirut: Bulog SIAGA bagian dari SPHP guna menstabilkan harga beras
Ilustrasi - Masyarakat mengantre Program Bulog SIAGA. ANTARA/HO-Humas Bulog
Untuk menjaga stabilisasi harga beras, Bulog juga menyiapkan Program Bulog SIAGA sebagai bagian dari program SPHP
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa Program Bulog SIAGA (akSI Amankan harGA) yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan bagian dari program beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Untuk menjaga stabilisasi harga beras, Bulog juga menyiapkan Program Bulog SIAGA sebagai bagian dari program SPHP,” kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Bayu menyampaikan Program Bulog SIAGA merupakan inisiasi Perum Bulog yang melakukan penjualan langsung beras SPHP ke konsumen di lokasi yang terjangkau guna menjaga atau menstabilkan harga beras di pasaran.

Ia mengatakan kegiatan itu merupakan respon konkret Bulog terhadap keresahan masyarakat yang secara umum terdampak dengan adanya fenomena kenaikan harga beras yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Pelaksanaan program tersebut diutamakan di pemukiman padat penduduk yang langsung menyasar konsumen akhir seperti rumah susun (rusun), kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan lainnya.

Lebih lanjut Bayu mengatakan Program Bulog Siaga menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi langsung penyediaan komoditi kepada konsumen langsung.

“Hampir seluruh kelurahan di DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi tempat pelaksanaan Bulog SIAGA. Total titik penjualan telah mencapai 52 titik di DKI Jakarta dan Jawa Barat dan akan ditingkatkan hingga 100 titik,” jelas Bayu.

Bayu menegaskan bahwa kehadiran Bulog di tengah-tengah masyarakat sebagai perpanjangtanganan pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dengan menyediakan komoditi pangan. Meski begitu, Program Bulog SIAGA akan dilaksanakan tergantung kebutuhan dari masyarakat.

“Melalui Bulog SIAGA masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh komoditi pangan murah. Tapi bila stok sudah cukup dan harga sudah normal kembali, program SIAGA akan disetop. Artinya kita melihat kebutuhan. Jika kembali dibutuhkan, kita akan gelontorkan kembali," ucap Bayu.

Bayu menambahkan saat ini Bulog menguasai 1,3 juta ton beras mampu memenuhi kebutuhan penyaluran beras SPHP yang disalurkan ke pasar induk, pasar tradisional dan ritel modern.

“Penyaluran beras SPHP melalui lebih dari 26 ribu warung dan kios di pasar-pasar serta outlet binaan di lokasi yang terjangkau konsumen. Kami akan terus menambah kerjasama dengan pengecer sehingga titik penjualan tersebar lebih luas mendekati. Sampai akhir Februari beras SPHP sudah disalurkan sekitar 352 ribu ton,” tutur Bayu.

Stok beras Bulog, lanjut Bayu, juga mampu untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) 10 kg secara gratis yang ditujukan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat se-Indonesia yang direncanakan hingga Juni 2024.

“Realisasi penyaluran bantuan pangan CBP selama dua bulan yakni Januari sampai Februari 2024 sudah ada 330 ribu ton,” kata Bayu.

Baca juga: DKI buka program Bulog SIAGA untuk jaga ketersediaan pangan
Baca juga: Bulog gelontorkan pangan murah ke masyarakat lewat "Bulog SIAGA"

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

www maxwin slot
Kemenperin fasilitasi kebutuhan produk lokal di IKN
Kementerian Perindustrian mendirikan pameran belanja produk dalam negeri salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Pameran Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, (4/3/2024) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN
Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi kebutuhan produk lokal/ buatan anak bangsa di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pameran yang mempertemukan produsen dan pemilik anggaran di Denpasar, Bali, 4-7 Maret 2024.

“Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin.

Menurut dia, fasilitasi itu sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah pusat baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih besar dialokasikan untuk substitusi produk impor menjadi produk dalam negeri.

Ada pun pembangunan di IKN yang saat ini sedang masif dilaksanakan membutuhkan logistik termasuk sejumlah kebutuhan kementerian/lembaga pusat dan daerah termasuk BUMN di IKN.

Sejumlah produk buatan anak bangsa yang dipamerkan itu di antaranya kebutuhan untuk konstruksi misalnya semen, besi dan baja, keramik, alat kantor hingga alat kesehatan.

Pameran kebutuhan produk dalam negeri untuk IKN khusus didirikan selama ajang business matching antara pemilik anggaran dengan produsen tersebut di gedung konvensi The Meru, Sanur.

Stan IKN itu merupakan salah satu dari 182 stan dari 18 klaster industri yang mengikuti pameran dan produknya sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ukuran stan IKN tersebut paling besar di antaranya stan lainnya yakni mencapai sekitar 9x9 meter yang berdiri di dekat ruang tunggu VIP gedung the Meru.

“Oleh karena itu kami lakukan sejak awal seperti ini agar kita tahu dari mulai perencanaan sudah bisa diketahui berapa besar barang yang diperlukan,” katanya.

Untuk itu, Kemenperin menekankan peserta pameran memastikan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi pembuatan produk hingga informasi terkait produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran (pemerintah/BUMN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan IKN, Kalimantan Timur pada Jumat (1/3) yang kemajuan pembangunannya sudah mencapai 74 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan dapat difungsikan pada Juni 2024 dan dapat digunakan pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Selain itu, sejumlah instansi termasuk BUMN juga mulai membangun gedung di kawasan IKN.


Baca juga: Kemenperin identifikasi Rp1.200 triliun potensi belanja produk negeri
Baca juga: Asmindo dukung penggunaan mebel dalam negeri untuk IKN
Baca juga: Menperin targetkan 95 persen proyek BUMN gunakan produk domestik

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

rajabola99
Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Erha mengembara di dunia lain

kta kilat
Tim SAR temukan wisatawan yang tenggelam di Curug Cimedang Tasikmalaya
Petugas mengevakuasi korban yang tenggelam di Curug Cimedang, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (3/3/2024). (ANTARA/HO-Relawan Bencana)
Tasikmalaya (ANTARA) - Tim SAR gabungan menemukan wisatawan asal Kabupaten Bandung yang tenggelam saat berenang di Curug Cimedang, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dalam keadaan meninggal dunia untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit Tasikmalaya, Senin.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Nuraedidin membenarkan seorang warga Bandung yang dilaporkan tenggelam di Curug Cimedang, Minggu (3/3) petang, sudah ditemukan petugas SAR gabungan pada Senin (4/3) dini hari.

"Korban tadi malam jam dua dini hari sudah ditemukan," kata Nuraedidin.

Ia menuturkan korban diketahui bernama Irpan (30) warga Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu rombongan wisata religi berziarah ke makam keramat di daerah itu.

Usai berziarah, kata dia, korban dan sejumlah rekan-rekannya berenang di sekitar Curug Cimedang. Namun saat berenang korban tidak muncul ke permukaan, kemudian rekan korban meminta bantuan warga yang selanjutnya dilakukan pencarian.

Baca juga: WNA Australia tenggelam saat berselancar di Pantai Grajagan Banyuwangi

Baca juga: SAR temukan korban tenggelam terseret arus sungai di Bandara Kalteng

"Dia pas mandi enggak muncul, kemarin kejadiannya, dan langsung dicari," katanya.

Ia menyampaikan kondisi cuaca yang saat ini sedang musim hujan perlu diwaspadai berbagai ancaman bahaya di alam terbuka, termasuk harus mewaspadai bahaya berenang di sungai.

"Jangan sembarangan berenang, harus diwaspadai," katanya.

Proses pencarian tersebut melibatkan unsur Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Tagana, sukarelawan bencana, dan masyarakat yang turun ke lokasi untuk mencari korban.

Korban akhirnya berhasil ditemukan kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah SMC Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, sebelum dibawa ke rumah duka di Bandung.

Baca juga: Seorang remaja tenggelam, terseret arus Sungai Way Galih Lampung

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

slot demo gacor 500x
Windi Purnama dituntut 4 tahun penjara dalam kasus BTS 4G
Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya
Jakarta (ANTARA) - Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dituntut pidana penjara selama 4 tahun terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020–2022.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Windi Purnama dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan," ucap jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin.

Selain itu, Windi Purnama juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana selama 6 bulan kurungan penjara.

Menurut jaksa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Sebagaimana dakwaan kedua subsider,” kata jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan, yakni yang bersangkutan diyakini terbukti menikmati hasil tindak pidana sebesar 3.000 dolar AS dan Rp700 juta.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah Windi Purnama belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, serta bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit.

"Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya," sambung jaksa.

Baca juga: Windi Purnama didakwa lakukan TPPU dalam kasus korupsi BTS 4G
Baca juga: Kejagung tetapkan Sadikin Rusli sebagai tersangka korupsi BTS 4G

Pada perkara ini, Windi didakwa melakukan TPPU bersama dengan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif, dan mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak.

Jaksa menjelaskan bahwa Windi atas arahan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Anang Achmad Latif mengumpulkan uang sejumlah Rp243 miliar dari biaya komitmen (commitment fee) pengerjaan proyek BTS 4G.

"Bahwa terhadap uang-uang yang diterima oleh terdakwa Windi Purnama tersebut, selanjutnya terdakwa Windi Purnama mentransfer atau mengalihkan uang-uang tersebut atas arahan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Anang Ahmad Latif," imbuh jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16 November 2023).

Selain mengalirkan uang, Windi Purnama juga disebut menerima uang. Rinciannya adalah Rp200 juta dan 3.000 dolar AS dari Irwan Hermawan serta Rp500 juta dari Irwan Hermawan melalui Direktur PT Waradhana Yusa Abadi Steven Setiawan Sutrisna.

"Selanjutnya uang yang diterima tersebut untuk membayar cicilan rumah setiap bulan yang berlokasi di BSD Tangerang Selatan, untuk keperluan sehari-hari dan biaya hidup selama terdakwa tinggal di Manila, Filipina selama Februari 2023 sampai dengan Mei 2023," ucap jaksa.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

168 situs
BPSDM Perhubungan persiapkan tenaga terampil bidang transportasi darat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah  menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pemberdayaan Masyarakat (DPM) secara gratis bagi masyarakat wilayah Kalimantan Barat , di Mempawah. ANTARA/HO-BPSDM Perhubungan.
Kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif, yang mana kegiatan DPM ini merupakan kesempatan yang baik untuk masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang tentu bermanfaat untuk menunjang kegiatan masyarakat bidang transportasi.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah, Kalimantan Barat, berkomitmen untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga terampil bidang transportasi darat.

Untuk itu, kata Kepala Bidang Pelatihan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Farida Makhmudah, BPSDM Perhubungan melalui BPPTD Mempawah menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pemberdayaan Masyarakat (DPM) secara gratis bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif, yang mana kegiatan DPM ini merupakan kesempatan yang baik untuk masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang tentu bermanfaat untuk menunjang kegiatan masyarakat bidang transportasi," kata Farida dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Unhas dan Kemenhub kerja sama peningkatan SDM transportasi

Menurut Farida, diklat ini memiliki tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab di sektor transportasi, meningkatkan pelayanan publik atas jasa transportasi, meningkatkan keterampilan masyarakat untuk membantu mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi, serta menjaga keselamatan dan keamanan transportasi.

“Saya berharap dengan pelaksanaan DPM ini, dapat memberikan dampak yang baik serta dapat membantu dalam peningkatan kinerja dan keselamatan transportasi dan sekaligus berkontribusi positif bagi peningkatan sektor ekonomi di wilayah Kalbar” katanya.

Kepala BPPTD Mempawah, Arif Kurniawan menjelaskan bahwa diklat ini merupakan kerjasama antara pihaknya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Provinsi Kalimantan Barat.

“Kegiatan diklat ini dilaksanakan terdiri atas dua jenis diklat yaitu enam Angkatan Diklat Kecakapan Awak Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 150 orang peserta dan Diklat Pengelasan Dasar dua Angkatan sebanyak 50 orang peserta yang seluruhnya berasal dari masyarakat di lingkungan Kalimantan Barat,” katanya.

Baca juga: Kemenhub siapkan 18 stasiun kereta api layani mudik motor gratis

Dijelaskan Arif bahwa Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan selama satu minggu terdiri dari pembelajaran teori dan praktek dengan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya.

“Untuk itu kami di BPSDMP khususnya di BPPTD Mempawah hadir untuk mendidik putra putri bangsa, masyarakat umum khususnya di sekitar Kalimantan agar memiliki kompetensi dan menjadi tenaga-tenaga yang produktif,” katanya.

Pada diklat yang bertujuan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kompetensi khususnya di bidang transportasi darat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dan Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan DPM yang dilaksanakan di BP2TD Mempawah pada 4-8 Maret 2024 memiliki jumlah peserta sejumlah 200 orang yang terdiri dari 150 orang peserta Diklat Kecakapan Awak Kapal ASDP dan 50 orang peserta Diklat Pengelasan Dasar.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024