slot yang kasih maxwin

Guizhou Fengyun

sdy paito warna angkanet

Menkes: RI bagian program regulasi vaksin di Asia Pasifik******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terlibat dalam program regulasi vaksin Asian Development Bank (ADB Vaccine Regulation Project) di kawasan Asia Pasifik.

Menkes Budi melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes di Jakarta, Sabtu, mengatakan program regulasi vaksin ini bertujuan untuk mendapatkan akses produk vaksin yang aman, berkhasiat, dan berkualitas.  

"Sistem regulasi farmasi memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat," katanya.

ADB Vaccine Regulation Project diinisiasi oleh Duke-NUS Center of Regulatory Excellence (CoRE) yang berkolaborasi dengan Health Sector Group dari Asian Development Bank (ADB).

Program ini fokus pada penguatan sistem regulasi dan faktor regulasi dalam pembuatan vaksin yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan ilmiah serta kebijakan yang diterapkan sepanjang siklus produk.  

Budi mengatakan penilaian, perizinan, pengendalian, dan pengawasan obat-obatan merupakan tantangan besar bagi tata kelola nasional. Sebab, pesatnya perkembangan industri farmasi berimbas pada peningkatan jumlah produk baru, permasalahan kualitas yang kompleks, dan permasalahan teknis baru.

“Kita harus mengambil langkah terobosan untuk mencapai ketahanan vaksin, termasuk berkolaborasi, menghubungkan, mengintegrasikan, dan meningkatkan seluruh sumber daya dalam pengembangan, produksi, dan kapasitas pengiriman vaksin,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Director of the Centre of Regulatory Excellence (CoRE) at the Duke-National University of Singapore Medical School (Duke-NUS) Prof John CW Lim dalam agenda pertemuan stakeholdersprodusen vaksin Indonesia dengan Duke-NUS di Hotel Westin, Jakarta, Jumat (26/1), mengapresiasi upaya Indonesia menjamin keberlanjutan ekosistem vaksin.

“Kami kembali untuk bertemu dengan pemangku kepentingan di bidang manufaktur vaksin di Indonesia untuk lebih memahami peluang dan tantangan dalam pengembangan manufaktur vaksin dan penguatan sistem regulasi di Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan misi CoRE adalah mempromosikan secara efektif keunggulan regulasi melalui peningkatan kapasitas regulasi dan inovasi kebijakan produk kesehatan dan sistem kesehatan di Asia Pasifik dan di tingkat global.

“Saya ingin menegaskan kembali betapa senangnya kami bisa kembali berada di Jakarta untuk membangun kemitraan yang sudah ada dan menjajaki kolaborasi baru untuk memperkuat sistem peraturan tingkat lanjut dan untuk mempromosikan inovasi kebijakan kesehatan,” katanya.

Lim menilai sangat penting untuk membentuk cara-cara yang berkelanjutan dan praktis dalam memajukan strategi dan kebijakan sistem kesehatan. Hal ini baik untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Director Human and Social Development Sector Office Sectors Group (SG) Asian Development Bank Dr Patrick L. Osewe mengatakan dalam produksi terkait vaksin, pihaknya harus fokus pada penguatan regulasi agar mencapai tingkat kemandirian. Karena itu, ADB berinvestasi membentuk kelompok penasihat vaksin regional, yang terdiri atas 12 regulator.

“Kami menyadari bahwa inilah keadaan perekonomian kami saat ini. Kami tidak ingin mengalami apa yang kami alami sebelumnya pada saat pandemi COVID-19, dan kami di sini untuk bekerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Menkes kunjungi tiga rumah sakit Makassar pastikan layanan berkualitas

Baca juga: Menkes apresiasi RSU Haji Surabaya, sukses integrasikan SATUSEHAT

Baca juga: Menkes targetkan RS Vertikal Surabaya jadi "super hub" layanan kanker

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

badai jenius

ijobet

Diperiksa KPK, Wabendum Timnas AMIN yakin penyidik profesional******

Merasa politik? Saya no comment (tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv yakin tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap profesional memeriksa dirinya terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rajiv, usai diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah, Selasa, mempersilakan masyarakat menilai apakah pemeriksaan terhadap dirinya bernilai politis atau tidak.

"Merasa politik? Saya no comment(tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional. KPK profesional, kita doakan, insya Allah," ujar Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Rajiv diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Ia mengaku dicecar dengan sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik. "Terkait ini di luar biodata ada berapa, ya? Ada 10 kali, ya," ucap Rajiv.

Rajiv sebelumnya telah dipanggil oleh KPK pada Jumat (26/1). Akan tetapi, ia berhalangan hadir pada saat itu.

Baca juga: SYL dicecar enam pertanyaan terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL

"Jadi di-reschedule-kan (dijadwalkan ulang, red.) hari Selasa karena ada halangan. Sebagai warga negara, kita hadir. Ada beberapa poin yang ditanya oleh tim penyidik, sudah kita jelaskan, sejelas-jelasnya," ucap dia.

KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sarjana Shenwu

agen asia slot

Bawaslu Jabar cecar Emil dengan 30 pertanyaan terkait pelanggaran******

Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat melakukan pemeriksaan Ketua TKD Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Jabar, Ridwan Kamil (Emil), dengan mencecar 30 pertanyaan terkait pelanggaran pemilu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat Syaiful Bachri mengatakan Ridwan Kamil dihadirkan dengan kapasitas sebagai terlapor guna menindaklanjuti pelaporan dengan register 001 dan 002 yang telah masuk ke mereka terkait aktivitas dalam Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya.

"Total sekitar 30 pertanyaan diajukan terkait selama kehadiran Emil di kegiatan Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya tersebut," kata Syaiful di Kantor Bawaslu Jabar, Senin.

Setelah ini, kata Syaiful, pihaknya bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) akan melakukan proses lebih lanjut guna merampungkan permasalahan ini.

"Kalau perlu, nanti dimintakan pemeriksaan oleh ahli, karena memang kontennya berkaitan dengan video. Setelah ini kita akan evaluasi, apakah sudah cukup pemeriksaan atau masih membutuhkan keterangan lain," ucapnya.

Baca juga: RK apresiasi langkah Bawaslu Jabar periksa dirinya terkait pelanggaran
Baca juga: Bawaslu Tasikmalaya dalami dugaan pelanggaran kampanye Ridwan Kamil

Dia menambahkan ada dua dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti yakni sawer uang dan kedua melibatkan BPD. Jika terbukti melanggar maka Ridwan Kamil akan dikenakan Pasal 280 ayat 1 tentang tindak pidana pemilu.

"Tentunya akan kita buktikan. Apakah kegiatan itu kampanye atau bukan. Sesuai Perbawaslu Nomor 7, kita memiliki waktu 7+7 (14 hari kerja) dan di pekan ini akan kita selesaikan perkara 001 dan 002 ini," ucapnya.

Selain Ridwan Kamil, Bawaslu Jabar juga telah memanggil lima saksi, yakni panitia pelaksana, Ketua PABDSI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Umum PABDSI pusat, saksi dari berkas laporan.

"Kita belum menyatakan apapun karena proses sedang berjalan. Nanti kita nilai, apakah ada unsur kampanye atau bukan," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu Jabar telusuri dugaan pelanggaran kampanye oleh Ridwan Kamil

Sebelumnya, Ridwan Kamil dilaporkan karena diduga melakukan kampanye dan politik uang pada acara Jambore Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di Kecamatan Cipatujah, Sabtu (13/1)

Ada dugaan pelanggaran netralitas ASN di masa tahapan kampanye dari viralnya video berdurasi 88 detik itu, di mana Ketua TKD Prabowo-Gibran Jabar, Ridwan Kamil menggunakan atribut khas pasangan calon (paslon) pada kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam rekaman video, ada dugaan Ridwan Kamil meneriakkan presiden sebanyak tiga kali yang disambut massa dengan nama Prabowo.

Tak sampai di situ, sambil merogoh saku celana memberikan sejumlah uang kepada warga yang berjoget. Rekaman video yang viral inilah menjadi bahan melaporkan terkait dugaan pelanggaran pemilu 2024.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Ciptakan kerajaan besar

slot online pasti menang

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM******

Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bai Yeyi

erek 4d bergambar

Kemendikbudristek: Pendidikan usia dini harus menyenangkan******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek, Iwan Syahril menegaskan pendidikan bagi anak-anak usia dini harus berlangsung secara menyenangkan, sehingga memunculkan rasa cinta mereka pada belajar.

“Kita ingin anak-anak sejak PAUD dan SD kelas 1 dan 2 memiliki rasa cinta terhadap belajar. Belajar adalah sesuatu yang mereka rindukan. Bukan hal yang menakutkan,” katanya dalam Sosialisasi Penguatan Implementasi Transisi PAUD ke SD 2024 di Jakarta, Selasa.

Iwan menuturkan apabila anak-anak sejak usia dini memiliki rasa cinta dan nyaman terhadap kegiatan belajar, mereka akan memiliki fondasi yang baik dan kuat untuk bisa menyambut masa depan lebih cerah.

Baca juga: Kemendikbudristek apresiasi Bunda PAUD kawal transisi bahagia ke SD

Menurutnya, pembelajaran yang berlangsung menyenangkan bagi anak-anak akan membuat mereka memiliki nilai-nilai pribadi yang baik, mulai dari sisi agama, budi pekerti, bersosialisasi, komunikasi, meregulasi emosi, hingga motorik.

Oleh sebab itu, Kemendikbudristek pada tahun lalu mengeluarkan gerakan Merdeka Belajar Episode ke-24 bertajuk "Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan" dan kini telah diimplementasikan oleh lebih dari 504 kabupaten/kota di Indonesia.

Salah satu kebijakan dari gerakan tersebut adalah menghapuskan tes membaca, menulis, dan menghitung (calistung) ketika anak-anak PAUD mendaftar untuk masuk ke jenjang SD.

Iwan mengatakan proses pembelajaran yang menyenangkan, bahkan yang disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan masing-masing siswa akan memicu mereka untuk memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga membentuk pribadi yang berpikir kritis.

“Jadi, harapan kami guru kelas 1 dan kelas 2 tidak bingung kalau anaknya tidak bisa calistung. Tetapi, secara holistik melihat tumbuh kembang anak di enam kemampuan fondasi,” katanya.

Ada enam kemampuan fondasi pada anak usia dini yang ingin dibentuk melalui kebijakan ini, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi, serta kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar.

Kemudian, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri, serta pemaknaan belajar yang menyenangkan dan positif.

Baca juga: Kolaborasi menjadikan gerakan Transisi PAUD ke SD lebih bermakna

Baca juga: Kemendikbud: PAUD fondasi anak jadi pembelajar sepanjang hayat

Ia menambahkan apabila para guru bingung dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini, guru bisa menggunakan Kurikulum Merdeka.

Di dalam Kurikulum Merdeka sudah mengasumsikan bahwa anak-anak sebagian belum bisa calistung, sehingga dari buku dan pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan, dan pertumbuhan anak.

“Jika anak belum bisa calistung, tidak apa-apa. Ada anak yang mungkin lebih cepat, ada anak yang lebih lambat. Apalagi tidak semua anak-anak memiliki kesempatan masuk ke taman anak-anak,” kata Iwan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

rentalqq

Kemarin, ledakan RS Semen Padang hingga nomenklatur libur Isa Al Masih******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora Selasa (30/1) kemarin masih menarik untuk disimak, mulai dari ledakan di Rumah Sakit Semen Padang hingga perubahan nomenklatur libur Isa Al Masih menjadi Yesus Kristus untuk penamaan hari libur nasional.

Berikut berita selengkapnya;

- Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan

Pihak Rumah Sakit (RS) Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan belum mengetahui pasti penyebab ledakan yang terjadi di rumah sakit tersebut pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 WIB.

- KLHK ungkap alasan monyet ekor panjang belum masuk satwa dilindungi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan alasan belum menetapkan monyet ekor panjang sebagai satwa dilindungi, karena satwa primata tersebut saat ini belum terancam punah.

- Peneliti UGM: Limbah rumah tangga bisa untuk deteksi COVID-19

Sejumlah peneliti Pusat Kajian Kesehatan Anak Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan air limbah rumah tangga dapat digunakan sebagai sarana deteksi COVID-19 dengan biaya murah.

- Kemendikbudristek: 504 daerah implementasikan Merdeka Belajar ke-24

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan sebanyak 504 kabupaten/kota di Indonesia saat ini telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Episode Ke-24 mengenai transisi PAUD ke SD/MI/sederajat yang menyenangkan.

- Presiden Jokowi ubah nomenklatur libur Isa Al Masih jadi Yesus Kristus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah nomenklatur istilah Isa Al Masih menjadi Yesus Kristus untuk penamaan hari libur nasional. 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024