cara trik main slot olympus

Sangat pemburu

Pembangunan Stasiun KRL di JIS Sudah 30 Persen, Target Rampung 2024******

Pembangunan stasiun kereta rel listrik (KRL) di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, sudah mencapai 30 persen.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan proyek stasiun KRL ini rampung pada April 2024.

"Saat ini sedang kami siapkan stasiun KRL sementara di JIS. Pembangunannya sudah 30 persen," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dikutip Antara, Selasa (4/7).

Ia berharap pembangunan stasiun di dekat JIS ini dapat memperkuat layanan transportasi warga yang ingin menuju stadion tersebut.

Syafrin menjelaskan pembangunan stasiun KRL di kawasan JIS ini terkendala karena harus menunggu pemasangan tutup beton tiang penyangga (pile cap) pembangunan Tol Harbour Road II agar pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) ke lokasi stadion bisa segera dilaksanakan.

"Kami sedang menyiapkan untuk percepatan, tetapi memang ada kendala karena di sana sedang ada pembangunan Tol Harbour Road II. Di mana salah satu pile cap dari tol ini, termasuk yang harus diselesaikan, kemudian barulah kami bisa membangun jembatan penyeberangan orang ke area pejalan kaki di kawasan JIS, khususnya di sisi timur," ucapnya.

Setelah pembangunan tol selesai, kata Syafrin, pihaknya baru dapat membangun JPO yang menghubungkan ke area pejalan kaki di sisi timur JIS.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pembangunan stasiun di dekat JIS masih dalam proses pengerjaan.

"Sedang proses, sedang berjalan. Yang harus dipikirkan pekerjaan bersinggungan dengan pembangunan jalan tol," kata Heru, Senin (3/7) kemarin.

Ia mengatakan akan meninjau JIS pada hari ini bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Serbaguna

Pemudik Iduladha yang Menyebrang dari Pelabuhan Merak Naik 10 Persen******

PTASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat jumlah pemudik libur panjang Iduladha 2023 yang menyebrang Pelabuhan Merakmenuju pulau Sumatera naik sekitar 10 persen. Pada Senin (26/6), jumlah penumpang  37.202 orang, sedangkan besoknya bertambah menjadi 47.494 orang.

"Kenaikan pemudik itu karena liburan panjang Iduladha," kata General Manager ASDP Cabang Merak Suharto di Merak, seperti dikutipAntara, Kamis (29/6).

ASDP menyatakan sudah mempersiapkan berbagai fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung operasional penyeberangan dan pelabuhan.

Menurutnya, ASDP Cabang Merak terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) setempat untuk sarana kapal pada lintasan Merak - Bakauheni. BPTD akan mengoperasikan sebanyak 28 unit kapal selama 24 jam pada liburan panjang Iduladha.

[Gambas:Video CNN]

momok ilmu hitam

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Jasa Marga Catat 182 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek H******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 182.279 kendaraan keluar Jabotabek pada H-2 libur Hari Raya Iduladha 2023 atau naik 43,24 persen dibandingkan lalu lintas normal.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan sngka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). 

"Untuk distribusi lalu lintas keluar Jabotabek yang menuju ke tiga arah, yaitu mayoritas sebanyak 91.205 kendaraan atau 50,04 persen menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 52.889 kendaraan atau 29,02 persen menuju arah Barat (Merak), dan 38.185 kendaraan atau 20,95 persen menuju arah Selatan (Puncak)," kata Lisye dalam keterangan resmi, Rabu (28/6).

"Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, pastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas," ucapnya.

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

1. Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 50.082 kendaraan, naik sebesar 98,28 persen dari kondisi normal.

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 41.123 kendaraan, naik sebesar 57,79 persen dari kondisi normal.

Total lalin keluar Jabotabek yang menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 91.205 kendaraan, naik sebesar 77,72 persen dari lalin normal.

2. Arah Barat (Merak)

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebanyak 52.889 kendaraan, naik 15,13 persen dari kondisi normal.

3. Arah Selatan (Puncak)

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi adalah sebanyak 38.185 kendaraan, naik 27,32 persen dari kondisi normal.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Dishub DKI Ungkap Alasan Naik MRT Tak Bisa Pakai LinkAja Cs******

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjelaskan alasan penumpang MRT tidak bisa lagi menggunakan GoPay, Ovo, Dana danLinkAja untuk pembelian tiket mulai hari ini, Sabtu (1/7). 

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan hingga kini tidak ada  kesepakatan bisnis antara MRT dengan keempat penyedia dompet digital tersebut, sehingga kontraknya tidak diperpanjang per 1 Juli 2023.

"Kondisi ini terjadi karena periode kontrak kerjasama dengan para mitra e-wallet tersebut berakhir dan belum ada kesepakatan/keinginan dari para mitra tersebut untuk memperpanjang kerja sama kembali," kata Syafrin saat dihubungi. 

"Bagi MRT Jakarta maupun masyarakat semakin banyak opsi pembayaran, tentu akan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun kami tetap menghormati keputusan dan pertimbangan dari para mitra e-wallet tersebut," katanya.

Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan karena kebijakan tersebut.

Lihat Juga : Daftar Lengkap Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell dan BP

Syafrin mengatakan saat ini MRT tetap menyediakan beberapa pilihan sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Di antaranya adalah Kartu Jelajah Berganda (multitrip) dan kartu single trip (dapat dibeli di seluruh Stasiun MRT Jakarta) dan JakLingko.

"Kartu uang elektronik keluaran bank: Brizzi, flazz, e-money, tapcash, dan jakcard, dan Kode QR melalui aplikasi MRT-J: AstraPay, i.Saku, dan blu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

harapan yang tak ada habisnya

Potensi Tinggi, Otorita IKN Ajak Pebisnis Kazakhstan Bangun Nusantara******

Para pebisnis yang berasal dari Kazakhstan diajak berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dalam Forum Investasi bertema 'Investing in Indonesia's Future Capital: Smart and Sustainable Forest City Nusantara' di Astana, Kazakhstan pada Selasa (4/7).

Bambang menegaskan, pemerintah Indonesia terus membuka peluang bagi para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan minat investasi, pemerintah pun mempersiapkan sejumlah insentif terbaik, mencakup tax holiday, skema tax deduction, dan lain-lain.

Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menyatakan bahwa investasi di Nusantara mempunyai insentif pajak yang bersaing dan menarik bagi investor, seperti tax holiday berbatas minimum Rp10 miliar dengan tenggat maksimum 30 tahun. Saat ini, batas minimum mendapatkan tax holiday di luar Nusantara adalah Rp100 miliar dengan tenggat maksimum 20 tahun.

Agung menjelaskan, insentif semacam ini juga mencakup super deduction vocation, super deduction R&D, super deduction donation, pajak penghasilan 0 persen bagi UMKM, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, VAT dan pajak penjualan untuk barang mewah, hingga fasilitas kemudahan biaya kepabeanan selama 4-6 tahun.

"Ini semua menjadi lebih menarik (berinvestasi) di Nusantara dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Ini merupakan sikap bagaimana pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa kami mengajak investor berpartisipasi untuk ikut memiliki Nusantara," papar Agung.

Saat ini, setidaknya ada lebih dari 300 proyek investasi yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Berbagai sektor pembangunan Nusantara dinilai dapat menjadi proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan keberlanjutan.

Agung menegaskan, setiap sektor akan dianalisis sesuai kebutuhan pendanaan, mekanisme pendanaan yang akan digunakan, dan legalitas yang menaungi. Misalnya, sektor perumahan dengan peluang investasi paling signifikan.

Perumahan mempunyai estimasi investasi dengan rentang US<句子>,67-1,09 miliar, di mana untuk memenuhi kebutuhan itu akan digunakan skema pendanaan PPP atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan penanggung jawab dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

"Misalnya saja kawasan perumahan yang telah saya sebutkan, sebanyak 130 proyek dengan perkiraan investasi ini berdasarkan nilai tanahnya saja. Jadi jangan sampai salah paham, ini bukan total nilai investasi, tetapi ini hanya dari nilai tanah dan biaya bangunan. Sama halnya dengan area komersial, pusat perbelanjaan, pendidikan jelas menjadi sangat penting, transportasi, kesehatan, dan sebagainya," kata Agung.

Adapun dari ke-12 sektor penting investasi di Indonesia, enam di antaranya adalah sektor prioritas teratas yang berfokus pada investasi jangka pendek dan menjadi infrastruktur dasar pembangunan hingga 2024, yakni sektor energi terbarukan, telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, dan pengolahan limbah.

Sedangkan enam sektor lain adalah sektor prioritas tinggi yang berfokus pada investasi jangka panjang, di antaranya kota praja (township), teknologi, fasilitas kesehatan, infrastruktur komersial, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri.

Bambang menambahkan, pembangunan Nusantara akan dilakukan dalam beberapa tahap hingga tahun 2045. Fase pertama mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas utama di area inti pemerintahan.

Untuk empat fase berikutnya, yang dijadwalkan mulai tahun 2025 hingga 2045, akan mencakup pembangunan transportasi, perumahan, zona komersial, dan sejumlah industri yang lebih luas dan masif.

"Saya harap (forum) ini juga akan memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan hubungan, setidaknya antara dua kota, Astana dan Nusantara," kata Bambang.