voucher vidio com

Dunia pedang pertama

PUPR Kucurkan Rp30,38 T untuk Subsidi Pembelian 230 Ribu Rumah 2023******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) siap mengucurkan Rp30,38 triliun untuksubsidi230 ribu unit rumahdi 2023. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tutur Fitrah.

Fitrah menjelaskan Kementerian PUPR sudah mengucurkan sekitar Rp24 triliun hingga 2022 untuk rumah subsidi. Rinciannya, dana FLPP Rp23 triliun untuk 200 ribu unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.

Pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholderperumahan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

6 Beda Program Kartu Prakerja Dulu dengan Tahun Ini******

Pemerintah mengubah skema Kartu Prakerja 2023 jadi normal sehingga peserta bisa belajar baik secara daring maupun luring.

Skema normal ini akan dimulai pada gelombang ke-48.

Melalui akun instagramnya (@prakerja.go.id), ada enam perbedaan program pada Kartu Prakerja 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut daftar perbedaan Program Prakerja terbaru:

1. Kartu Prakerja bukan lagi program bantuan sosial

Sejak awal dimulai 2020-2022, Program Kartu Prakerja menjalankan misi ganda sebagai program peningkatan kompetensi angkatan kerja dan bantuan sosial. Untuk itu, program ini disebut semi-bansos

Kini, mulai 2023, Program kartu Prakerja hanya akan fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja.

2. Penerima bantuan sosial kini bisa mendaftar Kartu Prakerja

Karena tidak lagi menjadi program semi-bansos, penerima bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan lainnya bisa mendaftar jadi peserta Kartu Prakerja.

3. Nilai manfaat lebih besar

Mulai 2023 total nilai manfaat mencapai Rp4,2 juta. Secara rinci, nilai manfaat itu diperuntukkan bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta, biaya pengganti transportasi dan internet Rp600 ribu, serta insentif pengisian survei Rp100 ribu.

4. Opsi pelatihan luring (offline) dan bauran

Program ini mulai melaksanakan kegiatan luring dan bauran di 10 provinsi untuk tahap pertama. Mereka adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Bali, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara.

[Gambas:Video CNN]

5. Pelatihan online tidak lagi berbentuk video

Pelatihan online pada skema normal akan berbentuk webinar secara langsung, sehingga tidak hanya menampilkan video semata.

6. Standar minimal waktu pelatihan

Sepanjang 2020-2022 waktu minimal pelatihan hanya 6 jam saja. Mulai tahun ini waktu minimal ini ditingkatkan menjadi 15 jam.

"Standar waktu pelatihan menjadi lebih panjang untuk memastikan ilmu yang didapat penerima manfaat betul-betul menyeluruh dan semakin berkualitas," dikutip dari akun @prakerja.go.id, Kamis (19/1).

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Pengamat Wanti******

Pengamat menilai pemerintah perlu memberikan kepastian hukum usai menetapkan delapan sektor yang menjadi prioritas dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia 2023-2035.

Delapan sektor itu terbagi menjadi 21 komoditas, di antaranya mineral batu bara, minyak gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan. Sementara, target investasinya mencapai US5,3 miliar atau sekitar Rp8.234 triliun (asumsi kurs Rp15.100 per dolar AS).

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan prioritas ini sejalan dengan langkah pemerintah memperbaiki ekosistem iklim investasi di Indonesia selama 3-4 tahun terakhir.

Menurutnya, perbaikan ekosistem ini bisa dilakukan dengan memberikan kepastian hukum lewat aturan turunan yang sudah ada.

"Tidak kalah penting sebenarnya turunan dari payung hukum tersebut yang diharapkan investor, tentu payung hukum yang bisa menciptakan iklim investasi stabil," kata Yusuf ketika dihubungiCNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Ia menilai pemerintah juga perlu mempertahankan momentum seperti saat ini. Pasalnya, selama dua tahun terakhir sepanjang pandemi covid-19, nilai investasi Indonesia justru tumbuh.

Meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global, proses pemulihan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan baik.

Yusuf mengungkapkan salah satu cara untuk menjaga momentum ini dengan menciptakan regulasi investasi di berbagai sektor komoditas.

"Hal yang kemudian perlu diperhatikan pemerintah adalah mempertahankan momentum. Aturan turunan dari beragam regulasi yang diciptakan pemerintah menjadi hal yang kemudian ditunggu investor," paparnya.

Selain itu, Yusuf menilai 21 komoditas yang didorong pemerintah untuk mendapat investasi di hilir memang sektor unggulan Indonesia. Salah satunya adalah crude palm oil(CPO) dan cokelat.

Tak hanya itu, Yusuf optimistis langkah hilirisasi ini akan menguntungkan pelaku usaha yang menerima investasi dari luar, dengan asumsi investasi itu mampu memberikan efek berlapis pada sektor ekonomi lainnya.

"Saya pikir Kementerian Investasi sudah memperhitungkan nilai strategis dari komoditas yang ditawarkan ke investor, artinya ada nilai-nilai kepentingan bangsa yang sudah diperhitungkan sebelumnya," tegasnya.

Sementara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan program hilirisasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan. Sebab, menurutnya, saat ini kapabilitas teknologi di dalam negeri tidak menjadi masalah.

"Yang terpenting ada kerja sama investasi dan bantuan pembiayaan murah dari pemerintah," ucar Bhima.

Bantuan pembiayaan itu, menurutnya, bisa melalui bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bunga yang rendah atau syarat pengajuan pinjaman yang mudah.

Bhima menilai pemerintah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Terutama, terkait konektivitas sekolah vokasi dan perguruan tinggi dengan industri di wilayah yang berdekatan dengan pabrik hilirisasi.

Kemudian, ia melihat promosi investasi di dalam dan luar negeri juga perlu difokuskan tidak hanya di sektor jasa.

Meski demikian, Bhima berpandangan tak seluruh komoditas perlu dilakukan hilirisasi, beberapa di antaranya adalah batu bara, minyak, dan gas bumi.

Pasalnya, kebijakan terkait tiga produk ini perlu hati-hati agar tetap sesuai dengan misi net zero emission2060 yang menjadi komitmen Indonesia.

"Selain itu Indonesia pun menerima komitmen pendanaan US miliar dalam kerangka JETP (Just Energy Transition Partnership), untuk mempercepat transisi energi. Sebaiknya untuk produk batu bara, minyak, dan gas tidak masuk dalam program hilirisasi," ucapnya.

Ia juga menyoroti dari 21 komoditas yang paling potensial untuk dilakukan hilirisasi dan sudah berjalan adalah nikel, tembaga, dan bauksit. Sebab, ketiganya terkait erat dengan kebutuhan ekosistem baterai dan kendaraan listrik.

"Sedangkan sawit sejauh ini memang masih olahan primer berbentuk CPO, dan memiliki potensi pengembangan ratusan produk hilir yang bernilai tambah," tutur Bhima.

Sementara, untuk produk kelautan seperti garam, Bhima melihat seharusnya pemerintah bisa mengembangkan agar mampu menutup kebutuhan garam industri, apalagi Indonesia punya garis pantai terpanjang.

Lebih jauh, produk perikanan juga dilihat Bhima memiliki potensi yang sangat besar. Sebab, selama ini lebih banyak ikan dijual mentah. Ia membandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang sudah lebih dulu maju dalam ekspor olahan perikanan.

"Dari komoditas tersebut, sektor sawit, perikanan, garam, nikel, bauksit, dan tembaga bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek," tegas Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Hunyuan

Saingi Malaysia, Zulhas Ingin Bappebti Punya Harga Acuan CPO Sendiri******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri, salah satunya minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN itu menuturkan dalam sidang kabinet pihaknya disinggung terkait patokan harga CPO yang masih bergantung pada Malaysia.

"Yang jelek siapa? Ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia. Loh, Bappebti nya ngapain aja kan gitu," kata Zulkifli.

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

Wong Bersaudara, Pendiri Charles & Keith Kaya Raya Berkat Sepatu******

Masyarakat mungkin sudah tidak asing dengan merek "Charles & Keith". Siapa sangka, jenama yang identik dengan sepatu cantik itu berhasil membuat pendirinya, Charles Wongdan Keith Wong, masuk jajaran orang terkayadi Singapura.

Forbes menempatkan dua bersaudara itu pada posisi ke-40 pada daftar orang terkaya di Negeri Singa pada 2022. Per Sabtu (21/1), total kekayaan mereka mencapai US,04 miliar atau sekitar Rp15,65 triliun (asumsi kurs Rp15.050 per dolar AS).

Kekayaan mereka berasal dari puluhan tahun membesarkan merek yang sempat viral beberapa waktu lalu lantaran seorang remaja mendapat ujaran merendahkan dari sebagian warganet usai menyebut tas "Charles & Keith" sebagai barang mewah.

Beberapa tahun menjalaninya, mereka sadar sepatu yang dijual di toko mereka tak berbeda dengan toko lain karena berasal dari pemasok yang sama. Kondisi itu membuat model sepatu yang bisa dipilih konsumen terbatas.

Akhirnya, pada 1996, Wong bersaudara memutuskan untuk membuka toko sepatu dan aksesoris wanita sendiri di Amara Shopping Centre, Singapura. Mereka mengusung merek "Charles & Keith" yang diambil dari nama depan dua bersaudara itu.

Sang kakak, Charles yang kala itu berusia 22 tahun, bertanggung jawab untuk mengelola bisnis dan penjualan. Ialah yang menjadi wajah pimpinan perusahaan.

Charles Wong merupakan salah satu pendiri dari perusahaan fesyen asal Singapura "Charles & Keith". (Courtesy of Charles & Keith).

Sementara, Keith bertanggung jawab atas desain produk yang mereka jual. Sosoknya jauh dari sorotan media.

Di toko itu, keduanya tak lagi membeli barang dari pedagang grosir. Namun, mereka bekerja sama langsung dengan sejumlah produsen untuk memproduksi sepatu rancangan mereka secara eksklusif.

Artinya, pabrik yang memproduksi "Charles & Keith" dilarang menggunakan desain mereka untuk toko ritel lain. Dengan cara itu, mereka bisa memproduksi sepatu berkualitas dengan model beragam dan harga terjangkau.

Dalam lima tahun, Wong bersaudara sudah memiliki 14 gerai "Charles & Keith" di Singapura dan mencatat penjualan senilai puluhan juta dolar Singapura.

Tak puas sampai di situ, pada awal 2000-an, mereka memutuskan melakukan ekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebelum akhirnya merambah ke Timur Tengah, China, Jepang, Australia hingga Amerika. Dalam melakukan ekspansi mereka menggunakan skema waralaba (franchise).

Di setiap negara, mereka menggandeng mitra agar bisa memasukkan produk mereka ke pasar lokal. Misalnya, di Jepang, mereka menggandeng Onward Holding. Begitu pun di Arab Saudi mereka bekerja sama dengan Alhokair Fashion Retail.

Berkat strategi itu, "Charles & Keith" kini mengoperasikan lebih dari 700 gerai di 37 negara.

"Setiap orang di perusahaan ini bekerja sangat keras, kami tidak bisa pelan-pelan. Kami harus terus berlari," ujar Wong bersaudara seperti dikutip dari laman Forbes.

Charles menyadari memiliki produk yang bagus saja tak cukup apabila tidak ada yang mengenalinya. Karenanya, mereka menyusun strategi pemasaran yang mumpuni.

Perusahaan kerap beriklan di internet, termasuk media sosial, dan memiliki toko online. Sebab, mereka sadar semakin banyak konsumen yang melek teknologi dan gemar berselancar di dunia maya.

Selain itu, mereka mengalokasikan setidaknya 3 persen dari pendapatan tahunan untuk riset pasar dan pelatihan desainer ke berbagai negara agar bisa mengikuti tren terkini.

"Charles & Keith" juga sempat menjadi bagian dari keluarga brand mewah LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton. Pasalnya, pada 2011, lini bisnis investasi LVMH L Capital Asia membeli 20 persen saham "Charles & Keith" senilai lebih dari S juta.

Namun, Charles dan Keith dikabarkan sudah membeli kembali saham mereka dari LVMH yang menaungi sejumlah label fesyen papan atas, termasuk Givenchy dan Dior.

[Gambas:Video CNN]

Era Kitab Para Dewa

Mengenal Dana Haji yang Dikelola BPKH******

Dana haji kini tengah menjadi sorotan setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar biaya yang ditanggung calon jemaah menjadi Rp69 juta di 2023.

Secara rinci, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 diusulkan sekitar Rp98,89 juta per jamaah. Di mana rencananya 30 persen atau Rp29,7 juta berasal dari manfaat dana haji yang dikelola BPKH dan sisanya 70 persen atau Rp69 juta dibayarkan oleh jemaah haji.

Hal tersebut banyak dikritik oleh masyarakat karena naik jauh dibandingkan 2022. Tahun lalu, jamaah haji hanya perlu membayar sekitar Rp39,8 juta.

Lalu apa sebenarnya Dana Haji yang dikelola BPKH?

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Adapun pengelola dana haji adalah BPKH yang dibentuk pemerintah pada 2017 lalu.

Dalam mengelola keuangan itu, BPKH diberikan kewenangan memanfaatkan dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Dari laporan keuangan BPKH per akhir 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang Rp158,79 triliun.

[Gambas:Video CNN]