situs slot terpercaya mudah menang

Dua puluh tahun angin musim semi

situs slot77 login

Kantor Kementerian PUPR di IKN mulai dibangun pada bulan ini******

Kalau terkait groundbreaking di luar investasi yang saya tahu yang siap adalah kantor Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengatakan pembangunan kantor Kementerian PUPR di Nusantara, Kalimantan Timur dimulai pada bulan ini.

"Kalau terkait groundbreakingdi luar investasi yang saya tahu yang siap adalah kantor Kementerian PUPR," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat.

Danis mengatakan,kantor Kementerian PUPR yang dibangun di IKN terdiri dari dua wingyakni wing1 dan wing2, yang berarti terdapat dua paket kontrak di mana untuk paket kontrak wing2 sebesar Rp1,3 triliun dan paket kontrak wing1 sebesar Rp640 miliar.

Pembangunan kantor Kementerian PUPR tersebut ditargetkan selesai secara bertahap pada Agustus dan Desember tahun ini.

"Pada prinsipnya kalau kantor kita sudah ada di Gedung Kemenko yang bersifat sharing office, sedangkan kantor Kementerian PUPR yang dibangun sebagai pendukung," ujar Danis.

Pembangunan kantor Kementerian PUPR di IKN tersebut berlokasi dekat dengan kawasan Istana Negara.

"Presiden RI mengatakan bahwa pada Februari ini akan ada groundbreaking, tapi untuk saat ini tanggal berapanya saya belum mendapatkan kabar lagi," kata Danis.

Sebagai informasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan groundbreakingmendatang di IKN diikuti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama sejumlah bank.

menargetkan investasi pada tahun ini sebesar Rp100 triliun, investasi tersebut bisa publik dan swasta. Investasi publik tersebut bisa berasal dari BUMN hingga lembaga non-pemerintah.

Sementara total investasi publik dan swasta yang masuk ke IKN dari tahun lalu hingga groundbreakingkeempat pada Januari 2024 sekitar Rp47,5 triliun.

Sedangkan untuk investasi yang berasal hanya dari swasta sekitar Rp35,9 triliun yang sudah dilakukan groundbreakingdan sekarang berproses.

Baca juga: Kementerian PUPR: Progres 12 tower Rusun ASN di IKN di atas 30 persen
Baca juga: BRIN: IKN kemungkinan besar berlanjut pascapemilu 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Raja Laut Terkuat

kumpulan situs slot tergacor

KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima******

Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat masih mengkaji kemungkinan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menyusul insiden perusakan dan pembakaran kotak suara yang terjadi saat  penghitungan suara legislatif pada Rabu malam (14/2).

Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid mengatakan kemungkinan PSU bisa saja dilakukan, namun sebelum memutuskan hal tersebut maka pihaknya membutuhkan laporan yang komprehensif terkait peristiwa yang terjadi

"PSU bisa saja tapi kita harus dapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu, tentu kita lihat prosesnya," kata Khuwailid di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syaratnya, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai UU Nomor 7 tentang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kita akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan," terangnya.

Khuwailid menjelaskan kasus yang terjadi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ini sebetulnya akibat ada pihak (tim calon legislatif) yang kalah saat proses penghitungan suara dan tidak menerima, kemudian melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara.

"Informasi yang kita dapatkan meminta dilakukan penambahan suara kepada KPPS, tapi keinginan itu tidak bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan yang berujung pada pembakaran terhadap beberapa kotak suara," ujar Khuwailid.

Menurutnya, eskalasi pertama kali berasal dari Desa Parado Wane yang kemudian bergeser dan meluas ke Desa Parado Rato dan Panca dan Mere.

"Saat ini situasinya sudah reda sejak Rabu malam pukul 23.30 Wita, berkat kesigapan aparat Polri dan TNI dan Bawaslu dan KPU kabupaten kerja sama untuk amankan situasi. Seluruh logistik pemilu yang masih aman sudah dipindahkan ke KPU Kabupaten Bima," ujarnya.

Dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara yang berisi surat suara yang dirusak dan dibakar. Sementara, untuk pelakunya sebanyak dua orang dan saat ini sudah diamankan Polres Kabupaten Bima.

"Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya," ucap Khuwailid.

Oleh karena itu, belajar dari kasus Kecamatan Parado, kata Khuwailid, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.

"Mudahan-mudahan dari kasus ini kita semua semakin bisa antisipasi seluruh potensi yang ada terhadap ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berproses," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Cermin iblis serba bisa

nama nama situs slot online

KLHK ungkap pencapaian deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan RI******

... beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan ... salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto memastikan pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor kehutanan yang tidak hanya menekan laju deforestasi tapi juga pemanfaatan hutan berkelanjutan.

"Atas langkah kerja yang telah ditempuh oleh pemerintah, sebagai contoh beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan dapat diturunkan menjadi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, yang salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia selama ini," kata Dirjen PHL KLHK Agus saat membuka seminar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data KLHK per Januari 2024, deforestasi neto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu hektare. Jumlah itu memperlihatkan penurunan jika dibanding periode 2020-2021 yang mencapai 113,5 ribu hektare.

Deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996 sampai 2000 sebesar 3,5 juta hektare per tahun, sementara periode 2002-2014 tercatat 0,75 juta hektare per tahun. Titik terendah laju deforestasi tercapai pada 2022 sebesar 104 ribu hektare.

Baca juga: KLHK kaji metodologi deforestasi Global Forest Watch
 

Selain konservasi dan pengurangan deforestasi, lanjutnya, pemerintah terus melakukan transformasi dalam konteks pemanfaatan hutan, salah satunya lewat skema multiusaha kehutanan yang berfokus tidak hanya pada produksi kayu tapi pengelolaan hutan berbasis lanskap.

Multiusaha kehutanan merupakan implementasi dari sistem pemanfaatan hutan yang terintegrasi yang mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui berbagai usaha kehutanan baik berupa produk maupun jasa lingkungan.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memperluas akses pemanfaatan hutan tidak hanya kepada korporasi, tapi juga masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Menurut data KLHK, sampai saat ini telah dikeluarkan 9,642 SK perhutanan sosial yang memberikan 1.288.004 kepala keluarga akses legal untuk memanfaatkan 6,3 juta hektare kawasan hutan tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan pemerintah telah secara nyata mengimplementasikan kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan yang berpihak kepada masyarakat," kata Agus.

Baca juga: Tiga negara kehilangan jutaan hektare hutan setiap tahun
Baca juga: KLHK ingatkan kegiatan ekonomi perlu perhatikan kelestarian ekologi

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

harry potter louis

akun slot tergacor hari ini

Melindungi hutan mangrove di Teluk Youtefa Jayapura dengan strategi 3M******

Jayapura (ANTARA) - Luas hutan bakau atau hutan mangrove di Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua, kini semakin berkurang, sehingga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dari abrasi dan gelombang pasang jika tidak dilakukan upaya pelestariannya. 

Berkurangnya  hutan bakau di Kota Jayapura disebabkan karena beberapa faktor di antaranya pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan bakar. Sekitar  1,3 hektare hutan mangrove gundul, habis ditebang.

Hasil penelitian yang dilakukan Universitas Cenderawasih (Uncen) meyebut telah terjadi penurunan luas hutan mangrove di Teluk Youtefa hingga mencapai 281,12 hektare selama 50 tahun terakhir.

Sejak 2019 aktivitas pembangunan di sekitar hutan mangrove terus meningkat yang diiikuti dengan pembukaan areal hutan mangrove yang dekat  lokasi wisata, tempat usaha serta perumahan warga.

Padahal hutan mangrove memiliki fungsi penting untuk melindungi pantai dari abrasi dan gelombang besar serta menyediakan habitat berbagai biota laut seperti kerang dan ikan.

Saat ini, baik pemerintah maupun TNI-Polri serta masyarakat serta komunitas pencinta lingkungan mulai gencar mengkampanyekan pentingnya hutan bakau di kawasan Teluk Youtefa demi keberlangsungan manusia.

Untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove di Taman Wisata Alam Teluk Youtefa maka Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI intens melakukan sosialisasi sekaligus penanaman pohon mangrove.

BRGM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada Rabu (7/2), dalam rangka Hari Lahan Basah Sedunia, menanam sebanyak 300 bibit pohon mangrove di Teluk Youtefa di lahan 1.000 meter persegi atau 0,1 hektare. Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang bertepatan dengan tanggal 2 Februari lalu itu mengambil tema "Wetlands and Human Wellbeing"  atau Lahan Basah dan Kesejahteraan Manusia. 

Lahan basah dalam arti luas mencakup ekosistem air tawar dan laut serta pesisir seperti semua danau dan sungai, akuifer bawah tanah, rawa dan rawa-rawa, padang rumput basah, lahan gambut, oasis, muara, delta dan dataran pasang surut, hutan bakau dan daerah pesisir lainnya, terumbu karang, dan semua tempat yang dibuat oleh manusia seperti tambak, sawah, waduk, dan tambak garam.

Lahan-lahan tersebut sangat penting bagi manusia dan alam mengingat nilai ekosistemnya, termasuk kontribusinya terhadap lingkungan, iklim, ekologi, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi, dan estetika terhadap pembangunan berkelanjutan maupun kesejahteraan manusia.


Strategi 3 M

Untuk merehabilitasi hutan mangrove, BRGM bersama pihak terkait melakukan berbagai upaya demi kelestarian hutan bakau ini dengan menerapkan strategi 3M, yakni Memulihkan, Meningkatkan dan Mempertahankan.

Memulihkan dan meningkatkan berarti melakukan penanaman sambil menyertakan masyarakat untuk terlibat. Kemudian, mempertahankan  terhadap kondisi yang sudah baik serta melindungi mangrove  dengan membangun alat pemecah ombak di area yang berpotensi terjadi kerusakan.

Strategi 3M menjadi pilihan tepat untuk bagaimana hutan mangrove tetap menjadi 'sabuk pengamanan'  dalam meredam banjir dan abrasi air laut. Strategi ini harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat,  salah satunya dengan membangun kampung mandiri peduli mangrove.

Sejak 2021 BRGM telah melakukan penanaman mangrove di Papua sebanyak 7,45 juta bibit dengan luas lahan 2.669 hektare dan akan terus berkelanjutan, kata Kepala Pengawasan Internal BRGM, Triko Iriandi.

Sementara Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua, Edward Sembiring, menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mendukung pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lainnya.

Dengan demikian, penanaman pohon mangrove merupakan upaya konkret dan strategis dalam mengatasi perubahan iklim, polusi dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati.

Selain itu, pohon mangrove memiliki manfaat multiguna bukan saja bagi manusia tetapi juga semua makhluk hidup dengan menyediakan oksigen dan menjadi tempat penyimpanan karbon dioksida serta berperan penting dalam menjaga emisi gas rumah kaca.

Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan pelestarian alam mulai dari menanam hingga merawat hutan bakau agar tetap tumbuh subur dan produktif guna menjaga keseimbangan ekosistem.

Upaya tersebut harus dilakukan oleh semua pihak mengingat semua manusia memiliki posisi yang sangat penting sebagai garda terdepan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Sebab, keberadaan pohon dan tutupan lahan yang sangat baik akan meningkatkan daya dukung alam dalam mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup.


Nilai ekonomi

Tanaman mangrove memiliki manfaat yang banyak di antaranya sebagai pendukung bagi keanekaragaman hayati, peredam banjir, mencegah abrasi air laut, serta dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Hutan mangrove bisa menjadi tempat wisata dan mencari ikan maupun kerang. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang paling nyaman untuk tempat tinggal, berlindung, berpijah dan mencari makan beberapa jenis mahluk hidup dan organisme, seperti udang, ikan dan kepiting.  

Oleh karena itu, jajaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengajak masyarakat di daerah tersebut untuk menanam pohon mangrove, menjaga dan melestarikannya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Jan Ormuseray menilai penting untuk menanam pohon mangrove di sepanjang Pantai Holtekamp yang masuk dalam kawasan wisata di Teluk Youtefa.

Teluk ini sangat terkenal dengan potensi pemandangan alam laut yang indah, sehingga pada 1996 kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 714/Kpts-II/1996, dengan luas 1.675 hektare.
 
Sebagai taman wisata alam sangat penting untuk dijaga kelestarian alamnya. Sebab, salah satu potensi sumber daya alam yang terdapat di kawasan Teluk Youtefa adalah hutan mangrove yang berada di beberapa kampung, antara lain Tobati, Enggros, Nafri dan Entrop.

Terkait dengan hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura diharapkan memiliki regulasi yang jelas terkait tata ruang di kawasan tersebut. Tata ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang. 
 

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

air bet88

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas KPPS saat bertugas mengawal pemilu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ke depan, Bamsoet meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.

Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.

Dirinya turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.

"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tuturnya.

Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan mempercepat pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS serta petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.

Pasalnya, menurut dia, para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut.

Baca juga: Dua anggota kpps di Makassar meninggal diduga kelelahan

Baca juga: Seorang KPPS di Kendal meninggal saat penghitungan suara Pemilu 2024

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Archon misterius

gacor669

Web KPU sarana pengecekan hasil Pemilu 2024******

Semarang (ANTARA) - Untuk mengetahui hasil perolehan suara peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masyarakat bisa mengakses web KPU dengan mengeklik infopemilu.kpu.go.id, kemudian mencocokkan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Dengan fasilitas yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), publik akan tahu apakah hasil hitungan suara Pemilu 2024 di TPS, Rabu (14 Februari 2024), sudah masuk dalam sistem atau belum, kemudian apakah sudah sesuai.

Pesta demokrasi terakbar sepanjang sejarah kepemiluan pasca-Reformasi ini meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Misalnya, ingin mengetahui hasil hitung suara dan rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tinggal klik "lihat" muncul diagram lingkar yang menunjuk perolehan suara ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pada pemilu tahun ini terdapat tiga peserta pilpres, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1 (Paslon 01), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 (Paslon 02), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3 (Paslon 03).

Progres hasil hitung suara Pilpres 2024 hingga Kamis pukul 09.00 WIB, baru 337.602 TPS (41,01 persen) dari total 823.236 TPS yang memberi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Formulir Model C1-PPWP).

Untuk sementara, Paslon 01 meraih 5.459.425 suara (24,55 persen), Paslon 02 mendapatkan 12.476.925 suara (56,11 persen), dan Paslon 03 memperoleh 4.300.835 (19,34 persen).

Publik jika ingin mengetahui perolehan di TPS masing-masing, tinggal klik nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan nomor TPS.

Tidak hanya hasil penghitungan suara pasangan calon, tetapi juga hasil penghitungan Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Tinggal pilih "PILEG DPR", "PILEG DPRD PROVINSI", "PILEG DPRD KAB/KOTA", dan "PEMILU DPD" akan menampilkan hasil penghitungan suara. Misalnya, mau melihat hasil pemilu anggota legislatif (pileg) di masing-masing daerah pemilihan (dapil), tinggal pilih DAPIL.

Waspadai serangan DDoS

Namun, sayang begitu pencoblosan surat suara pada Pemilu 2024 pada hari Rabu (14/2) selesai, websiteKPU tidak dapat diakses. Hal ini pun diakui oleh anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos.

Menurut Betty Epsilon Idroos, situs utama KPU memang mengalami serangan siber berupa serangan DDoS (distributed denial of services) dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sampai ratusan juta serangan siber ke situs web tersebut.

Tim Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC lantas berusaha mengakses situs KPU menggunakan akses VPN (virtual private network) dari beberapa negara seperti Singapura, Australia, dan Jepang. Namun, situs tersebut juga tidak dapat diakses.

Pada saat pengecekan konektivitas menggunakan ping, server KPU masih merespons. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha menyimpulkan server dalam kondisi hidup dan terkoneksi ke internet, hanya saja layanan webnya yang tidak dapat diakses meskipun pada saat melakukan port scanning(pemindaian port) ke server KPU port 80 yang biasanya dipergunakan untuk layanan internet terbuka.

Serangan DDoS adalah jenis serangan ketika sejumlah besar permintaan data atau lalu lintas internet dikirimkan secara bersamaan ke sistem atau server target dengan tujuan mengganggu ketersediaan layanan tersebut.

Serangan ini membanjiri sistem target dengan lalu lintas yang tidak valid atau palsu sehingga menyebabkan sistem menjadi overloadatau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah.

Serangan DDoS menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi. Pelaku di balik serangan ini membanjiri situs dengan lalu lintas yang menyimpang sehingga fungsionalitas situs web menjadi buruk atau membuatnya offlinesama sekali. Jenis serangan ini sedang meningkat.

Serangan DDoS, menurut dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Pratama Persadha, memiliki jangkauan yang luas, bahkan menargetkan semua jenis industri dan perusahaan dengan semua ukuran di seluruh dunia, seperti permainan, e-niaga, dan telekomunikasi.

Serangan DDoS merupakan beberapa ancaman siber yang paling umum. Namun, dapat berpotensi membahayakan bisnis, keamanan daring (online), penjualan, dan reputasi pengguna. Serangan ini sering pula untuk menyerang sistem pemilu karena dampaknya yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu secara signifikan.

Bisa jadi serangan tersebut merupakan bagian dari upaya menimbulkan keraguan integritas hasil pemilu dengan menyebabkan gangguan pada sistem pelaporan atau penghitungan suara.

Selain itu, serangan DDoS yang sukses dapat mengganggu proses pemilu secara keseluruhan, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan integritas sistem pemilu serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan melemahkan legitimasi pemerintah yang terpilih.

Tip atasi serangan

Setelah publik bisa mengakses kembali web KPU, pakar keamanan siber Pratama Persadha memberi saran (tip) bagaimana cara mengatasi serangan DDoS agar situs utama lembaga penyelenggara pemilu ini tidak mendapat serangan lagi dari peretas.

Ada beberapa langkah menanggulangi serangan DDoS, antara lain, meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan untuk menangani lalu lintas yang tinggi dan mengantisipasi serangan siber tersebut yang menyebabkan website down.

Langkah berikutnya menggunakan layanan content delivery network (CDN) atau jaringan pengiriman konten untuk mendistribusikan beban lalu lintas dan mengurangi dampak serangan.

Bisa pula menggunakan firewall(tembok pelindung) yang kuat untuk memfilter lalu lintas masuk dan keluar, memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal.

KPU perlu menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target. Bisa pula menggunakan layanan proteksi DDoS dari penyedia layanan keamanan siber untuk mendeteksi dan merespons serangan DDoS secara otomatis.

Langkah lainnya, memanfaatkan teknologi pengenalan dan mitigasi serangan DDoS yang canggih untuk mengurangi dampak serangan, mempersiapkan rencana penanganan darurat yang jelas dan terstruktur untuk merespons serangan DDoS dengan cepat dan efektif.

Website utama KPU memang tidak untuk menampilkan hasil rekapitulasi karena hasil rekapitulasi melalui situs infopemilu.kpu.go.id. Akan tetapi, jika terjadi serangan pada situs utama KPU, menyebabkan situs utama tersebut tidak dapat diakses.

Hal ini akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat luas tentang kemampuan serta kredibilitas dari Tim Gugus Tugas Keamanan Siber KPU dalam mengamankan sistem KPU. Bahkan, akan menimbulkan pertanyaan lanjutan apakah sistem KPU lainnya masih akan aman, ataukah akan menjadi sasaran serang selanjutnya.

Pratama menyarankan ada baiknya tim teknologi informasi dan Gugus Tugas Keamanan Siber KPU memantau lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi anomali atau pola lalu lintas yang tidak biasa yang mungkin merupakan indikasi serangan DDoS.

Saran lainnya, KPU menggunakan alat analisis lalu lintas yang canggih untuk mengidentifikasi sumber dan pola serangan serta mengambil tindakan yang sesuai. Di samping itu, KPU berkoordinasi dengan penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP) untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas yang berasal dari sumber yang mencurigakan.

KPU perlu mendiskusikan solusi mitigasi bersama dengan ISP untuk melindungi sistem pemilu dari serangan DDoS.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024