dana tunai indodana

syurgaplay 375Jutaan kata 867331Orang-orang telah membaca serialisasi

《dana tunai indodana》

15 Ribu Orang Sudah Naik Whoosh Selama 6 Hari Pengoperasian******

PT Kereta CepatIndonesiaChina(KCIC) mencatat 15 ribu orang telah menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whooshsejak 3-9 Oktober 2023.

Penumpang tersebut merupakan masyarakat yang mengikuti Whoosh Experience Program atau jajal gratis pasca diresmikan pada 2 Oktober 2023 lalu.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan selain masyarakat yang mendaftar melalui jalur online, mayoritas penumpang merupakan undangan khusus seperti guru, pelajar, serta anak yatim dan yayasan panti asuhan di sekitar wilayah operasional kereta cepat Whoosh.

Oleh karena itu, guru, pelajar, hingga anak yatim yang berada di sekitar trase mendapatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman perjalanan dengan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

"Whoosh Experience Program memang dirancang untuk memperkenalkan bagaimana pengalaman menggunakan kereta cepat Whoosh saat beroperasi nantinya. Anak-anak diajarkan cara untuk mendapatkan tiket, memasukkan tiket ke gate, berdiri di belakang garis aman, duduk sesuai tempat duduk, dan aturan lainnya," ujar Eva melalui keterangan resmi, Senin (8/10).

Pada program Whoosh Experience ini masyarakat bisa memilih sejumlah rute yang disediakan, yakni Halim-Bandung, Halim-Tegalluar atau Tegalluar-Halim dan Bandung-Halim.

Adapun penumpang diakomodir Kereta Cepat Whoosh melalui 8 perjalanan per hari.

Eva menyebut pada program ini, integrasi antar moda dengan KA Feeder juga sudah diterapkan. Sehingga, masyarakat bisa menggunakan KA Feeder di Stasiun Padalarang untuk menuju Stasiun Bandung.

Ia juga menuturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang selalu menanti dan mendukung operasional Whoosh sehingga bisa berjalan dengan lancar hingga sekarang.

Jadi Menkomarinves Ad Interim, Erick 'Tertimpa' Sederet Jabatan Luhut******

Menteri BUMNErick Thohirmenanggung sejumlah beban jabatanLuhut Panjaitan setelah ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Ad Interim.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Erick tak hanya menduduki jabatan Menko Marves untuk sementara. Beberapa jabatan yang melekat ke Menko Marves juga menjadi tanggung jawab Erick.

"Sepanjang jabatan itu terkait dengan tugas dan amanah sebagai menko, maka hal itu menjadi tugas menko ad interim," kata Ari melalui keterangan tertulis, Rabu (11/10).

Ada pula jabatan Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Begitu pula dengan jabatan Ketua Pengarah Satgas Industri Sawit, Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta, serta Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Jokowi juga menugaskan Luhut untuk menyiapkan tim pengembangan integrasi antarmoda transportasi di Jabodetabek. Luhut juga dipercaya menjadi koordinator sinkronisasi, pengawasan, evaluasi, serta pengendalian penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional pemerintah.

Ari mengatakan Erick menggantikan Luhut mulai hari ini. Masa jabatan itu berlangsung hingga Jokowi membuat keputusan baru.

"Kita semua berharap Pak LBP bisa segera pulih, kembali menjalankan tugas-tugas yang diemban selama ini," ujar Ari.

[Gambas:Video CNN]

Luhut sakit beberapa hari belakangan ini dan karena itu harus dirawat. Melalui akun instagramnya @luhut.pandjaitan, ia tak mengungkap penyakit yang dideritanya.

Ia hanya mengatakan sakit terjadi setelah beberapa waktu lalu dirinya mengikuti sebuah kegiatan.

"Setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja. Melihat kondisi suaminya yang tidak sewajarnya tersebut, istri saya kemudian berinisiatif membawa saya ke salah satu Rumah Sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/10).

Usai dirujuk ke salah satu RS di Jakarta, Luhut menyebut dirinya tidak diizinkan oleh tom dokter untuk beraktivitas seperti normal. Bahkan, ia dilarang sang istri mengecek kabar dan berita terkini.

Padahal, Luhut mengaku mengecek berita adalah aktivitas rutin yang dilakukannya setiap pagi. Ia pun menuruti permintaan dokter dan sang istri untuk beristirahat.

Ia pun mengklarifikasi simpang siur apakah dirinya dirawat di RS atau tidak. Luhut membenarkan bahwa dirinya memang sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, bahkan ini membuatnya bosan.

Bahkan, ia sempat terbang ke Singapura untuk dirujuk lebih lanjut. Langkah ini merupakan rekomendasi dari Senior Minister Singapura Teo Chee Hean.

Setelah dilarikan ke RS di Jakarta dan dibawa ke Singapura, keadaan Luhut berangsur membaik. Ia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi padanya ini.

"Begitu banyak cinta yang datang kepada saya dalam bentuk perhatian dan doa, bahkan di saat saya sakit. Karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Presiden @jokowi yang sudah memberikan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawat saya hingga sampai pada kondisi yang telah membaik saat ini," ucap Luhut.

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Label：daftar pinjaman online yang terdaftar di ojk、hokibet77、pinjaman tanpa selfie ktp

Terkait：rupiah 136 slot、harmoni4d、sosmed yang menghasilkan uang、mega138 slot、qq5796、slot terbaik 2022、link agen togel terpercaya、slot bonus new member fb、gacor slot net、club slot login

bab terbaru：bukalapak cicilan（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09