jeruk bali 2d togel

takapedia 411Jutaan kata 137555Orang-orang telah membaca serialisasi

《jeruk bali 2d togel》

Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Inul hingga Hotman Paris Protes******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.

"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.

Lihat Juga : Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir

Kritik juga disampaikan pengacara kondang Hotman Paris memprotes aturan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Ia menilai pungutan pajak 40 persen terlalu tinggi dan bisa mematikan usaha.

"Apa ini benar!? Pajak 40 persen? Mulai berlaku Januari 2024?? Super tinggi? Ini mau matikan usaha?? Ayok pelaku usaha teriaaakkk," tulis Hotman dalam unggahannya, Sabtu (6/1).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu. Putusan ini juga diklaim sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," kata Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," sambungnya.

Secara umum, ia menyebut mulanya dua sektor yang masuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Lydia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT menjadi 10 persen.

"Namun, Undang-undang juga mengatur untuk hiburan khusus, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa diberikan tarif paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen," tandasnya.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

HUAWEI rilis FreeBuds Pro 3, TWS flagship berteknologi AI******

Jakarta (ANTARA) - HUAWEI resmi meluncurkan True Wireless Stereo (TWS) flagshipyang disematkan teknologi artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan HUAWEI FreeBuds Pro 3 di Indonesia, Jumat.

Pada peluncuran yang disiarkan secara daring tersebut, Training Director HUAWEI Device Indonesia Edy Supartono mengatakan teknologi AI pada lini TWS premium HUAWEI tersebut ditujukan untuk memberikan pengalaman yang lebih terpersonalisasi dan lebih memudahkan pengguna.

“AI ini bisa mendeteksi atau menyesuaikan kebutuhan dan kebiasaan penggunanya, dia bisa secara pintar mengetahui seperti misal penggunanya sedang berada di luar ruangan yang bising dan butuh kekedapan suara yang lebih, atau lebih suka pengaturan bassyang lebih tinggi, dan lain sebagainya, jadi tidak lagi perlu mengatur secara manual,” kata Edy

TWS HUAWEI FreeBuds Pro 3 membawa teknologi baru bernama Ultra-Hearing Dual Drivers terdiri atas quad-magnet dynamic coil unitsebagai tenaga penggerak yang kuat dan unit treble mikro-planar yang dapat diandalkan untuk kontrol presisi. Saat keduanya bekerja, pengalaman audio yang kaya akan bassdan detail suara mampu dirasakan oleh penggunanya.

Fitur Active Noise Cancellation (ANC) 3.0 pada Huawei Freebuds Pro 3 mengalami peningkatan dari versi sebelumnya, di mana tingkat peredaman suara diklaim lebih baik sebesar 50 persen.

Saat diaktifkan, pengguna bisa memilih lebih banyak fitur peredaman mulai dari Cozy, General, Ultra, dan yang teranyar adalah Dynamic Mode yang merupakan mode peredaman dengan kemampuan otomatis menyesuaikan dengan situasi sekitar.

“Huawei FreeBuds Pro 3 ini juga memiliki kualitas mikrofon yang jauh lebih baik dengan didukung tiga buah mikrofon sehingga bisa memberikan kualitas suara menjadi jauh lebih jernih tanpa suara latar yang mengganggu, VPU (Voice Pickup Unit) sensornya juga memiliki sensitifitas pengambilan suara 2,5 kali lebih baik dari seri sebelumnya,” Edy menambahkan.

Dari sisi kemudahan akses,earbudsitu juga telah mendukung pengguna untuk dengan mudah terkoneksi dengan lebih satu perangkat lewat fitur Dual-device Connection.

Dibekali kemampuan ketahanan baterai hingga 31 jam, HUAWEI FreeBuds Pro 3 juga telah didukung pengisian daya cepat, yang memungkinkan perangkat ini dapat terisi penuh hanya dalam waktu 40 menit.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 dilego seharga Rp2,99 juta dan telah tersedia di berbagai toko resmi dan mitra terpercaya HUAWEI baik secara daring maupun luring.

Baca juga: Bongkar keunggulan Huawei Freebuds Pro 3 yang bakal rilis di Indonesia

Baca juga: Huawei FreeBuds 5 resmi dijual di Indonesia mulai hari ini

Baca juga: Galaxy Buds FE meluncur seharga Rp1,3 jutaan di Indonesia

Baca juga: Jabra luncurkan dua TWS tahan air dan debu berstandar militer

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：limit akulaku adalah、situs slot gacor terpercaya、rtp jam gacor

Terkait：slot gacor freespin、bonanza 138 slot、situs slot terpercaya di indonesia、link slot bagus hari ini、erek40、buku mimpi 3d bergambar percobaan、link slot hari ini、cara bayar tokopedia pakai kredivo、situs slot mudah gacor、link tergacor malam ini

---

---

bab terbaru：pinjam pulsa tanpa ktp（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08