qqpastislot

Novel Tuan Raja Dewa

link win slots

BPH Migas edukasi kebijakan hilir migas bagi calon pemimpin masa depan******

Program BPH Migas Goes to Campus ini bertujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas dan isu-isu terkini di bidang energi....

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan edukasi tentang kebijakan hilir minyak dan gas kepada para calon pemimpin masa depan di Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan pihaknya senantiasa berkomunikasi dengan berbagai pihak, di antaranya melalui diskusi dan berbagi informasi dengan dunia pendidikan, seperti perguruan tinggi termasuk PEM Akamigas.

"Program BPH Migas Goes to Campus ini bertujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas dan isu-isu terkini di bidang energi kepada para calon pemimpin masa depan Indonesia, yaitu adik-adik sekalian," ungkapnya di depan sekitar 700 mahasiswa di Grha Oktana PEM Akamigas, Cepu, Jateng, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: BPH Migas dan Pemprov Babel memperkuat pengawasan dan penyaluran BBM

Melalui tema BPH Migas Goes to Campus yakni "Menjaga Subsidi, BergeGAS untuk Transisi", Erika berharap mahasiswa mendapatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pemanfaatan subsidi migas tepat sasaran dan pentingnya keberlanjutan energi melalui kebijakan yang mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

"Generasi muda, khususnya mahasiswa merupakan agent of changeyang dapat berperan dan berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah di bidang energi," tambahnya.

BPH Migas Goes to Campus secara rutin dilaksanakan sejak 2018. Pada 2024, PEM Akamigas merupakan tempat pertama dilaksanakannya kegiatan BPH Migas Goes to Campus.

Turut hadir juga Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Wahyudi Anas, serta Iwan Prasetya Adhi.

Baca juga: BPH Migas terus tingkatkan CNG untuk industri dan transportasi

Dalam paparan, Wahyudi menyampaikan tugas dan fungsi, capaian kinerja BPH Migas, skema kegiatan usaha hilir migas, serta pemanfaatan gas bumi yang menjadi jembatan utama dalam transisi energi Indonesia.

"Dalam proses transisi energi di Indonesia, BPH Migas berperan dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional. Saat ini, jalur gas bumi memang masih sektoral. Oleh karenanya pengembangan dan pemanfaatan gas bumi yang terintegrasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.

Peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri ini sejalan dengan peta jalan kebijakan gas bumi nasional.

"Dari tahun ke tahun ekspor (gas bumi) diperkecil dan akan memperbesar untuk pemanfaatan dalam negeri, untuk rakyat Indonesia," katanya.

Sementara itu, Abdul Halim menjelaskan bahwa BPH Migas sebagai regulator terus adaptif dan bergerak cepat terhadap perubahan, yaitu dengan mengakselerasi inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan pendistribusian BBM subsidi.

"Sustainable improvemetterhadap kebijakan dan teknologi terus kita lakukan. Salah satu peraturan yang saat ini tengah diusulkan untuk direvisi adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kita akan segmentasi lebih detail. Sementara untuk sistem yang kita improveadalah QR code, surat rekomendasi berbasis teknologi informasi (aplikasi), serta regulasi terkait subpenyalur," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo menyampaikan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan peran hilir migas dalam menunjang ketahanan energi nasional, salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan industri migas.

"Terima kasih kepada BPH Migas telah menginisiasi kegiatan ini, semoga dapat menjadi bekal pengetahuan mahasiswa PEM Akamigas untuk bersaing di dunia industri setelah lulus nanti," ujarnya.

Baca juga: BPH Migas segera revisi aturan subpenyalur BBM subsidi dan kompensasi

Direktur PEM Akamigas Erdila Indriani menyampaikan terima kasih atas dipilihnya PEM Akamigas sebagai tempat penyelenggaraan BPH Migas Goes to Campus.

"Suatu kehormatan bagi kami, terima kasih kepada Ibu Erika dan tim BPH Migas yang telah memilih PEM Akamigas menjadi tempat pertama BPH Goes To Campus di tahun ini. Semoga PEM Akamigas akan selalu masuk radar kolaborasi BPH Migas,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan hari ini, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Aji Anom Purwasakti dan Senior Analyst Corporate Planning PT Perusahaan Gas Negara Tbk M Haryo Pramantyo.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar Loli yang Berubah

kumpulan bonus new member 100

Harga Samsung Galaxy F15 dan M14 4G bocor******

Jakarta (ANTARA) - Samsung Galaxy F15 akhirnya resmi diluncurkan di India pada hari Senin, 4 Maret 2024 setelah cukup banyak informasi bocor dalam beberapa waktu terakhir.

Ponsel tersebut mungkin akan dirilis bersamaan dengan M14 4G, yang sudah bisa dilihat pada akhir Januari di situs dukungan Samsung.

Melansir Gsmarena pada Kamis (29/2), harga untuk kedua perangkat ini di India dibocorkan oleh akun Abhishek Yadav melalui aplikasi X.

Baca juga: Samsung "unpacked" lebih awal untuk Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6

Baca juga: Samsung tawarkan Galaxy XCover 7 dan Tab Active5 untuk dukung kinerja

Galaxy F15 akan dijual mulai dari 13.499 Rupee India atau sekitar Rp 2,5 Juta dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB.

Pembeli juga dapat membayar 1.000 Rupee atau hampir Rp 200 ribu lebih untuk mendapatkan tambahan RAM 2GB.

Harga pertama akan menjadi 11.999 Rupee (Rp 2,2 Juta) setelah penawaran.

Sementara itu, Galaxy M14 4G akan dijual mulai dari 9.499 Rupee (Rp 1,8 Juta) dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Akan ada juga versi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB seharga 12.499 Rupee (Rp 2,3 Juta).

Informasi ini tampaknya berasal dari dokumen internal resmi Samsung yang ditujukan untuk mitra ritel perusahaan.


Baca juga: Samsung Galaxy S24 sudah terjual satu juta unit lebih di Korea Selatan
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Mulailah berlatih dari dasar laut

slot terkini

Verstappen tak khawatir dengan performa Red Bull jelang kualifikasi******

Jakarta (ANTARA) - Pembalap Red Bull Max Verstappen mengaku tidak khawatir dengan performa kurang maksimal saat mengendarai mobil RB20 menjelang bergulirnya balap kualifikasi Grand Prix Bahrain, Jumat.

Hal tersebut menyusul penampilannya bersama RB20 saat melakoni dua sesi latihan bebas di Sirkuit Internasional Bahrain di Sakhir, dengan konsisten finis di urutan keenam pada kedua latihan bebas.

“Saya pikir itu tidak terlalu buruk, hanya saja menurut saya (performanya) sudah sangat dekat (dengan para pembalap tercepat di sesi latihan bebas),” ungkap Verstappen, dikutip dari laman resmi Formula 1.

Juara bertahan tersebut sempat melaporkan bahwa mobil baru Red Bull terasa jauh dari apa yang ia harapkan. Di sesi latihan pertama, ia mengatakan pada tim bahwa ia merasa kesulitan saat melakukan downshiftdan upshift.

Namun, pada sesi kedua, Verstappen menunjukkan performa yang sedikit lebih baik dengan hanya terpaut setengah detik dari Lewis Hamilton (Mercedes), terlepas ia kembali finis di posisi keenam.

“Mungkin beberapa orang (tim lain) di sekitar kami sudah sedikit menaikkan (performa) mesin dalam hal kecepatan tertinggi, tapi kami hanya fokus pada diri sendiri, dan menurut saya ada sedikit masalah keseimbangan dari depan hingga belakang, tapi tidak ada yang besar,” ungkap Verstappen.

“Ini hanya tentang mencoba menemukan titik yang tepat, terutama di sini, trek dengan aspal yang kasar. Ketika sudah menemukan titik yang tepat, Anda hanya perlu meluangkan waktu dan itulah yang akan kami coba fokuskan lebih banyak,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Hamilton tunjukkan performa kuat pada latihan bebas kedua GP Bahrain

Pembalap asal Belanda itu menilai, sesi kualifikasi akan berlangsung ketat karena semua tim berlomba untuk memperkecil kesenjangan mereka dari kuatnya dominasi Red Bull pada musim lalu.

“Menurut saya, kualifikasi akan sangat ketat dan itu akan sangat menyenangkan. Saya merasa senang, tapi tentu saja ada beberapa hal kecil yang dapat kami lakukan dengan lebih baik,” kata dia.

Sependapat, rekan satu timnya Sergio Perez mengatakan Mercedes berpotensi untuk bersaing ketat dengan Red Bull di sesi kualifikasi perdana musim ini.

“Saya tahu segalanya menjadi lebih dekat dan terlihat sangat kompetitif, dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat ketat (di kualifikasi) nanti,” kata Perez.

Sebelum menjalani sesi kualifikasi, para pembalap akan melakukan latihan bebas ketiga yang digelar hari ini pukul 19.30 WIB, sementara sesi balap kualifikasi dimulai pada pukul 23.00 WIB.

Baca juga: Leclerc sebut Ferrari berpeluang untuk saingi Red Bull di GP Bahrain
Baca juga: Electronic Arts umumkan "F1 24" akan dirilis pada 31 Mei 2024

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

tawanan Naruto

trik slot megaways

BPS catat produksi beras nasional turun 440 ribu ton******

Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen sepanjang 2023 yang terdampak El Nino

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut produksi beras nasional pada 2023 mencapai 31,10 juta ton, turun sebanyak 440 ribu ton atau 1,39 persen dibandingkan dengan 2022 yang mencapai sebesar 31,54 juta ton.

"Penurunan produksi beras merupakan konsekuensi dari penurunan luas panen padi dan produksi padi yang terdampak El Nino," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam pemaparan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Jumat.

Habibullah mengatakan jumlah produksi beras pada periode Januari-April 2023 mencapai 12,98 juta ton. Namun, prediksi BPS untuk produksi beras Januari-April 2024 hanya sebesar 10,71 juta ton atau turun 17,52 persen.

Produksi beras mengalami penurunan di sebagian besar pulau, terutama Pulau Jawa. Berdasarkan wilayah, provinsi yang mengalami penurunan tertinggi antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan Banten.

Namun demikian, terdapat beberapa provinsi yang mengalami kenaikan produksi beras antara lain Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Lampung.

Baca juga: BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari

Baca juga: BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan

Sementara itu, BPS juga mencatat produksi padi pada 2023 sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah ini mengalami penurunan 1,40 persen atau sekitar 770 ribu ton dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 54,75 juta ton GKG.

"Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen sepanjang 2023 yang terdampak El Nino," kata Habibullah.

Habibullah mengatakan penurunan produksi ini diprediksi masih akan terjadi di periode Januari-April 2024. BPS mencatat potensi produksi pada Januari-April 2024 sebesar 18,59 juta ton GKG, sedangkan periode pada tahun sebelumnya 22,55 juta ton GKG.

Luas panen padi pada 2023 mencapai 10,21 juta hektar atau mengalami penurunan 0,24 juta hektar atau 2,29 persen dibanding 2022. Penurunan luas panen padi tersebut dipengaruhi oleh El Nino yang menguat pada semester II/2023.

"Kalau kita lihat potensi luas panen padi pada Januari-April 2024 seluas 3,52 juta hektar atau turun 0,69 juta hektar atau turun 16,48 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ucap Habibullah.

BPS memprediksi potensi luas panen pada pada Maret 2024 mencapai 1,16 juta hektar dan puncak panen terjadi pada April 2024 dengan luas 1,59 juta hektare.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

langit keputusasaan

gacor4d

Menilik pesona "Desa Indonesia" yang dilestarikan perantau di Hanian******

Keturunan kami akan terus menjaga ikatan dengan Indonesia, dan itu akan terjalin selamanya

Haikou (ANTARA) - Bumbu sate Indonesia, aroma kopi Nusantara, dan kudapan-kudapan khas Asia Tenggara, bermacam-macam unsur Indonesia dapat ditemukan di Kota Wanning, Provinsi Hainan, China, yang memiliki suasana serupa seperti di Indonesia.

Di Distrik Xinglong, sejumlah besar warga Tionghoa perantauan yang kembali ke China dari Indonesia menetap di sebuah area permukiman yang saat ini dijuluki "Desa Indonesia", dan masih menjaga tradisi serta adat istiadat Nusantara.

Area permukiman tersebut bernama Perkebunan Perantau Tionghoa Xinglong dan dihuni banyak warga Tionghoa perantauan yang kembali ke China sejak 1950-an, dengan banyak di antaranya merupakan warga Tionghoa perantauan yang pulang dari Indonesia. Mereka kini menekuni pertanian dan berhasil mengembangkan ekonomi sosial setempat.

Cai Jinmei (70), seorang pria lansia yang berasal dari Bandung, menetap di Xinglong saat berusia sembilan tahun. Cai masih fasih berbahasa Indonesia dan sering kali menelepon keluarga dan temannya yang masih tinggal di Indonesia. Berita terbaru mengenai China dan Indonesia sering menjadi topik obrolan mereka.

Pada 2023, Cai kembali mengunjungi kampung halamannya di Bandung dan sekolah dasarnya serta menjenguk teman-temannya. Pada hari-hari biasa di Xinglong, Cai lebih sering menyeduh kopi atau membuat kudapan Indonesia untuk dikirim ke teman-temannya yang tinggal di berbagai tempat di China.

Liang Jinhua adalah seorang pemilik restoran masakan Indonesia yang terletak di Xinglong. Suami dan ayah mertua Liang merupakan warga Tionghoa perantauan yang pulang dari Indonesia.

"Masakan kami dianggap cukup autentik dan lezat, restoran kami sudah menjadi 'rumah' bagi banyak warga Tionghoa perantauan dan keluarga mereka, bahkan memukau banyak turis asal Indonesia, yang mengatakan berada di restoran kami seperti berada di Tanah Air," kata Liang.

Di sebuah objek wisata di Xinglong yang bernama "Kampung Bali", sejumlah bangunan dan benda-benda replika khas Bali memikat banyak pengunjung, khususnya saat liburan Tahun Baru Imlek yang baru saja berakhir.
 

Menurut Chen Shaosheng, penanggung jawab objek wisata tersebut, "Kampung Bali" berfokus pada upaya memperkenalkan kebudayaan Bali hingga seluruh Indonesia, dan juga kebudayaan dan sejarah warga Tionghoa di Indonesia.

Zhong Chunyan, seorang anak perempuan dari keluarga Tionghoa perantau yang saat ini bekerja di Xinglong sebagai guru tari, menyatakan dirinya berupaya memadukan gaya tarian Indonesia dan gaya tradisional China serta berhasil menyusun beberapa program tarian baru.
 

"Xinglong bagaikan jembatan dan sabuk yang menghubungkan China dengan Indonesia serta seluruh Asia Tenggara, berkat pertukaran kebudayaan maupun kerja sama ekonomi," ujar Zhong, seraya menambahkan bahwa timnya sering mengajak para penari Indonesia untuk tampil di Xinglong.

Berkat langkah-langkah yang memfasilitasi pertukaran personel China-Indonesia, Cai memutuskan untuk mengajak anak dan cucunya ke Indonesia. "Keturunan kami akan terus menjaga ikatan dengan Indonesia, dan itu akan terjalin selamanya," demikian Cai menuturkan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

harga voucher xl 40gb

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024