slot paling gampang maxwin

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

slot138 agen situs slot online gacor terbaik terpopuler

Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani mendukung program makan gratis untuk mengentaskan tengkes atau stunting 
sekaligus pemenuhan gizi anak sejak usia dini.

"Setidaknya anak-anak dalam satu hari bisa mendapatkan makanan dengan gizi seimbang sehingga bisa mencegah stunting,” kata Rany kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Rany menuturkan rencana program makan siang gratis yang ditujukan untuk anak sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) juga terbilang efektif sebagai pemenuh nutrisi anak.

Dia berharap makan gratis bisa dijadikan program pemerintah dan dilaksanakan secara merata.

Selain itu, dia juga mengimbau para orang tua agar rutin mengantarkan anaknya ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mengukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan lingkar kepala demi memastikan perkembangan anak sesuai dengan usianya.

“Di Posyandu bisa mengetahui timbangan berat anak setiap periode, kalau tidak sesuai bisa langsung dilakukan penanganan,” katanya.

Baca juga: PAM Jaya beri bantuan kepada 1.000 anak demi tekan tengkes
Baca juga: Polisi bagikan sembako dan susu untuk anak-anak stunting

Menurut dia, stunting bisa dicegah dengan langkah awal, yakni pemenuhan nutrisi dan pemberian vitamin untuk ibu hamil.

Untuk itu, lanjutnya, vitamin dan kandungan gizi yang baik bagi ibu hamil dan bayinya atau calon anaknya sangat diperlukan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta siap menyalurkan PMT secara berkelanjutan dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024.

Berdasarkan laman stunting.jakarta.go.id tercatat sebanyak 39.793 balita dengan permasalahan gizi per Januari 2024.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

pinjol modal nasional

Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pemerintah terus menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan seiring dengan persiapan momen Ramadan dan Idul Fitri 2024.

Hal itu untuk menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat yang terkendali.

“Pemerintah terus melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri,” kata Febrio di Jakarta, Jumat.

Inflasi pada Februari 2024 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan Januari, yakni pada level 2,75 persen dari sebelumnya 2,57 persen.

Kenaikan tersebut utamanya dipengaruhi oleh harga pangan, khususnya beras.

Berdasarkan komponennya, inflasi pangan bergejolak (volatile food) mencapai 8,47 persen (year-on-year/yoy). Beras sebagai komoditas dengan bobot inflasi terbesar dalam kelompok makanan, mengalami kenaikan harga secara gradual sejak 2023.

Kenaikan harga tersebut salah satunya dipengaruhi oleh produksi yang rendah sebagai dampak iklim/cuaca yang berpengaruh pada siklus tanam dan panen. Puncak panen diperkirakan baru akan terjadi pada April mendatang.

Selain beras, beberapa pangan yang juga mengalami kenaikan harga, antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan kentang.

Menimbang hal itu, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan. Beberapa kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilisasi harga beras, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, dukungan subsidi pupuk, percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), percepatan impor, dan pembatasan pembelian retail untuk mengantisipasi panic buying.

“Inflasi volatile fooddiharapkan dapat kembali menurun hingga di bawah 5 persen untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah tahun 2024,” ujar Febrio.

Di sisi lain, inflasi inti yang menjadi komponen terbesar inflasi masih stabil di angka 1,68 persen (yoy) sementara inflasi harga diatur pemerintah (administered price) menurun tipis menjadi 1,67 persen (yoy), dari 1,74 persen (yoy) pada Januari 2024.

Meskipun perlahan menurun, Febrio mengatakan pergerakan inflasi harga diatur pemerintah perlu diwaspadai seiring risiko kenaikan tarif transportasi pada bulan depan di masa mudik lebaran.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan
Baca juga: Perum Bulog perkuat CBP stabilkan pasokan dan harga pangan
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pidato adalah yang tertinggi

mpo128 slot

Melihat Perkembangan Hotel Nusantara IKN yang Terkait Maruarar Sirait******

Jakarta, CNN Indonesia--

Politikus Maruarar Sirait buka-bukaan soal pembangunan Hotel Bintang Lima Nusantara di IKN yang dilaksanakan oleh Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Cerita ia sampaikan terkait posisinya di konsorsium. Mantan anggota PDIP Perjuangan itu mengatakan ikut berinvestasi di ibu kota baru lewat Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Konsorsium itu diketahui beranggotakan sejumlah pengusaha, termasuk dirinya.

"Ya orang saya sudah investasi, sudah setor uang. Kalau investor kan setor modal, ya kan, gimana kita jadi investor kalau nggak setor modal? kalau nggak salah 20 Desember (2023 kemarin) Pak Jokowi sudah mengunjungi (proyek hotel Nusantara di IKN)," katanya.

Pada Desember lalu, Ara menceritakan bahwa pembangunan hotel sudah mencapai lima dari delapan lantai yang direncanakan. Dengan perkembangan itu, ia percaya diri pada Agustus mendatang, hotel sudah bisa dipakai.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya, Jumat (8/12).

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

Keikutsertaan Ara dalam proyek IKN tercium usai ia mengunggah foto dirinya bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu, Frangky Wijadja, dan Boy Thohir di sebuah meja bundar pada Desember lalu.

Ia mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Penyihir Ekstradimensi

slot77

KPU: PSS di Paniai aman, lancar dan kondusif******

Penyelenggaraan pemungutan suara susulan di Kabupaten Paniai berjalan aman, lancar, kondusif dan tidak ada masalah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pemungutan suara susulan (PSS) di 92 TPS Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (26/2), berlangsung dengan aman dan lancar serta kondusif.

"Penyelenggaraan pemungutan suara susulan di Kabupaten Paniai berjalan aman, lancar, kondusif dan tidak ada masalah," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengungkapkan PSS Kabupaten Paniai sedang memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara manual berjenjang di tingkat kecamatan.

Idham pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 92 TPS PSS Kabupaten Paniai.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KPPS di 92 TPS PSS di Kabupateb Paniai," ucapnya.

Adapun 92 TPS di Kabupaten Paniai itu meliputi, Distrik Kebo 33 TPS, Distrik Aweida 12 TPS, Distrik Muye 22 TPS dan Yagai 25 TPS.

Baca juga: Bawaslu RI sebut PSS di Paniai tunggu sinyal hijau dari pihak keamanan

Baca juga: Kapolda Papua: 92 TPS di Paniai gelar pemungutan suara susulan

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pemungutan suara susulan (PSS) dilaksanakan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (26/2).

"Pelaksanaan PSS di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah di 92 TPS dilaksanakan pada 26 Februari 2024," ujar Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan PSS dilakukan di 92 tempat pemungutan suara (TPS) di daerah itu, salah satunya karena faktor alam yang memengaruhi distribusi logistik.

"Faktor alam dalam distribusi logistik menjadi faktor utama pertimbangan," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

slot daftar

Kemenkeu sebut insentif pajak fasilitasi tes pasar kendaraan listrik******

Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan bahwa kebijakan pemberian insentif pajak pada impor kendaraan listrik memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tes pasar.

“Akhirnya, (insentif) sebagai jalan untuk memberikan fasilitas semacam tes pasar itu sebenarnya sangat logis dengan berbagai macam prospek. Itu sangat logis,” ujar Rustam dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Rustam mengatakan akan lebih baik apabila masyarakat disuguhi model kendaraan listrik yang lebih beragam.

Akan tetapi, kata dia, terdapat keraguan dari sejumlah produsen kendaraan listrik luar negeri akibat beban pajak yang berlapis, seperti pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk.

“Mereka untuk masuk ke Indonesia (jadi) ragu-ragu. ‘Ini saya jual ke dalam, laku nggak dengan beban pajak yang 50 persen, bea masuk, ditambah PPNBM?’,” ujar Rustam.

Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik

Oleh karena itu, menurut Rustam, sangatlah tepat memberikan insentif berupa bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupun terurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, juga terdapat insentif berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Ia berpandangan bahwa berbagai insentif tersebut menjawab keraguan para produsen kendaraan listrik yang belum masuk ke Indonesia, dengan cara memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba pasar.

“Saya kira logika ini sangat baik untuk memberikan insentif CBU,” kata Rustam.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh terkait kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicledi Indonesia.

“Jadi, harapannya, harusnya dari pabrikan global itu nggak ragu-ragu lagi,” ucap Rustam.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Alam Dewa Kegelapan

javaslot88

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lihat Juga : Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)