judi slot gacor triofus

mimpi bintang yang sempurna

Anak Buah Ungkap Alasan Basuki Temui Jokowi di Istana usai Nyoblos******

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membeberkan alasan atasannya bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara usai menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada Rabu (14/2) malam.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengungkapkan Basuki menemui Presiden Jokowi untuk melaporkan soal penanganan banjir di Kudus dan Demak.

"Intinya tentang penanganan banjir di Kudus dan Demak yang sudah menggenangi permukiman warga sekitar 7 hari akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan," kata Endra seperti dikutip Detik Finance, Kamis (15/2).

"Pak Menteri pamit kemarin malam ke Pak Presiden untuk meninjau lapangan sekaligus memastikan bahwa tanggul sudah tertutup dan pengeringan wilayah dengan pompa-pompa mobile berjalan baik," ujarnya.

"Alhamdulillah, berkat dukungan dan kerja sama dengan Kodam IV Diponegoro, pekerjaan perbaikan tanggul sudah tuntas dan akses Semarang - Demak - Kudus mulai terbuka secara perlahan," ujar dia.

Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, Basuki hari ini memang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Demak dan Kudus untuk melakukan peninjauan pada perbaikan darurat titik tanggul Sungai Wulan yang jebol akibat hujan lebat pada 3-5 Februari 2024 silam.

Saat ini tanggul yang jebol itu sudah berhasil tertutup dan tinggal menyisakan pekerjaan penebalan atau penambahan tinggi tanggul.

Dalam keterangannya, Basuki mengatakan penambahan tinggi tanggul Sungai Wulan akan terus dilakukan. Hal itu untuk mencegah air melimpas diatas tanggul Sungai Wulan atau jebol kembali.

"Sesuai target yang disampaikan Senin lalu, kedua tanggul yang jebol sudah tertutup semua dalam 3 hari ini. Sekarang tinggal memperkuat dan meninggikan tanggul, karena diprediksi puncak hujannya masih terus sampai akhir Februari 2024," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

kontrak terbatas

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

IHSG Diprediksi Perkasa Usai Pilpres******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (15/2).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gerak IHSG masih oke di tengah gelaran Pemilu 2024. Membaiknya nilai tukar turut menjadi sentimen positif bagi kinerja emiten dan dapat menopang pola gerak pasar.

"Pasca-agenda pesta demokrasi yang telah dilalui dengan baik oleh negeri tercinta ini dan di tengah masih terasa hiruk pikuk penghitungan hasil Pemilu, saat ini IHSG masih terus melanjutkan pergerakan positif," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, ASII, BBCA, BBRI, BBNI, ITMG, HMSP, PWON, dan KLBF.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto juga memprediksi penguatan di pasar saham hingga 7.247. Terlebih, tidak ada sentimen negatif meski ramai Pemilu dan Pilpres 2024.

"Tidak ada panic selling atas faktor apapun. Dari sisi net buy asing, tercatat masih net buy hingga perdagangan 13 Februari 2024. Ini berarti asing pun masih optimis dan aksi net buytersebut membuka peluang untuk penguatan lebih lanjut," ungkapnya.

IHSG sempat turun ke posisi 7.209 pada perdagangan Selasa (13/2). Indeks saham turun 87,92 poin atau minus 1,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp15,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 9,98 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Nona Junhuan

Bos Bulog Klaim Stok Beras untuk Puasa******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan stok berasuntuk puasa dan lebaran 2024 aman, meski ada isu kelangkaan di toko ritel modern.

Bayu menegaskan pihaknya terus mengelola importasi beras dengan baik. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

"Kami akan kelola sedemikian sehingga pasokan stok tersedia, terutama hadapi ramadan dan lebaran. Juga musim belum panen, sekaligus paceklik Juni, Juli, dan Oktober (2024)," ucapnya saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Soal kelangkaan beras di toko ritel, Bayu menyebut ada keanehan yang terjadi. Padahal, pihaknya sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak sampai 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Menurutnya, penyaluran sampai ke ritel modern itu agar masyarakat lebih mudah menjangkau beras SPHP.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkapnya keheranan.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambah Bayu.

Di lain sisi, Kepala Badam Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membantah adanya kelangkaan beras di ritel modern.

Memang ada pembatasan pembelian beras di pasar modern memang dibatasi dua pack saja alias 10 kg per orang. Kendati, Arief menegaskan aturan itu sudah diberlakukan sejak lama.

"Alasan dibatasi 2 pak karena kalau belanjanya 2 ton ya di pasar induk, jangan di ritel, nanti habis display-nya," jelas Arief.

"Jadi kalau mau belanja yang agak besar, pedagang, ya jangan di ritel. Tapi kemarin di media bilangnya kelangkaan beras, dibatasi pembelian 2 pak, kayaknya sudah dari dulu kita bilang kalau di ritel itu (dibatasi) 2 pak. Masa di rumah mau naruh (beras) 1 ton?" tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

BPKP Selesaikan Audit 7 Dana Pensiun BUMN: 3 Terindikasi Fraud******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merampungkan audit 7 dana pensiun perusahaan pelat merah, sesuai permintaan Menteri BUMNErick Thohir.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari merinci 7 dapen yang diaudit tersebut, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) alias PTPN, PT Angkasa Pura I, Perum Perhutani, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kimia Farma, Krakatau Steel, dan Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pelindo.

BUMN yang disebut terakhir bahkan sudah diproses di Kejaksaan Agung.

Agustina mengatakan permintaan awal audit itu dilakukan untuk 5 dapen BUMN. Lalu, Menteri BUMN Erick meminta audit kepada 2 BUMN tambahan.

Ia menegaskan tugas BPKP sudah rampung. Agustina mengatakan pihaknya sudah menyetorkan hasil audit tersebut kepada Erick Thohir.

"Jadi, dari sisi kami sudah selesai. (Kementerian) BUMN tindak lanjuti perbaikan tata kelola, yang indikasi fraud diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), prosesnya sudah di Kejaksaan," tegasnya usai acara.

"Berarti 3 ya (dapen terindikasi fraud). Kan yang 1 sudah nih pelabuhan DP 4 yang Pelindo itu sudah di pengadilan. Yang diserahkan itu 5, ditambah lagi 2. Pokoknya total 7 (dapen BUMN), yang fraud itu berarti 3," sambung Agustina.

Agustina menegaskan 4 dapen BUMN yang tidak terindikasi fraud itu relatif masih bisa diperbaiki. Ia mengatakan upaya hukum adalah proses terakhir..

[Gambas:Video CNN]