petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bocoran piala88

rtp hoki99 983Jutaan kata 255796Orang-orang telah membaca serialisasi

《bocoran piala88》

Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara******

Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Wapres AS serukan gencatan senjata segera di Gaza******

Wapres AS serukan gencatan senjata segera di Gaza
Wapres AS Kamala Harris menghadiri KTT ke-18 Asia Timur di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). Media Center KTT ASEAN 2023/Aditya Pradana Putra/pras. (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Washington (ANTARA) - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Minggu (3/3) menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

Dalam sambutanya di Alabama untuk memperingati 59 tahun peristiwa Minggu Berdarah di Amerika Serikat, hari ketika petugas hukum di negara bagian tersebut menyerang demonstran Hak Sipil di Jembatan Edmund Pettus di Selma, Harris mengatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Hamas Palestina harus dihilangkan.

"Dan mengingat besarnya skala penderitaan di Gaza, harus ada gencatan senjata segera sedikitnya selama enam pekan ke depan, dan itu yang saat ini sedang dibahas," tambahnya.

Dia mengatakan gencatan senjata juga akan memungkinkan pembebasan sandera dan bantuan yang sangat dibutuhkan ke Gaza.

"Ini akan memungkinkan kita untuk membangun sesuatu yang lebih abadi guna memastikan Israel aman dan untuk menghormati hak rakyat Palestina atas martabat, kebebasan, dan penentuan nasib mereka sendiri," katanya.

Harris menggambarkan situasi di Gaza sebagai sesuatu yang "menghancurkan."
Baca juga: WHO: Jumlah korban tewas karena serangan Israel di Gaza lampaui 30.000

"Kami telah melihat laporan tentang keluarga yang makan daun atau pakan ternak, perempuan yang melahirkan bayi yang kekurangan gizi dengan perawatan medis yang ala kadarnya atau tidak ada sama sekali, dan anak-anak yang meninggal akibat kekurangan gizi, dan dehidrasi," katanya.

"Seperti yang saya katakan berulang kali, terlalu banyak warga Palestina tidak bersalah yang tewas," lanjutnya.

"Dan baru beberapa hari lalu, kami melihat orang-orang yang kelaparan dan putus asa mendekati truk bantuan, hanya untuk mendapatkan makanan bagi keluarga mereka setelah beberapa pekan hampir tidak ada bantuan yang mencapai Gaza utara. Tetapi mereka disambut dengan tembakan dan kerusuhan. Hati kami sedih untuk para korban tragedi mengerikan itu dan untuk semua orang tak berdosa di Gaza yang menderita akibat bencana kemanusiaan," tambahnya.

"Orang-orang di Gaza kelaparan. Kondisinya tidak manusiawi. Dan rasa kemanusiaan kita yang sama memaksa kami untuk bertindak," katanya menegaskan.
Baca juga: Dubes Rusia: Veto AS bertanggung jawab atas tingginya kematian di Gaza

Israel meluncurkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan bom Israel tersebut telah menewaskan 30.410 orang dan melukai 71.700 orang lainnya dengan kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Serangan Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu mengalami rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Pentagon: AS tidak ingin melihat ada penderitaan lagi di Gaza
Baca juga: WSJ ungkap AS bersiap kirim senjata lagi ke Israel

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan******

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:daftar link slot gacor 2022

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
tafsir mimpi 2d terlengkap
wazeslot
jenis pinjol ilegal
wangi4d
ngeslot gacor
info slot gacor sekarang
situs slot resmi 2022
situs rekomendasi slot
indospin188
Daftar isi semua bab
Bab 1 up togel
Bab 2 qq slots
Bab 3 rtp jam gacor dan pola
Bab 4 daftar pinjaman online resmi
Bab 5 cara pinjol tanpa ktp
Bab 6 gacor 88
Bab 7 slot gacor anti rungkad 2023
Bab 8 erek 32
Bab 9 cara live chat kredivo
Bab 10 pelangislot
Bab 11 lazada bisa kredit hp ga
Bab 12 pinjam uang pegadaian
Bab 13 kasih menang slot
Bab 14 inislot88 penipu
Bab 15 serba138
Bab 16 limit 30 juta kredivo
Bab 17 bocoran hk jp paus
Bab 18 game slot online paling gacor
Bab 19 situs judi slot online terbaru
Bab 20 logo gacor slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9962bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Biografi Ajaib HP

judi slot online deposit dana
BPS DKI catat Inflasi tahunan Februari DKI Jakarta capai 2,12 persen
Seorang penjual menimbang barang dagangannya di Pasar Jaya Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2022). ANTARA/Siti Nurhaliza
Sub kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah makanan sebesar 6,86 persen
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi tahunan (year-on-year/ yoy) Februari 2024 di Jakarta mencapai 2,12 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 102,25. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi mengatakan  penyumbang inflasi tahunan terbesar yakni makanan, minuman, dan tembakau  sebesar 6,28 persen (yoy) dengan tingkat  inflasi 1,18 persen. "Sub kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah makanan sebesar 6,86 persen. Sedangkan sub kelompok inflasi terendah adalah minuman tidak beralkohol sebesar 3,04 persen," kata Dwi di Jakarta, Senin. Sedangkan komoditas yang dominan memberi andil atau sumbangan inflasi pada Februari 2024 yakni beras sebesar sebesar 0,32 persen, cabai merah 0,15 persen, daging ayam ras sebesar 0,10 persen, minyak goreng dan bawang putih masing-masing sebesar 0,04 persen, dan daging sapi 0,03 persen. "Untuk Februari cukup tinggi, karena yang kita tau harga beras sedang viral. Tapi sebelumnya di Januari ada deflasi, jadi ketika itu banyak harga yang turun," ujar Dwi. Sedangkan berdasar tren, lanjut Dwi, kenaikan yang terjadi dibanding sebelumnya tidaklah signifikan. Sejak periode 2022 hingga Februari 2024, tingkat inflasi year to yeartertinggi tercatat terjadi pada September 2022 sebesar 4,61 persen. Kemudian pada November 2023 tercatat tingkat inflasi year to yeardi DKI Jakarta mencapai 2,33 persen dan pada Desember 2023 sebesar 2,28 persen. Sedangkan pada Januari 2024 tingkat inflasi year to yearsebesar 1,83 persen. Statistisi Ahli Madya BPS DKI Jakarta, Feri Prasetyomenilai angka peningkatan inflasi year to year pada Februari 2024 masih cukup bagus. "Angka itu masih di dalam rentan target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1," ucap Feri. Menurut Feri perekonomian  DKI Jakarta berdasarkan tren data dan kebijakan yang diimplementasikan akan relatif stabil. Upaya Pemprov DKI Jakarta yang tengah menggencarkan operasi pangan murah itu juga berperan penting untuk menstabilkan harga beras sebagai komoditas serta pemberi andil terbesar inflasi.Baca juga: BPS DKI : Harga beras Februari tertinggi dalam tiga tahun terakhir
Baca juga: Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari
Baca juga: Wali Kota: Stok dan harga beras di Jakarta Barat terkendali

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Ayah anak itu menempel padaku

kartutoto
Kejagung segera umumkan dua dapen BUMN bermasalah
Jaksa Agung ST Burhanuddin usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Sebenarnya sudah siap tinggal pelaksanaannya saja. Kami dengan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) akan segera ketemu kita, untuk menyerahkan (hasil laporan)
Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengumumkan dua dana pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang menjalani pemeriksaan.

"Sebenarnya sudah siap tinggal pelaksanaannya saja. Kami dengan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) akan segera ketemu kita, untuk menyerahkan (hasil laporan)," ujar Burhanuddin di Jakarta, Senin.

Burhanuddin mengatakan, Kejagung akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan Menteri BUMN untuk membahas hasil pemeriksaan.

Namun, ia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bila penyerahan laporan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, masih belum bisa memberikan informasi lebih rinci terkait dengan dua dapen yang dikelola oleh korporasi negara tersebut.

Menurut dia, Kementerian BUMN masih menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung.

"Nanti itu, tadi Pak JA (Jaksa Agung Burhanuddin) sudah sampaikan, Pak Ateh (Kepala BPKP) sudah kerja, ya tunggu prosesnya. Ya kalau bisa minggu kemarin tapi kan proses, sabar ya," kata Erick.

Pada Februari 2024, Erick Thohir kembali melaporkan dua dapen yang dikelola oleh korporasi negara ke Kejagung.

Erick menyampaikan, pelaporan baru tersebut menambah daftar dapen BUMN yang bermasalah, sehingga total menjadi sembilan dapen.

Adapun tujuh dapen BUMN yang telah diketahui adalah PT Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel dan dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Baca juga: Erick Thohir laporkan dua dapen baru ke Kejaksaan Agung

Baca juga: Pengelolaan dana pensiun diminta tak jadi prioritas terakhir

Baca juga: Kejagung masih pelajari laporan dugaan korupsi Dapen BUMN

Baca juga: Pelibatan Kejagung-BPKP mendukung transparansi penyelesaian dapen BUMN
 

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Mengorbankan gunung dan sungai

wadah4d
Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

slot gacor via qris
Haiti berlakukan status darurat setelah geng bersenjata serbu penjara
Kekerasan geng di Haiti. ANTARA/Xinhua/pri. (ANTARA/Xinhua)
Moskow (ANTARA) - Sedikitnya 10 orang tewas akibat pelarian massal dari penjara terbesar Haiti yang terletak di Port-au-Prince, yang mendorong pemerintah setempat memberlakukan status darurat 72 jam dan jam malam.

Mengutip laporan media setempat Haiti pada Senin, dikabarkan bahwa gerombolan bersenjata menyerbu penjara terbesar di Haiti itu pada Minggu (3/3) pagi dan sedikitnya 3.600 narapidana telah berhasil melarikan diri.

Media setempat juga melaporkan satu penjara lainnya, yang lebih kecil, juga diserbu geng bersenjata lainnya.

Jumlah korban tewas kemungkinan akan bertambah, meskipun pemerintah setempat belum mengonfirmasi apapun mengenai situasi tersebut, demikian kantor berita Spanyol EFE melaporkan.

Polisi telah diperintahkan untuk menggunakan segala cara yang legal untuk menegakkan jam malam yang diberlakukan oleh pihak berwenang.

Haiti telah lama berada dalam krisis politik dan sosial yang meningkat setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 7 Juli 2021.

Negara tersebut mengalami peningkatan aktivitas kelompok kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara situasi kemanusiaan di sana semakin memburuk akibat bencana alam seperti banjir besar, hujan lebat dan gempa bumi.

Baca juga: PBB: Lima negara tawarkan personel bantu Haiti perangi kekerasan geng
Baca juga: PBB: 1.100 lebih orang tewas atau luka dalam kekerasan geng di Haiti

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

garuda365
Windi Purnama dituntut 4 tahun penjara dalam kasus BTS 4G
Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya
Jakarta (ANTARA) - Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dituntut pidana penjara selama 4 tahun terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020–2022.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Windi Purnama dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan," ucap jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin.

Selain itu, Windi Purnama juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana selama 6 bulan kurungan penjara.

Menurut jaksa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Sebagaimana dakwaan kedua subsider,” kata jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan, yakni yang bersangkutan diyakini terbukti menikmati hasil tindak pidana sebesar 3.000 dolar AS dan Rp700 juta.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah Windi Purnama belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, serta bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit.

"Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya," sambung jaksa.

Baca juga: Windi Purnama didakwa lakukan TPPU dalam kasus korupsi BTS 4G
Baca juga: Kejagung tetapkan Sadikin Rusli sebagai tersangka korupsi BTS 4G

Pada perkara ini, Windi didakwa melakukan TPPU bersama dengan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif, dan mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak.

Jaksa menjelaskan bahwa Windi atas arahan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Anang Achmad Latif mengumpulkan uang sejumlah Rp243 miliar dari biaya komitmen (commitment fee) pengerjaan proyek BTS 4G.

"Bahwa terhadap uang-uang yang diterima oleh terdakwa Windi Purnama tersebut, selanjutnya terdakwa Windi Purnama mentransfer atau mengalihkan uang-uang tersebut atas arahan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Anang Ahmad Latif," imbuh jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16 November 2023).

Selain mengalirkan uang, Windi Purnama juga disebut menerima uang. Rinciannya adalah Rp200 juta dan 3.000 dolar AS dari Irwan Hermawan serta Rp500 juta dari Irwan Hermawan melalui Direktur PT Waradhana Yusa Abadi Steven Setiawan Sutrisna.

"Selanjutnya uang yang diterima tersebut untuk membayar cicilan rumah setiap bulan yang berlokasi di BSD Tangerang Selatan, untuk keperluan sehari-hari dan biaya hidup selama terdakwa tinggal di Manila, Filipina selama Februari 2023 sampai dengan Mei 2023," ucap jaksa.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

krisna96
Astra luncurkan Satu Indonesia Awards 2024 dorong kontribusi anak muda
Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto dalam acara peluncuran Satu Indonesia Awards 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2023). ANTARA/Muzdaffar Fauzan.
anak muda Indonesia harus bisa menjadi pemimpin masa depan, serta harus bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lain
Jakarta (ANTARA) - PT Astra International Tbk meluncurkan program Semangat Astra Terpadu Untuk (Satu) Indonesia Awards Tahun 2024 guna mendorong kontribusi generasi muda, dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

Adapun program ini merupakan tahun ke-15 diberikannya penghargaan tersebut kepada anak bangsa yang berkontribusi besar, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, serta teknologi.

"Tahun ini semakin memperkuat inisiasi Astra untuk terus menjangkau anak-anak muda di seluruh tanah air dengan program Satu Indonesia Awards ini. Karena kami percaya bahwa anak muda Indonesia harus bisa menjadi pemimpin masa depan, serta harus bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lain yang bisa memberikan manfaat untuk hidup mereka," kata Head of Corporate Communications Astra, Boy Kelana Soebroto dalam acara peluncuran di Jakarta, Senin.

Dirinya mengatakan pada awal program ini diluncurkan di tahun 2010 hanya ada 120 orang yang mendaftar, namun pada tahun lalu, jumlah pendaftar mencapai 14.997 peserta.

Ia menyampaikan para penerima apresiasi di tingkat nasional akan mendapatkan dana kegiatan sebesar Rp65 juta, dengan syarat dan ketentuan penerima apresiasi antara lain yakni program diinisiasi oleh individu atau kelompok, inisiator berusia maksimal 35 tahun, bentuk kegiatan harus original dan sudah berlangsung selama 1 tahun, serta bentuk kegiatan tidak pernah menerima manfaat dari Grup Astra.

Selain itu, persyaratan berikutnya yakni belum pernah mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional, serta program yang diajukan selaras dengan aspek keberlanjutan yang meliputi lingkungan, sosial, dan urusan publik (ESG).

Adapun periode pendaftaran dimulai sejak 4 Maret hingga 4 Agustus dengan mengakses www.astra.co.id.

Sementara itu, rangkaian acara berikutnya akan dilakukan voting publik pada 16-22 Oktober, serta pemberian apresiasi Astra pada 29 Oktober mendatang.

Di sisi lain Head of Environment and Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti menyampaikan, bagi masyarakat yang mengetahui rekan atau orang sekitarnya memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, bisa mendaftarkan orang tersebut ke program Satu Indonesia.

Diah yang sekaligus menjadi juri mengatakan, ada lima hal yang dinilai dalam program ini, antara lain yakni motif atau target program, rintangan yang dihadapi, hasil, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan, serta keberlanjutan dari program tersebut.

"Kita juga akan melihat aspek bagaimana program yang diajukan akan berjalan, apakah sudah dipersiapkan dengan matang, itu yang kita lihat," katanya.

Baca juga: Astra International bidik peningkatan kualitas SDM daerah tertinggal
Baca juga: RUPSLB Astra angkat mantan Ketua OJK jadi komisaris independen
Baca juga: Komitmen turunkan emisi, Astra Infra luncurkan program Mini Forest

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024