belanja kredit 78Jutaan kata 861941Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp live dan jam gacor》
Hakim AS Batalkan Paket Gaji Rp882 T Elon Musk di Tesla******Jakarta, CNN Indonesia--
Hakim di Delaware, Amerika Serikat (AS) membatalkan paket gaji Elon MuskdiTesla sebesar US miliar atau Rp882 triliun (kurs Rp15.760). Jumlah yang diterima tersebut dinilai tidak adil bagi pemegang saham.
Melansir Reuters, Rabu (31/1), keputusan tersebut membatalkan paket gaji terbesar di perusahaan AS. Paket kompensasi Musk sebagai pemimpin perusahaan kendaraan listrik jauh lebih besar daripada paket gaji eksekutif mana pun hingga saat ini.
Kasus ini berawal saat investor bernama Richard Tornetta menggugat Musk dan beberapa direktur Tesla pada 2018 karena menganggap paket gaji Musk tidak adil. Paket gaji Musk pada 2018 memberinya hibah saham senilai sekitar 1 persen ekuitas Tesla setiap kali perusahaan mencapai salah satu dari 12 tahap peningkatan tujuan operasional dan keuangan.
Ia mengklaim bahwa pembayaran tersebut tidak diperlukan untuk memberi insentif kepada Musk agar mencapai kesuksesan bagi Tesla, karena Musk sudah memiliki sekitar 22 persen saham pembuat mobil tersebut.
Namun, Dewan Tesla mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa paket pembayaran diperlukan untuk menyelaraskan insentif Musk dengan pemegang saham dan untuk membuatnya tetap fokus pada perusahaan saat perusahaan meningkatkan produksi Model 3.
Mereka berpendapat bahwa Musk tidak menerima kompensasi apa pun selain opsi saham dan jika Tesla tidak mencapai target dalam paket pembayaran, Musk tidak akan menerima uang apa pun.
Sementara itu, Musk mengatakan pada Januari lalu bahwa paket pembayaran baru dengan dewan direksi sedang dilakukan sambil menunggu hasil kasus mengenai paket tahun 2018.
Tim hukum penggugat mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa dewan dapat mengadopsi rencana baru untuk membayar Musk atas pekerjaannya selama lima tahun terakhir.
Di lain sisi, para ahli mengatakan Musk kemungkinan akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Melihat Urgensi Impor KRL Baru yang Mendadak dari China******Jakarta, CNN Indonesia--
China kembali menikung Jepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia. Usai proyek kereta cepat, kini Beijing kembali sukses menggolkanimpor KRL baru senilai Rp783 miliar.
KAI Commuter resmi membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).
"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025, yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ungkap Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto melalui keterangan resmi.
Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter,shareholder loandari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacementkereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.
Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hal ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.
KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.
Lihat Juga :China Kembali Tikung Jepang, Kali Ini di Proyek Impor KRL Baru Rp783 M |
Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bekas yang berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.
Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.
Namun rencana impor tersebut mental setelah ditolak Luhut. Menurutnya, impor KRL bekas itu tak dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Untuk memenuhi kebutuhan armada, pemerintah akan mengimpor KRL baru.
Lihat Juga :Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri |
Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas.
China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.
"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.
Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.
Lihat Juga :Mengenal PT TSI, Produsen Rokok SIN yang Buat Ustaz Solmed Kaya Raya |
Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.
"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya.
China sebelumnya juga pernah menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh. Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.
Pada 2020, Luhut mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.
Lihat Juga :BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang |
"Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita," kata Luhut.
Lantas apa urgensi pemerintah mendadak impor KRL baru dari China dan bukan dari Jepang?
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpendapat seharusnya pemerintah tetap mengimpor KRL dari Jepang ketimbang dari China.
Pasalnya, Indonesia sudah terbiasa dengan KRL buatan Jepang. Penggunaan produk baru dari negara lain tentu akan memakan waktu lama untuk perkenalan hingga perawatannya.
Lihat Juga :Sri Mulyani: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita |
"Karena kita sudah terbiasa dengan KRL buatan Jepang. Masinisnya buatan Jepang, operator sarananya juga buatan Jepang, pemeliharaannya pun juga terbiasa dengan buatan Jepang. Ini ada produk baru, tentunya ada waktu untuk pengenalan produk lagi, perawatan lagi, jadi membutuhkan ekstra waktu," kata Deddy kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).
Untuk masalah kredibilitas, Deddy menganjurkan pemerintah memilih kereta dari Jepang. Dari segi harga pun, menurut dia, kereta milik Jepang jauh lebih murah.
"Kereta Jepang harganya pun lebih murah daripada kereta China. Kalau kita breakdown, harga (China) sekitar Rp21 miliar. Kalau buatan Jepang mungkin jauh lebih murah. MRT dulu fase 1 sekitar Rp12 miliar. Makanya, jauh lebih murah sebetulnya," jelas dia.
Namun, Deddy tak memungkiri bahwa kereta produksi China juga tak kalah baik dari Jepang. Buktinya, lanjut dia, kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung yang juga diimpor dari China hingga kini berjalan lancar.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.
Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers.
"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.
Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"
Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.
Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.
Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.
Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.
Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas
Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu
Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Label:winnipoker、habanero188、online 123 slot
Terkait:kode trik slot pragmatic、situs slot gacor mudah jackpot、slot online airbet88、situs slot gacor malam ini 2022、bonus new member 20+20 heylink、video slot gacor malam ini、bocoran pola gacor olympus hari ini、slot 168 vip、tafsir mimpi 2d 3d 4d abjad lengkap、dewa633
bab terbaru:dwptogel(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《rtp live dan jam gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,vslots88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp live dan jam gacor》bab terbaru。