petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

javaslot88

slot resmi terpercaya 664Jutaan kata 964851Orang-orang telah membaca serialisasi

《javaslot88》

Food Station dan mitra usaha kerja sama amankan stok beras Ramadhan******

Food Station dan mitra usaha kerja sama amankan stok beras Ramadhan
Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.
kelangkaan beras premium disebabkan belum masuknya masa panen raya
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta mengamankan stok beras menjelang Ramadhan 1445 Hijriah dengan mendorong peningkatan kerja sama bisnis (business to business/ b2b) antara BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya dengan mitra usahanya.
 "Kami terus menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta dengan mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya untuk melakukan kerja sama bisnis dengan mitra usahanya," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati di Jakarta, Senin.

Program tersebut ditujukan untuk menghadapi kelangkaan beras jenis premium di mini swalayan seperti banyak dikeluhkan warga dalam beberapa hari terakhir. Suharini menjelaskan kelangkaan beras premium disebabkan belum masuknya masa panen raya sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Masa panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024. "Berkurangnya aktivitas pedagang akibat adanya libur panjang dan masa pengisian ulang pihak ritel terhadap stok beras," ujar Suharini. Adapun langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi permintaan pangan khususnya beras juga dilakukan pemantauan stok, harga, dan mutu secara rutin bersama satuan tugas (satgas) pangan. Lalu Pemprov DKI Jakarta juga mengendalikan ekspektasi Inflasi melalui kegiatan sembako murah dan gerakan pangan murah (GPM) bagi masyarakat umum serta pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu. Lebih lanjut, Pemprov DKI juga bersinergi dengan pemerintah pusat seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog, dan ID Food untuk mengendalikan harga. Sinergi tersebut diimplementasikan melalui penyaluran beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kualitas medium ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp54.500 per kantong isi 5 kilogram (kg) di toko-toko beras dan pasar modern. "Kita pastikan stok pangan Jakarta aman sehingga masyarakat tidak perlu aksi borong (panic buying). Ini yang penting disampaikan dan menjadi imbauan," ucap Suharini. Sebelumnya, BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya memastikan stok beras aman di Jakarta menjelang Ramadhan tahun ini. "Menjelang Ramadhan stok beras di Pasar Induk Cipinang masih aman," kata Direktur Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pamrihadi menjelaskan saat ini stok beras mencapai 34.000 ton atau di atas ketersediaan stok aman pada angka minimal 30.000 ton.Baca juga: Jelang Ramadhan, stok beras di Jakarta aman
Baca juga: Erick Thohir tinjau pasokan beras di pasar swalayan Klender Jaktim
Baca juga: Ini penyebab inflasi tahunan DKI Jakarta capai 1,83 persen

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"******

Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Rio Feisalpri.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin (12/2) pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca juga: Bawaslu RI dalami dugaan fitnah dalami film "Dirty Vote"
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mpo99id

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
qq39bet
situs terpercaya di indonesia
ini 77 slot
doremiplay77
semongkobet
gacor bet88
link judi slot
ligacapsa
situs paling gacor 2023
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara kredit hp di akulaku
Bab 2 situs slot x1000
Bab 3 web slot gacor hari ini
Bab 4 super win 303 slot
Bab 5 hbi680
Bab 6 boga88 demo
Bab 7 slot88 pulsa tanpa potongan
Bab 8 judi slot 888
Bab 9 asiabagus
Bab 10 rtp slot gacor hari ini pragmatic play
Bab 11 live sdy hari ini
Bab 12 supergacor88
Bab 13 menara138
Bab 14 kredivo pinjaman 12 bulan
Bab 15 slot online gacor terbaru
Bab 16 situs slot gacor dini hari
Bab 17 slot demo gacor x500 server thailand
Bab 18 alamat slot paling gacor
Bab 19 tepat88
Bab 20 erek78
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6772bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Penata rambut terbaik di dunia peri

pinjol ilegal gak usah dibayar
Kemlu sebut penyelenggaraan pemilu di luar negeri kondusif
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Riyadh melaksanakan Pemilu 2024 di KBRI Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (9/2/2024). ANTARA/HO-PPLN Riyadh/aa.
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal menyebut penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri berjalan kondusif, meskipun ada beberapa masalah.

Namun, kata dia, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di masing-masing negara.

“Sejauh pantauan kami, semua berlangsung kondusif. Ada saja masalah muncul di sana-sini, tetapi dengan dukungan perwakilan RI, PPLN di masing-masing negara dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik,” ujar Iqbal melalui pesan singkat pada Senin.

Iqbal mengakui bahwa penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri memang tidak mudah karena harus menghormati hukum dan aturan setempat.

Untuk itu, dukungan dan fasilitasi oleh perwakilan RI di luar negeri sangat dibutuhkan.

“Kemlu dan perwakilan RI bukan penyelenggara, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral, Menlu (Retno Marsudi) meminta semua perwakilan RI untuk memantau dan mendukung kesuksesan pemilu (untuk WNI) di luar negeri,” ujarnya.

Baca juga: Dubes Heri imbau WNI di Jepang jaga suasana kondusif Pemilu 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari juga mengatakan bahwa pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar sehingga seluruh pemilih bisa terlayani hak suaranya.

Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi concern itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Hasyim usai meninjau proses pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur, Minggu (11/2).

KPU akan melihat situasinya jika ada sesuatu yang ditemukan tidak prosedural selama pemungutan suara maka akan dicek. Jika memang harus ada yang dibenahi, kata Hasyim, maka akan dibenahi.

Pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih awal daripada jadwal pencoblosan di Indonesia, dan disesuaikan dengan situasi di masing-masing negara.

Namun, penghitungan suara dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri, yakni mulai 14 Februari.

Baca juga: PPLN Tunis sebar video ajak pemilih laksanakan pemilu damai

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Bela Diri Melahap Surga

satriabet
Gedung Putih kecam keras komentar Trump soal NATO
Arsip foto- Donald Trump. ANTARA/Anadolu/pri.
Moskow (ANTARA) - Gedung Putih pada Minggu mengecam keras janji mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak melindungi negara-negara sekutu NATO dari kemungkinan serangan secara cuma-cuma jika ia terpilih kembali menjadi presiden.

Gedung Putih menyebut sikap Trump itu "mengerikan" dan "tidak dapat diterima".

Sebelumnya pada Sabtu (10/2), Trump kepada pendukungnya dalam kampanye di South Carolina menyatakan bahwa pada masa kepresidenannya, pemimpin suatu negara anggota NATO yang tidak disebutkan namanya telah bertanya kepadanya apakah Amerika Serikat akan mendukung aliansi tersebut jika ada kemungkinan serangan Rusia.

Trump menanggapi dengan jawaban negatif, serta mengatakan bahwa negara-negara NATO tidak cukup berinvestasi di bidang pertahanan.

Mantan presiden AS itu juga bersikeras untuk mendorong Rusia "melakukan apa pun yang mereka inginkan," dan menambahkan bahwa negara-negara anggota NATO "harus menanggung akibatnya."

"Berkat kepemimpinan Presiden (Joe) Biden yang berpengalaman, NATO sekarang menjadi yang terbesar dan paling vital yang pernah ada. Mendorong invasi terhadap sekutu dekat kita oleh rezim pembunuh adalah hal yang mengerikan dan tidak dapat diterima," kata juru bicara Gedung Putih Andrew Bates seperti dikutip media The Hill.

Hal itu juga dinilai membahayakan keamanan nasional Amerika, stabilitas global, dan perekonomian di dalam negeri AS, lanjutnya.

Pada Januari, Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Rusia Sergei Naryshkin mengatakan bahwa laporan tentang dugaan rencana Rusia untuk menyerang NATO adalah bagian dari perang informasi yang bertujuan untuk membenarkan agresi Barat terhadap Moskow.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga terus menerus dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Moskow tidak memiliki keinginan atau keperluan untuk menyerang pihak mana pun, demikian dilansir Sputnik.

Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: Pemerintah China tak permasalahkan jika Trump kembali jadi Presiden AS

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

net slot88
Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Rio Feisalpri.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin (12/2) pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca juga: Bawaslu RI dalami dugaan fitnah dalami film "Dirty Vote"
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

hukum ilahi

panen338
Lebih dari 1.000 WNI mencoblos surat suara pemilu di TPSLN Istanbul
Beberapa WNI menyalurkan suara mereka dalam Pemilu 2024 di TPSLN Istanbul yang berlokasi di Conrad Bosphorus Hotel, Istanbul, Turki, Minggu (11/2/2024). ANTARA/HO-PPLN Istanbul/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.059 warga negara Indonesia (WNI) memberikan suara mereka dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Istanbul, Turki, pada Minggu (11/2).

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Istanbul Aldi Subakti menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia di kawasan Marmara (Istanbul dan sekitarnya) atas partisipasi tinggi dalam pesta demokrasi ini.

"Antusiasme yang luar biasa dengan partisipasi 1.059 pemilih pada Pemilu 2024 di Istanbul menciptakan proses aman dan damai tanpa adanya intervensi, kegaduhan, bahkan keributan,” kata Aldi dalam keterangan tertulis PPLN Istanbul pada Senin.

Jumlah WNI yang menjadi daftar pemilih tetap (DPT) di Istanbul mencapai 3.157 orang.

Di antara jumlah tersebut, sebanyak 2.436 orang mencoblos surat suara langsung di TPS yang berlokasi di Conrad Bhosporus Hotel, sementara sisanya menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.

Namun, karena banyak WNI yang pulang ke Indonesia dengan berbagai alasan, jumlah partisipasi pemilih di Istanbul tidak sampai 50 persen.

Meskipun demikian, PPLN Istanbul didukung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul tetap bekerja keras untuk memastikan setiap tahap pemilihan diawasi dengan cermat, dan setiap langkah sesuai dengan kerangka hukum yang jelas dan transparan.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh pemilih yang turut serta dan menyukseskan pemilu ini. Tidak lupa juga kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan bersemangat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu ini,” kata Aldi.

Dalam proses pemilihan, diaspora Indonesia di luar negeri memilih presiden, wakil presiden, serta anggota DPR RI untuk Dapil 2 Jakarta, yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.

Baca juga: WNI di Maroko tempuh ratusan kilometer demi memilih di TPS Rabat
Baca juga: Pemungutan suara di TPSLN Ankara diramaikan bazar kuliner Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju keabadian itu sulit

erek2 1 sampai 100
Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (kedua kanan) menyapa wartawan usai menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pria sebelah suka menggoda orang

murah 168 slot
Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan dilanjutkan 15 Februari
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kanan) dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamuthi (kiri) menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/2/2024). ANTARA/Yashinta Difa/am.
Bantuan pangan jalan lagi tanggal 15 Februari
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamuthi memastikan penyaluran bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 15 Februari, setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

“Bantuan pangan jalan lagi tanggal 15 Februari,” kata Bayu ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin.

Pemerintah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog itu pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati penyelenggaraan pemilu.

Penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

Menurut Bayu, stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini sebanyak 1,189 juta ton.

Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan 2 juta ton beras dari impor, yang baru terealisasi 500 ribu ton.

Baca juga: Pemerintah terus seimbangkan ketersediaan beras nasional
Baca juga: Bapanas fokus kerjakan lima aksi untuk jaga stabilitas harga beras

Bayu menyebut persiapan panjang perlu dilakukan untuk mengamankan stok beras nasional, terutama ketika menghadapi paceklik yang diperkirakan terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Oktober.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan produksi beras nasional sesuai Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) pada panen raya Maret mendatang bisa melebihi 34 juta ton.

“Artinya, bulan Maret kita harapkan harga beras bisa turun sedikit,” ujarnya.

Selama masa panen tersebut, kata dia, Bapanas dan Kementerian Pertanian akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal guna mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.

Baca juga: Bapanas: Beras SPHP tetap disalurkan meski bantuan pangan dihentikan
Baca juga: Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu
Baca juga: Wamen BUMN sebut tidak ikut campur kebijakan setop bantuan pangan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024