bigbos77

Budaya menaklukkan dunia lain

Iklan Lesu, Vice Media Terancam Bangkrut******

Vice Media Group terancambangkrut di tengah melemahnya pasar iklan dan gejolak ekonomi.

Dilansir Reuters yang mengutip laporan New York Times, Senin (2/5), perusahaan di belakang situs media populer seperti Vice dan Motherboard itu dilaporkan tengah bersiap untuk mengajukan bangkrut.

Berdasarkan informasi pihak yang mengetahui hal tersebut, perusahaan menerima minat dari lima perusahaan untuk membeli sahamnya. Demi menghindari bangkrut, yang mungkin terjadi dalam beberapa pekan ke depan, perusahaan mempertimbangkan untuk menjual kepemlikannya.

Apabila terjadi kebangkrutan, Fortress Investment Group selaku kreditur Vice dapat mengendalikan saham perusahaan.

"Vice Media Group terlibat dalam evaluasi menyeluruh atas alternatif dan perencanaan strategis. Perusahaan, dewan direksi, dan pemangku kepentingan terus fokus untuk menemukan jalur terbaik bagi perusahaan," kata juru bicara perusahaan kepada Reuters dalam pernyataan email.

Potensi kebangkrutan Vice muncul karena beberapa perusahaan media dan teknologi lainnya harus berhemat dalam beberapa bulan terakhir di tengah tantangan ekonomi.

Awal bulan ini, BuzzFeed Inc (BZFD.O) mengatakan akan menutup divisi beritanya dan akhirnya menyerah pada tantangan model bisnis yang mengutamakan digital.

Pekan lalu, Vice Media mengatakan akan membatalkan program TV populer "Vice News Tonight" sebagai bagian dari restrukturisasi yang lebih luas. Keputusan itu akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di seluruh bisnis berita global perusahaan di tengah kesulitan keuangan selama bertahun-tahun dan kepergian eksekutif puncak.

Vice Media termasuk di antara kelompok usaha media digital yang berkembang pesat saat mendekati audiens milenial. Perusahaan menjadi terkenal bersama salah satu pendirinya yang provokatif, Shane Smith, yang membangun kerajaan medianya dari sebuah majalah Kanada.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Australia Hanya Akan Izinkan Vape Dijual di Apotek******

Pemerintah Australia akan melarang vape rekreasional dijual bebas. Caranya, dengan merevisi Undang-undang Rokok Elektrikdemi memperketat penjualan vape. Nantinya, vape hanya dijual di apotek.

Langkah itu dilakukan demi menekan peningkatan jumlah pengguna vape di kalangan remaja, serta membantu perokok berhenti.

"Sama seperti yang mereka lakukan dengan merokok, Big Tobacco telah menggunakan produk adiktif lainnya, membungkusnya dengan kemasan mengkilap dan menambahkan rasa untuk menciptakan generasi baru pecandu nikotin," kata Menteri Kesehatan Mark Butler dikutip Reuters, Selasa (2/5).

Vape dilihat sebagai alternatif produk yang lebih aman ketimbang rokok konvensional, serta berguna untuk membantu perokok berhenti. Namun, sejumlah riset menunjukkan adanya potensi bahaya jangka panjang dari rokok elektrik tersebut karena membuat ketagihan.

Butler mengatakan vape telah menjadi produk rekreasi di Australia, di mana mayoritas penggunanya adalah remaja dan anak muda.

"Ini adalah produk yang ditargetkan untuk anak-anak kami, dijual bersama permen dan cokelat batangan," kata Butler.

"Vapingsekarang telah menjadi masalah perilaku nomor satu di sekolah menengah. Dan itu juga meluas di sekolah dasar," imbuhnya.

Komunitas dokter mendukung tindakan keras pemerintah terhadap penjualan bebas vape, tetapi mereka mendesak otoritas bisa berbuat lebih.

Sekitar 22 persen warga Australia berusia 18-24 telah menggunakan rokok elektrik atau vape setidaknya sekali, menurut data 2022.

Meskipun diperlukan resep untuk membeli vape nikotin di Australia. Namun, aturan ketat itu malah membuat jual-beli vape ilegal marak di pasar gelap.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Rasul Laut

OJK Akan Atur Mekanisme Perdagangan Karbon******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadaliamengatakan pemerintah akan mengatur tata kelola perdagangan karbon. Ia menyatakan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu ia sampaikan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5).

"Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur," tutur Bahlil.

"Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan proses registrasi nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kemudian, perdagangan di bursa karbon bisa dilakukan.

Pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri. Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

"Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Kemendag Klaim Harga Bahan Pokok Turun Signifikan Usai Lebaran******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim harga bahan pokok usai Lebaranmengalami penurunan yang cukup signifikan. Daging ayam dan daging sapi yang sempat melonjak saat Lebaran juga mulai turun harga.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyatakan klaim tersebut berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag.

"Daging ayam pada saat Lebaran mencapai harga Rp39 ribu -Rp40 ribu per kg, saat ini menuju harga normal sesuai harga acuan di kisaran Rp37 ribu per kg. Daging sapi yang saat Lebaran mencapai hampir Rp150 ribu per kg, saat ini turun signifikan hingga 6,11 persen menjadi Rp139 ribu per kg," kata Isy kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

"Tidak ada perbedaan yang signifikan," ujarnya.

Menurutnya, Kemendag bersama pemangku kepentingan terkait berupaya terus menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Caranya dengan meningkatkan produksi, manajemen stok, optimalisasi pasar murah hingga tata kelola angkutan barang pokok.

"Selain itu, rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan setiap minggu turut memastikan agar koodinasi dan kerja sama antardaerah berlangsung dengan optimal," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

Erick Janji Tegas ke Bos Berdikari soal Pistol Meletus di Bandara******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji akan menindak tegas Direktur Utama PT Berdikari Harry Warganegara terkait kasus kepemilikansenjata api.

Langkah itu diambil jika dalam pemeriksaan Harry terbukti melanggar aturan.

"Kami lagi lihat, pasti saya akan tindak tegas kalau data-datanya sudah OK," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5).

Pertama, memeriksa alasan kepemilikan senjata api.Kedua, kenapa Harry membawa senjata api. Ketiga, kinerja perusahaan.

Ia pun menegaskan BUMN memiliki pedoman AKHLAK. Dengan kata lain, para pemimpin BUMN harus memiliki budi pekerja yang baik.

"Bukan berarti dia jadi malaikat, tapi kita juga tidak menutup mata kalau dia jadi setan. Ini harus kita tekankan, dalam melakukan segala tindakan kita melihat dari helicopter view, tidak hanya satu sisi," ucap Erick.

Direktur Utama PT Berdikari Harry Warganegara sendiri telah meminta maaf pistol miliknya meletus secara tidak sengaja di Bandara Sultan Hasanuddin, Senin (17/4) lalu.

"Saya memohon maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden di Bandara Sultan Hasanuddin Senin lalu," ujar Harry melalui keterangan resmi Berdikari, Kamis (20/4).

Ia menyadari insiden itu membuat sejumlah pihak tidak nyaman mulai dari pengunjung, petugas counter check in, hingga personel keamanan bandara setempat.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]