indo78

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

PUPR Buka Suara soal Kementerian ESDM Retak Imbas Proyek Gedung BSI******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons retakan bangunan Kementerian ESDMimbas pembangunan BSI Tower di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan dirinya belum tahu lebih lanjut soal hasil evaluasi atas masalah itu. Namun, ia memastikan gedung milik negara memang menjadi ranah PUPR via Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

"Nah, itu (KKBG) yang turun untuk menilai keandalan gedung. Jadi, itu soal keselamatan kan prioritas di situ dan itu tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Jubir Basuki Hadimuljono itu menegaskan KKBG berisikan para pakar yang memang ahli.

"Itu (KKBG) kan pakar isinya yang akan berikan penilaian terhadap kelayakan ataupun keandalan dari gedung. Hasilnya, pasti ada rekomendasi apakah perlu ada perkuatan atau rehabilitasi minor bahkan mayor, harus kita suntik segala macam, kita belum tahu," tandasnya.

Pembangunan BSI Tower membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Salah satunya, di Gedung Kementerian ESDM.

Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

Atas kejadian itu, PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PP selaku kontraktor proyek menyetop sementara pembangunan BSI Tower sejak Selasa (30/1). Mereka akan mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

PT PP mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Mereka juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat baik

Petani Curhat Musim Tanam Mundur, Pemerintah Perpanjang Bansos Pangan******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto memastikan program bantuan sosial (bansos) pangan bakal terus dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menyalurkan program bantuan pangan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (15/1).

Airlangga mulanya menyinggung apabila program bantuan pangan tersebut memang disediakan pemerintah terhadap 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di pelbagai wilayah.

"Yang biasanya November-Desember mundur jadi Januari-Februari. Akibatnya yang biasanya bulan April kita panen raya, ini mundur ke bulan Juni," ujar Airlangga saat berdialog bersama warga.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Simpel yang merupakan warga Manggarai Barat juga turut mengeluhkan ihwal periode musim tanam padi yang mundur akibat cuaca.

Ia menyebut cuaca di wilayah Manggarai Barat sejak awal tahun kurang baik bagi para petani. Sampai saat ini musim hujan belum tiba di wilayah NTT hingga menyebabkan area pertanian menjadi tandus.

"Tanam padi, tanam apa segala macam karena prediksinya bulan 3 seharusnya sudah mulai panen, tapi sekarang bulan 1 hujannya belum turun. Sehingga kami sebagai masyarakat kewalahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Mendengar keluhan tersebut, Airlangga memastikan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terakhir telah memerintahkan agar program bantuan pangan tetap dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Selain program bantuan pangan, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai.

Ia pun berharap agar teknis penyaluran tersebut dapat segera selesai sehingga bisa langsung disalurkan pada akhir Januari atau awal Februari mendatang.

"Jadi bapak ibu akan terima 10 kg beras, setiap bulan, sampai bulan Juni," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan Biasa Kematian

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo******

Beras yang dikemas oleh Bulog tengah menjadi perbincangan. Sebab, terdapat stiker kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas dan dipasarkan oleh Perum Bulog. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah bahwa stiker tersebut ditempel dari gudang Bulog.

"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP. Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," pungkasnya.

Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Saat terjadi lonjakan harga, maka beras SPHP akan berperan penting.

Selain dipasarkan secara luas, Beras SPHP kerap dijadikan sebagai bantuan pangan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

Beras Bulog ini memiliki kualitas yang hampir setara beras medium, tetapi dengan harga yang lebih murah. Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.

Lihat Juga : Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog berkomitmen akan terus melanjutkan program SPHP Beras tersebut sepanjang 2024 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.

Tahun ini, rencana penyaluran beras SPHP diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Beras SPHP 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp10.900 per kg, zona 2 Rp11.500 per kg, dan zona 3 Rp11.800 per kg.

Meskipun dipasarkan bebas, pembelian Beras SPHP dibatasi maksimal 10 kg per orang. Artinya, setiap orang hanya bisa membeli 2 pack yang masing-masing kemasannya berisi 5 kg beras. Hal ini pernah diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo pada Oktober 2023.

Arief menjelaskan pembatasan pembelian ini lantaran beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP), yang digelontorkan ke masyarakat demi menstabilkan pasokan dan harga.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," tegas Arief dalam keterangan resmi pada 3 Oktober 2023.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Gratis, Jalan Tol Kuala Bingai******

Jalan Tol Binjai-Langsa seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura di Sumatraakan mulai beroperasi mulai besok, Senin (29/1) pukul 07.00 WIB. Jalan tol sepanjang 19 kilometer (km) ini akan dibuka secara fungsional tanpa tarif alias gratis.

Jalan tol ini berada di bawah naungan PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Tol ini juga merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Pengoperasian seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura ini menyambung seksi Binjai-Stabat sepanjang 12,3 km yang telah terlebih dahulu dioperasikan sejak Februari 2022 dan seksi Stabat-Kuala Bingai sepanjang 7,55 km sejak September 2023.

"Sebelumnya seksi tol ini telah diuji coba terlebih dahulu pada Libur Nataru lalu dengan dioperasikan secara fungsional sejak selama lebih dari dua pekan mulai dari tanggal 23 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024 dan telah dilalui sebanyak lebih dari 100 ribu kendaraan dengan lancar serta nihil kecelakaan," tutur Tjahjo, dikutip dari laman resmi BPJT PUPR, Minggu (28/1).

Tjahjo menambahkan pihaknya siap mengoperasikan jalan tol ini dari sisi fasilitas maupun kesiapan petugas di lapangan.

"Terdapat sebanyak 62 personil siaga hanya untuk seksi ini, jika digabung dengan petugas dari Binjai hingga Kuala Bingai totalnya mencapai 162 personil siaga yang terdiri dari petugas layanan operasi, derek, ambulans hingga patroli," imbuh dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gelontorkan Rp455,8 T untuk Bangun Infrastruktur di 2023

Lebih lanjut, Tjahjo menyebut selama masa beroperasi tanpa tarif, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif mengenai aturan berkendara di jalan tol.

"Selama beroperasi tanpa tarif ini pastinya kami sekaligus akan mensosialisasikan aturan berkendara di jalan tol, walaupun masyarakat sekitar telah banyak mempelajari aturannya mengingat sebelumnya telah dioperasikan 2 seksi sehingga sudah memahami bahwa aturan di jalan tol cukup berbeda dengan jalan nasional, terutama terkait penggunaan kartu uang elektronik hingga peraturan putar balik kendaraan," tambah dia.

Meski belum ditetapkan tarif, pengguna jalan tol tetap harus melakukan tapping kartu uang elektronik khususnya pengguna yang melintas dari arah Kuala Bingai menuju Tanjung Pura atau sebaliknya melalui seksi Binjai-Stabat dan Stabat-Kuala Bingai, di mana Tol Binjai-Langsa seksi Binjai-Stabat tetap dikenakan tarif normal karena sudah beroperasi dengan tarif sejak lama.

Strategi Suster Mayat

Sandi: Pungutan Rp150 Ribu ke Turis Asing di Bali Buat Tangani Sampah******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asingdi Balibakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]