sabtubet

slot gacor 754Jutaan kata 57400Orang-orang telah membaca serialisasi

《sabtubet》

Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional******

Jakarta (ANTARA) - Setelah melalui rangkaian panjang usaha dan diskusi, sidang pleno UNESCO pada 20 November 2023 memutuskan untuk menerima usulan Pemerintah Indonesia menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum salah satu badan di bawah naungan Perserikatan Banga-Bangsa (PBB) itu.

Dengan demikian, Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 pada Sidang Umum badan PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut, melengkapi sembilan bahasa PBB lainnya, yaitu Bahasa Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, Spanyol, Hindi, Italia, dan Portugis.

Dubes dan Wakil Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar, dalam suatu kesempatan mengatakan pengakuan ini sekaligus menunjukkan peran penting Bahasa Indonesia dalam mendorong perdamaian dan solidaritas dunia.

Hal ini sekaligus menyiratkan keyakinan UNESCO terhadap pentingnya bahasa karena perdamaian dunia mustahil dibangun hanya dengan ekonomi dan politik semata.

Salah satu peran penting Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO adalah semua keputusan sidang UNESCO harus diterjemahkan ke dalam bahasa resmi, termasuk Bahasa Indonesia.

Pengakuan ini juga ditunjukkan dengan penerjemahan dokumen UNESCO 2023 ke Bahasa Indonesia sebanyak 250 buku dan 29 permainan matematika ke dalam Bahasa Indonesia, yang dilanjutkan ke dalam 27 bahasa daerah untuk mendukung literasi dan pelestarian Bahasa Indonesia di daerah terpencil, demikian Ismunandar.

Prestasi ini menunjukkan peran dan fungsi Bahasa Indonesia yang sudah teruji dalam perjalanan sejarahnya sejak Sumpah Pemuda 1928, sebagai bahasa nasional yang telah memainkan perannya dalam berbagai kepentingan bangsa. Keberhasilan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu ribuan etnis di Indonesia merupakan modal utama dan menjadi kunci perdamaian dunia melalui bahasa.

Kekuatan lainnya yang menjadi kebanggaan bangsa ini adalah penutur Bahasa Indonesia adalah semua orang di seluruh wilayah Indonesia, yakni sekitar 270 juta.

Dalam tataran akademis, Bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib sejak kelas satu SD sampai perguruan tinggi. Untuk satu mata pelajaran ini tidak boleh ada angka merah atau tidak lulus. Beberapa dosen yang mengampu Bahasa Indonesia di kampus-kampus mengungkapkan betapa lelahnya mereka dalam penyampaian materi Bahasa Indonesia.

Meski mahasiswa sudah belajar Bahasa Indonesia sejak kelas 1 SD, namun pemahaman dan kesadaran berbahasa masih belum memuaskan. Salah satu faktor penghambat adalah sikap menggampangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Selain itu, peran media massa dengan narasumber yang kurang menghargai Bahasa Indonesia juga ikut mempengaruhi sikap mahasiswa.


Perlu pengayaan

Menurut Ismunandar, dengan posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, maka perlu langkah nyata yang dapat dilakukan, yakni bagaimana meningkatkan minat warga dunia terhadap Bahasa Indonesia, apalagi di tengah maraknya konflik antarnegara.

Belum lama ini, KBRI Canberra di Australia meluncurkan program "Kawan Ngobrol" untuk mempromosikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Ada 16 sekolah dan dua perguruan tinggi di Canberra yang menawarkan kursus Bahasa Indonesia.

Selain itu, perlu upaya pengayaan kosakata Bahasa Indonesia secara terus menerus serta membangun kesenangan dan kesadaran berbahasa bagi masyarakat luas. Upaya pengayaan itu bisa dilakukan lewat jalur ilmiah dan bahasa daerah.

Berbagai peristiwa komunikasi dalam masyarakat, seperti debat presiden menjelang Pemilu 2024, juga telah melahirkan kosakata yang cukup menyegarkan. Ada joget gemoy, gimik, omon-omon, terkelok-kelok, mea-mea, biu-biu, hilirisasi digital, dan lainnya.

Data Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jumlah kosakata mencapai 120 ribu pada tahun 2023 dan diharapkan mencapai 200 ribu di tahun 2024.

Ribuan kosakata ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi kebersamaan antarwarga, seiring dengan alasan UNESCO menjadikan Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO, yakni sebagai pendorong perdamaian dunia.

Dalam konteks ini, maka peran dan fungsi Bahasa Indonesia agaknya tidak cukup hanya memperkaya kosakata, karena banyak sekali peristiwa komunikasi yang cukup meresahkan masyarakat karena faktor bahasa.

Tawuran antarwarga di beberapa kawasan di Jakarta dan daerah-daerah lainnya sampai sekarang masih sering terjadi. Berita kekerasan terhadap anak dan perempuan, ayah memperkosa anak kandung, ibu membunuh bayi, juga belum berhenti. Manakah bahasa media yang dapat mengubah perilaku sadis masyarakat? Sebuah penelitian mengungkapkan bahasa media justru memperparah kesadisan dalam masyarakat.

Ini artinya, bahasa tidak cukup hanya memperkaya kosakata, tapi juga perlu pengayaan makna di balik kosakata, karena setiap kata atau kalimat adalah tindak tutur dan berpengaruh pada perilaku pembaca.

Dari sisi pragmatik, setiap kata atau kalimat mengandung tiga tindak tutur sekaligus, yakni lokusi, ilokusi dan perlokusi. Artinya, setiap tuturan kata atau kalimat yang disampaikan pastilah memiliki pesan dan tujuan tertentu serta efek yang diharapkan. Di sinilah sering terjadi kesalahpahaman antara pembicara dan pendengar, yang dapat memicu tindak kekerasan.

Pengayaan kosakata dan makna di balik kata atau kalimat tuturan, langsung atau lewat media, seperti "kawan ngobrol" yang dilakukan kampus di Canberra perlu didukung tindakan nyata semua pihak, agar Bahasa Indonesia yang sudah diakui UNESCO sebagai bahasa resmi internasional dapat menjadi kebanggaan bagi Bangsa Indonesia.


*) Dr Artini adalah pimpinan Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA 2003-2006


 

Copyright © ANTARA 2024

Round up hari ke******

Jakarta (ANTARA) - Masa kampanye Pilpres 2024 tersisa 15 hari lagi, beberapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bergerak ke wilayah Indonesia tengah dan timur, meskipun ada juga yang memilih tetap di Jakarta untuk bekerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, sementara masa tenang berlangsung hanya tiga hari pada 11-13 Februari 2024.

Pemungutan suara untuk presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 14 Februari 2024, sedangkan di luar negeri pemungutan suara berlangsung pada 5-14 Februari bergantung pada negara tempat para pemilih menetap.

Anies-Muhaimin

Dari kubu pasangan calon nomor urut 1, calon presiden Anies Baswedan berkampanye di Ternate, Maluku Utara, pada hari ke-60 kampanye Pilpres 2024, Jumat (26/1).

Dalam agenda kampanye itu, Anies menemui Sultan Ternate Ke-49 Hidayat M. Syah dan keduanya berdiskusi membahas isu-isu kebangsaan, termasuk mengenai masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Sultan Ternate, dalam pertemuan itu, juga menyampaikan langsung kekagumannya terhadap Anies.

Dia pun berharap jika Anies terpilih menjadi presiden, maka dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Maluku Utara.

Sementara itu, Anies pun menyoroti peran Kesultanan Ternate, yang usianya kurang lebih 800 tahun, dalam menjaga persatuan dan merawat tradisi serta budaya yang saat ini mengakar kuat di Ternate.

"Kesultanan ini memiliki adat, tradisi yang mengakar kuat, jadi kami datang ke sini untuk memberikan rasa hormat, menyampaikan penghormatan dan kami berharap agar Kesultanan Ternate terus menjadi pilar penopang bagi kekuatan kebudayaan Indonesia, kekuatan persatuan Indonesia," kata Anies ke Sultan Ternate.

Anies menyebut Ternate dulu dikenal sebagai daerah yang makmur, sehingga dia berjanji jika terpilih sebagai presiden, maka dia akan mengembalikan lagi kejayaan Ternate.

Sementara itu, dari pulau yang berbeda, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berkampanye di beberapa lokasi di Bali pada Jumat. Pada Jumat pagi, bertemu para relawan untuk konsolidasi di daerah Kuta, Kabupaten Badung.

Selepas acara, Muhaimin bertemu wartawan dan menjawab beberapa pertanyaan terkait pemilu, salah satunya soal stiker pasangan calon tertempel di beras bantuan dari Bulog. Muhaimin menyebut aksi tempel stiker itu perbuatan yang "miskin etika".

Dari Kuta, Muhaimin bergerak ke wilayah utara Bali, tepatnya di Bandar Udara Letkol Wisnu, Gerokgak, Buleleng. Di tempat itu, Muhaimin memimpin kampanye terbuka atau rapat umum se-Provinsi Bali.


Prabowo-Gibran

Dari kubu pasangan calon nomor urut 2, calon presiden Prabowo Subianto memilih tetap di Jakarta pada hari ke-60 kampanye Pilpres 2024, karena dia menyempatkan diri untuk bekerja di kantornya, Kementerian Pertahanan, sejak Jumat pagi sampai siang hari.

Selepas itu, Prabowo bergerak ke Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk bertemu dengan pengurus KWI dan Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Prabowo didampingi oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan niatan, tekad, visi misi, dan program-programnya di Pilpres 2024.

Usai pertemuan, Prabowo dan Mgr. Suharyo sepakat untuk penting menjaga suasana tetap rukun dan damai selama pemilihan umum.

Dalam kesempatan yang sama, Mgr. Suharyo memastikan gereja-gereja Katolik di Indonesia mendukung siapa pun yang terpilih di Pilpres 2024.

Dia menegaskan pimpinan gereja tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon, karena itu dapat merusak persatuan dan kerukunan di antara umat Katolik.

"Jadi, dalam gereja Katolik, pilihan politik itu macam-macam. Kami pimpinan-pimpinan gereja tidak boleh berpihak karena tugas kami adalah mempersatukan. Nanti, kalau berpihak, fungsi pemersatu itu hilang. Kami akan mendukung siapa pun yang akan terpilih lewat proses yang memang sudah diatur oleh undang-undang," kata Mgr. Suharyo setelah pertemuan dengan Prabowo di Jakarta, Jumat.

Usai pertemuan itu, Prabowo menemui para pendukungnya yakni sekitar 4.000 pengacara dari Aliansi Advokat Indonesia Bersatu pimpinan Otto Hasibuan.

Aliansi itu menyampaikan dukungan mereka kepada pasangan Prabowo-Gibran dan para pengacara itu berjanji membantu memenangkan pasangan itu sekali putaran di Pilpres 2024.

Di lokasi acara, mertua Kaesang Pangarep, Sofiatun Gudono terlihat duduk di kursi barisan depan. Dia langsung berdiri dan tepuk tangan ketika dipanggil oleh Otto dan Prabowo dari atas panggung.

Sementara itu, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Bali, Jumat, tetapi di lokasi yang berbeda dengan tempat kampanye Muhaimin.

Gibran, yang untuk kedua kalinya berkunjung ke Bali selama masa kampanye, berdiskusi dengan beberapa pelaku wisata.

Diskusi yang berlangsung di Kota Denpasar pada Jumat malam itu menyoroti persoalan overtourismdi wilayah selatan. Gibran menilai pentingnya ada pemerataan untuk wilayah selatan dan utara di sektor pariwisata.


Ganjar-Mahfud
​​​​​​​
Dari kubu pasangan calon nomor urut 3, calon presiden Ganjar Pranowo mendarat di Bandara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat, untuk berkampanye di beberapa lokasi.

Setibanya di Manggarai, Ganjar langsung bertemu dengan Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat di Istana Keuskupan Ruteng.

Dalam pertemuannya dengan Ganjar, Uskup Ruteng menyampaikan pesan-pesan pentingnya merawat alam.

"Kami Gereja Keuskupan Ruteng tahun ini fokus pastoralnya pada ekologi integral, artinya ekologi bukan hanya soal tanam-menanam, bukan, ekologi adalah perwujudnyataan iman. Nah,karena sampai orang babat hutan, rakus makan hutan itu orang yang sama membunuh kehidupan," kata Mgr. Siprianus kepada Ganjar.

Dari Istana Keuskupan Ruteng, Ganjar melanjutkan perjalanan ke Stadion Golo Dukal untuk kampanye akbar.

Di hadapan pendukungnya, Ganjar mengingatkan mereka untuk tak gentar manakala menghadapi tekanan-tekanan dan intimidasi.

Ganjar juga berpesan kepada warga di Manggarai, termasuk para pendukungnya, untuk menggunakan hak suara mereka di Pemilu 2024.

Selepas itu, Ganjar lanjut berdialog dengan tokoh agama dan masyarakat adat Ruteng Pu’u di Kampung Adat Ruteng Pu’u.

Dari NTT, Ganjar pada Jumat sore terbang ke Semarang, Jawa Tengah, untuk menghadiri Ruwatan Rajab di Bawen. Kemudian, dia menutup kegiatannya dengan beramah-tamah dengan warga.

Sementara itu, calon wakil presiden Mahfud MD tidak berkampanye selama sehari penuh pada Jumat. Informasi dari protokoler Mahfud, dia hanya menghadiri beberapa kegiatan internal.

 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil******

Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rtp sultan33、eyangtogel、pansos4d

Terkait：olahbet、erek erek kodok、paito hongkong hari ini、detik 188 slot、inislot88 penipu、rtp bigwin138、joker slot88、keluaran semua togel hari ini、dewa389、link judi slot terbaru

---

---

bab terbaru：exabet88 situs slot（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04