mpo76

Buku Domesday

Damri Kupang******

Uji coba Damri rute Kupang, Nusa Tenggara Timur menuju Dili, Timor Leste, melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mulai dilakukan.

Angkutan antar lintas negara merupakan implementasi Memorandum of Understanding (MoU) on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches Between Indonesia and Timor Leste.

Uji coba dilakukan perdana pada Senin (10/10 lalu dengan titik keberangkatan awal dari Kupang menuju Atambua. Kemudian, dari Atambua menuju perbatasan PLBN Motaain Indonesia, dilanjutkan ke pos Batugade Timor Leste dan seterusnya menuju ke Dili.

Dalam uji coba hari kedua dilakukan langsung oleh Dirjen Transportasi dan Komunikasi Republic Democratic Timor Leste, Gaspar de Araujo, didampingi oleh Kepala Agen Konsulat Timor Leste di Atambua, Joao Simao de Saosa bersama Perwakilan KBRI Dili Daniel.

Mewakili Indonesia adalah Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Amirulloh bersama rombongan, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Provinsi NTT, Pengelola Damri, dan Kepala Administrator PLBN Motaain dan perwakilan PLBN Motaain.

"Kami ingin menunjukkan dukungan dan sinergitas dalam rangka perencanaan implementasi operasi bus lintas batas antar negara, yang diagendakan terealisasi dalam waktu dekat," ujar Halim.

Amirulloh mengapresiasi fasiltias terminal bus yang disiapkan oleh Pemerintah Timor Leste. Dia berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Kami juga berkomitmen menyediakan fasilitas yang memadai untuk transportasi darat rute Kupang ke Dili," imbuhnya.

Konsulado Timor Leste di Kupang Jesuino dos Reis de Carvalho menargetkan lima unit bus Damri dari Dili beroperasi. Begitu pula sebaliknya dari Kupang.

"Kami uji coba dulu, nanti masyarakat akan diinformasikan bahwa mereka juga bisa menggunakan layanan pemerintah yang sudah disediakan supaya langsung ke Timor Leste dan untuk sementara nanti lima kendaraan dulu," terang dia.

Adapun, untuk tarif yang diberlakukan, Jesuino menuturkan pihaknya menerapkan tarif dengan kurs dolar AS sesuai yang berlaku di Timor Leste.

"Tarifnya sendiri kami akan sesuaikan dengan rate dolar AS dan hari ini kalau per dolarnya Rp15 ribu, ya rupiah juga senilai, karena Timor Leste mata uang yang digunakan dolar AS," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tian Yun Xian Yuan

Ibu Kota Jabar Bakal Pindah, Tegalluar Jadi Calon Pengganti Bandung******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan ibu kota Jawa Barat (Jabar) berpotensi dipindahkan ke Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

"Dengan adanya rencana Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi bahkan pak Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) menyampaikan ini (Tegalluar) menjadi satu opsi yang besar kemungkinannya untuk menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Tinggal mendorong dukungan politik," katanya usai meninjau stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (13/10).

Dwiyana menjelaskan, mengutip pernyataan Ridwan Kamil, ada tiga opsi wilayah yang berpotensi menggantikan Bandung sebagai ibu kota Jabar, yaitu Walini, Kertajati, dan Tegalluar. Namun, dengan semakin jelasnya pembangunan kereta cepat, maka Tegalluar menjadi yang paling memungkinkan.

Wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat sudah mencuat sejak tiga tahun lalu. Namun, pemindahan ibu kota Jabar disebut bergantung pada penyelesaian kereta cepat.

"Nanti menunggu kejelasan kereta cepat, kan dulu narasi-narasi ada di dalam rute, sekarang Walini belum pasti ada stasiun atau tidak," ucap Ridwan pada Agustus lalu.

Sementara itu, nantinya KCJB akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di 4 stasiun yaitu; Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Versi lengkap novel Jueji

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.

Transformasi Naga yang Dipanggil

Menhub Tawarkan Pembangunan MRT Fase 4 ke Korsel******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak Korea Selatanuntuk membangun jaringan MRT Jakarta Fase 4.

Ajakan disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke delegasi Korea Selatan dan sejumlah negara anggota serta mitra wicara ASEAN di 28th ASEAN Transport Minister Meeting di Bali.

"Kami sangat berharap Korea Selatan dapat berpartisipasi dalam pengembangan MRT Jakarta Fase 4 dan mengulang kerja sama baik yang pernah terjalin sebelumnya pada pengembangan LRT Jakarta fase pertama," katanya seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/10).

Ia menjelaskan setidaknya ada tiga usulan trase yang dikaji pada kajian awal MRT Jakarta Fase 4, yaitu opsi I dari Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan Jakarta International Stadium.

Lalu, opsi II dari Pondok Gede sampai dengan Joglo dan opsi III dari TMII sampai dengan Fatmawati.

Risal menjelaskan bahwa masing-masing usulan opsi lintas tersebut memiliki potensi dan kendala yang berbeda.

Meski begitu, ia menyampaikan bahwa telah dilakukan kajian awal untuk menyepakati opsi lintas yang akan ditawarkan kepada Korea Selatan.

Berdasarkan kajian Multi-Criteria Analysis yang telah dilakukan, lintas yang paling memungkinkan untuk dibangun adalah lintas Fatmawati-TMII.

Ini karena lintas Fatmawati-TMII memiliki hambatan paling sedikit dan melewati banyak pusat kegiatan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengangkut lebih banyak orang dibandingkan opsi lintas lainnya.

Lebih lanjut, Risal menyampaikan MRT Jakarta Fase 4 untuk lintas Fatmawati-TMII akan dibangun secara melayang dan bawah tanah.

"Koridor Fatmawati-TMII memiliki persentase jalan sempit sebanyak 31 persen sehingga jika dibangun secara melayang seutuhnya akan memakan banyak sekali badan jalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Kelangsungan Hidup Super

Binar Academy PHK 20 Persen Karyawan******

Startup pendidikan Binar Academymelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 20 persen dari total karyawannya. Hal itu merupakan bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. 

CEO Binar Academy Alamanda Shantika mengatakan langkah PHK merupakan keputusan sulit yang diambil oleh perusahaan. Ke depan, perusahaan disebut akan berfokus untuk menguatkan lini bisnis utama, mengoptimalkan aktivitas investasi, dan men-streamline-kan operasional agar menjadi perusahaan yang lebih baik lagi.

"Meskipun perusahaan telah mencapai pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kami harus menyiapkan strategi yang kuat untuk menghadapi dinamika ekonomi global, salah satunya dengan mengambil keputusan ini (PHK)," ujar Alamanda dalam keterangan resmi, Senin (17/10).

Ia menambahkan perusahaan akan melakukan perubahan peran pada beberapa fungsi bisnis dengan kapabilitas yang sesuai dengan strategi bisnis ke depan.

Alamanda berjanji perusahaan akan membantu pekerja yang terkena PHK untuk berkonsultasi seputar karier. Perusahaan akan memberikan pendampingan bagi karyawan untuk menemukan peluang baru dengan menghubungkan mereka dengan perusahaan mitra yang mencari karyawan baru di berbagai tingkat pekerjaan.

"Dalam proses transisi ini, perusahaan akan memberikan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan skilllewatcoursesyang tersedia di Binar," ujar Alamanda.

Perusahaan juga memastikan seluruh karyawan menerima pesangon sesuai ketentuan yang berlaku dan jaminan kesehatan karyawan beserta anggota keluarga akan tetap dilanjutkan hingga 30 Oktober 2022.

Di sisi lain, Binar Academy memastikan bahwa penyesuaian organisasi ini tidak mengganggu tingkat layanan klien dan kelangsungan bisnis.

Binar disebut akan terus berkomitmen untuk melayani pengguna dengan menyediakan layanan peningkatan kemampuan digital dan penempatan kerja.

[Gambas:Video CNN]