kupon traveloka kereta api 2022

Bintang besar di dunia seni bela diri

okebet99

DPR Sentil Erick Pilih 'Orang Tak Jelas' Jadi Bos BUMN: Berbau Politik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir dikritik sejumlah anggota Komisi VI DPR RI karena dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi dankomisarisdalam perusahaan pelat merah di tahun politik. Yang ditunjuk pun tak jelas kompetensinya.

Hal itu terjadi dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI bersama Erick dan jajaran kementeriannya pada Selasa (19/3).

Mulanya, anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kekhawatirannya lantaran melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Utamanya, hal ini terjadi di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang kini tengah berjalan pasca gelaran Pemilu beberapa waktu lalu.

"Apa yang sudah dilakukan selama empat tahun lebih ini tentu juga akan menguap kalau misalnya pejabatnya berganti. Ini kan kembali akan banyak bermunculan koboi-koboi baru," ujarnya.

Ia menekankan masalah perombakan jajaran direksi maupun komisaris BUMN yang kerap dilakukan Erick di tengah tahun politik tersebut harus menjadi perhatian serius. Deddy mengaku paham bahwa pada momentum ini banyak orang yang sibuk mencari 'ranting pohon untuk tempat bergantung'.

"Jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus, maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita. Starting from zero lagi ini urusannya," ungkapnya.

Anggota Komisi VI fraksi PDIP Darmadi Durianto menyampaikan hal serupa. Ia menilai Erick sudah mulai berubah karena kerap menempatkan sejumlah orang yang dianggap tidak jelas latar belakangnya di bangku komisaris BUMN.

"Saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick, sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi di akhiran ini saya lihat ada berubah Pak Erick. Banyak komisaris enggak jelas kemudian ditempatkan," ujarnya.

"Ada yang dalam rangka politik, istrinya dipakai. Jadi ada direksi yang bau-bau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang urusan teknik, arsitektur, masuknya ke ngurusin gas," sambungnya.

Karenanya, ia berharap Erick sebagai menteri BUMN bisa lebih berhati-hati dalam memilih sosok direksi maupun komisaris yang bakal ditempatkan di perusahaan pelat merah. Sebab, menurutnya Erick harus mampu meninggalkan nama baik dalam sepak terjang dan sejarah mengelola BUMN.

"Kita harapkan konsistensi ini jadi penting, Pak. Anaknya masih muda, enggak ngerti apa-apa, hanya ngurusin bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ikut komisaris ngawasin perusahaan besar," ujar Darmadi.

"Ini catat, saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan. Sampai akhir ini saya tahu banyak tekanan-tekanan politik. Tapi konsisten saja, Pak," tegasnya.

Februari lalu, Erick menunjuk Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan, menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Lihat Juga : Mensos Risma Buka Suara soal Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024

Sebelum Siti Zahra masuk jajaran komisaris BUMN, suaminya, Arief Rosyid, sudah lebih dulu mencicipi jabatan bos perusahaan pelat merah. Ia pernah menjabat komisaris PT Bank Syariah Indonesia alias BSI.

Namun, suami dari Siti Zahra itu memutuskan resign demi memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Ia pun didapuk sebagai komandan untuk tim pemilih muda alias TKN Fanta. Sebelum menjadi timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Arief Rosyid tercatat sebagai Wakil Direktur TKN Milenial Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Mengutip berbagai sumber, Siti Zahra merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Arsitektur Interior. Ia lulus pada 2013.

Perempuan keturunan Aceh, Padang tersebut menikah dengan Arief yang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 pada 12 Maret 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Sayangnya, belum banyak informasi yang beredar mengenai Siti Zahra Aghnia, termasuk sepak terjang karirnya hingga ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina Patra Niaga. Anak usaha PT Pertamina itu juga belum memperbarui profil para komisarisnya hingga kini, meski Siti Zahra diangkat sejak 1 Februari lalu.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany soal kualifikasi ditunjuknya Siti Zahra menjadi komisaris Pertamina, namun ia belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Nona yang luar biasa

judi slot online terpercaya

KPU RI tetapkan PDIP raih suara terbanyak di Pileg DPR RI Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan PDI Perjuangan sebagai partai politik dengan raihan suara terbanyak di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI pada Pemilu 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu malam

Hasyim mengungkapkan PDI Perjuangan memperoleh 25.387.279 suara dari total surat suara sah sebanyak 151.796.631 suara.

Sementara itu, posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan 23.208.654 suara, sedangkan posisi ketiga diisi oleh Partai Gerindra yang meraih 20.071.708 suara.

Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3).

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pemilu 2024 pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Berikut rincian perolehan suara partai politik dalam Pileg DPR RI pada Pemilu 2024.

1. PKB 16.115.655 suara
2. Partai Gerindra 20.071.708 suara
3. PDI Perjuangan 25.387.279 suara
4. Partai Golkar 23.208.654 suara
5. Partai NasDem 14.660.516 suara
6. Partai Buruh 972.910 suara
7. Partai Gelora Indonesia 1.281.991 suara
8. PKS 12.781.353 suara
9. PKN 326.800 suara
10. Partai Hanura 1.094.588 suara
11. Partai Garuda 406.883 suara
12. PAN 10.984.003 suara
13. PBB 484.486 suara
14. Partai Demokrat 11.283.160 suara
15. PSI 4.260.169 suara
16. Partai Perindo 1.955.154 suara
17. PPP 5.878.777 suara
18. Partai Ummat 642.545 suara
Baca juga: KPU RI tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres RI 2024-2029
Baca juga: NasDem terima hasil Pemilu 2024, ucapkan selamat untuk Prabowo-Gibran
Baca juga: KPU RI selesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Putri Berubah

slot gacor resmi 2022

PBNU imbau umat bergerak bantu korban bencana di Sumbar dan Jateng******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengimbau masyarakat khususnya umat Islam untuk bergerak membantu korban bencana yang terjadi di beberapa wilayah pada saat masa Ramadhan.

"Kami berharap bahwa ada gerak yang signifikan di dalam masyarakat ini khususnya umat Islam dalam suasana Ramadhan, mari kita memanfaatkan kesempatan berkah Ramadhan untuk sungguh-sungguh bergerak membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan sebagai dampak bencana," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Secara khusus PBNU sudah menginstruksikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LazisNU) untuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dari LazizNU khususnya kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat dan Jawa Tengah. 

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) telah membuka akses untuk berkoordinasi dengan masyarakat terdampak di kedua wilayah itu dan akan melakukan konsolidasi lebih lanjut dengan memobilisasi tenaga bantuan dari lingkungan NU.  

"Ini adalah memang waktu-waktu yang membutuhkan kepedulian kita semua, membutuhkan bahkan konsentrasi untuk segera mengentaskan kesulitan yang dialami oleh warga karena bencananya juga relatif memang berdampak cukup besar," ujarnya.  

Sementara itu, Ketua LAZISNU PBNU Habib Ali Hasan Al Bahar mengatakan sudah siap untuk menyalurkan bantuan ke lokasi bencana.

"Kami sudah memiliki tidak kurang Rp9 miliar yang sudah siap dan nanti kami akan salurkan. Kemudian juga kami memiliki yang bisa akan kami salurkan koordinasi dengan LPBI itu ada makanan, kemudian yang diperlukan selimut," katanya.

Sebelumnya, bencana banjir terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat serta Kabupaten Demak dan Kudus di Jawa Tengah.

Baca juga: BRIN: Pembabatan hutan sebabkan Selat Muria jadi daratan

Baca juga: BAZNAS penuhi kebutuhan gizi pengungsi banjir Kudus selama Ramadhan

Baca juga: Jusuf Kalla: PMI siap penuhi kebutuhan pengungsi akibat banjir Demak

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

jp slot hari ini

Uji Coba LRT untuk Masyarakat Hari ini Ditunda******

Jakarta, CNN Indonesia--

Uji coba Light Rail Transit (LRT) Jabodebek secara terbatas yang rencananya digelar hari ini batal buntut perbaikan sistem yang masih dilakukan.

Pihak perusahaan menyatakan penundaan uji coba untuk masyarakat umum ini tanpa menjelaskan lebih lanjut kapan uji coba dimulai.

Sebelumnya Manager PR LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan ada beberapa yang belum pas antara stasiun dan kereta LRT.

Lihat Juga : Kemenhub Sebut Uji Coba LRT Masih Berlanjut tapi Tak Angkut Penumpang

Dikutip dari Antara, LRT Jabodebek dijadwalkan melakukan serangkaian uji coba secara bertahap hingga siap beroperasi komersial pada 18 Agustus.

Tahap pertama mulai 12 Juli sampai 26 Juli. Pada tahap ini, yang dapat mengikuti uji coba adalah undangan terbatas dari kementerian/lembaga, jurnalis/media, dan komunitas.

Tahap kedua mulai 27 Juli sampai 15 Agustus. Masyarakat umum dapat mengikuti uji coba dengan mengisi link pendaftaran yang disediakan oleh pihak operator LRT Jabodebek.

Lihat Juga : Tarif Resmi LRT Jabodebek: Rp5.000 Km Pertama, Rp700 per Km Berikutnya

Namun, lewat keterangan persnya, Kementerian Perhubungan melakukan perubahan jadwal buntut "trial run untuk mensinkronkan antara system ATS di kereta dan di setasiun" pasca-upgrade sistem.

Hingga Selasa (25/7), penundaan pelaksanaan ujicoba operasional terbatas dengan undangan ini masih berlanjut. Pasalnya, masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai antara kereta dengan stasiun pada masa trial run itu.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan uji coba dihentikan sementara pada 17 Juli sampai 20 Juli 2023.

Lihat Juga : Investasi Rp32,2 T, KAI Hitung LRT Jabodebek Balik Modal 13 Tahun

"Kami akan lakukan trial pada 21 Juli-23 Juli ini, lalu dilanjutkan dengan uji coba operasional terbatas lagi untuk undangan pada 25 Juli dan umum pada 29 Juli," kata Risal, seusai rapat evaluasi uji coba LRT Jabodebek pada 15 Juli, dikutip dari detikcom.

(fyr/arh)

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

slot bonus new member 100 persen

Respons Ketua Driver Ojol soal Pernyataan Grab******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Driver Online (ADO) merespons pernyataan Gojekdan Grab Indonesiayang menegaskan hanya akan memberikan insentif kepada driverojek online(ojol) alih-alih tunjangan hari raya (THR).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ADO Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya sudah tidak kaget dengan pernyataan perusahaan aplikator itu. Ia sudah memprediksi aplikator tidak akan mengikuti imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membayarkan THR kepada driver.

"Aplikator pasti akan berkelit dari imbauan Kemenaker tersebut," ujar Wiwit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Adapun terkait pemberian insentif kepadadriverojol, Wiwit mengatakan hal itu memang lumrah diberikan aplikator saat Lebaran. Namun, untuk mendapat insentif tersebut driver harus bekerja saat hari H dan H+1 Idul Fitri.

Oleh karenanya, Wiwit mendesak Kemnaker untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan perusahaan membayar THR kepada driverojol. Dengan begitu, Kemnaker tidak hanya memberikan imbauan saja.

"Seharusnya Kemenaker menerbitkan SK berikut petunjuk teknisnya yang mewajibkan aplikator memberikan THR kepadadriverojol dan taksionline. Kalau hanya sekadar imbauan, pasti tidak akan dilaksanakan oleh aplikator," tutur Wiwit.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga sudah menduga kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan aplikator.

Menurutnya, hal itu diambil oleh perusahaan karena status driverojol yang merupakan mitra. Sementara, THR sendiri biasanya diberikan kepada pegawai kontrak atau tetap sesuai dengan besaran gaji yang diterima.

"Nah, persoalannya driver onlinedan kurir ini tidak dapat upah. Artinya, tergantung aplikasi yang menggunakan," ucap Mirah.

Ia pun menyayangkan langkah Kemnaker yang dengan mudah mengimbau perusahaan membayar THR kepada driverojol dan disamakan dengan pegawai kontrak ataupun tetap.

"Kami menyayangkan Kemnaker terlalu terburu-buru kalau menurut saya dalam memberikan statemen karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat imbauan seperti ini," ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran THR kepada driver ojol juga belum memiliki aturan teknis yang jelas. Di tengah kondisi itu, kata Mirah, fakta di lapangan banyak driverojol yang memiliki lebih dari satu akun aplikator.

Lihat Juga : 9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres

Artinya, satu orang driverbisa saja menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Grab secara bersamaan.

Oleh karena itu, Mirah menilai Kemnaker seharusnya mengajak diskusi semua pemangku kepentingan sebelum membuat statemen.

"Jadi ini harus dievaluasi. Kemudian diperbaiki lagi, ketika (menerbitkan) regulasinya harus mengajak stakeholder terkait, duduk bersama baik dengan aplikator maupun perwakilan driver," kata Mirah.

Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan THR kepada driver ojol.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Gojek dan Grab Indonesia buka suara soal imbauan itu. Gojek misalnya, menghormati imbauan itu. Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangan resmi, Rabu (20/3).

Lihat Juga : Jawaban Lengkap Grab dan Gojek soal Imbauan Bayar THR Driver Ojol

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Lihat Juga : Serikat Driver Ojol Ultimatum Gojek - Grab Dkk soal Jatah THR

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idul Fitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

(mrh/agt)

One Piece: Raja Laut Terkuat

link paling gacor hari ini

Daftar BUMN Diajukan Dapat Suntikan Modal Negara Rp13,6 T Tahun Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohirmengajukan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2024 untuk tujuh perusahaan pelat merah senilai Rp13,6 triliun.

Usulan tersebut disampaikan Erick kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja pada Selasa (19/3). Erick menjelaskan PMN tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi.

"Di tahun 2024 ini memang kita ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai Rp13,6 triliun. Dan saya kira, mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan seluruh jajarannya," kata Erick.

Erick mengajukan PMN untuk KAI senilai Rp2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru.

2. PT Hutama Karya (HK)

Usulan PMN 2024 untuk HK sebesar Rp1,6 triliun akan dialokasikan untuk penyelesaian ruas Tol Palembang Betung.

3. Reasuransi Indonesia Utama

PMN yang diajukan untuk Reasuransi Indonesia Utama senilai Rp1 triliun yang rencananya dipakai untuk penguatan permodalan.

4. PT Pelni

Nilai usulan PMN untuk Pelni adalah sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan untuk pembelian tiga kapal penumpang untuk rute perintis.

5. PT INKA

PMN yang diajukan Erick untuk INKA adalah sebesar Rp2 triliun yang rencanangan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

6. ID Food

Erick mengusulkan PMN untuk ID Food sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk penguatan permodalan.

7. Indonesia Financial Group (IFG)

Usulan PMN untuk IFG senilai Rp3 triliun akan dialokasikan dalam penguatan permodalan dan pinjaman KUR.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)