horse slot88

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Kementerian Investasi/BKPM Minta Pelaku Usaha Segera Serahkan LKPM******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) agar melakukan penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Juli-Desember 2023 atau Oktober-Desember 2023.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, LKPM itu dapat disampaikan mulai 20 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024 melalui situs oss.go.id di menu Pelaporan.

Sementara, penyampaian LKPM yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan prinsip Self Declaration, di mana pelaku usaha mengisi perkembangan realisasi investasinya sendiri.

(Foto: Arsip BKPM)

Bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi LKPM, BKPM membuka layanan pendampingan melalui Klinik LKPM yang akan membantu pelaku usaha terhindar dari kesalahan pengisian data.

Di Klinik LKPM, disediakan konsultasi gratis yang dilakukan secara online, mulai 21 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Tina mengingatkan, konsultasi diberikan dalam jumlah terbatas setiap hari dalam periode masa pelaporan.

"Silakan teman-teman pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini, khususnya pelaku usaha kecil yang wajib melaporkan usahanya pada semester II ini," ujarnya.

BKPM ditegaskan akan melanjutkan kolaborasi aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP0 di berbagai provinsi, kabupaten, serta kota untuk menyosialisasikan pengisian LKPM secara online.

Adapun pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif yang akan diberikan secara bertahap, mulai peringatan tertulis sampai pembatalan perizinan usaha.

Pada periode Juli-September 2023, BKPM mencatat capaian nilai realisasi investasi sebesar Rp374,4 triliun. Secara kumulatif, pada Januari-September 2023 telah memenuhi 75,2 persen dari target, yakni sebesar Rp1.052,1 triliun.

Tina menambahkan, untuk pertama kalinya tahun ini BKPM turut merilis data realisasi investasi pada sektor hilirisasi, sebesar Rp266 triliun pada peruode Januari-September 2023. Angka itu memenuhi 25,3 persen dari total investasi pada periode yang sama.

Menurutnya, hilirasi adalah jalan untuk menerapkan transformasi ekonomi dalam upaya mencapai kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tanggal 7 Desember 2023 lalu kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri, untuk itu Kementerian Investasi beserta jajaran DPMPTSP siap mengawal realisasinya," ujar Tina.

Jalan peri berkabut

Erick Thohir Resmi Merger Angkasa Pura I dan II******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi memerger Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atauInJourney Airports.

"Alhamdulillah proses yang panjang telah menemui akhirnya, upaya kita untuk memperkuat pengelolaan bandara berhasil terwujud," ujar Erick dalam keterangan resmi, Kamis (28/12).

Erick mengatakan InJourney Airports dan juga PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) sebagai subholding InJourney Group merupakan terobosan besar dalam sektor industri aviasi dan kebandarudaraan.

"Dengan transformasi ini, kita berharap pengelolaan bandara bisa lebih terintegrasi dan efisien," ucap Erick.

Erick menyebut merger Angkasa Pura I dan II harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan adanya standarisasi sistem operasi dan kebijakan yang sama. Menurutnya, pengelolaan bandara menjadi keharusan dalam mengoptimalkan potensi sektor ekonomi, pariwisata, hingga logistik Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT Angkasa Pura Indonesia akan dipimpin oleh Faik Fahmi yang sebelumnya menjabat sebagai dirut PT Angkasa Pura I.

Tiko, sapaan akrabnya, menerangkan pembentukan PT Angkasa Pura Indonesia ini merupakan tahap awal dalam penggabungan AP I dan II.

"Ini tahap awal," ujarnya.

Erick memang tengah tengah berupaya untuk melakukan restrukturisasi BUMN Karya dalam 2-3 tahun. Kementerian BUMN sebelumnya sudah berhasil menggabungkan PT Pelindo dari empat menjadi satu.

"Saya sudah berulang-ulang kali bicara proses restrukturisasi BUMN karya itu butuh waktu 2-3 tahun dengan opsi masing-masing yang berbeda," katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (19/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Menipu dan merampas sistem amplop merah

IHSG Diprediksi Loyo di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Kamis (7/12) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat IHSG saat ini berhasil menggeser rentang konsolidasi wajar. Namun, indeks mendapat sentimen negatif imbas terjadinyacapital outflow.

"Sehingga masih cukup besarnya peluang tekanan tetap perlu diwaspadai oleh para investor," katanya.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, BBNI, ICBP, ASRI, dan TLKM.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG cenderung akan menguat.

"IHSG akan melanjutkan fase uptrendmenuju level 7.225 apabila penutupan hariannya di atas 7.174," kata Ivan.

IHSG bertengger di posisi 7.134 pada Kamis (7/12) sore. Indeks saham menguat 47 poin atau 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,31 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 177 saham menguat, 377 saham terkoreksi, dan 206 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

Bos Bulog Ungkap Biang Kerok Harga Beras Tak Turun Meski Banjir Impor******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi membongkar biang kerok kenapa lonjakan harga beraspada 2023 kemarin susah dikendalikan oleh pemerintah.

Ia mengatakan sejatinya pemerintah sudah mengeluarkan penugasan impor ke Bulog sebanyak 3,5 juta ton pada tahun lalu agar lonjakan harga itu bisa diredam. Dari jumlah itu, 3 juta sudah tereksekusi pada tahun kemarin.

Sementara itu, 500 ribu lainnya akan masuk pada tahun ini. Beras tersebut berasal dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan.

"Harus diakui bahwa bantuan pangan dan beras SPHP belum berhasil menurunkan harga, tapi berhasil menurunkan inflasi, tapi harga berasnya masih relatif tinggi. Jadi artinya harga beras itu stabil tapi relatif tinggi," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

"Mengapa belum berhasil menurunkan harga karena memang kondisi produksi situasinya masih berat bahkan berlanjut sampai dengan saat ini," imbuhnya.

Karena belum berhasil itulah, pemerintah membuka keran impor beras lagi untuk tahun ini. Ia mengatakan Bulog sudah mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengimpor 2 juta ton lagi tahun ini. 

Namun, ada kemungkinan jumlah tersebut bertambah.

"Intinya kita saat ini 2 juta ton untuk neraca pangan, sudah dibicarakan ada kemungkinan untuk lebih dari 2 juta," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengatakan Bulog hanya menguasai delapan hingga sembilan persen dari suplai beras nasional. Sementara sisanya dikuasai oleh swasta baik penggilingan kecil maupun besar yang berkisar 190 ribu penggilingan.

Meski hanya mengusai delapan hingga sembilan persen beras, Bayu menyebut jumlah tersebut sudah cukup. Jika ingin mengusasai lebih besar lagi, sambungnya, Bulog, tentu membutuhkan biaya tambahan.

"Dan kita juga tidak mau mematikan para pelaku yang ada dari swasta," katanya.

[Gambas:Video CNN]

jalan misterius

Menaker Bungkam soal Anies Mau Kaji Ulang Omnibus Law Ciptaker******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahenggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.

Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).

"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.

Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.

Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami reviewulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12).

Taojun

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.