vivo4d

Desainer game serba bisa

slot server thailand heylink

Saatnya Punya Meja Makan Baru, Beli di Transmart Cuma Rp2 Jutaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Lagi cari meja dan kursi makan yang harganya murah meriah tapi berkualitas? Beli aja di Transmart Full Day Sale, soalnya produk dining setlagi banting harga nih, dijamin ramah di kantong.

Kali ini, Transmart Full Day Sale berlangsung selama dua hari, pada Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12) kasih diskon gede-gedean.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Besok, Ada Diskon 50% + 20% Menanti

Soalnya ada diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan metode tersebut. Apa saja produk dining set yang diskon? Cek di bawah ini.

Ada Hawthorne Dining Set 4+1 harga diskon Rp2.719.200 dari harga normal Rp4.199.000 per set. Harga berlaku di Pulau Jawa.

Untuk di luar Pulau Jawa, Hawthorne Dinning Set 4+1 harga diskon Rp2.879.200 dari harga normal Rp4.399.000 per set.

Selain dining set, ada juga Jenni Office Desk harga diskon Rp559.200 dari harga normal Rp899.000 per unit.

Lalu ada Winkley Glider Recliner Arm Chair Brown harga diskon Rp3.039.200 dari harga normal Rp4.999.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.

Untuk di Pulau Jawa, Winkley Glider Recliner Arm Chair Brown harga diskon Rp2.959.200 dari harga normal Rp3.699.000 per unit.

Murah-murah banget kan? Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Langsung aja kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Pesta diskon ini digelar mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai di seluruh Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Selamat belanja!

(juh/fef)

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

qq7887

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen******

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut. "Alih-alih menyederhanakan partai, penerapan PT yang selalu meningkat justru semakin meningkatkan suara terbuang dan menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, putusan MK menetapkan bahwa hal yang berkaitan dengan ambang batas harus dihitung ulang untuk Pemilu 2029, sehingga menurutnya penghitungan ambang batas yang akan digunakan, bakal diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:
a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Menurutnya, MK juga telah menetapkan bahwa perubahan ketentuan itu perlu melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. "Bisa saja pembentuk UU nanti pakai rumus itu. Yang penting harus ada penghitungan yang rasional," kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Novel Mo Ji Jiu Yao

situs judi baru

Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN ******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas siap menuntaskan amanat Presiden RI Joko Widodo untuk mendetailkan skema tunjangan pionir atau insentif bagi ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Tadi Presiden Jokowi memberikan arahan agar skema tunjangan pionir untuk ASN yang pindah ke IKN segera didetailkan," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan itu secara sangat detail. Anas pun akan mempercepat pembahasannya agar saat dimulainya pemindahan ASN ke IKN, skema itu langsung berjalan.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menjelaskan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan hunian.

“Kementerian PANRB telah membuat simulasi penapisan pemindahan ASN ke IKN, hasil koordinasi lintas kementerian," ujarnya.

Selain itu, Kementerian PANRB telah menetapkan tiga prioritas pemindahan ASN ke IKN. Menurutnya, pemindahan itu masih bersifat dinamis.

Namun, tetap dengan dengan satu pola rujukan utama, yaitu pemindahan ASN yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan di IKN bisa optimal dan efektif. Hal ini dengan paradigma kerja yang baru dan berbasis digital.

Dia pun mengapresiasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang terus bekerja dengan efektif untuk penuntasan hunian ASN.

Selain hunian, pemerintah juga menyiapkan konsep shared office di IKN. Konsep ini adalah skema dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.

“Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," jelas Anas.

Skema “kantor berbagi” tersebut mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

"Kami sudah cek beberapa konsep shared office seperti di Kementerian Kesehatan yang ternyata berjalan baik. Ini akan diterapkan di IKN,” ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan topping off atau seremoni penyelesaian akhir atap bangunan hunian ASN di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat.

Jokowi memastikan pembangunan hunian ASN di IKN dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ia juga menyatakan pada bulan Juli 2024 akan selesai 12 tower hunian ASN, yang akan berlanjut pada bulan September 2024 dengan 21 tower, dan November 2024 dituntaskan 14 tower.

Sehingga total 47 tower hunian akan rampung sekitar akhir November 2024. Perpindahan pegawai ASN, khususnya Pertahanan dan Keamanan (Hankam), ke IKN sendiri ditargetkan bisa dimulai pada Juli 2024.
Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Kemenpan RB sebut ASN mulai bekerja di IKN pada Oktober 2024
Baca juga: OIKN: Work From IKN beri pengalaman ASN untuk bekerja langsung di IKN

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Archon misterius

pinjol ilegal pasti cair

Perusahaan Bantu Hijaukan IKN Bakal Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berjanji memberikan fasilitas pengurangan pajakhingga 200 persen bagi perusahaan yang membantu menghijaukan IKN Nusantara.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Pungky Widiaryanto mengatakan tutupan lahan atau hutan di IKN hanya 16 persen dari total luas 252 ribu hektare. Bahkan, laju deforestasinya mencapai 1.000 hektare per tahun.

Oleh karena itu, OIKN membuat kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare. Rinciannya, 40 ribu hektare untuk hutan sekunder, 2.000 hektare hutan mangrove, 55 ribu hektare hutan industri, serta 80 ribu hektare lainnya digunakan sebagai pertanian, tambang, dan kebun sawit.

"Sebagai contoh, salah satu perusahaan ingin melakukan rehabilitasi di 2.000 hektare, contoh saja menghabiskan Rp100 miliar. Itu bisa diklaim sebagai tax deductiondua kali lipatnya untuk perusahaan tersebut. Ini sebagai contoh untuk insentif-insentif dalam rangka perbaikan hutan di IKN Nusantara," sambung Pungky.

Selain pemberiantax deduction,Pungky merinci dua skema lain yang akan dilakukan pihaknya untuk merehabilitasi kawasan hutan di IKN.

Pertama,menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pungky menyebut penggunaan kas negara bisa dilakukan oleh OIKN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga pemerintah daerah setempat.

Kedua, kemitraan. Ia menegaskan OIKN bakal menyediakan lahan bagi para perusahaan yang memang berkewajiban menghijaukan kawasan hutan.

"Contohnya, kewajiban reklamasi atau rehabilitasi dalam rangka kewajiban perusahaan tersebut karena telah menggunakan kawasan hutan untuk pertambangan," ucap Pungky.

"Jadi, kalau di tambang ada kewajiban satu kali satu, melakukan rehabilitasi di luar area tambang mereka. Itu kita sediakan lahan di IKN Nusantara untuk dilakukan rehabilitasi sebagai kewajiban mereka (perusahaan tambang)," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

penyedia sistem

eden307

Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN ******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas siap menuntaskan amanat Presiden RI Joko Widodo untuk mendetailkan skema tunjangan pionir atau insentif bagi ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Tadi Presiden Jokowi memberikan arahan agar skema tunjangan pionir untuk ASN yang pindah ke IKN segera didetailkan," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan itu secara sangat detail. Anas pun akan mempercepat pembahasannya agar saat dimulainya pemindahan ASN ke IKN, skema itu langsung berjalan.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menjelaskan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan hunian.

“Kementerian PANRB telah membuat simulasi penapisan pemindahan ASN ke IKN, hasil koordinasi lintas kementerian," ujarnya.

Selain itu, Kementerian PANRB telah menetapkan tiga prioritas pemindahan ASN ke IKN. Menurutnya, pemindahan itu masih bersifat dinamis.

Namun, tetap dengan dengan satu pola rujukan utama, yaitu pemindahan ASN yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan di IKN bisa optimal dan efektif. Hal ini dengan paradigma kerja yang baru dan berbasis digital.

Dia pun mengapresiasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang terus bekerja dengan efektif untuk penuntasan hunian ASN.

Selain hunian, pemerintah juga menyiapkan konsep shared office di IKN. Konsep ini adalah skema dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.

“Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," jelas Anas.

Skema “kantor berbagi” tersebut mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

"Kami sudah cek beberapa konsep shared office seperti di Kementerian Kesehatan yang ternyata berjalan baik. Ini akan diterapkan di IKN,” ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan topping off atau seremoni penyelesaian akhir atap bangunan hunian ASN di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat.

Jokowi memastikan pembangunan hunian ASN di IKN dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ia juga menyatakan pada bulan Juli 2024 akan selesai 12 tower hunian ASN, yang akan berlanjut pada bulan September 2024 dengan 21 tower, dan November 2024 dituntaskan 14 tower.

Sehingga total 47 tower hunian akan rampung sekitar akhir November 2024. Perpindahan pegawai ASN, khususnya Pertahanan dan Keamanan (Hankam), ke IKN sendiri ditargetkan bisa dimulai pada Juli 2024.
Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Kemenpan RB sebut ASN mulai bekerja di IKN pada Oktober 2024
Baca juga: OIKN: Work From IKN beri pengalaman ASN untuk bekerja langsung di IKN

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kepala sekolahku yang dingin

petir108

Eks Bos GoTo Jual Saham Rp8,6 M Buat Bayar Kredit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo menjual 100 juta lembar saham Seri A perusahaan demi membayar fasilitas kredit pada 22 Desember 2023 lalu.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (27/12), harga jual per lembar saham GoTo itu adalah Rp86. Artinya, total saham yang dijual mantan CEO GoTo itu mencapai Rp8,6 miliar.

Adapun 100 juta lebar saham Seri A itu dimiliki Andre secara langsung dan tidak langsung atau setara dengan 0,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor GOTO.

Sebelum transaksi, total jumlah kepemilikan saham Andre mencapai 9.981.555.284 lembar atau setara 0,83 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Jumlah itu terdiri dari 3.247.530.184 lembar saham Seri A dan 6.734.025.100 lembar saham seri B.

Setelah transaksi, jumlah saham GoTo milik Andre tersisa 9.881.555.284 lembar atau setara 0,82 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Jumlah saham tersebut terdiri dari 3.147.530.184 lembar saham Seri A dan 6.734.025.100 lembar saham Seri B.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)