bo slot yang gacor

Dalang tingkat dewa

Harga Cabai Rawit Kian 'Menggigit', Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga cabai rawit terpantau melejit pada Senin (7/8).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai rawit yang sebelumnya rata-ratanya secara nasional masih Rp45.500 per kg, selama sepekan terakhir berangsur naik jadi Rp46.050 per kg.

Untuk cabai rawit hijau, harga naik dari Rp41.250 menjadi Rp41.350 per kg. Sementara itu untuk cabai rawit merah harga naik dari Rp47.800 menjadi Rp50.650 ribu per kg.

Sementara harga pangan lainnya kompak turun. Harga daging sapi turun dari Rp135.050 menjadi Rp133.350 per kg. Untuk daging ayam, harga turun dari Rp35.850 menjadi Rp34.900 per kg.

Untuk bawang merah, harganya turun dari Rp34.750 menjadi Rp33 ribu per kg. Untuk bawang putih, harga turun dari Rp42.350 menjadi Rp41.500 per kg.

Untuk beras, harganya turun dari Rp13.550 ke Rp13.400 per kg. Sementara harga minyak goreng stabil di Rp19.150 dan gula pasir turun dari Rp15.400 ke Rp15.350 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

TKI Bakal Bebas Registrasi IMEI HP******

Kepala Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI) akan dibebaskan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler (hp) dari luar negeri.

Benny menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui hal tersebut dalam rapat yang digelar hari ini, Kamis (3/8).

"Presiden setuju khusus PMI dibebaskan untuk IMEI hp," ujar Benny usai menghadiri rapat tersebut di Kompleks Istana Negara.

"Tentu ketika dia ganti nomor Indonesia, hpnya bisa digunakan di Indonesia, tidak perlu dikeluarkan biaya," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga membahas soal barang impor e-commerce dan barang-barang pengiriman dari PMI.

Pada April 2022 silam, BP2MI telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada peraturan khusus terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia.

Dalam hal ini, ada tiga kategori barang. Pertama,barang kiriman yang setiap bulan atau tiap tahun selama bekerja dalam status kontrak dikirim ke Indonesia.

Kedua,yang dibawa langsung oleh pekerja migran saat cuti atau saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Ketiga,barang pindahan saat mereka selesai kontrak dan tidak memperpanjang, semua barang dipindahkan semua.

"Selama ini tidak ada aturan yang mengatur secara khusus (soal pengiriman barang), ini menimbulkan problem dan masalah mereka, sering berhadapan dengan petugas di lapangan sering dilakukan pembongkaran barang mereka. Banyak juga barang mereka tidak kembali," terangnya.

Karenanya, Benny mendorong aturan tersebut disetujui, serta ada relaksasi terhadap barang milik pekerja migran. Misalnya relaksasi berkenaan dengan pajak, para pekerja migran akan diberikan relaksasi sebesar US$ 1.500 tiap tahun dalam tiga kali pengiriman barang.

"Saya yakinkan kepada presiden dan menteri kalau pekerja migran Indonesia bawa barang bekas itu jumlahnya terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

Cerita UMKM Naik Omzet hingga 35 Persen Berkat Temu Bisnis dan ICEF******

Event Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 menjadi kesempatan bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempromosikan produk-produknya.

Acara tersebut juga menjadi peluang bagi para pengusaha UMKM untuk meraup cuan sebanyak mungkin.

Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJII yang memboyong pelaku UMKM ke event tersebut mengatakan omset UMKM per hari naik 35 persen sejak Kamis (3/8) hingga Jumat (4/8).

"Sejauh ini dari awal buka sampai hari ini kenaikannya sekitar 35 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menceritakan UMKM yang dipilih untuk menjajakan produknya di Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dikurasi terlebih dahulu dengan menentukan apakah target marketnya sesuai dengan acara tersebut.

Pasalnya, APJII tidak ingin para UMKM tersebut hanya memajang produk mereka tetapi tidak ada yang beli.

Lihat Juga : ESDM Beri Pemda Pedoman Perhitungan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg

Acara Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dinilai bermanfaat bagi para UMKM karena bisa memperluas networking. Apalagi acara itu dikunjungi oleh banyak pihak, seperti kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan lainnya.

"Pastinya acara ini menjadi potensi luar biasa bagi para UMKM," kata Kiki.

Tak berbeda jauh dari UMKM makanan minuman, UMKM sepatu dan tas juga kecipratan keuntungan dari Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023.

John, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur, mendapatkan keuntungan dengan bertemu instansi maupun komunitas yang mau membeli produknya.

Ia menjelaskan berbagai instansi mengunjungi stan produknya selama dua hari terakhir. Ada 10 instansi yang langsung membeli, ada juga yang masih melihat dan memutuskan apakah akan membeli di kemudian hari.

Lihat Juga : Tol Cigombong-Cibadak Kelar, Jokowi Pede Jakarta-Sukabumi 2,5 Jam

Menurut John, pameran seperti yang diadakan di Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 memang memilih efek jangka panjang di mana pengunjung biasanya tak langsung membeli di hari tersebut tetapi di waktu mendatang.

"Biasanya follow up-nya setelah ini. Karena target sebenarnya untuk order nanti. Kita kan mau menggaet orang-orang yang mau bikin galeri atau mau jual lagi," kata John.

John menilai Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 sangat membantu UMKM karena menjadi media promosi yang efektif. Kalau biasanya UMKM hanya mempromosikan produk secara online, dengan acara tersebut mereka bisa langsung bertemu calon pembeli.

"Kalau disini kan langsung menangkap big buyer. Apalagi ini acaranya di Jakarta, pembelinya lebih luas lagi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Halo, Mayor Jenderal

Uji Coba Kereta Cepat Mundur ke Awal September******

Jadwal operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dipastikan mundur ke awal September.

General Manager Corporate Secretary Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa menyebut uji coba terbatas gratis yang mengangkut penumpang batal digelar pada 18 Agustus mendatang.

"18 Agustus geser ke awal September. Namun, belum commercial operating date(COD), masih uji coba tidak berbayar untuk penumpang," ungkap Eva kepada CNNIndonesia.com,Selasa (8/8).

"Nanti akan kami informasikan kembali mekanisme dan tata cara masyarakat agar dapat mengikuti proses uji coba," tandas Eva.

Semula pemerintah mengatakan operasi KCJB akan dilakukan pada 18 Agustus 2023. Nantinya, masyarakat bisa menjajal uji coba gratis hingga Oktober 2023 mendatang.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal juga enggan memastikan apakah izin operasional kereta cepat bakal dikeluarkan sebelum 18 Agustus. Ia pun membantah kabar diterbitkannya izin operasional sementara.

"Kita tunggu, kalau berjalan dengan baik (uji coba) maka kita akan keluarkan izin operasinya. Enggak (izin sementara), regulasinya gak ada," ungkap Risal di kantornya, Jumat (4/8).

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi sempat berujar izin operasional KCJB paling lambat diterbitkan pada 1 Oktober 2023.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Pakar Ekonomi UGM Nilai UU Cipta Kerja Sesuai Tujuan Hidup Masyarakat******

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, R.M. Gunawan Sumodiningrat memberi pandangannya terhadap misi besar yang dibawa Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menganalogikan misi besar UU Cipta Kerja itu untuk menghapus kemiskinan di Indonesia dengan tujuan utama dalam hidup, yakni mencapai kebahagiaan.

"Filosofi tujuan hidup itu sederhana, ingin bahagia," ujar Gunawan saat hadir dalam Focus Group Discussion 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/8) lalu.

Menurut Gunawan, manusia dapat meraih kebahagian jika hidupnya nyaman. Menirutnya, pondasi kenyamanan pada umimnya, yakni tidak kelaparan, sehingga agar tidak lapar, maka orang harus bekerja.

Sebagai salah satu kalangan akademisi yang terlibat dalam pembuatan UU Cipta Kerja, Gunawan mengakui sejumlah pihak menentang kehadiran regulasi ini. Di mata Gunawan, mereka yang menolak karena belum paham tujuan utamanya, yakni mengentaskan kemiskinan.

"Karena itu, harus berubah dulu mindset-nya. Bahwa, manusia itu kalau ingin mencapai bahagia ya harus mampu menghidupi dirinya sendiri, harus bekerja agar dapat makan, dapat mencapai kesejahteraan," ujarnya.

Meski begitu, sebuah usaha yang menghasilkan lapangan kerja tidak dapat bergerak sendiri, karena dibutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Untuk itu kemitraan menjadi kunci utama dalam mencapai target UU Cipta Kerja.

Gunawan menuturkan, upaya mengubah paradigma ini ia juga lakukan saat berbicara di berbagai desa. Kepada warga desa, ia menjelaskan bahwa sangat penting memenuhi kebutuhan pangan secara bersama, serta memakmurkan desa.

"Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul sebagai perwujudan kemitraan warga desa, sekaligus bermitra dengan banyak pihak lainnya agar produksi desa tersebut dapat dipasarkan lebih luas sehingga berujung pada peningkatan ekonomi desa," lanjut Gunawan.

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal yang secara khusus mengatur tentang kemitraan usaha menengah besar dengan UMKM. Adapun, tujuannya untuk memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertama, fasilitasi akses pembiayaan. Kedua, pengembangan kapasitas UMKM. Ketiga, akses ke pasar yang lebih luas. Keempat, penyediaan sumber daya dan teknologi. Kelima, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Kemitraan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun Indonesia dari desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan," kata Gunawan.

Senada, Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI), Made Dana Tangkas menyatakan pentingnya membangun kemitraan untuk menaikkan kelas UMKM. Ia memberi contoh perusahaan otomotif Toyota dari Jepang, sebelum sukses mendunia berasal dari bisnis UMKM.

"Raja otomotif dunia ini datangnya dari UMKM. Dari perusahaan tenun berubah menjadi perusahan otomotif. Jadi saya harap dari Batam juga muncul pelaku UMKM yang berhasil membawa produknya mendunia," kata Made Dana.

Toko dunia lain

Gelar FGD di Batam, Satgas UU Cipta Kerja Hasilkan 9 Rekomendasi******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion bertajuk 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

FDG yang digelar di Kota Batam, Jumat (4/8) lalu itu menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi implementasi UU Cipta Kerja. Terutama untuk Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone.

Dalam FGD tersebut, hadir sebagai pembicara utama Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada R.M. Gunawan Sumodiningrat, dan Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI) Made Dana Tangkas. Selain itu turut hadir perwakilan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, serta perwakilan delapan kementerian.

Keempat, Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas stakeholder melalui pentahelix untuk melaksanakan dan implementasi kemitraan daerah. Kelima, Pemerintah perlu melakukan fasilitasi kepada UMKM untuk memperbarui profil dan produknya dalam katalog usaha.

Kemudian, rekomendasi keenam, Pemerintah perlu melakukan monitoring dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mewujudkan tata kelola yang transformatif. Ketujuh, Pemerintah perlu memperjelas kewenangan pelaksanaan dan implementasi peraturan UU Cipta Kerja oleh pemda yang berada di wilayah kawasan perdagangan bebas.

Kedelapan, Pemerintah perlu meninjau kembali peraturan pengenaan pajak, bea masuk, dan bea keluar atas kegiatan supply chain dan produksi barang jasa yang dihasilkan oleh UKM, IKM di wilayah Batam.

Terakhir, Pemerintah perlu menegakkan ketentuan mengenai pemberian insentif pajak di Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 kepada usaha menengah dan besar.

Satgas UU Cipta Kerja menilai, sembilan rekomendasi ini menjadi masukan penting yang harus segera dicari solusinya, mengingat Batam masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas. Artinya, kawasan Batam tidak dikenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Terdapat sejumlah ketentuan dalam lalu lintas barang dan produksi perdagangan yang perlu diatur lebih rinci sehingga tidak memberatkan dunia usaha dalam negeri, terutama pelaku UMKM," demikian keterangan tertulis Satgas UU Cipta Kerja, Senin (7/8).

Adapun, tujuan FGD di Batam dalam rangka mencari titik temu atas permasalahan pada aspek kemitraan di lapangan dan bersama-sama mencari solusinya.

Aspek ini menjadi penting seturut UU Cipta Kerja membawa amanat untuk mewujudkan target angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi nol persen.

Meski begitu, implementasi kemitraan tidak semudah membalik telapak tangan. Sebagian besar pelaku UMKM di Batam serta asosiasi usaha menyatakan implementasi kemitraan belum berjalan sesuai harapan.

"Kami senang ada UUCK karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ujar Bayu, salah satu perwakilan UMKM.

Ia juga meminta pemerintah membimbing UMKM untuk mengisi dan memperbaharui katalog kebutuhan pemerintah, serta memberi informasi tentang kebutuhan perusahaan besar terhadap rantai pasok.