petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

angka jitu rajawali

pola gacor madame destiny 521Jutaan kata 721667Orang-orang telah membaca serialisasi

《angka jitu rajawali》

LPEM FEB UI: Inflasi terkendali akibat penurunan kenaikan harga pangan******

LPEM FEB UI: Inflasi terkendali akibat penurunan kenaikan harga pangan
Warga antre untuk membeli beras medium saat operasi pasar murah di Taman Film, Bandung, Jawa Barat, Senin (19/2/2024). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt/am.
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan bahwa terkendalinya inflasi pada Januari 2024, yakni sebesar 2,57 persen, didorong oleh penurunan kenaikan harga pangan.

“Perlambatan inflasi pada Januari 2024 didorong oleh penurunan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau (5,87 persen y-o-y) pada Januari 2024 dibandingkan pada Desember 2023 (6,18 persen y-o-y),” ujar Kelompok Kajian Kebijakan Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI.

Berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu, rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional meningkat sebesar 15,82 persen y-o-ypada Januari 2024, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,64 perseny-o-y.

Kenaikan tersebut berkontribusi sebesar 0,57 poin persentase terhadap inflasi pada Januari 2024.

Kelompok kajian tersebut menilai bahwa peningkatan harga beras masih dipengaruhi oleh El-Nino. Untuk mengatasi dampak fenomena tersebut, pemerintah pun telah memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2024.

Selain beras, kenaikan harga bawang putih dan tomat juga mendorong peningkatan inflasi komponen harga yang fluktuatif.

Sementara itu, menurut kelompok kajian LPEM FEB UI tersebut, tingkat inflasi dalam beberapa bulan mendatang akan dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran selama periode libur panjang di bulan Februari 2024 serta harga pangan menjelang Ramadhan akibat naiknya permintaan masyarakat.

Kenaikan permintaan juga diproyeksikan akan terjadi pada kelompok pengeluaran untuk pakaian dan mobilitas masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan lebih krusial dalam mengendalikan inflasi, terutama tekanan dari komoditas pangan, mengingat komoditas pangan saat ini memiliki porsi yang lebih besar dari total konsumsi pada SBH (Survei Biaya Hidup),” kata kelompok kajian tersebut.
 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

AHY sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi menteri******

AHY sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi menteri
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sempat meminta doa restu kepada calon presiden Prabowo Subianto sebelum dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Dengan Pak Prabowo tadi malam saya tentu melaporkan kepada beliau, termasuk juga meminta doa restu, blessing, karena bagaimana pun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan," kata AHY, sapaan Agus Harimurti Yudhoyono, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

AHY menjelaskan bahwa pada Selasa (20/2) malam, ia melaporkan kepada Prabowo tentang jabatan Menteri ATR/Kepala BPN yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada dirinya.

Baca juga: AHY: SBY berpesan agar Demokrat sukseskan pemerintahan Jokowi

Prabowo yang juga Menteri Pertahanan mengucapkan selamat dan mendukung agar AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat berperan di pemerintahan.

Prabowo dan AHY juga sempat membahas peran Partai Demokrat dalam formasi pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Namun, AHY mengatakan bahwa keduanya belum membahas secara spesifik mengenai susunan maupun formasi kabinet.

"Sejak awal mendorong agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan, tetapi tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya," kata AHY.

Baca juga: AHY: Perjuangan bisa direalisasikan jika Demokrat gabung pemerintahan

Presiden Joko Widodo melantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang pada saat bersamaan dilantik sebagai Menko Polhukam.

Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.

Usai pelantikan, AHY dan Prabowo terlihat saling memberi hormat, berdasarkan tayangan video yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR
Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN
Baca juga: Jokowi targetkan tiga hal untuk AHY setelah dilantik Menteri ATR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kta online proses cepat tanpa kartu kredit

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
situs slot gacor hari ini 2022
menghasilkan uang dari hago
link slot gacor malam ini
situs slot yang paling gacor hari ini
gacor 8800
slot gacor 2023
permataslot
slot yang gacor hari ini
rtp sarang777
Daftar isi semua bab
Bab 1 cicilan kredivo tokopedia
Bab 2 tahun4d
Bab 3 daftar slot online via dana
Bab 4 kredivo apk
Bab 5 sensaslot88
Bab 6 hokbet
Bab 7 pinjaman tenor panjang bunga rendah
Bab 8 link slot gacor hari ini terbaru
Bab 9 bonus new member slot tanpa deposit
Bab 10 daftar situs judi online
Bab 11 indosaku pinjaman online
Bab 12 receh slot 88
Bab 13 daftar situs slot terbaik
Bab 14 paito
Bab 15 situs rekomendasi slot
Bab 16 situs188
Bab 17 rupiah kilat ojk
Bab 18 omi88
Bab 19 langit biru slot
Bab 20 gading4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9690bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

sbo slot gacor
Bawaslu tegaskan PSU untuk memastikan kemurnian hak pilih
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan soal PSU, di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rahmat Fajri/aa.
Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain
Banda Aceh (ANTARA) - Bawaslu RI menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu sebagai upaya untuk memastikan kemurnian suara atau hak pilih, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik.

"Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Lolly Suhenty saat melakukan kunjungan kerja serta rapat bersama Panwaslih Aceh dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serta hal teknis lainnya di Aceh.

Dirinya menyampaikan, untuk Aceh, terdapat 35 rekomendasi dari Panwaslih Aceh yang berpotensi PSU, dan sejauh ini sudah ada keputusan serta jadwal pemungutan 16 TPS se Aceh. Lainnya sedang berproses di KIP Aceh.

Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait PSU, sehingga dinilai memperburuk citra daerah, menimbulkan kerusuhan atau merugikan hak pilih warga.

"PSU mekanisme untuk memastikan kemurnian suara yang dihasilkan dari proses Pemilu kita," ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta Panwaslih Aceh untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak mengalami gangguan, hambatan atau kesalahan. Mengingat proses pemungutan ulang hanya bisa dilakukan sekali saja.

"PSU tidak boleh terjadi dua kali, hanya satu kali, maka kita memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini," katanya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil temuan pengawas, dilakukan PSU tersebut karena adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, dan memilih di luar tempatnya terdaftar sebagai pemilih.

"Temuan paling banyak adalah yang memilih lebih dari satu kali, bukan dpt setempat. Rata-rata proses ini menjadikannya PSU," demikian Loly Suhenty.

Baca juga: KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU

Baca juga: 1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu
 

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

slot88 resmi
Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"
Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman (kiri) dalam rapat koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) untuk membahas penguatan regulasi dan pengaturan knalpot di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

slotgacorterpercayahariini
BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase
Petugas gabungan membersihkan material lumpur pasca banjir bandang melanda Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Polres Garut/am.
Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan
Garut (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, melakukan asesmen daerah terdampak banjir bandang yang melanda perkampungan warga di Kecamatan Cisurupan dan hasilnya menyebutkan penyumbatan drainase sebagai pemicu air meluap saat turun hujan.

"Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logsitik BPBD Kabupaten Garut Daris Hilman saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Kamis.

Ia menuturkan bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, itu terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (21/2).

Baca juga: BPBD: Tak ada korban jiwa dalam enam bencana alam di Garut kemarin

Debit air yang cukup deras itu, kata dia, menyebabkan material tunggul bambu terbawa arus air sehingga terjadi penyumbatan pada saluran drainase yang memicu air meluap lalu menerjang jalan dan pemukiman warga.

"Akibat tunggul bambu yang terbawa oleh debit air yang tinggi sehingga air meluap ke jalan kabupaten setinggi kurang lebih 80 sentimeter," katanya.

Ia menyampaikan daerah yang terdampak bencana banjir itu sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Garut dan instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI dan sukarelawan, untuk membersihkan lingkungan dan rumah warga yang kotor setelah diterjang banjir.

Peristiwa itu, lanjut dia, tidak menimbulkan korban jiwa, hanya menimbulkan lingkungan dan jalanan banyak material lumpur, namun kondisi tersebut saat ini sudah bersih dan kendaraan bermotor sudah bisa melewati jalan di daerah itu.

Baca juga: Pemkab Garut siapkan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana

"Rumah sudah dilakukan pembersihan sisa material lumpur pascabanjir, UPT Dinas Pemadam Kebakaran Cikajang berupaya membersihkan akses jalan kabupaten, jalan bisa dilalui baik kendaraan roda dua ataupun roda empat," katanya.

Terkait antisipasi agar tidak terjadi lagi banjir bandang saat turun hujan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan normalisasi drainase.

Selain itu BPBD Garut mengedukasi masyarakat terkait mitigasi bencana alam agar selalu waspada dan memiliki pemahaman dalam menghadapi kejadian bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga bisa mengurangi dampaknya.

"BPBD melakukan edukasi perihal mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar agar selalu waspada mengingat curah hujan tinggi," katanya.

Baca juga: BPBD: Banjir di jalan utama Garut akibat penyumbatan drainase




 
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Agung Kuno

bukalapak akulaku
Prabowo soal proyeksi hubungan RI-Australia: Tak ada kejutan
Menhan Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Menhan sekaligus Wakil PM Australia Richard Marles (kiri) saat melakukan pertemuan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym/aa.
Saya tidak melihat akan ada banyak kejutan, tetapi yang pasti, sebagaimana disampaikan wakil perdana menteri (Australia), kami (Indonesia-Australia) tetangga dekat.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto meyakini tidak ada kejutan untuk hubungan Indonesia dan Australia ke depannya.

Prabowo menjelaskan Pemerintah RI tetap menerapkan hubungan baik kepada semua negara, apalagi negara-negara tetangga termasuk Australia.

“Saya tidak melihat akan ada banyak kejutan, tetapi yang pasti, sebagaimana disampaikan wakil perdana menteri (Australia), kami (Indonesia-Australia) tetangga dekat. Kami ditakdirkan menjadi tetangga dekat dan kami berkomitmen untuk berhubungan baik satu sama lain,” kata Prabowo saat diminta pendapatnya soal ide-ide baru mengenai hubungan RI-Australia dalam sesi jumpa pers selepas pertemuan Prabowo dan Wakil PM Australia Richard Marles di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo soal itu melanjutkan terlepas dari sejarahnya ada naik-turun dalam hubungan Indonesia dan Australia, secara umum hubungan dua negara itu baik. Indonesia pun, menurut Prabowo, selalu menilai Australia sebagai sahabat.

“Kami pun berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan hubungan ini. Jadi, saya tidak berpikir akan ada kejutan, tetapi kami berniat untuk menumbuhkan hubungan baik ini di banyak sektor, pendidikan, ekonomi, budaya, militer,” kata Prabowo.

Dia menekankan pendidikan juga menjadi prioritas utama pemerintah.

“Fokus utama kami menyediakan pendidikan untuk rakyat kami dan kami melihat Australia adalah mitra yang tepat,” kata Prabowo.

Wakil PM Australia Richard Marles menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.

Kedatangan Marles ke Kantor Kemhan hari ini merupakan kunjungannya yang kedua dalam waktu kurang dari setahun.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, Marles menegaskan Indonesia dan Australia menghadapi ancaman keamanan yang sama di kawasan, dan pemahaman atas itu pun menjadi dasar dari kebijakan pertahanan masing-masing negara.

Oleh karena itu, Marles menekankan selepas pertemuannya dengan Prabowo, dia meyakini kedua negara segera meneken perjanjian kerja sama pertahanan baru yang lebih lengkap.

Dia menyebut pembahasan mengenai peningkatan perjanjian kerja sama pertahanan yang baru itu semakin mendekati tahap akhir.

“Kami dalam posisi yang juga berharap perjanjian itu segera ditandatangani beberapa bulan ke depan,” kata Marles saat jumpa pers.

Jika perjanjian kerja sama itu diteken, Marles meyakini kerja sama itu menjadi wujud kemitraan bidang pertahanan paling signifikan sepanjang sejarah hubungan Indonesia dan Australia.

“Itu juga akan menjadi momen paling penting dalam hubungan bilateral ini,” kata Marles.

Dalam jumpa pers yang sama, Menhan RI Prabowo Subianto memperkirakan perjanjian itu bakal diteken dua negara dalam 2–3 bulan ke depan.

“Kami merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerja sama pertahanan, dengan Australia yang kemungkinan besar. Kami harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2–3 bulan lagi,” kata Menhan Prabowo saat jumpa pers selepas pertemuannya dengan Marles di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo dalam pertemuannya dengan Marles, didampingi oleh sejumlah pejabat, di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) M. Herindra, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) Komjen Pol. Agus Andrianto, Sekretaris Jenderal Kemhan RI Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.


Baca juga: Australia pastikan naiknya anggaran pertahanan bukan ancaman buat RI
Baca juga: Wakil PM Marles tegaskan Australia tak dukung separatis di Papua
Baca juga: Wakil PM Australia temui Prabowo sepakat teken kerja sama pertahanan

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jingfangnian

indowin99
KPK periksa Plt Sekda soal korupsi di BPPD Sidoarjo
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjandianto  telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2) tersebut, penyidik KPK juga mendalami materi yang sama terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah 3 (PD3) BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ninik Sulastri dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Nur Aditya Marendra Wardhani.

"Ketiga saksi penuhi panggilan dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan status jabatan dari tersangka SW di BPPD Pemkab Sidoarjo termasuk pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali juga mengatakan ketiga saksi juga didalami pengetahuannya soal besaran potongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," kata Ali.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini  sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Setan Panah

buku mimpi 00 99
Mentan memastikan distribusi pupuk subsidi ke petani tak dipersulit
Arsip foto - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Kami sepakat pupuk ini digunakan, dan cukup menggunakan KTP.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi tidak akan dipersulit bagi petani, karena sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian, demi ketahanan pangan Indonesia.

“Khusus pupuk (subsidi) insya Allah kami akan kawal distribusinya ke seluruh Indonesia. Kami sepakat pupuk ini digunakan, dan cukup menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk),” kata Amran, di Jakarta, Rabu.

Amran menyampaikan bahwa pihaknya telah merevisi Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, sehingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, tidak hanya lewat kartu tani, petani dipastikan bisa mengakses pupuk hanya dengan KTP.

Dia mengatakan bahwa terkait kepastian tersebut, Kementerian Pertanian telah bersepakat dengan Pupuk Indonesia dimana petani bisa mengakses pupuk hanya dengan menggunakan KTP.

Masalah distribusi pupuk, kata Amran pula, dulu harus menggunakan kartu petani, namun masalahnya ada sekitar 17-20 persen yang tidak bisa menggunakan kartu tani. Hal tersebut akibat ada petani lupa PIN kartu, kartu hilang ataupun daerah yang susah dijangkau.

“Dan masih banyak hambatan-hambatan masalah yang ditemukan, sehingga ada beberapa saudara kita tidak bisa mendapatkan pupuk. Ini juga memberikan kontribusi pada penurunan produksi padi Indonesia,” ujar Amran.

Menurut Amran, urgensi distribusi pupuk yang lancar dan efisien untuk mendukung keberlangsungan produksi pertanian.

Dia mengingatkan bahwa pupuk merupakan salah satu input penting dalam pertanian modern, dan keterlambatan atau kelangkaan pupuk dapat berdampak negatif pada hasil panen petani.

Amran menegaskan bahwa pemberian perhatian kepada petani sangat penting, karena sebagai faktor yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Menurut Amran, suatu negara akan dapat melewati krisis kesehatan, namun tidak dengan krisis pangan karena hal tersebut dapat memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas negara.

“Jangan biarkan petani jalan sendiri, kita dampingi mereka kalau petani kita lepas, jalan sendiri itu pangan kita bisa bermasalah. Ini tidak perlu diperdebatkan kalau petani sudah berteriak minta pupuk pasti produksi sudah menurun,” kata Amran lagi.

Kementerian Pertanian mencatat awalnya alokasi penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2024 sebanyak 4,73 juta ton. Kemudian mendapatkan tambahan 2,5 juta ton setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan penambahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 2 Januari 2024.
Baca juga: Mentan: Penambahan subsidi pupuk untuk tingkatkan produksi pertanian
Baca juga: Pupuk Kaltim menyesuaikan volume tambahan kuota pupuk subsidi 2024

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024