link slot qris

mami hoki slot 697Jutaan kata 897707Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot qris》

PBSI konfirmasi penyebab Lee Zii Jia mundur dari Indonesia Masters******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bidang Luar Negeri Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Bambang Roedyanto pada Sabtu mengonfirmasi bahwa tunggal putra Malaysia Lee Zii Jia mundur dari turnamen Indonesia Masters 2024 karena diduga keracunan makanan.

“Kami sudah melakukan komunikasi dan dokter kami juga sudah berkonsultasi dengan Lee Zii Jia dan pelatihnya. Dari keterangan mereka, pada hari Minggu Lee Zii Jia sampai di Jakarta dan mencari makan di mall. Setelah itu dia merasa tidak enak perut,” jelas Bambang, dikutip dari keterangan singkat PP PBSI, Sabtu.

“Informasi yang kami dapat sepertinya terkena diare pada hari pertama dia makan atau dari negara sebelumnya,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Lee memutuskan untuk mundur saat menghadapi wakil Kanada Brian Yang pada babak perempat final Indonesia Masters 2024 yang digelar di Istora Senayan Jakarta, Jumat (26/1).

Keputusan Lee diambil setelah berdiskusi dengan pelatihnya Wong Tat Meng.

Tim Lee Zii Jia kemudian mengatakan di media sosial bahwa tunggal putra peringkat 10 dunia itu menderita keracunan makanan selama dua hari terakhir.

“Dia benar-benar mencoba yang terbaik untuk tampil tetapi tidak mampu menyelesaikan pertandingan melawan Brian,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pertandingan di babak perempat final itu pun otomatis dimenangi oleh Brian Yang dengan skor akhir 21-14, 0-0. Ini sekaligus menandai kali pertama Yang memenangkan pertandingan atas Lee pada enam pertemuan terakhir.

Dengan ini, maka tunggal putra peringkat 24 dunia itu akan bersua dengan wakil Indonesia Anthony Sinisuka Ginting pada babak semifinal, hari ini.

Selain Ginting, hari ini terdapat tiga wakil Indonesia lainnya yang akan berlaga di babak semifinal turnamen BWF Super 500 ini. Ada ganda putri Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, serta ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Baca juga: PBSI umumkan daftar pemain untuk Pelatnas 2024

 

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi: Bantuan pangan pemerintah merupakan beras premium******

Beras yang bapak ibu terima ini bukan beras medium, tapi beras premium

Bantul (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan pangan cadangan beras pemerintah yang disalurkan untuk masyarakat penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Beras yang bapak ibu terima ini bukan beras medium, tapi beras premium," kata Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Presiden Jokowi yang didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih tersebut kemudian berpesan kepada masyarakat penerima bantuan agar memasak beras ketika sampai rumah.

"Coba sampai di rumah langsung dimasak, karena berasnya memang beras premium semuanya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, terima kasih," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat memberikan bantuan dua sepeda kepada dua warga setelah mereka diminta maju menghafalkan lima sila dalam Pancasila.

"Ada yang bapak ibu tanyakan, kalau tidak ada, silahkan angkat tangan yang hafal Pancasila," ujar Presiden Jokowi.

Beberapa saat kemudian terdapat dua orang yaitu ibu dan bapak yang maju mendekat Presiden Jokowi untuk melafalkan Pancasila. Kedua warga tersebut lancar melafalkan Pancasila.

Sebelum meninggalkan Gudang Bulog Pajangan, Presiden Jokowi sempat membagi-bagikan kaos kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Tampak masyarakat antusias berebut kaos dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi bagikan bantuan pangan di Yogyakarta, respons harga beras naik
 

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjaman pulsa online langsung cair 2021、jp paus sydney、situs slot terbaru

Terkait：web judi terpercaya、cara main gaple agar menang terus、surgaplay、erek bulan、sbobet login、mantap 77 slot、apk slot、maxwin777、eyangtogel、daftar slot gacor 2023

---

---

bab terbaru：52 erek erek togel（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07