dewa slot 88 link alternatif

situs yang paling gacor 549Jutaan kata 562011Orang-orang telah membaca serialisasi

《dewa slot 88 link alternatif》

Kemendag: Harga beras medium turun usai distribusi cadangan pemerintah******

Semenjak cadangan beras pemerintah digelontorkan, memang sudah mengalami penurunan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa harga beras medium di pasar induk mulai mengalami penurunan setelah cadangan beras pemerintah digelontorkan.

“Semenjak cadangan beras pemerintah digelontorkan, memang sudah mengalami penurunan,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim dalam acara bertajuk, “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin.

Akan tetapi, kata dia, penurunan harga tersebut belum mencapai pasar-pasar tradisional karena memerlukan waktu. Sampai dengan Minggu (3/3) kemarin, kata Karim, memang belum terdapat penurunan harga di tingkat penjual eceran.

“Hanya saja, kenaikannya dibandingkan dengan kenaikan yang sebelumnya itu sudah mulai turun,” kata Karim.

Berbeda dengan beras medium, Karim mengatakan bahwa beras premium belum mengalami penurunan harga karena terdapat keterlambatan pasokan.

Karim menjelaskan bahwa beras premium rata-rata berasal dari beras lokal. Sehingga, kata dia, pasokannya dipengaruhi oleh pergeseran musim panen.

“Memang beras premium ini pasokannya yang terlambat,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa sebanyak 352 ribu ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) telah disalurkan sepanjang Januari hingga akhir Februari 2024.

Beras program SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat lewat skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET yang ditetapkan yakni Rp10.900 per kilogram.

Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa harga beras di Pasar Induk Cipinang turun sebesar Rp2 ribu per kilogram (kg) dalam dua pekan terakhir.

Ketua Perpadi DKI Jakarta Nellys Soekidi menuturkan saat ini harga beras medium di Pasar Induk Rp12.300 per kg. Sedangkan beras premium dibanderol Rp14 ribu per kg.

Di sisi lain, berdasarkan Panel Harga Badan Pangan per 4 Maret 2024, harga beras medium di pedagang eceran, secara rata-rata nasional, masih berkisar Rp14.360 per kg, naik Rp60 apabila dibandingkan dengan harga beras medium pada pekan lalu, yakni Rp14.300 pada 26 Februari 2024.

Baca juga: NFA sebut harga beras di pasar induk melandai berkat stok melimpah
Baca juga: Harga beras medium di PIBC Jakarta turun 11 persen

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkeu lakukan penyesuaian anggaran K/L antisipasi ketidakpastian******

saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.

“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.

Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.

“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.

Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024

Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001

Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.

Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).

Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.

Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.

Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.

Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.

Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji

Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rtp ollo4d、rtp area188、tradisibet

Terkait：bunga cicilan kredivo 12 bulan、betwin89、rtp herospin88、slot evoplay、jackpot 69 slot、permainan gacor、bolagg、youtube slot gacor、getol88、gacor 138 slot

---

---

bab terbaru：depo 50 dapat 50（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07