toppragmatic

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

biksu perang terakhir

Respons Jasa Marga Usai Eks Dirut Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ******

PT Jasa Marga (persero) Tbk. menghormati proses hukum yang berjalan terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsipembangunan Tol Jakarta-Cikampek II elevated alias TolMBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Mantan pegawai Jasa Marga yang baru ditetapkan sebagai tersangka adalah Djoko Dwijono selaku eks Dirut PT Jasa Marga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

"Jasa Marga menghormati keputusan hukum yang berlaku dan berkomitmen mendukung proses hukum yang berjalan dengan bersikap kooperatif selama proses penyidikan yang melibatkan mantan pegawai Jasa Marga," mengutip siaran pers Jasa Marga, Rabu (13/9).

"Dapat kami sampaikan bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak pada kegiatan Perseroan, baik secara operasional maupun keuangan," mengutip siaran pers.

Jasa Marga menyatakan bakal selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi serta profesionalisme yang berpedoman kepada good corporate governance.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI baru saja menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Salah satunya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

Kejagung mengayakan tiga tersangka baru pada pekerjaan pembangunan (design and build) Tol MBZ itu selain DD adalah YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku tenaga ahli Jembatan PT LGC.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Kuntadi mengatakan dalam kasus itu total tim penyidik telah memeriksa 146 saksi.

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

IHSG Ambruk ke 6.933 Buntut 286 Saham Layu******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.933 pada Selasa (12/9) sore. Indeks saham melemah 29,42 poin atau 0,42 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,32 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 286 terkoreksi, dan 222 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,95 persen dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,35 persen. Sedangkan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,79 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,42 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,47 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,32 persen.

Sementara itu, bursa saham Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,67 persen, indeks NYSE Composite 0,44 persen, dan indeks NASDAQ Composite 1,14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

Cara Daftar Uji Coba Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka pendaftaran uji coba operasional kereta cepatsecara gratis bagi masyarakat umum mulai hari ini, Minggu (17/9).

"Kegiatan uji coba operasional ini memberikan kesempatan kepada masyarakat merasakan pengalaman menggunakan kereta api dengan kecepatan tinggi hingga 350 km per jam," General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam rilis resmi, Sabtu (16/9).

Kegiatan uji coba ini akan dilakukan hingga 30 September dengan kuota terbatas yakni 500 tempat duduk untuk setiap perjalanan Kereta Cepat.

Kemudian pendaftaran tahap 2 dibuka pada 24 September untuk keberangkatan tanggal 25 sampai 30 September 2023.

Eva mengatakan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan uji coba ini sudah bisa melakukan pendaftaran melalui situs https://ayonaik.kcic.co.id/.

Berikut ketentuan berpartisipasi dalam uji coba kereta cepat.

1. Setelah melakukan pendaftaran, calon penumpang akan mendapatkan email sebagai bukti pendaftaran.

2. Satu pendaftar bisa melakukan pemesanan untuk maksimal dua penumpang.

3. Satu NIK hanya dapat melakukan pemesanan satu kali selama masa uji coba

4. Pemesan wajib mengisi data diri dan memilih jadwal keberangkatan serta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

5. Perjalanan berlaku pulang pergi dan wajib mengikuti sesuai jadwal KA.

6. Pada hari H perjalanan, calon penumpang wajib melakukan verifikasi kepada petugas KCIC dengan menunjukkan bukti pendaftaran dan kartu identitas.

Lihat Juga : Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Libatkan 852 Pekerja China

Selama masa uji coba terbatas, setiap hari KCIC menyediakan empat jadwal perjalanan pulang pergi (PP) sehingga total terdapat delapan perjalanan yang beroperasi.

Dari empat jadwal tersebut, dua diantaranya merupakan keberangkatan Stasiun Halim dan dua lain keberangkatan Stasiun Tegalluar dengan waktu keberangkatan sebagai berikut :
1. Relasi Stasiun Halim - Tegalluar PP : Pukul 09.00 WIb dan 14.00 WIB

2. Relasi Stasiun Tegalluar - Halim PP : Pukul 09.00 WIB dan 14.00 WIB

Untuk memastikan keselamatan penumpang, masyarakat yang ada dalam manifes perjalanan dilindungi oleh asuransi perjalanan.

"Karena itu penting bagi calon penumpang untuk mengisi data diri dengan baik dan benar ketika melakukan pendaftaran," kata Eva.

KCIC juga mengimbau agar calon penumpang memperhatikan jadwal KA Cepat yang dipilih dan datang selambat-lambatnya satu jam sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari antrean.

Bagi calon penumpang yang ingin menuju Stasiun KA Cepat Halim bisa melalui akses jalan DI Panjaitan yang telah dibuka untuk umum.

Lihat Juga : DPR ke Erick soal Jokowi Ajak Artis Nikmati Kereta Cepat: Kami Kapan?

Sementara itu, untuk masyarakat yang berada di area Bandung, KCIC bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memudahkan masyarakat menjangkau Stasiun Tegalluar.

Salah satunya dengan Damri. KCIC menyediakan delapan armada shuttle yang bisa digunakan masyarakat menuju Stasiun Tegalluar dengan titik keberangkatan Pool Damri Soekarno-Hatta.

Selain Damri, kerjasama juga dilakukan dengan Summarecon yang menyediakan empat unit medium bus hasil kerja sama dengan Blue Bird dengan titik keberangkatan Mall Summarecon.

Kehadiran shuttle ini merupakan salah satu bagian dari integrasi antar moda yang juga akan diterapkan saat KA Cepat sudah beroperasi penuh.

Selain menggunakan shuttle, untuk kendaraan yang akan menuju Stasiun Tegalluar juga dapat melalui exit tol KM 149 arah cileunyi yang beroperasi mulai pukul 07.00 s.d 17.00 WIB.

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Otorita Sebut Stanford University Bakal Bangun Sekolah di IKN******

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Agung Wicaksono mengatakan Stanford University akan berinvestasi di ibu kota barudengan membangun sekolah keberlanjutan (school of sustainability). Kampus internasional itu disebut telah mengajukan letter of intent(LoI) ke Otorita IKN.

"Stanford University mau buat school of sustainabilitydi IKN. Mereka sudah sampaikan LoI karena mereka paham konsep IKN adalah smart sustainable forest city," kata Agung dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta, Rabu (13/9).

Agung mengatakan LoI Stanford diajukan pada pekan lalu. Kerja sama dengan kampus tersebut didukung oleh para alumninya yang berasal dari Indonesia seperti Rachmat Kaimuddin, Pandu Sjahrir, dan Anindya Bakrie.

"Universitas cukup banyak. Dalam negeri juga ada yang berminat sudah mengajukan. Saya enggak ingat detailnya tapi dalam negeri sudah ada," kata Agung.

Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan sebanyak 17 sekolah asing dan unggulan antre untuk masuk ke IKN.

Namun, Dhony menilai hal tersebut tidak sejalan dengan pemikirannya.

"Untuk sekolah unggulan sudah 17 yang sudah antre tetapi bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah bagaimana sekolah lokal, yang sudah ada ditingkatkan jadi sekolah unggul. Setara dengan sekolah-sekolah unggul yang itu," kata Dhony seperti dikutip dariCNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

novel tulang debu

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.