poin365

Tentang mimpi musim panas

Daftar 6 BUMN Berapor Merah yang Akan Dipanggil******

Menteri BUMNErick Thohir akan memanggil bos perusahaan negara berapor merah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik pekan depan.

"Ada enam (BUMN). Inalum, Bulog, Reasuransi, Asabri, BPUI, Danareksa," ujarnya saat ditemui di Tenis Indoor Senayan Jakarta, Kamis malam (7/3) seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Pemanggilan itu dilakukan karena perusahaan dianggap tidak bisa memberikan informasi secara berkala.

"BUMN yang merah-merah pekan depan akan dipanggil. Ini direksinya kenapa? Apakah mau tertutup? Tidak bisa," ujarnya.

Terlepas dari itu, Erick tetap mengapresiasi BUMN lain yang masih memegang teguh aspek keterbukaan informasi.

Ia mengatakan perusahaan BUMN makin hari makin transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pemberitaan perusahaan pelat merah, yakni dari sekitar 600 ribu pada 2021 menjadi hampir 1,5 juta pada 2023.

"Perusahaan BUMN makin hari makin transparan. Itulah yang sejak awal saya juga dorong, bagaimana misalnya konsolidasi laporan keuangan pun, pertama kali, ini bisa dilihat di website secara transparan," kata Erick.

Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi perusahaan pelat merah, Kementerian BUMN pun memberikan penghargaan bagi perusahaan dan insan BUMN melalui BCOMSS. Ajang tersebut memberikan penghargaan untuk dua kategori, yakni komunikasi korporat (corporate communication) dan keberlanjutan (sustainability).

Kompetisi di bidang komunikasi korporat meliputi Internal Communications Implementation, Media Relations Management, Social Media & Corporate Campaign, dan Best Content Creator.

Kompetisi di bidang program keberlanjutan meliputi Small Medium Enterprise Development, Creating Shared Value, Community Involvement and Development Program Pendidikan, Community Involvement and Development Program Kesehatan, Community Involvement and Development Program Lingkungan, BUMN Local Heroes, dan TJSL Agent of the Year.

Untuk kategori komunikasi korporat, PT PLN keluar sebagai pemenang Best of the Best. Sementara itu, kategori keberlanjutan, Best of the Best Sustainability dimenangkan oleh PT Pertamina.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya BUMN, dalam ajang ini, CNN Indonesia juga menyabet dua penghargaan.

CNN Indonesia memperoleh penghargaan di kategori Best Contributed Media Group bersama Detikcom dan CNBC Indonesia, yang bernaung di bawah Transmedia Group.

Selain itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari diganjar sebagai Best Contributed Editor in Chief dalam gelaran tersebut.

Makanan Tiandao

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.

Kode Istri Militer

Ekonom Prediksi Prabowo******

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pemerintah di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak bingung menjalankan program makan siangdan susu gratis.

Kebingungan tersebut, misalnya terkait sumber anggaran untuk mengongkosi program unggulan tersebut.

"Saya yakin pemerintah juga pusing tuh duitnya dari mana." kata Esther dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia tayang Jumat (8/3).

Selain dari masalah pendanaan, Esther juga mengkritisi berbagai aspek dari program makan siang gratis. Ia menyebut preferensi setiap anak tentu berbeda, sehingga selera memilih menu makanan pun tidak akan sama.

Ia pun mempertanyakan pemerintah akan menyikapi hal tersebut seperti apa. Selain itu, dengan makan siang gratis, konsumsi beras juga bakal meningkat.

Sementara, saat ini RI masih kebanjiran impor dan jauh dari swasembada. Hal ini malah membuat visi swasembada beras makin jauh.

"Nah, belum lagi susu gratis, susu gratis kita juga impor susunya, jadi serapan susu dari peternak lokal, itu hanya 12 persen. Ini hasil riset INDEF 2018 ya," imbuh Esther.

Lebih lanjut, Esther juga mengatakan program makan siang gratis berpotensi menimbulkan pembengkakan utang. Pasalnya, sumber pendanaannya belum jelas.

Di sisi lain, ia mendengar desas-desus bahwa program tersebut bakal memangkas alokasi dana subsidi BBM. Menurutnya, jika hal ini dilakukan PR pemerintah justru bertambah, yakni inflasi.

"Nah itu juga nanti mendongkrak inflasi kan kalau itu (dana subsidi BBM) dikurangi," ucap Esther.

Pasalnya, jika dana subsidi BBM dikurangi, maka harga BBM bisa naik. Saat harga BBM naik, biaya transportasi dan harga pangan juga bisa melambung.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Sri Mulyani Apresiasi AgenBRILink Wujudkan Mimpi UMKM di BRI******

Dalam upaya memperkuat ekonomi nasional, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Oleh karena itu, dia mengharapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui AgenBRILink mampu melakukan penetrasi hingga masyarakat terkecil.

Dalam acara BRI Microfinance Outlook (BRI-MO) 2024 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Kamis (7/3), ia menilai belum maksimalnya jangkauan perbankan terhadap UMKM menjadi sorotan utama, mengingat kontribusi signifikan sektor ini bagi perekonomian. Selain akses, masalah lain yang dihadapi pelaku usaha ultra mikro adalah affordability.

"Saya harapkan agar BRI lakukan penetrasi melalui AgenBRILink dan bahkan beroperasinya tidak perlu bangunan, agen itu juga identik dengan pemilik warung," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3).

"Kita harus bergerak dari 15 juta menjadi 45 juta UMKM yang terjangkau layanan keuangan, sehingga tidak ada yang tertinggal," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI, Sunarso, menyampaikan sebagai upaya untuk menjangkau masyarakat lebih luas dalam rangka mendorong inklusi keuangan perseroan telah menyiapkan strategi hybrid bankmelalui AgenBRILink.

"Maka kemudian kita juga kembangkan jaringan kita jaringan kita yg tadinya berupa cabang yang kemudian kadang orang orang itu segan mau datang ke cabang mereka lebih senang datang ke tetangganya, maunya ke warung, maka warung kita konversi menjadi cabang, itulah yg kita sebut AgenBRILink," paparnya.

Saat ini, ia melanjutkan, BRI memiliki 741 ribu AgenBRILink dengan volume transaksi yang mencapai Rp1.400 triliun.

"AgenBRILink merupakan salah satu contoh bentuk strategi BRI bertransformasi untuk selalu menerapkan strateginya yg inlinedengan concernpembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya sekedar tumbuh tapi juga merata," pungkas Sunarso.

Langkah BRI ini diharapkan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memberdayakan UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi Indonesia.

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

BRI dan Citilink Gelar Online Travel Fair, COTF Spesial Ramadan******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kerja sama untuk keempat kalinya dengan PT Citilink Indonesia, menggelar Citilink Online Travel Fair (COTF) Spesial Ramadan secara online pada 5-8 Maret 2024.

Pada kegiatan ini, disediakan berbagai promo menarik untuk mendukung rencana perjalanan impian, khususnya bagi yang mencari tiket mudik lebaran.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, BRI akan selalu berupaya memberikan solusi keuangan terbaik bagi nasabah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan perjalanan.

"Kolaborasi dengan BRI dalam menghadirkan Citilink BRI Travel Fair Spesial Ramadan ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Adapun beragam promo menarik yang dapat dinikmati nasabah BRI pada COTF Spesial Ramadan, antara lain diskon hingga 20 persen untuk penerbangan domestik dan internasional, Bonus Miles hingga 5 ribu, serta gratis makanan selama penerbangan dengan transaksi menggunakan Kartu Kredit BRI, Kartu Debit Prioritas dan Kartu Debit Private.

Selain itu, BRI COTF Spesial Ramadan juga menghadirkan Flight Sale sebagai pilihan untuk terbang hemat ke berbagai destinasi impian dengan penawaran tambahan diskon hingga Rp1,5 juta dengan Kartu Kredit BRI, Kartu Debit Prioritas dan Kartu Debit Private, ditambah diskon hingga 80 persen untuk penerbangan internasional.

Flight Sale itu berlangsung pada pukul 11.00-13.00 WIB selama periode program BRI COTF Spesial Ramadan.

Handayani menambahkan, program ini sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

"Program ini juga cocok bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan untuk libur panjang ataupun mudik lebaran," katanya.

Penawaran menarik yang ditawarkan dalam BRI COTF Spesial Ramadan dapat diakses melalui website dan aplikasi Citilink, serta website dan aplikasi mitra Online Travel Agent seperti Traveloka dan Tiket.com.

Pedang Keadilan One Piece

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.