bancrit365

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

KAI Ungkap Kronologi Kecelakaan KA Turangga dan KRL Lokal Bandung******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) mengungkapkan kronologi terjadinya kecelakaan kereta apiantara KA Turangga dan KRL Bandung.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan kecelakaan terjadi saat kedua kereta sedang melintas ke tujuan masing-masing di KM 181 atau di antara Stasiun Haurpugur-Stasiun Cicalengka.

"Jadi memang ini terjadi tabrakannya antara rangkaian KA Turangga yang jalan dari arah Cicalengka dengan KA Bandung Raya yang meluncur dari Haurpugur. Jadi kedua kereta api itu tabrakannya di lintas di KM 181," ujarnya Joni dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV.

Joni mengatakan akibat kecelakaan ini jalur Selatan atau jalur rel antara Haurpugur-Cicalengka yakni dari Stasiun Bandung menuju Stasiun Tasikmalaya sampai dengan Stasiun Banjar tidak bisa dilalui. Karenanya, KAI melakukan rekayasa jalur dengan mengalihkan ke jalur utara.

"Kami upaya dengan jalur memutar, KA-KA yang lalui jalur Bandung, Tasikmalaya ke Banjar, lewat jalur utara," pungkasnya.

Sementara itu, Manager Humas Daop 2 Bandung Ayep Hanafi mengatakan ada 300 penumpang yang tercatat di KA Turangga tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Produsen Lokal Ini Ekspor Sarung Tangan untuk Militer Uni Eropa******

PT Sport Glove Indonesia (SGI) mengeksporsarung tangan militer untuk ke Uni Eropa.

Chief Finance Officer PT SGI Eka Noor Asmara mengatakan sarung tangan produksi SGI, salah satunya dipesan oleh perusahaan Republik Ceko yakni Holik, yang memasok perlengkapan militer untuk Uni Eropa.

"Efek perang, yang lainnya ngomong krisis kalau kami malah bagus, karena order Holik meningkat pesat. Holik menjual sarung tangan ke beberapa negara Uni Eropa " kata Eka di pabrik PT SGI Desa Krandon, Sleman, Yogyakarta, Rabu (20/12).

Beberapa customer atau pelanggan PT SGI di antaranya KGD (Carhartt), NIKE, Youngstown, Wilson, Hexarmor, MCR Safety, PIP, Holik, United Sport Brand, Fox Racing, Pyramex, Klein Tools, Rostaing, dan Majectic.

PT Sport Glove Indonesia mendapat dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Trade Finance.

Program ini bertujuan memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan internasional serta memberikan perlindungan terhadap risiko perdagangan yang mungkin terjadi.

PKE Trade Finance adalah penugasan yang diberikan pemerintah lewat Kementerian Keuangan RI kepada LPEI, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 494/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus Trade Finance (PKE TFC) kepada LPEI.

Sejauh ini, ada 14 produk yang diberikan modal oleh PKE Trade Finance mulai dari karet, kopi, furniture, alas kaki, makanan olahan, tekstil, perhiasan, rempah-rempah, produk kayu, kerajinan, elektronik, otomotif dan suku cadang, produk kimia, hingga turunan dari sawit.

Selain Trade Finance, LPEI sendiri memiliki program finansial lain berupa PKE Usaha Kecil Menengah (UKM) dan PKE Kawasan. Kawasan ini mencakup Amerika Selatan, Afrika, Eropa timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

Sedangkan untuk program yang bersifat non-finansial, LPEI melaksanakan dua program yaitu rumah ekspor (services center) berupa penyediaan pusat informasi, pusat edukasi, dan pusat pembiayaan, serta desa devisa (community development) dengan kegiatan berupa pemberian pendampingan dan akses pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan ekspor komunitas.

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

Erick Thohir Respons soal Saham WIKA Disuspensi BEI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perdagangan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA yang dihentikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ia hanya menjawab singkat dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari restrukturisasi.

"Itu kan bagian dari restructuringwaktu itu," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (18/12).

"Tapi sebagian besar setuju dengan apa yang diajukan WIKA. Tapi ada yang enggak setuju," katanya.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA pada Senin (18/12) kemarin. Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada hari ini.

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.

"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.

Permasalahan yang ditemukan antara lain;

Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.

Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.

Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.

Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.

PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.

Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.

Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS

"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.

"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.

Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.

IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.

Yi Feng Luo Lanxue

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kisah reboot Fahai

Zulhas Sebut Thailand******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Thailanddan Vietnamdiuntungkan tatkala masyarakat Indonesia beribadah haji dan umrah ke Arab Saudi.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena perjanjian dagang Thailand dan Vietnam dengan Arab Saudi telah terjalin mesra.

Zulhas mengatakan lauk pauk dari konsumsi jemaah Haji RI dipasok dari Thailand dan Vietnam.

"Yang haji kita, yang untung Vietnam dan Thailand," imbuh Zulhas.

Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong perjanjian dagang dengan Arab Saudi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan misi dagang ke Arab Saudi pada Januari 2023 lalu. Dari misi dagang itu sebut dihasilkan kontrak senilai US5,7 juta atau sekitar Rp2,41 triliun (asumsi kurs Rp15.495 per dolar AS).

Adapun misi dagang ke Arab Saudi itu dikhususkan untuk memasukkan produk UMKM ke negara tersebut.

"Misi dagang merupakan komitmen Kemendag untuk melakukan promosi pada pasar-pasar tujuan ekspor non tradisional," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]