slot gacor untuk malam ini

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Erick Thohir: Proyek Kereta Cepat Tak Mungkin Dimangkrakkan******

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proyek kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mangkrak meski biaya membengkak.

"Hasil negosiasi kereta cepat harus berjalan, tidak mungkin kita mangkrakkan," kata Erick saat memberikan keterangan pers di Stasiun Pasar Senen, seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/4).

Menurut Erick, pembengkakan biaya kereta cepat terjadi karena pandemi covid-19 menyebabkan pengerjaan proyek mundur.

Selain itu, menurut Erick, pembengkakan biaya proyek KCJB juga terjadi lantaran naiknya harga komponen utama termasuk besi dan baja, hingga terganggunya rantai pasok (supply chain).

"Kalau kita hitung lagi pembangunan sekarang dan kemarin lebih mahal lagi karena tidak hanya besi, (komponen) yang lain-lain juga naik," ujarnya.

Erick juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang tidak singkat, mengingat segala halnya perlu perencanaan matang untuk penggunaan jangka panjang masyarakat luas.

"Konteks pembangunan infrastruktur itu tidak mungkin seperti kita membangun supermarket (yang bisa cepat). Jalan tol dibangun selama delapan tahun dan terbukti hari ini mulai visible dengan kendaraan dan pergerakan ekonomi yang membaik," terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyatakan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCJB.

Pekan lalu, Luhut mengungkapkan tim teknis dari kedua negara telah menyepakati besaran pembengkakan biaya mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun.

Dalam negosiasi, pihak China menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen dengan total pinjaman US0 juta. Bunga itu masih lebih tinggi dari harapan pemerintah sekitar 2 persen.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Alam Dewa Kegelapan

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Raja Malam Abadi

PUPR Pastikan Jalur Pantura Jateng Tanpa Lubang Saat Mudik Lebaran******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan jalur pantura di Jawa Tengah sudah tak ada lubang sehingga aman dilewati untuk arusmudik Lebaran.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng-DIY Kementerian PUPR Wida Nurfaida menyebut bila penutupan semua lubang jalan di sepanjang jalur pantura Jawa Tengah telah diselesaikan sejak Minggu (16/4) kemarin.

"Prioritas kita di titik-titik black spot, yang berlubang-lubang, bergelombang dan sering jadi penyebab kecelakaan. Mulai hari ini sudah kita pastikan jalan di sepanjang pantura Jateng tanpa lubang", ungkap Wida saat meninjau jalur Pantura di kawasan Gringsing, Batang, Senin (17/4).

Direktur Lalu-Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan bila jalur pantura masih dijadikan jalur mudik mereka yang menggunakan sepeda motor. Untuk itu, pemudik dengan sepeda motor diwajibkan untuk selalu menjaga keselamatan dirinya.

"Kita cek tadi sudah ditambal. Titik-titik lokasi lubang yang kita tunjukkan juga sudah ditutup. Ini penting karena jalur pantura masih digunakan pemudik sepeda motor," ujar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Kotak peralatan dewa super

Rugi Kalau Gak ke Transmart, Baju Lebaran Diskon 50% + 20% + 20%******

Lebaran Idul Fitri sudah di depan mata, nih! Kalau masih belum punya baju baru buat Lebaran, tenang aja. Belanja di Transmart yuk!

Soalnya Transmart lagi menggelar promo Pesona Gaya Diskon Lebaran dengan diskon mencapai 50 persen.

Lihat Juga : Outfit Lebaran Diskon Besar-besaran di Transmart, biar OOTD Makin Kece

Seluruh rangkaian diskon ini berlaku dari 16 April sampai 21 April 2023 di berbagai cabang Transmart di Indonesia.

Tak hanya diskon untuk baju Lebaran pria, wanita, dan anak, ada juga diskon untuk pembelian tas, sepatu, sandal, dan aksesori lain.

Begitu juga dengan produk bayi, koper, perabotan rumah tangga, sampaimakeupdanskincare.Super lengkap, kan diskonnya?

Berikut syarat dan ketentuan lengkapnya.
1. Diskon tambahan 20 persen hanya untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.
2. Diskon tambahan 20 persen hanya berlaku pada 16-21 April selama jam operasional toko waktu setempat di seluruh Transmart.
3. Diskon diberikan langsung dari total tagihan.
4. Berlaku hanya untuk bagian Department Store dan tidak berlaku diskon untuk Brand Sport Station dan Body Shop consignmentDept Store.
5. Untuk cosmetic & fragrance Dept Store berlaku diskon reguler 10 persen.
6. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello.
7. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (pedagang).

Tunggu apalagi? Buruan serbu Pesona Gaya Diskon Lebaran. Biar penampilan Lebaranmu makin kece!

Pembalasan Tentara Bayaran

Bulog Salurkan Bansos Beras Hingga H******

PerumBulogbakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras hingga H-1 Lebaran. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut diungkap Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, sampai mendekati Lebaran Bulog tidak libur agar target distribusi bansos tahap pertama diterima seluruh KPM sebelum Lebaran.

"Kita pastikan penyaluran bantuan pangan oleh Bulog masih terus berjalan sampai dengan H-1 Idulfitri. Langkah ini untuk mendorong pemenuhan target pendistribusian untuk tahap pertama ini, sehingga diharapkan seluruh KPM bisa mendapatkan bantuan pangan beras sebelum Idulfitri," ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa (18/4).

Hingga Senin (17/4) kemarin, Bulog telah merealisasikan bantuan pangan beras tahap pertama sebanyak 131.271.300 kg atau sekitar 61 persen dari total penyaluran sebanyak 213,5 juta kg. Berdasarkan jumlah tersebut, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan beras ini kepada sekitar 13,1 juta KPM yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Arief mengatakan 4 provinsi telah menyelesaikan penyaluran bantuan, yaitu Jambi, Sumatrra Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

"Beberapa provinsi yang sudah di atas 90 persen, seperti DKI Jakarta yang penyalurannya sudah 98 persen dan Aceh yang sudah 95 persen. NFA (Bapanas) mendorong agar dilakukan percepatan pendistribusian termasuk di daerah terdepan dan terluar," ungkap Arief.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan beras ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat serta menekan lonjakan inflasi khususnya jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Bansos pangan ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]