buku mimpi 2d 60

Kotak peralatan dewa super

petir slot 88

Ratusan TPS di Karawang berlokasi di daerah rawan banjir******

Karawang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat ratusan tempat pemungutan suara Pemilu 2024 berada pada titik rawan bencana banjir saat musim hujan sehingga perlu disiapkan langkah antisipasi.

Ketua KPU Karawang Mari Fitriana saat dihubungi di Karawang, Senin, mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana banjir itu.

Selain itu, KPU Karawang juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari lokasi alternatif pendirian TPS jika saat pemungutan suara terjadi hujan deras.

Menurut dia, pemindahan titik TPS yang rawan bencana ke lokasi yang aman akan menjadi bagian utama dalam upaya mengantisipasi bencana alam.

"Secara keseluruhan terdapat 313 TPS yang rawan bencana saat musim hujan," katanya.

Baca juga: KPU Karawang siapkan ratusan TPS cadangan antisipasi bencana banjir

Ratusan TPS yang rawan bencana itu tersebar pada 17 kecamatan, meliputi Kecamatan Karawang Barat, Pangkalan, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Rengasdengklok, Batujaya, dan Pedes, Pakisjaya, Cikampek, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tirtamulya, Rawamerta, Tempuran, Jayakerta, Kotabaru, Purwasari, dan Cilebar.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karawang meminta KPU setempat segera melakukan langkah antisipasi terhadap TPS yang berlokasi di daerah rawan banjir.

"Kami telah menggelar rapat kordinasi persiapan pemilu bersama KPU dan pihak terkait, di antaranya membahas tentang langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam pada hari pemungutan suara nanti," kata Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karawang Eka Sanatha.

Ia mengatakan bahwa rapat koordinasi itu difokuskan pada pengelolaan manajemen distribusi logistik dan langkah-langkah antisipasi terhadap TPS yang berada di lokasi rawan bencana.

Pada Pemilu 2024, KPU Karawang menyiapkan sebanyak 6.890 TPS yang tersebar di 309 desa/kelurahan untuk tempat penyaluran hak suara bagi 1.779.207 orang yang masuk daftar pemilih tetap. Mereka terdiri atas 893.869 orang pemilih laki-laki dan 885.338 orang perempuan.

Baca juga: KPU Karawang sebut pemilih dari kalangan disabilitas capai 6.697 orang
Baca juga: KPU Karawang: 18 parpol sudah sampaikan laporan awal dana kampanye

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

niko 77 slot

Pelaku pengancam Anies di Kaltim menyerahkan diri ke polisi******

Balikpapan (ANTARA) - Terduga pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor 1 Anies Baswedan melalui akun media sosial Instagram @rifanariansyah menyerahkan diri ke Polda Kalimantan Timur, Sabtu (13/1).

"Setelah kami lakukan profiling terhadap akun itu, akhirnya Tim Subdit Siber Ditkrimsus Polda Kaltim menemukan terduga ini berinisial AN (22), warga Sangata, Kabupaten Kutai Timur," kata Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Yusuf Sutejo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.

Yusuf menjelaskan setelah dilakukan identifikasi profil tersebut, polisi langsung menghubungi pihak keluarga dari pemilik akun media sosial tersebut.

"Kami menjelaskan situasi yang terjadi dan dengan sukarela terduga ini bersedia menyerahkan diri ke Polda Kaltim untuk diamankan," tambah Yusuf.

Baca juga: Polri tangkap pemilik akun pengancam Anies

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polda Kaltim turut mendapat asistensi dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes Polri.

"Meskipun akun media sosial itu telah dihapus, polisi masih bisa mengidentifikasi pemilik. Polisi langsung menurunkan tim setelah berkoordinasi dengan keluarga terduga untuk dilakukan penjemputan untuk dimintai keterangan," jelas Yusuf.

Kemudian, polisi melakukan gelar perkara, Senin, dengan melibatkan tim yang sudah dibentuk, termasuk saksi ahli di antaranya ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli teknologi informasi.

"Hal ini untuk dapat memastikan langkah-langkah selanjutnya," katanya.

Baca juga: Kapolda Jatim: Pelaku pengancam Anies dijerat UU ITE

Yusuf meminta masyarakat bersabar dan mempercayakan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Upaya ini merupakan tindakan yang responsif terhadap pengancaman yang dilakukan di media sosial atau ruang publik lainnya," katanya.

Dia juga meminta masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi dengan unggahan di media sosial yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Kami dari kepolisian juga memastikan akan bersikap netral dalam Pemilu 2024 dan menjamin pemilu akan berlangsung dengan damai, aman, lancar, dan tertib," ujar Yusuf.

Baca juga: Anies: Silahkan utarakan pendapat tapi jangan ancam keselamatan orang

Pewarta: Ahmad Rifandi/ Januar
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Pedang mendominasi gunung dan sungai

situs slot deposit pulsa 5000 tanpa potongan

Kemenkes sebut skrining kesehatan cegah kasus kelelahan petugas Pemilu******

Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan skrining kesehatan pada petugas Pemilu dapat mencegah kasus kelelahan yang dapat berujung pada kematian. "Upaya untuk mencegah tentunya dengan memastikan petugas Pemilu memang cakap sehat jasmani dan rohani untuk melakukan tugas tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Selain itu, Nadia menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) setempat juga dipersiapkan jika terjadi keadaan darurat atau emergency. Terkait kriteria skrining petugas Pemilu, ia menyebutkan seluruhnya diserahkan sesuai dengan fasyankes masing-masing sesuai ketentuan yang ada. Untuk itu, Nadia mengajak kepada seluruh petugas pemilu untuk melakukan skrining, dengan terlebih dahulu membaca pedoman Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.   
Terkait hal tersebut, BPJS Kesehatan telah mengajak seluruh petugas penyelenggara Pemilu 2024 untuk mengecek kesiapan kesehatan melalui fasilitas skrining riwayat kesehatan yang dapat diakses dalam jaringan (daring) secara gratis. "Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024," kata Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Agustian Fardianto (13/1). Ardi menyebutkan ketentuan skrining kesehatan berlaku bagi seluruh petugas KPU yang merupakan petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, yang terdaftar pada sistem informasi data petugas KPU atau Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).

Skrining riwayat kesehatan bisa diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, laman web BPJS Kesehatan, atau Chat Asisstant BPJS Kesehatan (CHIKA). Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 yang lalu, KPU mencatat sebanyak 5.175 petugas Pemilu mengalami sakit dan 894 petugas meninggal dunia.

Baca juga: BPJS Kesehatan ajak petugas Pemilu manfaatkan skrining kesehatan

Baca juga: KPU dan Kemenkes koordinasi jaga kesehatan petugas KPPS

Baca juga: Petugas pemilu berstatus aktif JKN bisa akses skrining kesehatan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Makan seluruh dunia

kredivo bisa dicairkan

Jubir Menteri sebut tak tahu soal dugaan suap perusahaan Jerman ke KKP******

kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui soal kasus dugaan suap oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, SAP yang menyeret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kami tidak tahu menahu dengan masalah tersebut,” ujar Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Berdasarkan artikel tersebut, lanjut dia, perkara itu terjadi pada 2015-2018 alias di luar era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Namun demikian, Wahyu mengungkapkan, pihak KKP siap bekerja sama serta terbuka untuk diperiksa aparat penegak hukum apabila diperlukan. “Tapi prinsipnya silakan saja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini,” ujarnya.

Baca juga: KKP mengamankan 269 kapal pelaku IUU fishing sepanjang 2023

Baca juga: Trenggono targetkan ekspor hasil perikanan sebesar 7,2 miliar dolar AS Diketahui, dalam rilis yang disampaikan United State Department of Justice U.S DOJ atau Departmen Kehakiman Amerika Serikat (10/1)menyebutkan sebuah perusahaan perangkat lunak global berbasis di Jerman yakni SAP, akan membayar lebih dari 220 juta dolar AS untuk penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap pelanggaran UU Praktik korupsi Asing (FCPA). Dalam rilis itu, disebutkan pada 2015-2018, SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas bagi SAP sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP, departemen dan lembaga-lembaga di Indonesia termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain KKP, Departemen Kehakiman AS turut menyebut adanya dugaan suap yang melibatkan dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo). “Pemeriksa pos, bersama mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman, mengikuti jejak suap dan korupsi yang tersebar luas dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Upaya bersama ini mengakibatkan perusahaan terdakwa membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui tindakan perbaikan jangka panjang,” keterangan Departemen Kehakiman AS.

Baca juga: Menteri KP: Dampak pembuangan limbah nuklir di laut bersifat lokal

Baca juga: KKP siapkan program SFV genjot produksi ikan patin di Kalsel

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi di semua alam

pinjaman pertama akulaku

Menkes kunjungi tiga rumah sakit Makassar pastikan layanan berkualitas******

Makassar (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin melakukan kunjungan ke tiga rumah sakit milik pemerintah di Makassar, Sabtu

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit-rumah sakit tersebut memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tiga rumah sakit yang dikunjungi, yakni Rumah Sakit Labuang Baji yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sulsel serta dua rumah sakit Kemenkes RI, yakni Rumah Sakit Mata Makassar dan Rumah Sakit Dr Tadjuddin Chalid.

"Kita meninjau rumah sakit provinsi, karena Kementerian Kesehatan memberikan bantuan alat untuk penyakit-penyakit kritis seperti stroke, jantung, dan ginjal," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Kemenkes tingkatkan pelayanan tiga RS di Surabaya dengan bantuan alkes

Menkes dan Pj Gubernur melihat langsung fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah sakit tersebut, termasuk ruang perawatan pasien, ruang operasi, serta fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium dan apotek.

Selain itu, mereka juga berdiskusi dengan para tenaga medis dan staf rumah sakit untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masing-masing rumah sakit.

Kunjungan pertama di Rumah Sakit Labuang Baji di Jalan DR Ratulangi Nomor 81 Labuang Baji, Kecamatan Mamajang melihat layanan Hemodiliasis, Mammografi, CT-Scan, Direct Radiografi, MRI, berbagai ruang poli, dan klinik urologi.

Kunjungan ini juga merupakan upaya dari Menkes untuk memastikan bahwa bantuan alat medis kesehatan yang diberikan Kemenkes digunakan dengan efektif dan efisien. Dengan meninjau langsung kondisi rumah sakit, dapat dilihat apakah alat tersebut telah digunakan dengan tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kita ingin lihat, apakah alat ini sudah dipasang, kedua sudah digunakan, ketiga, apakah banyak pasiennya. Alhamdulillah, alatnya sudah dipakai. Ada beberapa yang memerlukan bantuan perizinan kita bantu dan ada memang beberapa dokternya belum ada," katanya.

Baca juga: Menkes tinjau kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan di Palu

Untuk kebutuhan dokter, kata dia, kekurangan yang ada akan dipenuhi. Namun, ia mengharapkan berasal dari putra dan putri daerah. Pertimbangannya, agar mereka saat bekerja tidak meminta pulang ke kampung halaman. Demikian juga dengan beasiswa diberikan Kementerian Kesehatan.

"Kalau bisa putra daerah, supaya kalau mereka kerja, tidak berpikir lagi untuk pulang ke daerah asalnya," kata Budi.

Ia menilai rumah sakit ini cukup bersih dengan peralatan rumah sakit yang lengkap. "Rumah sakit ini bersih, sudah kita kasih alatnya banyak, kita doakan dokternya lebih lengkap," ujarnya.

Sedangkan, di Rumah Sakit Mata Makassar di Tallasa City Makassar, Menkes dan gubernur meninjau IGD, Poli Eksekutif, ICU dan Ruang Recovery serta ruang operasi.

Selanjutnya di Rumah Sakit Dr Tajuddin Chalid, Jalan Paccerakkang mengecek gedung poliklinik, ruang farmasi, radiologi, pusat rehabilitasi, ruang rawat inap, dan poliklinik haji.

Baca juga: Menkes tingkatkan kapasitas RSUD Wakai di Kepulauan Togean

"Kunjungan bersama Bapak Menteri ini memberikan masukan berharga dalam merencanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan di Sulsel," kata Bahtiar Baharuddin.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Mati di Siang Hari

kera4d

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024