asiahoki77 slot demo

Makanan Tiandao

44 Ribu Pemudik Masuk Surabaya via Tanjung Perak******

Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya sudah melayani 64.346 penumpang pada H-6 Lebaran atau Idulfitri 1444 Hijriah. Dengan rincian penumpang turun 44.601 penumpang dan 19.745 penumpang naik melalui Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN).

General Manager Pelabuhan Kalimas dan Terminal Penumpang GSN Dhany Rahmat Agustian mengatakan puncak mudik di pelabuhan telah berlangsung pada Sabtu (15/4) kemarin dengan total penumpang naik maupun turun berjumlah 12.020 orang.

"Tapi di pelabuhan ini kadang tiba-tiba ada kejutan dengan lonjakan penumpang yang turun," kata Dhany, Senin (17/4).

Dhany menuturkan para pemudik ini didominasi oleh pekerja non formal yang merantau ke luar pulau. Tidak menutup kemungkinan, perantau akan kembali memadati arus mudik di pelabuhan pada 18 dan 19 April nanti.

Karena itu, guna mengantisipasi membludaknya penumpang turun, pihak pelabuhan sudah melakukan rekayasa yang efektif supaya tidak terjadi penumpukan massa saat kedatangan para pemudik.

"Untuk pemudik yang belum naik di ruang tunggu sementara, kami masukkan ke terminal penumpang empat jam sebelum keberangtakan asalkan sudah punya tiket. Itu akan mengurangi beban dari ruang tunggu sementara dan penumpukan yang ada," ucapnya.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya calo tiket pada arus balik nanti, Dhany menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk operator kapal.

"Kami juga memasang beberapa scan barcodeyang itu bisa difoto penumpang kapal. Mereka bisa mengetahui kapan mereka boleh masuk kapan boleh naik ke kapal," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Daxia

30.668 Pemudik dari Sumatera Menuju ke Pulau Jawa pada Hari H Lebaran******

Hari pertama Lebarantahun 2023, tren pemudik dari Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni mulai terlihat ada pergerakan, Minggu (23/4).

Trafik penumpang dan kendaraan mulai bergulir, tercatat sebanyak 30.668 orang dan 6.039 unit kendaraan menuju ke Pulau Jawa.

PT ASDP Indonesia Ferey (Persero) telah persiapkan layanan arus balik Lebaran yang akan dimulai pada H+1 hingga H+9 (24 April-2 Mei 2023). Pengguna jasa penyeberangan, wajib bertiket sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni atau satu hari sebelum keberangkatan.

Menurutnya, trafik pergerakan pengguna jasa penyeberangan di hari H Lebaran ini ada dua tipe, pemudik dengan tujuan atau jarak tempuh dekat bersilaturahmi dengan keluarga dan menuju ke tempat wisata.

"Pada H lebaran kemarin, terlihat ada peningkatan volume kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak. Mereka banyak memilih menyeberang pada hari itu, setelah melaksanakan ibadah Salat Id,"kata Rudi, Minggu (23/4).

Berdasarkan data rekapitulasi angkutan lebaran 2023 periode 22-23 April 2023 sejak pukul 08.00 WIB-08.00 WIB (24 jam), total penumpang asal Sumatera yang telah menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni mencapai 30.668 orang. Dengan rincian, 1.519 penumpang pejalan kaki dan 219.149 penumpang dalam dalam kendaraan.

"Dari jumlah realisasi penumpang itu, naik sekitar tiga persen jika dibandingkan pada realisasi yang sama periode tahun 2022 lalu sebanyak 29.674 orang,"ujarnya.

Sedangkan untuk jumlah kendaraan, kata Rudi, tercatat sebanyak 6.039 unit baik itu kendaraan roda empat dan roda dua yang menyeberang ke Pulau Jawa. Rinciannya, kendaraan roda empat 4.509 unit, roda dua 1.057 unit, bus 164 unit dan truk 309 unit.

"Kapal beroperasi yang melayani penyeberangan itu, sebanyak 29 unit dengan jumlah trip yang terjadi sebanyak 93 kali," ungkapnya.

Lihat Juga : ASDP Catat 853.063 Pemudik ke Sumatera pada H-10 hingga H-1 Lebaran

Sebaliknya, penumpang asal Pulau Jawa tiba di Pelabuhan Bakauheni medio yang sama 24 jam periode 22-23 April 2023, realisasi total penumpang 66.992 orang. Dari jumlah itu, untuk penumpang dalam kendaraan sebanyak 61.659 orang dan pejalan kaki 5.333 orang.

"Untuk total kendaraannya 14.413 unit, rinciannya roda empat 9.788 unit, roda dua 4.333 unit, bus 165 unit dan truk 127 unit,"pungkasnya.

tujuh belas lagi

Kemenhub Ungkap 1.600 Data Ganda Warga Iseng Daftar Mudik Gratis******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sebanyak 1.600 data ganda milik warga yang iseng mendaftar mudik gratis. Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan temuan tersebut merupakan hasil verifikasi kementeriannya. 

"Kami saat ini sudah melaksanakan verifikasi karena semua terintegrasi, ada kurang lebih 1.600 data yang mendaftar di beberapa lokasi. Sehingga dengan adanya cashless ini, kami sudah langsung mengetahui siapa saja yang coba-coba untuk, ya mendaftar iseng-iseng, bukan serius," kata Suharto dalam acara bincang santai 'Mudik Aman dan Nyaman dengan Cashless' yang ditayangkan di youtube UrbanCity, dikutip Selasa (18/4).

Setelah verifikasi tersebut, Suharto mengatakan Kemenhub langsung menghubungi para pendaftar mudik gratis. Para calon peserta mudik tersebut dikonfirmasi ulang untuk memilih salah satu program mudik gratis.

"Dari data itu ada feedback yang ingin ke Kemenhub ada 350-an (pemudik). Kemudian yang lain-lain ada di Dinas DKI Jakarta, Jasa Raharja. Selebihnya yang tidak mendaftar kami anggap dia tidak serius, kami hapus data itu dan kami buka lagi sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan," jelas Suharto.

Ia menegaskan program mudik gratis yang diadakan Kemenhub diutamakan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, Suharto menyebut ada proses verifikasi ketat kepada para pendaftar.

Di lain sisi, Suharto mengatakan masyarakat yang tidak kebagian kuota mudik gratis Kemenhub jangan berkecil hati karena masih bisa mendaftar di program K/L lain. Ia yakin masih ada slot bus tersisa untuk para pemudik.

Lihat Juga : Kemnaker Terima 1.394 Aduan THR, Perusahaan DKI-Jabar Paling Bandel

"Kami tahun ini mencoba bagaimana menyiasati bahwa masyarakat yang benar-benar akan menggunakan bus ini benar-benar masyarakat membutuhkan, bukan sekadar coba-coba," tegasnya.

Suharto juga sempat menyinggung soal jual-beli tiket mudik gratis. Ia mengatakan hal tersebut mungkin terjadi, meski kecil kemungkinannya.

Pasalnya, Kemenhub pihaknya sudah mengantisipasi dengan penggunaan aplikasi MitraDarat. Jadi, pendaftar harus melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Antisipasi jual beli tiket mudik gratis ini sudah pakai NIK dan kita batasi. Satu NIK maksimal mendaftarkan empat orang," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).

"Kalau akan diperjualbelikan, kemungkinan ada, tapi kecil. Mungkin diperjualbelikan dengan tetangga, saudara, hanya antara empat orang tadi. Karena kita hanya membatasi kepada empat orang tadi," imbuh Suharto.

[Gambas:Video CNN]

Melbourne, andalkan cinta

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

H+1 Lebaran, 47 Ribu Orang Menyeberang dari Bakauheni ke Merak******

PTASDP Indonesia mencatat 47.405 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak per 23-24 April 2024 atau H+1 Lebaran 2023.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengungkapkan data itu berasal dari catatan Posko Bakauheni yang dipantau selama 24 jam. Menurutnya, kapal yang beroperasi untuk mengangkut pemudik dari Sumatera ke Jawa ada sejumlah 29 unit.

"Realisasi total penumpang mencapai 47.405," ujar Shelvy dalam keterangannya, Senin (24/4).

Selanjutnya, perusahaan melaporkan total seluruh kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera pada H+1 tercatat ada 10.045 unit.

Menurutnya, sudah ada lebih dari 450 orang yang menyeberang dari Bakauheni ke Merak. Data itu berasal dari pantauan selama H-10 hingga H+1 arus mudik di dua pelabuhan tersebut.

"Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 464.104 orang. Sedangkan kendaraan tercatat 89.807 unit," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]