magic4d

Sekilas tentang melampaui

Serbu Produk Elektronik di Transmart Full Day Sale, Diskonnya Gede******

Lagi cari produk elektronik, belinya di Transmart aja! Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi bertajuk September Ceria. Diskonnya gede-gedean sampai 50 persen.

Apalagi kalau kamu bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, ada diskon tambahan lagi 20 persen!

Lihat Juga : Besok Transmart Full Day Sale! Aneka Kebutuhan Rumah Murah Meriah

• Kulkas 4D 472L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, dan Samsung, harga sale mulai dari Rp8,7 jutaan dari harga normal Rp12 jutaan, harga ini berlaku untuk luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• LED TV 65" UHD Smart merek LG, Polytron, Sony, Sharp, Samsung, harga sale mulai Rp7,6 jutaan dari harga normal Rp11 jutaan.
• LED TV 50" UHD Smart merek LG, Polytron, Sony, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp4,9 jutaan dari harga normal Rp6,9 jutaan.
• AC Split 1 PK merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, harga sale mulai Rp3 jutaan dari harga normal Rp4,1 jutaan, bonus pipa dan instalasi standar.

Tidak hanya produk elektronik yang disebutkan di atas, masih ada banyak kategori produk lain yang didiskon besar-besaran. Mulai dari sembako, furnitur, fesyen, sampai mainan anak.

Jangan lupa bayarnya menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa puas belanja beli sekarang bayar belakangan.

Kamu bisa unduh gratis aplikasi Allo Bank di Google Play Store atau Apps Store. Laluupgradeakunnya ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Paylater.

Jika belum punya kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, bisa datang langsung ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart terdekat.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di kantor cabang terdekat di kota kamu.

Cus, merapat ke Transmart terdekat untuk belanja elektronik dan produk lain sepuasnya di Transmart Full Day Sale yang digelar satu hari aja!

biksu perang terakhir

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba

Pangeran Daxia

Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menuding banyak provokator yang memicu pecahnya konflik di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.

Rudi mengatakan lahan untuk menggarap Rempang Eco City ada 17.600 hektare, di mana 10.028 hutan lindung dan 7.572 hektare lainnya akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pabrik Xinyi Group.

Investasi tersebut untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi prokontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," sambung Rudi.

Pada akhirnya, Rudi mengatakan 700 kartu keluarga (KK) di atas tanah 2.000 hektare tersebut ikut terprovokasi. Itulah yang membuat demo pecah belakangan ini.

Padahal, Rudi menyebut BP Batam sudah menaksir harga rumah warga terdampak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp10 juta-Rp100 juta. Pada akhirnya, rumah baru untuk warga relokasi dipatok senilai Rp120 juta.

Akan tetapi, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia pun membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat

BUMN Bina Karya Disuntik Modal Negara Demi Muluskan Proyek IKN******

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk memodali BUMNPT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Modal diberikan ke Bina Karya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Ini adalah bentuk PMN, capex pertama. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Selain ke Bina Karya, pemerintah juga akan menggelontorkan modal negara untuk sejumlah BUMN. Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun.

Dari jumlah itu, Rp3 triliun di antaranya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi), tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik privateserta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Harga Beras Melejit di Pasar Tradisional Jakarta, Hampir Rp15 Ribu******

Harga beras di sejumlah pasar tradisionalJakarta terpantau naik. Per hari ini, Kamis (14/9), salah satu merek beras eceran hampir menyentuh Rp15 ribu per liter.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Cidodol, Jakarta Selatan, harga beras pulen naik dari Rp10 ribu per liter menjadi Rp11 ribu per liter.

Salah satu penjual di pasar tersebut menyebut kenaikan harga beras terjadi sejak sebulan lalu.

Sementara di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga beras terpantau stabil. Beras Jebe masih Rp11 ribu per liter dan beras Pera masih Rp14 ribu per liter.

Namun, salah satu penjual di pasar tersebut melaporkan bahwa harga beras per karung yang mereka dapatkan naik Rp5.000 sampai Rp30 ribu. Kenaikan harga ini telah terjadi sudah lebih dari sebulan yang lalu.

Di sisi lain, harga telur di Pasar Cidodol turun naik. Telur sekarang dibanderol Rp27 ribu per kilogram (kg). Harga ini turun dari Rp30 ribu per kg.

Sementara di Pasar Kebayoran Lama harga telur masih stabil di Rp28 ribu per kg.

Harga minyak dan gula juga terpantau stabil dan tidak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

Pengamat Sebut Social Commerce Bantu UMKM, Bukan Merugikan******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menegaskan  social commerce(s-commerce) tidak merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan justru bisa bantu mendongkrak penjualan.

Hal ini ia sampaikan merespons pemerintah yang menilai bahwa s-commerce dapat menggerus UMKM. Pemerintah juga beranggapan jika sebuah platform seharusnya menjalankan fungsinya masing-masing, media sosial saja atau e-commerce saja, bukan berfungsi ganda.

"Social commerceitu tidak merugikan UMKM. Banyak UMKM yang jualannya luar biasa, ya karena adanya social commerce. Social commerceitu tidak punya dampak negatif apapun terhadap UMKM," kata dia dalam talkshow 'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Jadi itu persaingan bisnis, bukan masalah online offline, enggak. Tidak ada hubungan merugikan. Walaupun tidak berhasil, bukan karena social commerce yang merugikan, tapi memang karena dia tidak bisa bersaing," tegas dia.

Untung juga menilai aturan aktivitas sosial media dan e-commerceharus dipisahkan tidak logis. Dia membandingkan aktivitas pengguna e-commercedengan para pengunjung mall yang sama-sama memiliki tujuan untuk belanja.

"Kalau mall itu dianggap sebagai tempat belanja, coret, enggak boleh ada tempat mainan, ada bioskop, enggak boleh. Ini tempat hiburan, enggak boleh digabung sama orang jualan. Kan harusnya begitu kalau kita mengacu kepada bahwa sosial media itu enggak boleh digabung sama tempat jualan. Logikanya di mana?" tegas Untung.

Menurut dia, social commerceseperti TikTok Shop kini bisa menjadi booming karena penggunanya cenderung mencari hiburan yang kemudian algoritma membuatnya melihat sesuatu yang relevan sehingga mendorongnya untuk belanja.

[Gambas:Video CNN]