situs gacor terpercaya 2023

nabi yang tak terbatas

Harga Beras Kian Mahal, Sudah di Atas Rp12 Ribu Semua******

Harga beras melambung dalam sejak hampir dua bulan belakangan. Harganya pun menyentuh level Rp15 ribu per kilogram (kg).

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9) lalu.

Sementara itu, mengutip laman resmi Bank Indonesia bi.go.id/hargapangan, harga beras sudah naik sejak 1 Agustus 2023 lalu.

Pada saat itu, harga beras kualitas bawah I dibanderol Rp12.450 per kg. Lalu, harga beras kualitas bawah II seharga Rp12.050 per kg.

Kemudian, beras kualitas medium I Rp13.600 per kg, beras kualitas medium II Rp13.350 per kg, beras kualitas super I Rp14.900 per kg, dan beras kualitas super II Rp14.350 per kg.

Harga beras tersebut secara konsisten terus menanjak. Per Jumat (22/9) kemarin harga beras kualitas bawah 1 dan II masing-masing naik menjadi Rp13.100 dan Rp12.900 per kg.

Sedangkan, harga beras kualitas medium I dan II masing-masing naik menjadi Rp14.300 dan Rp14.100 per kg. Adapun harga beras kualitas super I dan II masing-masing naik menjadi Rp15.650 dan Rp15.050 per kg.

Di sisi lain, Presiden Jokowi memastikan stok beras pemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog ada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9) lalu.

Untuk menekan harga beras, Jokowi juga mulai membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kg beras per bulan atau 30 kg selama tiga bulan. Bansos itu akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari September hingga November 2023.

Jokowi juga menyebut kebijakan itu ditempuh demi meredam inflasi. Maklum, beras merupakan komoditas utama pendorong inflasi.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas percaya diri harga beras medium bisa turun di bawah Rp11 ribu per kg setelah pemerintah memberikan bansos.

"Berarti kami berharap paling mahal Rp11 ribu. Apalagi premium kita, itu kan medium," ujar Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (11/9).

Ia menyebut penurunan harga itu akan bertahap. Pasalnya, pedagang yang semula membeli beras mahal tidak langsung mau menjual murah.

Selain itu, Buwas juga optimis bansos beras bisa membuat tingkat inflasi terjadi di posisi 3 persen hingga 4 persen.

Dunia Ajaib Penyihir

Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengungkap curhatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komitmen negara maju dalam forum-forum internasional. Menurut Jokowi, banyak forum tersebut yang tak berbuah langkah konkret.

Mulanya, Luhut mengungkap banyak forum internasional yang bicara wacana angka yang akan digelontorkan. Namun tak dibarengi dengan program konkret.

"Kami enggak mau bicara kalau di forum internasional, kan, bicara triliun dolar, low hanging fruit. Ya kita sih enggak usah gitu-gituan lah, yang kecil-kecil. US juta, US juta, US juta tapi konkret kepada masalah," ujar Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

"Misalnya sampah laut, masalah coral reef, misalnya apalagi, replanting mangrove, restore coral reef, itu kan hal-hal yang bagus tadi. Terus kemudian perikanan kita juga coba sharing sama mereka," lanjut dia.

Kepadanya, Jokowi mengaku lelah dengan wacana di forum internasional yang tak berbuah langkah konkret.

"Pak presiden sendiri, Pak Jokowi, sama juga orangnya pragmatic aja, dia bilang, 'Pak Luhut ini bicara udah, capek saya malas bicara begituan itu, saya ingin yang konkret apa Pak Luhut,' itu yang kita tularkan, dan negara-negara, maaf, yang negara-negara berkembang itu kan butuh yang konkret," ujar dia.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Luhut mengungkap sejumlah upaya konkret yang sudah terjalin antara Indonesia dan negara lain misalnya pemurnian minyak atau oil refinery dengan negara Afrika.

"Misalnya, Presiden memutuskan kerja sama dengan Kenya untuk oil refinery, kita kerja sama dengan Mozambik, kemudian dengan South Africa itu semua proyek-proyek konkret," kata Luhut.

Tak hanya itu, ada juga kerja sama di sektor pangan. Luhut menyebut kerja sama antarnegara ini membuahkan keuntungan, salah satunya dari sisi harga yang lebih murah.

"Kita impor sapi daging, ya makanan kita impor langsung daripada kita impor tempat lain lebih murah 10-15 persen. Ya, kita impor dari mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Presiden Jokowi lagi-lagi tak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat.

Absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Jokowi tak pernah sekalipun menghadiri secara langsung rapat besar para pemimpin negara tersebut.

Ia selalu mengirimkan perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri.

Pada 2020 dan 2021, Jokowi sebetulnya ikut untuk yang pertama kalinya dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Namun, saat itu dia tak hadir secara langsung melainkan virtual imbas pandemi Covid-19.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra, mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomis.

Menurut Radityo, kunjungan ke PBB tak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia.

Bintang penari kupu-kupu

Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale Diskon Sampai Rp1 Juta******

Pesta diskon seharian Transmart bertajuk Full Day Sale September Ceria hadir lagi lho, Selasa (26/9).

Ada banyak produk yang bakal diskon gede-gedean di gelaran ini, salah satunya sepeda listrik. Nggak usah banyak mikir, sikat aja sepeda listrik di Transmart mumpung lagi ada potongan harga sampai Rp1 juta!

Lihat Juga : AC, Kulkas, sampai TV Diskon Gede di Transmart Full Day Sale Besok

Terus, ada juga nih diskon untuk pembelian sepeda listrik merek Exotic E-Bike Groza MX dari harga normal Rp4,65 juta menjadi Rp3,72 juta per unit untuk pembelian di Pulau Jawa.

Sementara untuk pembelian di luar Pulau Jawa, diskon dari harga normal Rp4,95 juta menjadi Rp3,96 juta per unit.

Gak cuma sepeda listrik, sepeda manual pun diskon di Transmart Full Day Sale September Ceria!

Semua jenis dan merek sepeda mulai dari Rp879.200 dari harga promo senilai Rp1,09 juta per unit untuk pembelian di Pulau Jawa.

Sedangkan di luar Pulau Jawa, semua jenis dan merek sepeda mulai dari Rp966.400 dari harga promo senilai Rp1,2 juta per unit.

Seluruh diskon ini bisa digunakan untuk metode pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagaimana? Masih pikir-pikir beli sepeda listrik? Pastinya enggak dong selagi murah-murah banget!

Makanya, jangan lupa ya segera mampir ke gerai Transmart terdekat di kotamu! Biar enggak kehabisan diskon sepeda listrik di Transmart Full Day Sale September Ceria!

Soalnya, Transmart Full Day Sale September Ceria cuma berlangsung pada Selasa (26/9) mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia!

Raja Naga datang ke dunia

Daftar 6 Pengetatan Dagang Online di Tengah Ramai Isu TikTok Shop******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bakal menerbitkan aturan tentang perdagangan onlinedi Indonesia Selasa (26/9) besok.

Aturan tersebut akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kata Zulhas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan para menteri terkait soal perdagangan online di Kantor Presiden Senin (25/9).

Pertama,pemerintah akan melarang social commerceuntuk berjualan atau bertransaksi. Menurut Zulhas, social commercehanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerceyang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Kedua,pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Menurut Zulhas, jikasocial commercedan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Ketiga,pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri.

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," imbuh Zulhas.

Keempat,pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," jelasnya.

Kelima,pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Keenam,pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Krisis Sektor Properti Bikin Apartemen Kosong Berserakan di China******

Jutaan rumah dan apartemen kosong di Chinameskipun jumlah penduduk negara tersebut mencapai 1,4 miliar jiwa imbas krisis properti. 

Dilansir dari Reuters, sektor properti China yang pernah menjadi pilar perekonomian, telah merosot sejak 2021 ketika real estat raksasa China Evergrande Group gagal membayar kewajiban utang buntut adanya pembatasan pinjaman baru.

Kemudian pengembang ternama seperti Country Garden Holdings terus tertatih-tatih mendekati gagal bayar. Hal ini membuat sentimen pembeli rumah semakin menurun.

Menurut perhitungan, dengan rata-rata ukuran 90 meter persegi, jumlah tersebut setara dengan 7,2 juta rumah.

Angka tersebut belum termasuk sejumlah proyek perumahan yang telah terjual tapi belum selesai karena masalah keuangan. Lalu, ada juga sebagian rumah yang dibeli spekulan pada kenaikan pasar terakhir pada 2016 yang masih kosong.

"Berapa banyak rumah kosong yang ada saat ini? Masing-masing ahli memberikan angka yang berbeda-beda, dan yang paling ekstrem yakin bahwa jumlah rumah kosong saat ini cukup untuk tiga miliar orang," kata mantan pejabat statistik China He Keng di sebuah forum.

"Perkiraan itu mungkin agak berlebihan, tetapi 1,4 miliar orang mungkin tidak mau mengisi properti yang ada saat ini," lanjutnya.

Kritiknya itu berbanding terbalik dengan narasi pemerintah China yang mengatakan perekonomian China memiliki ketahanan baik.

"Segala macam komentar yang meramalkan keruntuhan perekonomian China terus muncul, namun yang runtuh adalah retorika tersebut, bukan perekonomian China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada konferensi pers baru-baru ini.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang bertanda Naga

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.