petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rum slot

dagangjudi 548Jutaan kata 402503Orang-orang telah membaca serialisasi

《rum slot》

Gugatan Aiman ditolak, Polda Metro Jaya: Hormati putusan Pengadilan******

Gugatan Aiman ditolak, Polda Metro Jaya: Hormati putusan Pengadilan
Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Aiman Witjaksono (tengah) memberikan keterangan pers usai mengikuti sidang putusan praperadilan di PN Jaksel, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan penyidik menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono.

Gugatan praperadilan itu terkait penyitaan telepon seluler ponsel dan lainnya dalam kasus dugaan "polisi tak netral". "Penyidik menghormati putusan tersebut dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi terhadap putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Dengan demikian, kata dia, penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara a quo adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP dan Pasal 38 KUHAP. Ade Safri juga memastikan bahwa penyidik Subdirektorat (Subdit) Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas penyidikan, dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun intimidasi.

Baca juga: PN Jaksel tolak praperadilan Aiman terkait penyitaan telepon seluler
Baca juga: Polda Metro tak bacakan kesimpulan pada sidang praperadilan Aiman 
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Jakarta, Jumat (19/1/2024) (ANTARA/Ilham Kausar)
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono atas penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial dan email oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Delta Tama di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa. Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) itu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa surat penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sah. Karena itu, kata Delta, penyitaan buang dilakukan oleh termohon dalam hal ini penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sah.

Sehingga, kata Delta, petitum yang diajukan oleh pemohon dari angka satu sampai lima dinyatakan ditolak seluruhnya. "Menimbang bahwa permohonan pemohon ditolak, maka pemohon adalah pihak yang dikalahkan. Maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil," tuturnya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

AHY janji berantas mafia tanah sebagai komitmen bela rakyat kecil******

AHY janji berantas mafia tanah sebagai komitmen bela rakyat kecil
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) saat menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Bayu Saputra/pri.
Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji untuk memberantas mafia tanah sebagai wujud komitmennya membela rakyat kecil.

“Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil,” kata AHY saat pertemuannya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

AHY mengatakan, agar mampu menghapuskan mafia tanah di Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang serta mempelajari situasi saat ini mengingat praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang telah lama ada dan langgeng di Indonesia.

“Pemerintah akan hadir untuk membela rakyat kecil, tetapi kita juga ingin benar-benar memahami situasinya, karena situasi tanah dan sengketa tanah itu kompleks. Jadi sudah lama carut marut, jadi tidak boleh juga kita sembrono, kita juga ingin cepat tapi juga harus dengan diteliti dengan baik,” ujarnya.

Pertemuannya dengan Menko Airlangga membahas berbagai program agraria yang perlu dituntaskan seperti reforma agraria, pengadaan lahan untuk infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga kepastian hukum pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa permasalahan mafia tanah akan dibahas secara spesifik dalam beberapa pertemuan mendatang.

“Ya kalau itu nanti kita tangani secara spesifik,” kata Airlangga.

Sebelumnya, AHY mendapatkan mandat dari Wakil Presiden RI Mar’ruf Amin untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan agraria, salah satunya mafia tanah.

AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keenam menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik pada Rabu (21/2), AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR

Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY pimpin rakor berantas mafia tanah pada 1-4 Maret

Baca juga: Komisi III DPR RI dukung penuh AHY berantas mafia tanah

Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN AHY lanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kami slot

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
buku mimpi erek2
88asia
nama situs slot tergacor
cheat slot
buku seribu mimpi bergambar
superwin303
angka prediksi togel
info slot maxwin
aplikasi cicilan laptop
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor banget hari ini
Bab 2 slot gacor hari ini maxwin
Bab 3 rtp calon4d
Bab 4 situs judi terpercaya di indonesia
Bab 5 neo88 slot
Bab 6 pinjol cepat cair tanpa verifikasi wajah
Bab 7 mudah gacor
Bab 8 situs slot cepat menang
Bab 9 semua slot
Bab 10 alientogel
Bab 11 joker 888 slot
Bab 12 gmail kredivo
Bab 13 dewislot
Bab 14 royalslot
Bab 15 slot gacor vvip
Bab 16 link alternatif slot888
Bab 17 slot gacor jam berapa
Bab 18 pos4d
Bab 19 pinjol hci
Bab 20 oto88slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6682bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Tujuh kehidupan pagoda

daftar situs slot gacor 2022
OKI tegaskan perlunya "menyelamatkan" UNRWA
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi (kiri) bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (kanan) dalam pertemuan Komite Menlu Liga Arab-OKI dan Sekjen PBB di Jenewa, Swiss, Senin (26/2/2024). ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menegaskan perlunya menyelamatkan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), yang menghadapi tekanan karena penangguhan pendanaan oleh para negara donor.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yang bersama mitranya dari Arab Saudi, Yordania, Palestina, dan Mesir bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2).

“Kita perlu bekerja keras untuk menyelamatkan UNRWA. Mengingat pentingnya UNRWA bagi para pengungsi Palestina, bukan saja yang tinggal di Gaza tetapi juga pengungsi Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan lainnya,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya.

Komite Menlu OKI, yang mendapat mandat dari KTT Liga Arab-OKI di Riyadh untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina, juga menyoroti standar ganda yang diterapkan sejumlah negara dalam merespons isu Palestina.

“Para menlu OKI yang hadir menyampaikan kembali komitmennya untuk terus berjuang bagi Palestina, dan kami sampaikan bahwa two state solution menjadi satu-satunya solusi dan ini penting untuk terus menjadi pedoman bagi kita semua,” tutur Retno.

Baca juga: PBB: UNRWA hadapi tekanan besar

Selain itu, dalam acara sampingan terkait Palestina tang dilakukan di Markas Besar PBB di Jenewa, Retno menegaskan bahwa dunia tidak boleh tinggal diam dalam merespons perang Israel di Gaza.

“Gencatan senjata sangat diperlukan jika kita ingin melihat perbaikan situasi di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu RI juga menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan yang cukup dan berkelanjutan, termasuk untuk penduduk di Gaza utara yang saat ini banyak mengalami kelaparan.

Dalam pertemuan bertema“Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory”itu, Menlu Retno menyinggung soal keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang seharusnya mengikat bagi semua negara, tak terkecuali Israel.

“Namun sebulan setelah keputusan sementara ICJ atas submisi Afrika Selatan, Israel tetap tidak memenuhi tenggat waktu untuk sampaikan laporan wajibnya(obligatory report). Hal ini tentunya tidak dapat terus dibiarkan,” ujarnya.

Retno secara tegas juga meminta negara-negara menghentikan pengiriman senjata ke Israel, sebagai bagian dari upaya memerangi ketidakadilan yang sudah berlangsung lama bagi bangsa Palestina.

Baca juga: UNRWA: Kerawanan pangan di Gaza utara capai kondisi "sangat kritis"

Baca juga: Slovenia umumkan bantuan sebesar 540 ribu dolar AS untuk UNRWA

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Bertarung di langit

buku mimpi menangkap ikan dengan tangan
Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) saat memberikan keterangan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan lembaganya masih menelusuri dugaan jual beli surat suara Pemilu 2024 yang terjadi di Malaysia.

"Ini belum masuk ke penyidikan, tetapi masih dalam proses penelusuran," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin.

Selain itu, Bagja menjelaskan bahwa saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedang melakukan penyelidikan dan pemberkasan karena dugaan jual beli surat suara pemilu di Malaysia itu memiliki unsur pidana.

Kendati demikian, Bagja belum dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan kasus dugaan jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Masih dalam penyelidikan, proses. Agak sulit kami memberitahu kepada teman-teman," ujarnya.

Baca juga: Migrant CARE laporkan ke Bawaslu RI jual beli surat suara di Malaysia

Akan tetapi, Bagja menjelaskan bahwa mulanya Bawaslu menelusuri video yang beredar mengenai dugaan terjadinya jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Video yang beredar kemudian kita selidiki, kita telusuri kan. Ada yang menarik sih memang, tetapi nantilah. Ini kan masih dalam rangkaian," tuturnya.

Sebelumnya, organisasi Migrant CARE melaporkan dugaan jual beli surat suara selama Pemilu 2024 di Malaysia ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Baca juga: Migrant CARE lapor dugaan pelanggaran pemilu di Malaysia ke Bawaslu RI

Staf Migrant CARE Muhammad Santosa di Jakarta, Selasa (20/2), menjelaskan modus jual beli surat suara adalah dengan memanfaatkan surat suara yang dikirimkan ke kotak pos di jalur tangga apartemen tanpa memberikannya kepada pemilih secara langsung.

Santosa menuturkan pedagang surat suara kemudian memanfaatkan ketidaktahuan pemilih. Pedagang surat suara itu memang sengaja mengincar kotak pos di sejumlah apartemen.

"Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos satu ke kotak pos yang lainnya. Akhirnya dari satu, dua, sembilan, sepuluh, sampai terkumpul banyak. Nah, ketika sudah terkumpul banyak, mereka akan mengamankan di satu tempat," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Ahmad Yani minta pemerintah usut surat suara tercoblos di Malaysia
Baca juga: Hari ini, Bawaslu dan KPU bertemu bahas PSU di Kuala Lumpur
Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

ketika pahlawan itu datang

bo slot gampang menang
Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi, di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh/aa.
Hari ini inflasi paling tinggi adalah beras. Jadi beras ini menjadi concern dari Pak Presiden (Joko Widodo), percepat top up stoknya Bulog (beras).
Depok (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Pemerintah akan mempercepat penambahan stok beras Bulog untuk menghadapi periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

Arief menyebut, dalam rapat sidang kabinet paripurna yang berlangsung pada Senin (26/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga untuk fokus mempersiapkan stok pangan atau kebutuhan bahan pokok guna mencegah kelangkaan atau ketidakstabilan harga.

"Hari ini inflasi yang paling tinggi adalah beras. Jadi beras ini menjadi concerndari Pak Presiden (Joko Widodo), percepat top upstoknya Bulog (beras)," ujar Arief, di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Arief menjelaskan, stok di gudang Bulog setidaknya harus terisi sebanyak 1,2 juta ton beras. Sementara, data terakhir tercatat stok beras berada di angka 800 ribu ton.

Saat ini, beras yang sedang terkirim dari luar negeri atau goods in transitberada di kisaran angka 500 ribu hingga 600 ribu ton.

"Jadi memang kita harus terus menjaga stok di 1,4 juta ton," kata Arief.

Lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas harga, Bapanas juga akan mengisi stok-stok beras baik di ritel modern ataupun pasar tradisional.

Arief memastikan bahwa ketersediaan beras di pasar tradisional dan ritel modern akan selalu aman, meski memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendistribusikannya.

Selain itu, diprediksi beberapa wilayah dalam waktu dekat akan mengalami panen raya seperti di daerah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Demak, Sumatera Selatan, dan Bintan.

"Terus-menerus kita isi, karena memang kita perlu waktu untuk meng-convert dari 50 kilogram ke 5 kilogram. Tapi saya pastikan bahwa stok ini cukup sampai dengan Lebaran," ujarnya pula.

Langkah lain dari Pemerintah untuk menekan atau menurunkan harga beras adalah dengan membanjiri pasar tradisional dan ritel modern dengan beras Bulog atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Arief menyebut, saat ini harga gabah sudah mulai terkoreksi, dari yang sebelumnya berkisar antara Rp8.000-Rp8.600, kini rata-rata nasional berada di angka Rp7.100. Menurut Arief, harga gabah tersebut mempengaruhi harga beras yang akan dijual di pasar.

"Jadi kalau melihat harga beras yang hari ini harganya di bawah Rp13.000, itu adalah beras intervensi dari pemerintah. Karena enggak mungkin penggiling padi bisa memproduksi beras dengan harga di bawah itu tanpa bantuan beras Bulog untuk makan provinsi," ujar Arief pula.
Baca juga: Pemerintah siapkan impor beras tambahan 1,6 juta ton untuk stok CBP
Baca juga: Anggota DPR minta Bapanas fokus bangun ketahanan pangan

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Fajar Gelap Naruto

game slot terbaik hari ini
Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) dan Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Angin adalah riak dedaunan

slot kemenangan terbesar
Besok, KPU gelar pleno terbuka hasil penghitungan suara luar negeri
Aesip foto - Ketua KPU Hasyim Asy’ari membetulkan posisi kacamata saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dijadwalkan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di luar negeri pada Rabu (28/2).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di Jakarta, Selasa, mengatakan rapat tersebut akan dimulai pukul 09.00 WIB di Kantor KPU RI, Jakarta.

Proses rekapitulasi dimulai dari hasil penghitungan suara yang sudah diselesaikan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Kami akan mulai hari Rabu besok, tanggal 28 Februari 2024, pukul 9 pagi," ujar Hasyim.

Baca juga: Selesaikan penghitungan suara, PPLN Beijing salin data ke Sirekap KPU

Ia menjelaskan dari 128 PPLN di seluruh dunia, sampai hari ini sebanyak 36 PPLN sudah siap hadir di Kantor KPU RI.

"Dan sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara," katanya.

Hasyim menjelaskan rekapitulasi penghitungan suara itu bersifat rapat pleno dan terbuka yang dihadiri masing-masing saksi peserta pemilu, baik saksi dari calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik.

Baca juga: Hasil perhitungan suara di Kuala Lumpur masih tunggu rapat pleno PPLN

Selain itu, akan disaksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Rapat pleno terbuka sehingga siapa pun bisa mengaksesnya," tambah Hasyim.

Rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara Pemilu 2024 oleh PPLN sudah berlangsung hingga 22 Februari lalu. Sementara rapat pleno di tingkat kecamatan akan berlangsung hingga 2 Maret.

Kemudian rapat pleno tingkat kabupaten/kota berlangsung hingga 5 Maret 2024. Terakhir, rapat pleno terbuka hasil perhitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional berlangsung hingga 20 Maret.

Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih
Baca juga: Ini klarifikasi PPLN Kota Kinabalu terkait dugaan penambahan suara

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Paman terkuat dalam sejarah

trik menang slot mahjong
KPU sudah koreksi data anomali Pilpres 2024 di 154.541 TPS
Arsip foto - Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyimak pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengoreksi data anomali perolehan suara Pilpres 2024 di 154.541 tempat pemungutan suara (TPS).

Adapun data anomali itu merupakan angka perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"(Perolehan suara) Pilpres sebanyak 154.541 TPS (telah diperbaiki)," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

KPU melakukan koreksi secara bertahap sejak 15 Februari 2024. Selain perolehan suara pilpres, pengoreksian juga dilakukan terhadap data anomali dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPD di Sirekap.

"Pemilu DPR RI 13.767 TPS dan Pemilu DPD RI 16.450 TPS (yang sudah dikoreksi)," katanya.

Sementara itu, Hasyim menjelaskan temuan data anomali dan hasil koreksi untuk DPRD Provinsi dikerjakan oleh KPU Provinsi. Kemudian, data anomali dan hasil Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota dikerjakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sirekap adalah alat yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara. Alat bantu ini baru pertama kali diterapkan dalam Pemilu.

Sistem ini pun menjadi sorotan, karena mengalami galat hingga salah input data yang mengakibatkan adanya 'penggelembungan suara' salah satu pasangan capres-cawapres.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

"Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia pun memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi. Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Baca juga: KPU: 1.113 TPS gelar pemungutan suara setelah 14 Februari
Baca juga: KPU: PSU di Kuala Lumpur gunakan dua metode selama dua hari
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024