daftar pinjaman di akulaku

Bela Diri Melahap Surga

Asosiasi Senang Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Umrah******

DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Aceh mengapresiasi kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut syarat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk pengurusan paspor untuk umrah.

"Kita di daerah sangat mengapresiasi kebijakan Dirjen Imigrasi ini karena ini sangat memberi kemudahan bagi para jemaah umrah, khususnya di Aceh," kata Ketua DPD Amphuri Aceh Welly Rifandi di Banda Aceh, Sabtu (25/2) seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Urus Paspor Umrah

"Tentu ini yang membuat lama. Maka dengan dicabutnya syarat rekomendasi oleh Dirjen Imigrasi ini, sekarang jemaah umrah bisa langsung pergi ke imigrasi setempat untuk pembuatan paspor," katanya.

Di sisi lain, kata dia, tren masyarakat Aceh berangkat umrah juga semakin menunjukkan pertumbuhan positif pascaterkurung pandemi Covid-19.

Apalagi, pemerintah juga telah membuka rute penerbangan umrah langsung dari Aceh, sehingga jemaah tidak lagi harus ke Medan, Sumatera Utara untuk berangkat.

"Jadi setiap saat ada saja masyarakat Aceh yang berangkat umrah. Dari Amphuri saja ada sekitar 1.000 jemaah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan, hingga Ramadhan dan bulan Syawal mendatang," kata Welly.

Lihat Juga : SKB 2 Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah Diminta Dikaji Lagi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mencabut rekomendasi Kemenag dari syarat pengurusan paspor umrah.

"Pencabutan rekomendasi Kemenag tersebut untuk mempermudah. Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah," kata Silmy Karim.

Pencabutan rekomendasi sebagai syarat tersebut juga dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Imigrasi, kata Silmy, selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jemaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke Indonesia.

Adapun pencabutan rekomendasi Kemenag sebagai syarat pengurusan paspor untuk umrah tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal pelayanan penerbitan paspor RI bagi jemaah haji dan umrah tertanggal 22 Februari 2023.

Jiwa naga di dunia ini

UI Minta Gagasan Modal SDA, Masyarakat dan Karbon Masuk RPJP Bappenas******

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yang tengah dirumuskan Bappenas hingga akhir 2023, perlu memuat acuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep Sumber Daya Alam, Masyarakat dan Karbon atau yang populer dengan istilah Natural Capital, Communities and Carbon (NCCC).

Dengan menyerap gagasan NCCC ini, Indonesia diharapkan bisa mewujudkan komitmen penurunan emisi karbon yang dijanjikan saat Perjanjian Paris disepakati para pihak pada 2015 silam.

Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia Prof. Jatna Supriyatna mengatakan hal ini selepas diskusi buku putih mengenai konsep NCCC yang digelar Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) di Kura-kura Island Bali (21/02).

Beda dengan negara lain

Jatna menambahkan arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.

"Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper (NCCC-red) ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja," jelas Jatna.

Jatna menuturkan praktik masyarakat lokal bisa berbeda dengan daerah lainnya dalam hal tersebut. "Seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut," jelas Jatna.

White Paper Natural Capital, Communities and Carbon adalah konsep mengenai pembangunan rendah karbon yang mengacu pada penyelarasan pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat. 

Tantowi Yahya, Ketua Umum Yayasan UID menjelaskan, buku putih ini juga menampilkan beberapa praktik di lapangan yang sudah menerapkan konsep NCCC.

Dia menyebutkan hal itu di antaranya adalah di Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara; Tawangargo, Malang, JawaTimur; Pasir dan Sekubang, Mempawah, Kalimantan Barat; dan Nipah Panjang dan Medan Ma, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lihat Juga : Pakar Ungkap Percakapan soal Lingkungan Masih Terkubur Isu Politik

Sementara itu, Cininta Pertiwi, Strategy, Learning, and Knowledge Curator of Dala Institute sekaligus penyusun Buku Putih NCCC mengatakan tujuan buku itu adalah panduan bagi semua pelaku kepentingan.

"Tujuan dari White Paper ini adalah sebagai panduan untuk semua pelaku kepentingan terkait dari publik, swasta, dan pemerintah dalam memperkuat hubungan antara unsur alam dan manusia," Kata dia.

Diketahui, Indonesia resmi melakukan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada 2009 lalu. Hal ini dituangkan ke dalam janji Nationally Determined Contribution(NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan
upaya domestik dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Pada 2021, atas masukan dari berbagai pihak, Indonesia telah memodifikasi dokumen NDC-nya. Terdapat beberapa penyesuaian merujuk dengan RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

Erick Thohir: Kalau RI Chaos, Saya Yakin Regional Chaos******

MenteriBUMN Erick Thohir menyebut negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Chinaingin Indonesia selalu aman.

Mereka tak mau Indonesia sampai rusuh alias chaos. Pasalnya, mereka meyakini kalau Indonesia sampai rusuh, Singapura, Malaysia bisa terkena dampaknya.

Maklum katanya, banyak negara sahabat yang sangat bergantung pada Indonesia.

"Soal bauksit saja misalnya, Indonesia 98 persen ekspor ke China, nomor satu untuk produksi kaca buat menyerap panas. Itu di China nomor satu," tambahnya.

Ia menambahkan Indonesia sekarang ini seperti gadis cantik. Karena kecantikan itu, Indonesia saat ini banyak didekati.

Termasuk investor yang tentunya ingin Indonesia aman.

"Saya kemarin tahun baru dapat kesempatan libur 3 hari. Saya bertemu dengan tokoh di Jepang. Tapi tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya bilang hubungan Jepang Indonesia jangan sampai di tingkat rendah karena Indonesia ini perempuan cantik yang sedang didekati banyak orang," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Mitos Asing

Pengusaha Minta Pemerintah Tak Batasi Impor Barang Mewah ke RI******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam pembatasan barang impor. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang tidak perlu dibatasi adalah barang mewahuntuk kelompok menengah ke atas.

Menurutnya, komoditas ini sulit untuk dibatasi sebab tidak ada pasokan pengganti dari produk domestik.

"Saya kira tidak semua (barang impor) dipukul rata, karena ada beberapa kelas produk seperti di kelas atas, kelas mewah kan memang tidak ada produknya di Indonesia, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu di-protect," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Kami dari pusat belanja, kami mengerti bahwa kami harus melindungi industri dalam negeri, (tetapi) kita harus lebih selektif untuk mem-protect(komoditas impor)," tuturnya.

Ia juga menegaskan meski neraca komoditas terbaru belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sejauh ini tidak ada kendala untuk produk-produk lokal yang menjadi sasaran di pusat belanja.

"Saya kira kalau untuk produk lokal domestik tidak ada kendala, yang ada kendala di barang impor. Barang-barang impor ini kan sehubungan dengan strategi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri," tegasnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah kerap menekankan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi sempat mengaku geram karena banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya sudah diproduksi dalam negeri.

Bahkan menurutnya, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu. Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi di Bali, Jumat (25/3/2022).

[Gambas:Video CNN]

Otak paling kuat dalam hiburan

Belanja di Transmart Pasti Murah, Pasti Segar Setiap Hari******

Belanja kebutuhan sehari-hari seperti daging, ikan, buah, sayur, sampai roti di Transmart aja! Soalnya, ada promo Belanja di Transmart Pasti Murah, Pasti Segar Setiap Hari.

Dengan promo ini, belanja bahan pangan pokok pasti murah karena ada diskon 10 persen untuk aneka produk sesuai ketentuan promo harian.

Lihat Juga : Ada Promo di Transmart, Beli Banyak Lebih Hemat

Nah,setiap Jumat, ada promo untuk pembelian produk bakery, sedangkan Sabtu-Minggu diskon 10 persen untuk pembelian semua sayur dan ayam segar dan beku.

Lihat Juga : Jajan Hemat dengan Promo 'Nyemil No Labil' Transmart

Lengkap banget, kan promonya? Harganya pun bisa lebih murah jika bayar pakai Allo Prime dari Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega karena ada diskon tambahan 10 persen.

Selain pasti murah, belanja bahan pokok di Transmart juga pasti segar karena merupakan produk-produk pilihan terbaik.

Yuk, segera belanja di Transmart karena Pasti Murah, Pasti Segar Setiap Hari! Jangan lupa bayarnya pakai Allo Bank dan Bank Mega, ya!

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Asosiasi Senang Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Umrah******

DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Aceh mengapresiasi kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut syarat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk pengurusan paspor untuk umrah.

"Kita di daerah sangat mengapresiasi kebijakan Dirjen Imigrasi ini karena ini sangat memberi kemudahan bagi para jemaah umrah, khususnya di Aceh," kata Ketua DPD Amphuri Aceh Welly Rifandi di Banda Aceh, Sabtu (25/2) seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Urus Paspor Umrah

"Tentu ini yang membuat lama. Maka dengan dicabutnya syarat rekomendasi oleh Dirjen Imigrasi ini, sekarang jemaah umrah bisa langsung pergi ke imigrasi setempat untuk pembuatan paspor," katanya.

Di sisi lain, kata dia, tren masyarakat Aceh berangkat umrah juga semakin menunjukkan pertumbuhan positif pascaterkurung pandemi Covid-19.

Apalagi, pemerintah juga telah membuka rute penerbangan umrah langsung dari Aceh, sehingga jemaah tidak lagi harus ke Medan, Sumatera Utara untuk berangkat.

"Jadi setiap saat ada saja masyarakat Aceh yang berangkat umrah. Dari Amphuri saja ada sekitar 1.000 jemaah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan, hingga Ramadhan dan bulan Syawal mendatang," kata Welly.

Lihat Juga : SKB 2 Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah Diminta Dikaji Lagi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mencabut rekomendasi Kemenag dari syarat pengurusan paspor umrah.

"Pencabutan rekomendasi Kemenag tersebut untuk mempermudah. Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah," kata Silmy Karim.

Pencabutan rekomendasi sebagai syarat tersebut juga dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Imigrasi, kata Silmy, selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jemaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke Indonesia.

Adapun pencabutan rekomendasi Kemenag sebagai syarat pengurusan paspor untuk umrah tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal pelayanan penerbitan paspor RI bagi jemaah haji dan umrah tertanggal 22 Februari 2023.